Dokumen tersebut membahas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Solok yang mencakup profil daerah, target pembangunan, dan strategi pengendalian penduduk melalui penurunan angka kelahiran dan peningkatan kualitas penduduk."
Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanPosdaya Solok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas program kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sumatera Barat. Program-program tersebut merupakan upaya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Data demografi dan indikator kesehatan reproduksi di Sumatera Barat menunjukkan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada April 2014 meningkat 12,41% dibandingkan April 2013. Kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai Bali juga meningkat 16,09%. Secara kumulatif Januari-April 2014 kunjungan wisman meningkat 10,64% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang rata-rata 51,33% pada April 2014, turun sedikit dari April 2013 meskipun naik dari M
Pemberdayaan Remaja Perempuan dalam Reproduksi SehatDenic Wibowo
Pemberdayaan Remaja Perempuan
Sebagai SDM Berkualitas dalam Menjalani Reproduksi Sehat
(Melalui Tangan Hangat Bidan)
#Memperingati HUT IBI Ke-68 Tahun 2019 di Makassar
Makassar, 21 September 2019
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Solok yang mencakup profil daerah, target pembangunan, dan strategi pengendalian penduduk melalui penurunan angka kelahiran dan peningkatan kualitas penduduk."
Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanPosdaya Solok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas program kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sumatera Barat. Program-program tersebut merupakan upaya pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Data demografi dan indikator kesehatan reproduksi di Sumatera Barat menunjukkan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada April 2014 meningkat 12,41% dibandingkan April 2013. Kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai Bali juga meningkat 16,09%. Secara kumulatif Januari-April 2014 kunjungan wisman meningkat 10,64% dibanding periode yang sama tahun lalu. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang rata-rata 51,33% pada April 2014, turun sedikit dari April 2013 meskipun naik dari M
Pemberdayaan Remaja Perempuan dalam Reproduksi SehatDenic Wibowo
Pemberdayaan Remaja Perempuan
Sebagai SDM Berkualitas dalam Menjalani Reproduksi Sehat
(Melalui Tangan Hangat Bidan)
#Memperingati HUT IBI Ke-68 Tahun 2019 di Makassar
Makassar, 21 September 2019
Strategi kemandirian pangan Indonesia menganalisis sistem rantai pasok beras nasional. Dokumen ini mengidentifikasi masalah seperti produktivitas petani rendah dan pedagang yang mendominasi rantai pasok, serta merumuskan strategi seperti Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi dan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri.
Arus Dana Pasar Keuangan dibalik Isu Pemulihan Ekonomi Global - Dampaknya Ter...Partai Golkar
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Manajemen Pangan Nasional - Masalah dan Alternatif Solusi - DR Siswono Yudo H...Partai Golkar
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi pangan dunia dan nasional serta berbagai masalah dan solusi yang terkait dengan pengelolaan pangan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain harga pangan global yang terus meningkat menjadi ancaman, produktivitas pertanian Indonesia yang rendah, serta pentingnya peningkatan produksi pangan domestik untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pangan dan gizi, meliputi pengertian, tujuan program, kebijakan, dan analisis status pangan serta gizi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pangan dan gizi saling berhubungan, di mana pangan menyediakan zat gizi yang diperlukan tubuh. Pemerintah telah menetapkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan status gizi masy
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa poin penting yang diangkat adalah perlunya pendekatan khusus daerah dalam menjamin ketahanan pangan mengingat kondisi setiap daerah berbeda, serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
This document discusses issues related to nutrition, food, and health in Indonesia. It covers several key topics:
1) Common nutrition problems in Indonesia include macro and micronutrient deficiencies that can lead to malnutrition and obesity. Micronutrient deficiencies discussed include anemia, goiter, and vitamin A deficiency.
2) Nutrient metabolism and pathophysiology are also covered, examining aspects like properties, assessment techniques, symptom spectra, and prevalence of deficiencies.
3) Approaches to addressing deficiencies are outlined and include both food-based strategies like fortification and supplementation as well as education efforts. Sustainable progress requires consideration of scientific evidence as well as public acceptance.
