SlideShare a Scribd company logo
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Yth. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Badan Usaha Milik Negara
di tempat
SURAT EDARAN
NOMOR : SE- 7 /MBU/Q7 /2020
TENTANG
NILAI-NILAI UTAMA (CORE VALUES) SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
A. Umum
Dalam rangka mewujudkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai mesin
pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (social welfare), penyedia
lapangan kerja, dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia
Badan Usaha Milik Negara, dimana salah satunya melalui penetapan Nilai-Nilai Utama
(Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai identitas dan
perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah agar setiap Sumber Daya Manusia
Badan Usaha Milik Negara mengetahui, mengimplementasikan, dan
menginternalisasikan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan
Usaha Milik Negara secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen, sehingga
melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja Badan Usaha Milik
Negara yang selaras dengan Nilai-Nilai Utama (Core Values) tersebut.
C. Ruang Lingkup
Penerapan nilai-nilai utama (core values) pada seluruh Sumber Daya Manusia Badan
Usaha Milik Negara, mulai dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,
manajemen/pegawai, dan karyawan/pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara,
Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi.
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan,
Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan
(PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN)
kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan .../2
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN. JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678_ FAKSMILI (021) 29935740_ SITUS: www.bumn.go.id
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
-2-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Negara.
E. Isi
1. Nllai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
terdiri dari:
a. Amanah
Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan perilaku:
1) Memenuhi janji dan komitmen.
2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
b. Kompeten
Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan perilaku:
1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu
berubah.
2) Membantu orang lain belajar.
3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
c. Harmonis
Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Panduan perilaku:
1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2) Suka menolong orang lain.
3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
d. Loyal
Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Panduan perilaku:
1) Menjaga nama balk sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan
etika.
e. Adaptif
Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun
menghadapi perubahan.
Panduan .../3
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678. FAKSMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.goid
MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
't%;,
ICK THOHIR
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Panduan perilaku:
4) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
5) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
6) Bertindak proaktif.
g. Kolaboratif
Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis.
Panduan perilaku:
4) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
5) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
6) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
5. Setiap Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama (Core Values)
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi Budaya Perusahaan
(Corporate Culture) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia
di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi
Terkonsolidasi.
6. Dalam rangka membangun keseragaman Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, maka Nilai-Nilai Utama (Core Values)
sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar diimplementasikan secara utuh tanpa
pengurangan atau penambahan Nilai-Nilai Utama (Core Values) lainnya pada seluruh
group BUMN.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk
mengawasi pelaksanaan dan turut mengimplementasikan isi Surat Edaran ini.
Demikian Surat Edaran ini untuk dapat diiaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020
Tembusan:
1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
3. Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.
CiLDLING KEMENTERIANI31. MN. M[)  MERDEKA stiATAN NO. 13 JAKAR L 10110
TELEPON (021) 29935678. FAKSNIILI (021) 29935740. SIMS: ~t<«.bumn.
2.
3.
4.
f.
1)
2)
3)
1)
2)
3)

More Related Content

What's hot

Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)
syaihur rozi
 
BPD Desa Dermolo
BPD Desa DermoloBPD Desa Dermolo
BPD Desa Dermolo
dermolo
 
Surat tugas luar - fispra 2014
Surat  tugas luar  - fispra 2014Surat  tugas luar  - fispra 2014
Surat tugas luar - fispra 2014herman parudani
 
Form e & k 7a bpmu smk cahaya raya
Form e & k 7a bpmu smk cahaya rayaForm e & k 7a bpmu smk cahaya raya
Form e & k 7a bpmu smk cahaya raya
Elementary School of Tanjungbaru
 
Blanko tanggapan hasil pemeriksaan
Blanko tanggapan hasil pemeriksaanBlanko tanggapan hasil pemeriksaan
Blanko tanggapan hasil pemeriksaan
lun422
 
Data skpd pengelola pju se indonesia
Data skpd pengelola pju se indonesiaData skpd pengelola pju se indonesia
Data skpd pengelola pju se indonesia
Arif Rahman
 
Sk pengelola bpmu smk cahaya raya
Sk pengelola bpmu smk cahaya rayaSk pengelola bpmu smk cahaya raya
Sk pengelola bpmu smk cahaya raya
Elementary School of Tanjungbaru
 
P.bimtek kepegawaian pp 11
P.bimtek kepegawaian pp 11P.bimtek kepegawaian pp 11
P.bimtek kepegawaian pp 11
PELATIHANBIMTEK
 
Semoga di approve sama pihak AHRS Product Racing
Semoga di approve sama pihak AHRS Product RacingSemoga di approve sama pihak AHRS Product Racing
Semoga di approve sama pihak AHRS Product RacingInfobalap LiarMadiun
 
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
111903102021
 
Surat Perintah Perjalanan Dinas
Surat Perintah Perjalanan DinasSurat Perintah Perjalanan Dinas
Surat Perintah Perjalanan DinasAgus Setiawan
 

What's hot (18)

Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)Contoh sk bendahara sekolah(1)
Contoh sk bendahara sekolah(1)
 
Musker 2014
Musker 2014Musker 2014
Musker 2014
 
BPD Desa Dermolo
BPD Desa DermoloBPD Desa Dermolo
BPD Desa Dermolo
 
Bpmpi
BpmpiBpmpi
Bpmpi
 
Surat tugas luar - fispra 2014
Surat  tugas luar  - fispra 2014Surat  tugas luar  - fispra 2014
Surat tugas luar - fispra 2014
 
