ini berkaitan dengan sejarah tindak pidana pencucian uang di luar negeri dan Indonesia

1. MONEY
LAUNDERING

2. 2
I. SEJARAH MONEY LAUNDERING
Pertama muncul AS (1986) = UU Pencucian Uang
Diadopsi United Nations Convention (1988)

3. 3
A. SEJARAH
1. Bangsawan Perancis Lari ke Swiss
(ditekan Penguasa Katolik)
Harta Negara dibawa lari
Swis penganut
Bank Secrecy Act
Dengan cara :
Smuggling Corruption

4. 4
2. Masa Hitler
Orang Yahudi Lari Ke Swiss
Di Jerman
3. Al Capone & Escrbar (Mafia)
Uang Hasil :
• Prostitusi
• Pemerasan
• Narkotika
• Perjudian
Disamarkan
dengan
mendirikan
Binatu (Laundry)
Illegal activity
Agar masyarakat dan
Polisi tidak curiga
(sembunyi dari
aparat) akra dan
pajak
Digunakan secara aman

5. 5
B. KONSEP
Mencampur uang hasil kejahatan dengan uang
yang didapat dengan sah
Menyembunyikan hasil kejahatan yang berasal
dari kejahatan sebelumnya
Konsep
Pencucian
Uang
Diadopsi
PBB 1998
Konsep
Eropa 1990
Suatu kejahatan menghasilkan uang
Pelaku melakukan bentuk perbuatan lain untuk
mencapai tujuan lain
Agar kejahatan tersamar sumbernya karena kawatir harta
disita Negara

6. 6
C. Formulasi PBB
Model Law of Money Laundering
Yang penting dan perlu diatur = tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku
Perlu diatur
 Proceed of crime : Keharusan adanya unsur hasil kejahatan
 Predicate offence (Core Crime)

7. 7
Kejahatan Pencucian Uang
2 (dua) bentuk kejahatan
(Dual Crime Act)
2. Kejahatan
menyembunyikan /
menyamarkan hasil
tindak pidananya
1. Kejahatan awalnya
(Proceed of Crime)

8. 8
JEFFREY ROBINSON
Dalam tulisannya “The Laundryman”
Is all about sleight oh hand
It is a magic trick for wealth creation
It is perhaps, the closest anyone has ever come to alchemy
Berkaitan dengan istilah Money Laundering
The life blood of drug dealers, fraudsters, smugglers, kidnappers, arms,
dealers, terrorist, exortionists and tax evaders, myth has it the term was
coined by Al Capone
Who like his arch rival George Bugs Movan, used a string of coin
operated laundromats scatred around Chicago to disuise his revenue
from gambling, prustitution, racketeering, and virlation of the prohibition
laws
Mengapa ?
Menurut Jeffrey uraian tersebut isapan jempol belaka

9. 9
Money Laundering is called what it is because that perfectly discribes
what takes place – illegal or dirty, money is put through a cyrcle of
transactions, or washed so that it come out the other end as legal or
clean meney
In other word, the source of illegal obtained funds is obscured
through a succession of transfer and deals in other that those same
funds can eventually be made to reappear as legitimate income
 Penggunaan istilah money laundering  pertama kali di surat
kabar berkaitan dengan skandal “ Watergare ” di AS tahun 1973
 Dalam konteks pengadilan istilah tersebut digunakan tahun 1982
dalam perkara US V $ 4.255.625,39 551 FSUPP 314
 Sejak itu digunakan secara luas

10. 10
Di Indonesia
Dibuat atas desakan luar negeri
• Tidak konsekwen dalam tindakan
• Tidak memperhatikan mutu dan
subtansinya
Tahun 1997 ralifikasi konversi 1998
(Pasal 3 Konversi 1988 = harus mengkriminalism masalah
pencucian uang)
Tahun 2002 Pemerintah membuat UU tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang (UU. TPPU)
Banyak kelemahan menyulitkan kepolisian,kejaksaan dan hakim
Amandemen UU TPPU
Diantaranya tentang
1. Tres Hold 500 jt

11. 11
AWALNYA DI AS DAN AUSTRALIA
Kejahatan narkotika Dicegat dihilir dalam
penggunaan uangnya
Uang ditandai no serinya
Diumumkan pada masyarakat
Disita Negara

12. 12
Di Indonesia
Kejahatan narkotik Dicegat dihilir (ditangkap
pelakunya) berdasarkan
UU TPPU (Predicare
offence tidak perlu  jadi
petunjuk saja)

13. 13
Di Amerika Serikat
Para hakim menganggap Circumstantial
evidence cukup (hasil kejahatan)
Hasil pencucian uang ini dijadikan bukti
untuk mengungkap predicate offence

14. 14
Konversi 1995 di Kairo
PBB membentuk FIU
(Financial Intelegence Polisi)
Pencucian uang adalah :
 Serious Crime (kejahatan nomor satu)
 Transnasional Crime
 Banking of Short Crime
Dari 17 kejahatan internasional

15. 15
Di Indonesia
 Civil Law System : bersifat legalitas
Penegakan keadilan bersandar pada UU
Saat ini tidak ada dikotomi common law dengan civil law
system dibentuk model law on money laundering karena
money aundering merupaka internasional crimes
(kerjasama internasional dan pertukaran informasi sangat
penting)
Tiap negara mengatur mengenai unsur pencucian uang yang
sama  syaratnya double criminality
 Agar dapat menandatangani “evidence from a broad”
 Tidak kesulitan dalam legal assistant on criminal law on
money laundering

16. 16
Indonesia sangat lemah dalam kerjasama internasional
 Harus diakui oleh pemerintah
 Di AS pernah gagal,
1. Pada saat uang hasil kejahatan sudah off shore (berpindah bank lain
dengan teknologi cyber laundring)
Pada waktu itu letter regulatory diperbolehkan oleh yi : hakim
pengadilan dapat mengadakan kerjasama dengan negara lain
(bukan kerjasama antar negara)
 Kelemahannya : proses lamban, biaya mahal
Diperbaiki dengan concent directive, pemerintah
dalam upaya mengejar pelaku ke luar negeri
mengharuskan bank-bank domestik dan asing di
AS menyerahkan laporan transaksi keuangan dari
cabang-cabang diluar negeri.
Dianggap oleh
pemerintah AS
arogan
Ditentang keras negara-negara Eropa

17. 17
2. Tidak adanya peraturan mengenai lawyer’s fee
Masalahnya :
 Apabila sudah ada dugaan keras tindakan pencucian uang
dalam rangka menyelamatkan aset terdakwa dilakukan
pembekuan atas aset tersebut sehingga lawyers fee tidak
dapat dihitung, dibersihkan atau tidak
 Karena money laundering masuk dalam serious crime,
pidananya lebih dari 9 tahun  perlu didampingi
pengacara (dari Pemerintah atau sendiri)
 Pelaku gunakan pengacara sendiri untuk menghindari
asset forfeitur.
 Pelaku ingin kaya untuk membiayai kejahatan lainnya

18. 18
Tahun 1993 terorisme masuk dalam kategori predicare
offense dalam model law on money laundering
 Bila terdakwa terbukti :
 Asset forfeiture dibekukan
 Dilakukan penyitaan
 Tidak ada kata untuk lawyers fee
 Solusinya :
Hakim menyisihkan dulu untuk lawyer fee tetapi ada
perbedaan antara PN dengan pengadilan banding.
 Bukankah uang yang disisihkan untu lawyers fee adalah
transaksi yang termasuk pelaku money laundering ?
 Disisi lain pendampingan oleh pembela tercamtum dalam
Undang-undang