1. Pemerintah berkewajiban meningkatkan konsumsi pangan masyarakat dengan menetapkan target konsumsi, menyediakan pangan bergizi seimbang, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi
2. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan gizi melalui pengayaan gizi pangan, persyaratan komposisi gizi pangan olahan, pemenuhan gizi kelompok rentan, dan peningkatan konsumsi hasil
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan peran strategis sektor pertanian Indonesia, permasalahan dan tantangan ketahanan pangan global dan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang zat aditif makanan, yang didefinisikan sebagai bahan tambahan pada makanan untuk mempengaruh sifat atau bentuk makanan. Jenis zat aditif makanan terdiri atas bahan kimia alami dan buatan, seperti pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Dokumen juga menjelaskan manfaat dan bahaya potensial dari penggunaan zat-zat tersebut.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sikka. Peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)S. Pandu Hartadita
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, dan administrasi di provinsi Jambi berdasarkan data tahun 2011 dan 2012. Jumlah penduduk Jambi pada tahun 2011 adalah 3.169.814 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.242.814 jiwa.
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen tersebut membahas rencana kerja tahunan UNICEF 2023 di Jawa Timur yang mencakup demografi, kondisi saat ini, dan dukungan program pemerintah provinsi.
2. Terdapat pula jadwal koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program UNICEF 2023 beserta hasil rapat koordinasi teknis daerah.
3. Data stunting, perkawinan anak, dan kepemilikan akta kelahiran serta KIA di J
Strategi kemandirian pangan Indonesia menganalisis sistem rantai pasok beras nasional. Dokumen ini mengidentifikasi masalah seperti produktivitas petani rendah dan pedagang yang mendominasi rantai pasok, serta merumuskan strategi seperti Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi dan pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri.
Arus Dana Pasar Keuangan dibalik Isu Pemulihan Ekonomi Global - Dampaknya Ter...Partai Golkar
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Manajemen Pangan Nasional - Masalah dan Alternatif Solusi - DR Siswono Yudo H...Partai Golkar
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi pangan dunia dan nasional serta berbagai masalah dan solusi yang terkait dengan pengelolaan pangan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain harga pangan global yang terus meningkat menjadi ancaman, produktivitas pertanian Indonesia yang rendah, serta pentingnya peningkatan produksi pangan domestik untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pangan dan gizi, meliputi pengertian, tujuan program, kebijakan, dan analisis status pangan serta gizi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pangan dan gizi saling berhubungan, di mana pangan menyediakan zat gizi yang diperlukan tubuh. Pemerintah telah menetapkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan status gizi masy
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa poin penting yang diangkat adalah perlunya pendekatan khusus daerah dalam menjamin ketahanan pangan mengingat kondisi setiap daerah berbeda, serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
This document discusses issues related to nutrition, food, and health in Indonesia. It covers several key topics:
1) Common nutrition problems in Indonesia include macro and micronutrient deficiencies that can lead to malnutrition and obesity. Micronutrient deficiencies discussed include anemia, goiter, and vitamin A deficiency.
2) Nutrient metabolism and pathophysiology are also covered, examining aspects like properties, assessment techniques, symptom spectra, and prevalence of deficiencies.
3) Approaches to addressing deficiencies are outlined and include both food-based strategies like fortification and supplementation as well as education efforts. Sustainable progress requires consideration of scientific evidence as well as public acceptance.
1. Pemerintah berkewajiban meningkatkan konsumsi pangan masyarakat dengan menetapkan target konsumsi, menyediakan pangan bergizi seimbang, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi
2. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk perbaikan gizi melalui pengayaan gizi pangan, persyaratan komposisi gizi pangan olahan, pemenuhan gizi kelompok rentan, dan peningkatan konsumsi hasil
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan peran strategis sektor pertanian Indonesia, permasalahan dan tantangan ketahanan pangan global dan nasional, serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang zat aditif makanan, yang didefinisikan sebagai bahan tambahan pada makanan untuk mempengaruh sifat atau bentuk makanan. Jenis zat aditif makanan terdiri atas bahan kimia alami dan buatan, seperti pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Dokumen juga menjelaskan manfaat dan bahaya potensial dari penggunaan zat-zat tersebut.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sikka. Peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
4 Tahun Kepemimpinan HBA-Fachrori (Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)S. Pandu Hartadita
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, dan administrasi di provinsi Jambi berdasarkan data tahun 2011 dan 2012. Jumlah penduduk Jambi pada tahun 2011 adalah 3.169.814 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3.242.814 jiwa.
