Implementasi siklus pengeluaran, pembelian, dan pembayaran kas di Pusdiklat Keuangan Umum meliputi 4 aktivitas utama yaitu memesan konsumsi untuk peserta diklat melalui lelang tahunan, menerima konsumsi dari vendor, menyetujui tagihan, dan melakukan pembayaran. Proses ini bertujuan untuk menyediakan konsumsi bagi peserta diklat secara teratur dan efisien.

1. IMPLEMENTASI SIKLUS PENGELUARAN, PEMBELIAN, DAN PEMBAYARAN KAS
PADA PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM
I. Pendahuluan
Pusdiklat Keuangan Umum (Pusdiklat KU) adalah salah satu unit eselon II di lingkungan
Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan selain anggaran dan perbendaharaan, kekayaan Negara dan perimbangan
keuangan, bea dan cukai serta pajak. Setiap tahunnya Pusdiklat Keuangan Umum
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi 5 unit utamanya yaitu Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan , Badan Kebijakan
Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta seluruh unit utama
pada umumnya. Dalam rangka memberikan pelayanan bagi para peserta diklat, setiap
harinya Pusdiklat KU memberikan konsumsi yang terdiri dari snack sebanyak 2 kali dan 1 kali
makan siang kepada para peserta diklat. Penyediaan konsumsi yang dilakukan oleh Pusdiklat
KU tidak dilakukan sendiri melainkan melalui pihak kedua dengan mekanisme lelang.
Adapun aktivitas-aktivitas yang terkait dengan siklus pengeluaran, pembelian, dan
pembayaran kas akan dibahas pada bagian berikutnya.
II. Landasan Teori
A. Tujuan Utama
Tujuan utama dari siklus pengeluaran, pembelian,dan pengeluaran kas adalah
meminimalkan total biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka memperoleh,
memelihara persediaan barang dagangan, perlengkapan, dan berbagai macam produk
ataupun jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Dalam
rangka memenuhi kebutuhan ini, management akan menentukan kunci utama yang
terkait dengan siklus tersebut diantaranya:
1. Pada level optimal berapa terkait dengan persediaan dan perlengkapan yang harus
disediakan oleh perusahaan?
2. Supplier-supplier seperti apa yang mampu untuk menyediakan kualitas terbaik dan
jasa dalam memberikan pasokan bahan bagi perusahaan?
3. Bagaimana perusahaan melakukan konsolidasi pembelian dengan unit lain di
perusahaan dalam memenuhi tingkat optimalisasi harga?
4. Bagaimana peran teknologi informasi dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi
dan keakuratan fungsi inbound logistic?
5. Bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan kelebihan kas untuk memperoleh
keuntungan dengan menggunakan diskon yang diberikan oleh supplier?
6. Bagaimana mengatur arus kas dalam pembayaran kepada supplier atau vendors?
B. Aktivitas SIklus Pengeluaran, Pembelian, dan Pengeluaran Kas
Aktivitas yang dilakukan pada siklus ini terdiri dari 4 aktivitas, diantaranya:

2. 1. Memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa
Kegiatan pertama yang dilakukan dalam siklus ini adalah melakukan pemesanan
bahan baku, perlengkapan dan jasa kepada supplier. Pada kegiatan ini perusahaan
akan melakukan identifikasi atas apa, kapan dan berapa banyak barang yang
diperlukan harus dibeli. Tidak semua kebutuhan perusahaan harus membeli dari
vendor, karena pembelian atas kebutuhan perusahaan harus disesuaikan dengan
uang kas yang dimiliki saat itu. Singkatnya adalah perusahaan akan membuat list
terkait dengan kebutuhan yang sangat urgent/penting yang dibutuhkan oleh
perusahaan untuk disampaikan kepada vendor yang telah dipercaya atau ditunjuk,
kemudian perusahaan akan melakukan pemesanan barang kepada vendor tersebut
dan proses berikutnya adalah menunggu kiriman atas barang yang telah dipesan.
