Keputusan Walikota Metro menetapkan lokasi Bank Sampah di tujuh lokasi di Kota Metro. Bank Sampah bertugas menghimpun sampah dari masyarakat, menerimanya berdasarkan nilai jual, dan menjual hasil olahan sampah untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah.
Materi ini adalah materi yang saya bawakan saat mengisi kuliah whatsapp bertema "How to Get Started Living with Less Waste" yang diselenggarakan oleh Perfect10Cooking. Semoga bermanfaat.
Materi ini adalah materi yang saya bawakan saat mengisi kuliah whatsapp bertema "How to Get Started Living with Less Waste" yang diselenggarakan oleh Perfect10Cooking. Semoga bermanfaat.
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Disampaikan Oleh : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Materi:
1. PERSOALAN PEREKONOMIAN DESA
2. STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN DANA DESA
3. SDGs DESA
4. KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN PERANAN BUM DESA
5. PERANAN BUM DESA
6. AMANAH UU CIPTA KERJA
7. DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
8. ISU-ISU BARU
9. PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
10. ORGAN BUMDESA & KELEMBAGAAN USAHA
11. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
12. PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PEMBINAAN
13. PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
14. KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
15. MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
16. KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN & MANAJEMEN USAHA
17. BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
18. KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
19. A. TRANSFORMASI DIGITAL, B BUM DESA DAN C. UMKM DI PROVINSI NTT
20. POKOK PIKIRAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
1. KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR: /KPTS/LTD-9/2013
TENTANG
PENETAPAN LOKASI BANK SAMPAH DI KOTA METRO
WALIKOTA METRO,
Menimbang : a.
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap
kelestarian lingkungan, dipandang perlu menetapkan Lokasi
Bank Sampah di Kota Metro;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu menetapkan Lokasi Bank Sampah
di Kota Metro dengan Keputusan Walikota;
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010;
1
2. 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
:
:
:
:
:
:
:
Lokasi Bank Sampah di wilayah Kota Metro sebagai berikut :
a. TPA RW 09 Karang Rejo Metro Utara;
b. Bank Sampah Karya Bersama Jl. Kemiri 15 a IringMulyo
Metro Timur;
c. Bank Sampah Metro Lestari Yosomulyo Metro Pusat;
Bank Sampah yang telah ditetapkan membuat susunan
pengurus, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Motto, Visi, Misi,
serta Logo Bank Sampah.
Pengurus Bank Sampah dimaksud bertugas menghimpun
nasabah, melayani nasabah, menerima sampah organik dan non
organik, serta menjual hasil mentah ataupun olahan dari
produk sampah tersebut.
Sampah yang diterima oleh Bank Sampah akan diperhitungkan
sesuai dengan nilai jual ekonomis pada saat itu yang kemudian
akan dibukukan dalam bentuk nominal dengan mata uang
Rupiah.
Bank Sampah segera menetapkan aturan lainnya yang mengikat
seluruh pengurus dan nasabah.
Pengurus Bank Sampah dimaksud melaporkan kegiatannya
kepada Walikota selaku pelindung secara rutin, dan dalam
melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak
Kelurahan, Kecamatan serta dapat berkoordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait.
Untuk menunjang operasional kegiatan, masing-masing Bank
Sampah tersebut melalui pengurus dapat memperoleh bantuan
pendanaan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat, serta
pendapatan yang sah lainnya.
2
3. KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan
apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau kekeliruan,
maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2013
Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Metro
2. Sdr. Inspektur Kota Metro
3. Sdr. Kepala BPKAD Kota Metro
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kota Metro.
3
WALIKOTA METRO,
LUKMAN HAKIM
4. Lampiran Surat Keputusan
Walikota Metro
Nomor : /KPTS/
Tanggal : November 2013
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BANK SAMPAH
KETERANGAN :
GARIS KOORDINASI
GARIS KOMANDO
GARIS STAF
4
WALIKOTA METRO
PELINDUNG
DIREKTUR PENJUALAN &
LAYANAN NASABAH
BAG. ADM. & KEU.
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR PEMILAHAN &
PENGOLAHAN
INSTANSI / SKPD
TERKAIT
CAMAT
LURAH
5. Lampiran Surat Keputusan Lurah
Wahno
Nomor : 03 Tahun 2013
Tanggal : 15 April 2013
MOTTO, VISI DAN MISI, SERTA LOGO
BANK SAMPAH SEJAHTERA KELURAHAN WAHNO
MOTTO :
SAMPAH ADALAH UANG
VISI :
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG RAMAH LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN
MISI :
1. MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH DARI RUMAH TANGGA
2. MELAKUKAN DAUR ULANG SAMPAH ORGANIK MELALUI PENGOMPOSAN
3. MELAKUKAN DAUR ULANG SAMPAH NON ORGANIK MELALUI
KERAJINAN TANGAN
4. MEMANFAATKAN BARANG-BARANG BEKAS UNTUK DIGUNAKAN
KEMBALI
5. MENGURANGI PEMAKAIAN BARANG-BARANG YANG TIDAK BISA DIDAUR
ULANG
6. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN NASABAH
5