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen tersebut membahas rencana kerja tahunan UNICEF 2023 di Jawa Timur yang mencakup demografi, kondisi saat ini, dan dukungan program pemerintah provinsi.
2. Terdapat pula jadwal koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program UNICEF 2023 beserta hasil rapat koordinasi teknis daerah.
3. Data stunting, perkawinan anak, dan kepemilikan akta kelahiran serta KIA di J
Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018Ady Setiawan
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program pendidikan kesetaraan tahun 2018 yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui peluang bonus demografi. Dokumen ini juga menjelaskan tantangan dan kerangka kerja pendidikan kesetaraan termasuk kurikulum, pembelajaran, dan hasil ujian tahun 2018.
Dokumen tersebut merupakan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mencakup visi, misi, indikator pembangunan, dan potensi daerah. Visi pembangunan adalah terwujudnya OKU Selatan yang bersama dan bermartabat. Misi pembangunan meliputi peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam. Dokumen juga menjelaskan profil OK
Dokumen tersebut membahas tentang strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir. Dokumen ini menjelaskan visi, misi, kondisi wilayah, kinerja selama 10 tahun terakhir, serta strategi pembangunan untuk pertanian, pariwisata, dan infrastruktur di Kabupaten Samosir."
Data terkini cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi indonesia stbm 2011Sekretariat STBM
Dokumen tersebut membahas capaian akses air minum dan sanitasi di Indonesia berdasarkan data terkini Direktorat Perumahan dan Permukiman Bappenas. Dokumen menyebutkan target capaian akses air minum sebesar 67% penduduk dan akses sanitasi sebesar 75% penduduk pada tahun 2014 serta prioritas program untuk meningkatkan kedua indikator tersebut.
Buku 7 - Tangan2 dicium RASUL (yuti).pdf Pada intinya, buku ini saya tulis un...Syahyuti Si-Buyuang
Buku ini bukan mengajarkan bagaimana menjadi pekerja keras, tetapi mengapa dan bagaimana mengembangkan kultur bekerja keras. Setelah saya telusuri, dengan kemampuan yang sangat terbatas ini, ternyata begitu banyak ihwal-ihwal kerja yang selama ini kurang diungkap.
Buku 6 - disertasi Syahyuti Final (yuti).pdf UNIVERSITAS INDONESIA PENGORGANI...Syahyuti Si-Buyuang
Dari pengumpulan informasi di lapang, secara umum petani lebih mengandalkan relasi-relasi individual dalam pengorganisasian dirinya dengan lebih mengandalkan pada basis komunitas dan
mekanisme pasar. Berdasarkan analisis kelembagaan, petani menjalankan usaha pertaniannya melalui pedoman norma dan regulasi, dengan melakukan pemaknaan
aktif terhadapnya. Petani menjalin relasi-relasi sosial dengan berbagai pihak
dengan berpedoman kepada panduan normatif komunitas, norma ekonomi dalam
pasar, dan relasi dengan petugas pemerintah. Organisasi formal hanyalah salah
satu sumber daya bagi petani yang bersama-sama unsur-unsur dalam lembaga
dijadikan sebagai peluang, pedoman, serta batasan untuk berperilaku sehari-hari
dalam menjalankan usaha pertaniannya.
Buku 4 - mau ini apa itu (yuti).pdf BUKU: Mau INI apa ITU? “Komparasi Konsep,...Syahyuti Si-Buyuang
Dalam buku ini saya sengaja memperbandingkan antar objek, sebagai cara saya menjelaskan kepada pembaca. Ini adalah gaya penjelasan baru, dimana matrik-matrik yang saya susun menjadi alat penjelas utama. Mungkin sebagian pembaca akan agak kesulitan
memahaminya. Namun saya sengaja memilih cara ini karena dengan cara begini akan memudahkan pembaca mengikuti perbedaan dan
persamaan dua atau lebih objek yang dibahas.
Kita sudah akrab dengan Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pertanian, dan Ekonomi Islam. Tapi di jagad google belum ketemu frasa "Islamic Agricultural- Socioeconomics", "Islamic Food Economy", "Islamic land reform" dan seterusnya. Menunggu-nunggu orang pintar membuat ini ga ada-ada juga, ..... hehe. Nanya kesana-sini ga ada yang respon. Kata orang: "jika kita mencari sesuatu buku namun belum ada, maka tulislah!".