Pemilihan vendor yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan merupakan hal
yang sangat penting dilakukan karena apabila vendor yang dipilih tidak memiliki
track record yang baik, maka pihak perusahaan akan dirugikan baik materil maupun
dari segi waktu.
Ada beberapa istilah yang sering muncul dalam kegiatan ini:
a. Economic Order Quantity
Economic Order Quantity adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan oleh
perusahaan dalam rangka melakukan menentukan kebutuhan akan persediaan,
perlengkapan yang seharusnya dipesan kepada vendor. Economic Order
Quantity melakukan pendekatan bahwa pemesanan barang kepada vendor
harus melihat batas minimal stok persediaan yang ada di gudang. Apabila suatu
gudang memiliki kapasitas penampungan barang 1000 buah, maka dalam
metode ini perusahaan akan memesan barang pada tingkat tertentu, misalnya
apabila barang di gudang tinggal tersisa 200 buah, maka perusahaan akan
memesan barang kepada vendor sebesar 800 buah, yaitu sisa dari kapasitas
maksimal pada gudang tersebut.
b. MRP (Material Requirements Planning)
MRP merupakan metode yang dilakukan dalam rangka pemesanan barang
kepada vendor, MRP dipilih sebagai alternative dalam rangka perbaikan dalam
pemesanan barang kepada vendor. Pada metode ini perusahaan akan berupaya
untuk meminimalkan pemesanan persediaan kepada vendor dengan
memperbaiki tingkat keakuratan dari penjadwalan pembelian. Sehingga dengan
metode ini diharapkan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan
seperti biaya pengiriman barang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang
di gudang.Hal ini dapat dilakukan apabila perusahaan sudah melakukan analisis
dan melakukan penjadwalan terkait berapa jumlah produksi yang akan
dilakukan sehingga bahan yang diperlukan untuk diproduksi akan dipesan sesuai
dengan jumlah barang yang akan diproduksi itu sendiri. Maka dengan demikian
tidak akan ada barang yang menganggur di gudang untuk menunggu proses

3. produksi. Hal ini lebih menguntungkan bagi perusahaan dibandingkan apabila
perusahaan mengunakan metode Economic Order Quantity.
c. JIT (Just In Time)
JIT merupakan metode dalam pemesanan bahan baku juga, dimana dengan
pendekatan JIT, perusahaan hanya melakukan pemesanan bahan baku apabila
ada pelanggan yang memesan untuk dibuatkan suatu produk tertentu.
Perusahaan bisa dikatakan menimilisir pemesanan bahan baku dan
penyimpanan stok bahan baku di gudang karena setiap bahan baku yang
dipesan sudah jelas untuk memproduksi produk yang sudah dipesan terlebih
dahulu oleh pelanggan.
d. Purchase Requitions
Purchase Requitions merupakan daftar atau surat yang dibuat oleh masing-
masing departemen di perusahaan dalam rangka kebutuhan barang atau jasa.
Setiap departemen akan memberikan daftar atas barang atau jasa yang
dibutuhkan untuk kemudian disampaikan kepada departemen pembelian.
Proses berikutnya departemen pembelian akan melakukan koordinasi dengan
bagian keuangan apakah terdapat ketersediaan dana untuk memenuhi seluruh
kebutuhan setiap departemen. Apabila bisa dipenuhi maka departemen
pembelian akan melakukan proses lebih lanjut dengan menyampaikan kepada
vendor, namun apabila tidak maka kebutuhan setiap departemen yang diajukan
akan ditunda sampai dana tersedia.