GOOD JOURNAL guideline panduan penulisan proposal dan jurnal .pptxSyahyuti Si-Buyuang
This document provides guidance for writing various sections of a journal article or publication, including the title, abstract, keywords, introduction, method, literature review, conclusion, and references. It recommends that the title be descriptive and concise, and that the abstract clearly summarize the purpose, approach, results, and conclusions. The introduction should provide context and identify a knowledge gap, while the method section explains the research design. The literature review critically discusses prior work and debates. The conclusion restates key findings and implications.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMDES dan koperasi di Kota Palangkaraya. Terdapat penjelasan mengenai konsep, perkembangan, dan regulasi yang mengatur BUMDES dan koperasi serta beberapa contoh BUMDES yang sukses."
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia dan tantangan yang dihadapi pada periode 2025-2029. Secara ringkas, dokumen menyebutkan bahwa (1) peran penyuluh pemerintah akan semakin berkurang, (2) dibutuhkan penguatan lembaga penyuluhan seperti BPP dan peran penyuluh swadaya serta swasta, (3) perlu pengembangan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masy
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMDES dan koperasi. Secara singkat, dibahas mengenai perkembangan BUMDES di Kabupaten Aceh Tengah yang didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, dibahas pula mengenai tujuan pendirian BUMDES, badan hukum yang menaungi BUMDES, serta contoh beberapa BUMDES yang berhasil di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pendekatan pembangunan pertanian di Kementan, mulai dari program kawasan pertanian, korporasi petani, hingga master plan pengembangan korporasi petani di suatu kawasan. Dokumen ini juga menjelaskan contoh aktivitas pendampingan yang dilakukan dalam pengembangan korporasi petani seperti pelatihan teknologi, bimtek, serta pendampingan penyusunan rencana dan pengelolaan bis
This document discusses policy briefs and provides guidance on how to develop effective policy briefs from research conducted by PSEKP (Research Center for Agriculture Socio-Economics and Policy). It recommends that policy briefs be concise, no more than 3 pages, focus on a single topic, and use a persuasive approach to convince the reader of the value and urgency of the issue. It also provides a template for a policy brief and offers tips on developing concrete conclusions, implications, and actionable recommendations supported by evidence from the research. Previous issues with PSEKP's policy briefs are identified, such as not all research yielded good briefs and briefs were not used for policymaking. The document proposes developing policy briefs
Buku ini memberikan tinjauan mengenai pertanian global pada tahun 2020 dengan fokus pada dampak pandemi Covid-19. Buku ini disunting oleh Syahyuti dan diilustrasikan oleh Alfyandi, dengan jumlah halaman 276. Buku ini mencakup topik seperti dampak pandemi terhadap perekonomian dan pertanian Indonesia serta dinamika pertanian global.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, termasuk tujuan pendiriannya, bidang usaha yang dapat dijalankan, prinsip pengelolaannya, dan beberapa contoh BUMDes yang berhasil.
2. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah tujuan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, serta mengelola potensi des
1. Studi Direktori Klasifikasi Tingkat Kemandirian
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
tahun 2015
SYAHYUTI
Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian
Jakarta, 30 November 2015
1
2. Alasan pentingnya pengembangan
Cadangan Pangan:
• Masih banyak penduduk miskin, yakni 11,37 % (BPS,
2013) dan Rawan Pangan 19,46% (tahun 2012),
• Dampak anomali iklim sulit diprediksi, berpotensi
menimbulkan ketidakpastian produksi (gagal panen,
banjir, kemarau panjang) dan kejadian bencana,
• Masa panen tidak merata antar waktu dan daerah,
mengharuskan adanya cadangan pangan.
• Masuk banyak daerah kabupaten yang masuk ketegori
rawan pangan.
• Banyak kejadian darurat memerlukan adanya cadangan
pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan
rawan pangan dan bantuan pangan wilayah.
2
3. Pasal 32 ayat 2 UU 18 tahun 2012 tentang
Pangan:
Pemerintah dan Pemerintah daerah
memfasilitasi pengembangan Cadangan
Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan
lokal. Pengembangan Cadangan Pangan
Masyarakat dilakukan dalam rangka
pemberdayaan dan perlindungan masyarakat
dari kerawanan pangan.
3
4. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
Permentan No 8 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan LPM :
Tujuan :
1. Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok
lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan
bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan.
2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok
dalam pengelolaan cadangan angan, dan
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat
dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.
Dilaksanakan dalam 3 tahapan:
1. Tahap penumbuhan: identifikasi lokasi dan pembangunan fisik
lumbung.
2. Tahap pengembagan: identifikasi kelompok lumbung pangan dan
pengisian cadangan pangan
3. Tahap kemandirian: penguatan kelembagaan kelompok melalui
pemberian dana bantuan sosial
4
5. Sebaran kegiatan LPM tahun 2011-2013:
Jumlah (unit)
Jumlah propinsi 32
Jumlah kabupaten 300
Jumlah kecamatan 1099
LPM tahun 2011 (APBN 2009) 275
LPM tahun 2012 (DAK 2010) 425
LPM tahun 2013 (DAK 2010-2011) 607
Tahun 2013 (DAK 2011) 247
Total
1.554
5
6. Tujuan studi :
1. Menyusun kriteria klasifikasi kemandirian
LPM.
2. Melakukan pengelompokan tingkat
keberhasilan lumbung berdasarkan tahap
kemandiriannya.
3. Menyusun exit strategy dan keberlanjutan
LPM.
6
9. Rata-rata jumlah anggota berdasar tahun
kemandirian:
Tahun
keman
dirian
Jumlah anggota (orang)
2010 2011 2012 2013 2014
2012 33,9 32,7 34,9 37,2 38,8
2013
26,9 36,2 36,9 40,7 42,2
2014
23,8 38,0 36,8 47,0 48,2
Total
30,5 35,1 36,2 40,8 42,4
9
0
10
20
30
40
50
60
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
2012
2013
2014
Total
15. Rata-rata akumulasi
volume beras/gabah
yang disalurkan (kg) tiap
tahun:
Thn
kem
andi
rian 2010 2011 2012 2013 2014
2012 2.355 3.001 3.772 4.286 4.819
2013 1.350 3.074 3.323 3.863 4.631
2014 2.569 2.832 3.492 4.376
Total 2.229 2.996 3.422 3.908 4.625
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
2012
2013
2014
Total
15
16. Rata-rata jumlah bantuan sosial tahun
2010-2014 (kg):
Tahun
kemandiria
n 2010 2011 2012 2013 2014
2012 384 417 396 705 1.222
2013 450 313 582 597
2014 108 694 350 603
Total 384 377 428 553 780
16
17. Metode penilaian kemandirian:
Terdiri atas 24 variabel:
1. Aspek kelembagaan (var 1-
13)
2. Aspek permodalan dan
pengembangan usaha (var
14-20)
3. Aspek kemanfaatan sosial
(var 21-24)
• Nilai minimum = 100
• Nilia maksimum = 336
Tingkat kemandirian:
1. Kurang berhasil (nilai: 100 -
178,7)
2. Berhasil (nilai: 178,7 –
257,4)
3. Sangat Berhasil (nilai: 257,4
– 336)
17
20. Sebaran nilai kemandirian berdasarkan aspek:
Tahun
kemandirian
Kelembagaan Modal dan
usaha
Sosial Total
2012 60,7 77,4 49,3 187,4
2013 61,3 80,6 51,0 193,0
2014 63,2 81,7 52,3 197,2
Total 61,5 79,8 50,7 192,0
Nilai maks 97 142 100 339
Pencapaian (%) 63,4 56,2 50,7 56,6
20
22. Nilai per variabel kemandirian:
Variabel 2012 2013 2014
Total
Nilai
Nilai
maksimu
m
Pencap
aian
(%)
1. Keaktifan pengurus kelompok sehari-hari 6,1 6,1 6,5 6,2 9 68,6
2. Jumlah pengurus hadir dalam rapat LPM
4,6 4,7 4,8 4,7 6 78,3
3. Frekuensi regenerasi (pergantian) pengurus semenjak berdiri
2,8 2,8 2,7 2,8 6 46,4
4. Efektivitas pelaksanaan AD/ART
5,1 4,9 5,2 5,0 8 62,8
5. Jumlah pelaksanaan RAT
4,2 4,1 4,1 4,2 8 52,1
6. Pihak yang telah menerima pinjaman gabah/beras
3,3 3,2 3,5 3,3 6 55,0
7. Pelaksanaan kewajiban anggota dalam melunasi pinjaman
6,2 6,3 6,5 6,3 9 70,2
8. Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran kewajiban
4,5 4,6 4,8 4,6 6 76,7