Dalam dokumen purchase requitions ini berisikan mengenai barang yang
dibutuhkan oleh setiap departemen, tanggal pengajuan, tanggal pemenuhan
barang/jasa, jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan, dan rekomendasi vendor
yang dapat memenuhi kebutuhan departemen-departemen yang bersangkutan.
e. Purchase Order
Purchase Order adalah dokumen yang dibuat oleh departemen pembelian untuk
disampaikan kepada vendor. Dokumen ini dibuat berdasarkan purchase
requitions yang disampaikan kepada departemen pembelian dari masing-
masing departemen yang terdapat di perusahaan. Dokumen ini berisikan nama
vendor yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, barang yang
dipesan, jumlah barang yang dipesan, harga barang yang dipesan sesuai dengan
harga yang sudah ditawarkan oleh vendor, tanggal pemesanan, dan tanggal
pengiriman.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pemesanan ini dapat
memperbaiki proses pemesanan, dimana perusahaan tidak memerlukan waktu
yang lebih untuk memperoleh barang yang diperlukan, dan dari pihak vendor

4. pun dapat dengan mudah mengatur jadwal pengiriman barang kepada
perusahaan-perusahaan lainnya.
Penggunaan EDI (Electronic Data Interchange) menjadi salah satu solusi
perusahaan dalam rangka untuk memperbaiki proses pemesanan, dengan cara
seperti ini perusahaan akan dengan mudah untuk mengakses data persediaan
yang terdapat di vendor yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan
perusahaan. Begitu pula dari pihak vendor akan dengan mudah mengakses data
persediaan yang masih ada atau sudah habis yang terdapat di perusahaan
sehingga perusahaan tidak perlu repot untuk mengisi dokumen terkait
kebutuhannya, karena pada titik kebutuhan akan persediaan, vendor akan
mengirimkannya kepada perusahaan.
2. Menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa
Dua hal besar yang menjadi aktivitas pada siklus pengeluaran ini adalah menerima
barang dan menyimpan barang yang telah diterima tersebut. Pihak yang
bertanggung jawab pada aktivitas ini adalah departemen penerimaan. Departemen
penerimaan pun akan melaporkan kepada manager gudang yang kemudian akan
meneruskannya kepada Vice President Manufacturing. Informasi atas penerimaan
barang harus dikomunikasikan kepada fungsi pengendali persediaan, agar dilakukan
update atas catatan persediaan tersebut.
Adapun proses penerimaan barang yang dilakukan pada aktivitas ini adalah ketika
barang telah sampai di perusahaan, petugas penerima barang akan membandingkan
purchase ordered yang terdapat pada suppliers packing slip dengan purchase order
yang dimiliki oleh perusahaan, apakah barang yang dikirimkan tersebut telah sesuai
dengan pesanan. Apabila telah sesuai maka petugas penerima akan menghitung
jumlah dari barang yang diberikan oleh supplier tersebut, petugas penerima harus
memastikan apakah barang yang dikirimkan ada kerusakan atau tidak. Apabila ada
kerusakan, maka barang yang rusak akan dipisahkan dan dimasukkan ke dalam
dokumen debit memo. Debit memo merupakan dokumen yang dibuat oleh
perusahaan dalam rangka pengembalian atas barang-barang yang tidak sesuai
dengan pesanan dikarenakan rusak atau tidak sesuai. Apabila barang yang
dikirimkan sudah sesuai maka petugas penerima barang akan menandatani
dokumen yaitu laporan penerimaan barang (receiving report) dan barang yang
diterima tersebut akan disimpan di gudang penyimpanan.
3. Menyetujui tagihan dari supplier/vendor
Aktivitas selanjutnya dari siklus pengeluaran ini adalah menyetujui tagihan dari
supplier/vendor. Pada aktivitas ini departemen utang (Account Payable
Departement) menyetujui tagihan dari supplier untuk dibayar. Kewajiban atas
pembayaran terhadap supplier timbul pada saat barang yang dipesan diterima oleh
perusahaan.

5. Departemen utang akan membandingkan antara purchase order dan receiving
report. Apabila pada proses di departemen utang telah selesai, maka departemen
utang akan meneruskannya kepada kasir.