9. Jumlah anggota kelompok hadir dalam rapat
3,8 3,9 4,0 3,9 6 65,1
10. Partisipasi simpanan gabah/beras anggota di kelompok
5,5 5,6 5,5 5,5 12 46,2
11. Kelengkapan pengisian buku administrasi
4,4 4,4 4,6 4,4 6 74,0
12. Administrasi buku kegiatan pengelolaan cadangan pangan
4,2 4,3 4,4 4,3 6 71,8
13. Kelengkapan pengisian buku administrasi keuangan
6,0 6,2 6,7 6,3 9 69,5
Total Aspek Kelembagaan 60,7 61,3 63,2 61,5 97 63,4
22
23. Variabel 2012 2013 2014
Total
Nilai
Nilai
maksimu
m
Penca
paian
(%)
Sumber permodalan LPM
11,0 11,9 11,5 11,5 28 41,1
Perkembangan modal
18,4 19,2 18,8 18,9 30 62,9
Kondisi gudang yang dimiliki
9,4 9,6 10,0 9,6 12 80,1
Jumlah cadangan yang dimiliki kelompok
17,1 18,3 19,0 18,0 30 60,1
Julah anggota yang memberi bantuan fasilitas secara
sukarela 6,0 5,9 5,8 5,9 12 49,4
Pelaksanaan promosi dan advokasi dari Pemda
5,2 5,3 5,5 5,3 9 59,1
Bentuk kemitraan dengan pelaku swasta/pedagang
10,3 10,5 10,9 10,5 21 50,0
Total aspek permodalan dan usaha 77,4 80,6 81,7 79,8 142 56,2
Perkembangan jumlah anggota kelompok
14,8 14,5 15,0 14,7 28 52,5
Perkembangan jumlah anggota yang menerima bantuan
sosial 9,5 9,6 9,7 9,6 20 47,9
Perkembangan volume beras/gabah yang telah disalurkan
16,6 17,9 18,3 17,5 32 54,8
Perkembangan bantuan sosial untuk masyarakat yang
terkena bencana/musibah 8,4 9,1 9,3 8,9 20 44,5
Total aspek sosial 49,3 51,0 52,3 50,7 100 50,7
TOTAL 187,4 193,0 197,2 192,0 339 56,623
24. Sebaran LPM atas tingkat keberhasilan:
Tahun
Kurang
berhasil Berhasil
Sangat
berhasil Total
2012 145 180 14 339
2013 161 283 23 467
2014 56 150 2 208
Total 362 613 39 1014
Tingkat keberhasilan LPM cukup tinggil, dimana 60,50 % pada kategori
“berhasil”
Pada LPM tahun yang lebih lama, tingkat keberhasilan mulai menurun.
Artinya, LPM cenderung bagus jika masih ada pembinaan dari luar secara
intensif
Tahun
Kurang
berhasil Berhasil
Sangat
berhasil Total
2012 42,8% 53,1% 4,1% 100,0%
2013 34,5% 60,6% 4,9% 100,0%
2014 26,9% 72,1% 1,0% 100,0%
Total 35,7% 60,5% 3,8% 100,0%
24
26. Beberapa langkah penting ke depan:
1. Internal: refresh pengurus, memperbanyak dari
kalangan perempuan
2. Internal: penguatan internal pressure
3. Internal: perluasan peran LPM (multi purpose)
ke bisnis
4. Eksternal: pemanfaatan Dana Desa untuk
penguatan permodalan Lumbung
5. Eksternal: penyatuan lembaga-lembaga
permodalan pedesaan (penyatuan LDPM, LPM,
PUAP, koperasi, Gapoktan, Poktan, dll)
26
27. 1. Refresh pengurus LPM:
Pengurus bekerja secara sosial, sehingga perlu
penggantian untuk mendapatkan semangat baru
Bisa diterapkan kesepakatan “pergiliran”, dengan
masa kepengurusan 2-3 tahun
Reward bagi pengurus dari pihak luar (mis dari
BKP, Pemda, dll)
Komposisi pengurus perempuan agar
ditingkatkan, karena LPM berkaitan dengan basic
need di rumah tangga yang merupakan domain
perempuan
27
28. “Keunggulan” perempuan:
• Buku “Rural Women’s Leadership Programme
Madagascar, Nepal, the Philippines and Senegal:
Good practices and lessons learned (2010-2013) –
IFAD):
• “There is clear demand from women, especially
at the grass-roots level, to have their priorities
heard in farmers’ organizations”
• “Farmers’ organizations need to attract more
women members ....”