Pada proses persetujuan ini, terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh
perusahaan yaitu dengan menggunakan sistem voucher dan sistem non voucher.
Perbedaan antara sistem voucher dengan sistem non voucher adalah salah satunya
terletak pada proses penerbitan cek oleh perusahaan. Pada sistem voucher cek yang
diterbitkan/dibuat cukup sekali untuk beberapa tagihan dari supplier sedangkan
sistem non voucher cek akan dibuat untuk setiap tagihan dari supplier.
4. Melakukan pembayaran kas atas tagihan supplier tersebut
Aktivitas terakhir yang dilakukan dalam siklus pengeluaran adalah melakukan
pembayaran kepada vendor. Aktivitas ini dilakukan oleh kasir yang bertanggung
jawab untuk membayar vendor, kasir akan melaporkan kegiatan pembayaran
kepada departemen penganggaran (treasurer).
Apabila kita mengikuti proses dari setiap aktivitas dalam siklus pengeluaran ini,
maka fungsi pencatatan, fungsi pembayaran, fungsi otorisasi telah dilakukan oleh
tiga pihak yang berbeda. Dimana fungsi pencatatan dilakukan oleh bagian
pembelian, fungsi otorisasi dilakukan oleh departemen utanga dan fungsi
pembayaran dilakukan oleh kasir. Ha tersebut telah sesuai dengan aturan dalam
pengendalian internal yaitu pemisahan tugas.
C. Fungsi-fungsi terkait
Menurut Mulyadi (2008) dalam Kriswanto (2014), terdapat fungsi-fungsi yang terlibat
yaitu:
1. Fungsi Gudang
Fungsi ini bertugas untuk mengajukan permintaan pembelian berdasarkan jumlah
stok barang di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi
penerimaan.
2. Fungsi Pembelian
Fungsi ini mempunyai tanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai
harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan
mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih.
3. Fungsi Penerimaan
Fungsi ini mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap
jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari supplier/vendor untuk
memastikan apakah barang yang dikirimkan telah sesuai dengan pesanan
perusahaan atau tidak.

6. 4. Fungsi Akuntansi
Fungsi ini terkait dalam transaksi pembelian adalah pencatatan utang.
III. Implementasi Siklus Pengeluaran, Pembelian, dan Pengeluaran Kas di Pusdiklat Keuangan
Umum
A. Aktivitas yang dilakukan pada siklus ini terdiri dari 4 aktivitas, diantaranya:
1. Memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa
Proses penyediaan konsumsi untuk peserta diklat yang dilakukan oleh Pusdiklat KU
dilakukan dengan mekanisme lelang konsumsi pada tahun sebelumnya untuk diklat
tahun berikutnya. Misalnya untuk penyediaan konsumsi tahun 2018 maka proses
lelang akan dilakukan pada tahun 2017.
Pusdiklat KU akan mengumumkan kebutuhan konsumsi selama satu semester dan
memberikan kesempatan kepada para vendor penyedia konsumsi untuk melakukan
pendaftaran menjadi peserta lelang. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang
sudah ditetapkan oleh Pusdiklat KU.
Setelah proses lelang selesai maka Pusdiklat KU akan membuat kontrak sebagai
tanda perjanjian dengan vendor penyedia konsumsi. Kontrak yang dibuat
merupakan dokumen perjanjian antara Pusdiklat KU dengan penyedia jasa konsumi,
di dalam kontrak tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kedua belah
pihak. Setelah kontrak ditandatangi oleh kedua belah pihak, maka penyedia
konsumsi berkewajiban untuk menyediakan konsumsi setiap harinya yang
diperuntukan bagi peserta diklat.
Di dalam kontrak pun tertulis jadwal pengiriman konsumsi, termin pembayaran,
serta standar konsumsi yang harus disediakan oleh penyedia konsumsi baik dari segi
menu setiap harinya, dan kuantitasnya.
Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen
yang notabene adalah Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat KU, panitia lelang,
penyedia konsumsi itu sendiri.
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses ini adalah kontrak perjanjian
antara pihak penerima konsumsi yang disebut pihak pertama yaitu Pusdiklat KU dan
penyedia konsumsi yang disebut sebagai pihak kedua.
2. Menerima Konsumsi Diklat
Aktivitas kedua yang dilakukan di Pusdiklat KU adalah menerima barang sesuai
dengan pesanan. Barang yang diterima dalam aktivitas ini adalah konsumsi bagi
para peserta diklat itu sendiri.
Pihak penyedia konsumsi atau biasa disebut sebagai catering, setiap harinya akan
mengirimkan makanan sesuai dengan jumlah peserta diklat yang mengikuti diklat.
Misalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei terdapat 100 peserta yang mengikuti satu
pelatihan tertentu, maka catering akan menyediakan sebanyak 100 porsi makanan
untuk peserta ditambah 2 porsi untuk pengajar, 1 porsi untuk panitia diklat dan 10
persen tambahan sebagai cadangan.

7. Proses memasak makanan tidak dilakukan di Pusdiklat KU akan tetapi dilakukan di
dapur pihak catering sehingga di lokasi diklat, pihak catering hanya tinggal
menyajikannya saja.
Setelah pihak catering mengirimkan sejumlah konsumsi kepada pihak Pusdiklat KU,
pihak Pusdiklat KU yang diwakili oleh penerima barang akan melakukan pengecekan
dengan membandingkan antara menu yang sudah tertulis di dalam kontrak serta
jumlah yang seharusnya disajikan dengan makanan yang diberikan oleh pihak
catering di waktu itu.
Apabila sesuai maka penerima barang akan membubuhkan tanda tangan sebagai
bukti bahwa konsumsi yang diberikan sesuai. Laporan penerimaan barang akan
disampaikan kepada pejabat pengadaan. Laporan tersebut sebagai bukti bahwa
pihak catering telah memberikan komitmentnya. Laporan penerimaan barang pun
menjadi dokumen yang dijadikan dasar pembayaran kepada pihak konsumsi.
Namun apabila konsumsi yang diberikan berbeda dari seharusnya, maka pihak
konsumsi akan diberikan teguran lisan, apabila memungkinkan untuk disesuaikan
maka Pusdiklat KU akan memberikan waktu agar pihak catering dapat
memperbaikinya. Apabila sifatnya sangat fatal misalnya jumlah yang dikirimkan
tidak sesuai dari yang seharusnya dan mengakibatkan peserta tidak mendapatkan
konsumsi yang seharusnya, maka proses berikutnya adalah diberi peringatan.
Apabila selama 3 kali berturut-turut pihak catering mendapatkan peringatan maka
pihak catering akan diblack list oleh Pusdiklat KU dan tidak akan direkomendasikan
lagi. Laporan black list akan disampaikan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP)
yang berada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.
Sehingga ULP tidak akan mengikutsertakan pihak catering tersebut.
3. Menyetujui tagihan dari supplier/vendor
Aktivitas selanjutnya dari siklus pengeluaran ini yang dilakukan oleh Pusdiklat KU
adalah menyetujui tagihan dari supplier/vendor. Pada aktivitas ini Bagian Tata
Usaha yang diwakili oleh pejabat pengadaan akan memproses lebih lanjut tagihan
yang disampaikan oleh pihak catering dengan membandingkan antara tagihan
dengan laporan penerimaan barang. Apabila nama barang, jumlah barang, tanggal
penerimaan dengan jumlah yang ditagihkan sama, maka proses pembayaran akan
dilaksanakan. Surat tagihan dari pihak penyedia biasanya dilakukan setiap 3 bulan
sekali. Sesuai dengan teori, Pusdiklat KU menerapkan mekanisme voucher.
Dikarenakan Pusdiklat KU adalah instansi pemerintah, maka proses persetujuan
tagihannya pun tidak serta merta langsung diberikan uang cash. Proses tagihan dari
supplier akan dilakukan selanjutnya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM) yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara
(KPPN). SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan
dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran

8. dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dokumen lain yang dipersamakan.
KPPN adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi
BUN. (Perbendaharaan, 2013)
4. Melakukan pembayaran kas atas tagihan supplier tersebut
Aktivitas terakhir yang dilakukan dalam siklus pengeluaran adalah melakukan
pembayaran kepada vendor. Sebagai tindak lanjut dari aktivitas sebelumnya,
setelah Pusdiklat KU menyerahkan SPM kepada KPPN, maka KPPN akan
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non gaji. SP2D non gaji adalah
SP2D dalam rangka pembayaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan
gaji susulan), uang persediaan, dana perhitungan pihak ketiga, serta pembayaran
pinjaman/hibah luar negeri beban rekening khusus. SP2D yang telah diterbitkan
kemudian akan diteruskan kepada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka
pendistribusian dana APBN dari BUN kepada para instansi pemerintah. Atas SP2D
tersebut, maka kuasa BUN akan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan angka
yang terdapat dalam SP2D kepada rekening Pusdiklat KU.
Setelah ada notifikasi bahwa telah ada dana yang masuk ke dalam rekening
Pusdiklat Keuangan Umum, proses berikutnya adalah diterbitkan cek atau giro bilyet
yang digunakan sebagai dokumen untuk menarik sejumlah dana yang dibutuhkan
untuk membayar tagihan dari vendor. Cek dibuat oleh bendahara pengeluaran,
kemudian diverifikasi oleh PPK dalam hal ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha,
kemudian akan diotorisasi oleh pejabat yang lebih tinggi yaitu Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yang dilakukan oleh Kepala Pusdiklat KU.
Proses terakhir adalah, bendahara pengeluaran akan melakukan transfer kepada
pihak penyedia konsumsi sejumlah tagihan yang diberikan.
B. Fungsi-fungsi terkait
Fungsi-fungsi terkait dengan siklus pengeluaran yang terdapat di Pusdiklat KU adalah
sebagai berikut:
5. Fungsi GUdang
Fungsi ini menjadi tanggung jawab dari panitia penerima barang, setiap penerimaan
konsumsi maka akan langsung dilakukan pengecekan dan dihidangkan di meja
makan pada ruangan restorasi.
6. Fungsi Pembelian
Fungsi ini dilakukan oleh pejabat pengadaan, pejabat pengadaan akan melakukan
proses pelelangan untuk kebutuhan persediaan konsumsi selama satu semester
anggaran.

9. 7. Fungsi Penerimaan
Fungsi ini dilakukan oleh panitia penerima barang, dimana panitia tersebut bertugas
untuk melakukan pengecekan antara kontrak yang telah dibuat bersama dengan
konsumsi yang diberikan kepada Pusdiklat KU.
8. Fungsi Akuntansi
Fungsi ini dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
9. Fungsi Verifikasi
Fungsi ini dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha untuk memastikan bahwa SPM
yang telah dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu cek yang diterbitkan
telah sesuai dengan kebutuhan.
10. Fungsi Otorisasi
FUngsi ini dalam penerbitan cek khususnya dilakukan oleh Kepala Pusdiklat
Keuangan Umum.
Daftar Pustaka
Kriswanto, F. R. (2014). Analisa & Evaluasi Sistem Pembelian, Persediaan & Penjualan Tunai Pada PT.
ZRB. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Nusantara , 355-368.
Perbendaharaan, D. J. (2013, April 8). Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dan Surat Perintah Transfer (SPT) Melalui Bank Operasional I. Peraturan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2013 . Jakarta, Jakarta, Indonesia : Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Romney, M., & Steinbart, P. J. (2012). Accounting Information System Twelfth Edition. England: Pearson.