28
29. 2. Pengembangan internal pressure:
Rasa pemilikan dan pengawasan dari internal
perlu diciptakan terutama setelah external
pressure menurun dari petugas
pendamping/pembina dari BKP
Metoda nya adalah peningkatan partisipasi riel
anggota, misalnya dengan penyetoran
gabah/beras lebih banyak (mis. 100 kg per musim
tanam per anggota)
Anggota akan lebih PERDULI terhadap LPM
Pengurus akan lebih hati-hati, dan bahkan bisa
menciptakan “honor” untuk pengurus
29
30. 3. Perluasan peran LPM (multi purpose) ke
“bisnis”:
Dari hasil studi: peningkatan gabah/beras yang
disalurkan dan disimpan relatif lambat.
Pada kondisi kebutuhan peminjaman menurun,
dan ada margin keuntungan yang menarik,
dimungkinkan untuk menjual gabah/beras ke
pasar
LPM dapat melengkapi dengan bisnis lain,
terutama pemenuhan kebutuhan pokok anggota
(Sembako): bisnis dua arah untuk peningkatan
skala usaha.
30
31. 4. Pemanfaatan Dana Desa:
• UU No 6 Tahun 2014 tentang DESA
• Jumlah Desa di Indonesia = 74.093 unit
• Dana desa:
2015 = Rp 20,8 trilyun (rata-rata Rp 281,0 juta/desa)
2016 = Rp 47 triyun (rata-rata Rp 628,5 juta/desa)
Potensinya: Rp, 1,4 milyar per desa per tahun
• Prioritas = mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat.
• Pasal 80: Desa harus mengutamakan “pengembangan ekonomi pertanian
berskala produktif”
• Pasal 74: Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
• Penjelasan Pasal 74 : Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah
kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
31
32. • Siaran Pers Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar :
"Tidak ada lagi desa yang bermasalah
dengan pemenuhan kebutuhan pangan
secara mandiri. Saya sebagai menteri
yang mengurus desa tentu tidak akan
tinggal diam masih ada desa yang
rawan pangan, seharusnya hal ini tidak
terjadi di negara kita ini yang kaya
sumberdaya pangan. Untuk mengatasi
persoalan itulangkah konkret yang
ditawarkan adalah pengembangan desa
mandiri pangan”
32
33. 5. Penguatan permodalan petani di desa dengan
PENYATUAN berbagai Program:
• Pasal 4 dan 5 UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro (LKM): pendirian LKM harus berbadan hukum dan mendapat
izin usaha
• Bentuk badan hukum dimaksud adalah berupa Koperasi atau
Perseroan Terbatas.
• Maka, formalitas harus sudah dilakukan selambatnya 8 Januari
2015 (= dua tahun setelah diundangkannya UU LKM).
• Jika masing-masing menjadi koperasi (5-8 unit koperasi) = biaya
pembuatan mahal, pendapatan jasa (keuntungan) kecil, sehingga
tidak cukup menggaji manajer, staf, dll. Tidak mencapai SKALA
EKONOMI, tidak SUSTAIN (Pengurus tidak dapat insentif, honor
manajer hanya Rp 300 ribu per bulan)
• Jika diSATUKAN = mencapai skala ekonomi, dan lebih SUSTAIN (bisa
menggaji manajer dan staf minimal Rp 3 juta / orang/bulan)
33
34. Penyaturan organisasi permodalan di desa:
Organisasi pengelola
permodalan
Jumlah modal
(Rp )
Potensi pendapatan
(+ 10 %/tahun)
Potensi
pendapatan
Jika disatukan
1. LKMA-PUAP 100 juta 10 juta
+ Rp 100
juta
2. LDPM 225 juta 22,5 juta
3. LPM 50 juta 5 juta
4. Koperasi wanita 15 juta 1,5
5. KUD 300 juta 30 juta
6. koperasi pengrajin 200 juta 20 juta
Tingkat
sustainabilitas
Keuntungan rendah,
masing-masing tidak sustain
Mencapai skala
ekonomi,
SUSTAIN
34