Form e & k 7a bpmu smk cahaya raya
Form e & k 7a bpmu smk cahaya rayaForm e & k 7a bpmu smk cahaya raya
Form e & k 7a bpmu smk cahaya raya
 
Blanko tanggapan hasil pemeriksaan
Blanko tanggapan hasil pemeriksaanBlanko tanggapan hasil pemeriksaan
Blanko tanggapan hasil pemeriksaan
 
Sppd
SppdSppd
Sppd
 
Data skpd pengelola pju se indonesia
Data skpd pengelola pju se indonesiaData skpd pengelola pju se indonesia
Data skpd pengelola pju se indonesia
 
Proposal raker 2014
Proposal raker  2014Proposal raker  2014
Proposal raker 2014
 
Sk pengelola bpmu smk cahaya raya
Sk pengelola bpmu smk cahaya rayaSk pengelola bpmu smk cahaya raya
Sk pengelola bpmu smk cahaya raya
 
P.bimtek kepegawaian pp 11
P.bimtek kepegawaian pp 11P.bimtek kepegawaian pp 11
P.bimtek kepegawaian pp 11
 
Perjalanan dinas kabupaten muna
Perjalanan dinas kabupaten munaPerjalanan dinas kabupaten muna
Perjalanan dinas kabupaten muna
 
Semoga di approve sama pihak AHRS Product Racing
Semoga di approve sama pihak AHRS Product RacingSemoga di approve sama pihak AHRS Product Racing
Semoga di approve sama pihak AHRS Product Racing
 
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
Pkm k letto kara (lele presto kaya rasa )
 
Surat Perintah Perjalanan Dinas
Surat Perintah Perjalanan DinasSurat Perintah Perjalanan Dinas
Surat Perintah Perjalanan Dinas
 
Profil API
Profil APIProfil API
Profil API
 
Sk tim perencanaan
Sk tim perencanaanSk tim perencanaan
Sk tim perencanaan
 

Similar to Se 7-mbu-07-2020

Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Tp Unsri
 
Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087
odhys
 
2023permenbumn003.pdf
2023permenbumn003.pdf2023permenbumn003.pdf
2023permenbumn003.pdf
OkyAndiPermana
 
PER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdfPER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdf
abonfadhilah
 
SE-4-MBU-04-2022.pdf
SE-4-MBU-04-2022.pdfSE-4-MBU-04-2022.pdf
SE-4-MBU-04-2022.pdf
CIkumparan
 
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptxMateri Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
RikoHutabarat1
 
1.06 penyusunan &amp; penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan &amp; penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan &amp; penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan &amp; penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
Mikhail Rasyid
 
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiPeran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiRully Indrawan
 
Permentan No.82 Tahun 2013 ttg kel tani.pdf
Permentan No.82 Tahun 2013 ttg kel tani.pdfPermentan No.82 Tahun 2013 ttg kel tani.pdf
Permentan No.82 Tahun 2013 ttg kel tani.pdf
bp3kSebulu
 
Permentan no.82 tahun 2013
Permentan no.82 tahun 2013Permentan no.82 tahun 2013
Permentan no.82 tahun 2013
Misbahul-Munir
 
Permentan no.82 tahun 2013
Permentan no.82 tahun 2013Permentan no.82 tahun 2013
Permentan no.82 tahun 2013
Andrew Hutabarat
 
Program lks tripartit
Program lks   tripartitProgram lks   tripartit
Program lks tripartitfspi
 
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma, good corporate govarnance pos ...
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma, good corporate govarnance pos ...Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma, good corporate govarnance pos ...
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma, good corporate govarnance pos ...
Fariz adlan
 
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukmPaparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
fadli readi
 
Permen No.PER-06/MBU/2011
Permen No.PER-06/MBU/2011Permen No.PER-06/MBU/2011
Permen No.PER-06/MBU/2011
izaupdate
 
PER-04-MBU-2014 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN.pdf
PER-04-MBU-2014 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN.pdfPER-04-MBU-2014 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN.pdf
PER-04-MBU-2014 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN.pdf
mukhtardaud
 
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdfPER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
mukhtardaud
 
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMNPER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
Dody Heriawan Priatmoko
 
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan &amp; program bl bumn
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan &amp; program bl bumnPer 09 mbu 07 2015 program kemitraan &amp; program bl bumn
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan &amp; program bl bumn
Dody Heriawan Priatmoko
 
3 pendahuluan, profil, ketua
3 pendahuluan, profil, ketua3 pendahuluan, profil, ketua
3 pendahuluan, profil, ketua
Yusuf Abdurrosyid
 

Similar to Se 7-mbu-07-2020 (20)

Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
Peraturan menpan-no.87-tahun-2005-tentang-pedoman-peningkatan-pelaksanaa-efis...
 
Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087Permenpan 2005 087
Permenpan 2005 087
 
2023permenbumn003.pdf
2023permenbumn003.pdf2023permenbumn003.pdf
2023permenbumn003.pdf
 
PER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdfPER-11-MBU-07-2021.pdf
PER-11-MBU-07-2021.pdf
 
SE-4-MBU-04-2022.pdf
SE-4-MBU-04-2022.pdfSE-4-MBU-04-2022.pdf
SE-4-MBU-04-2022.pdf
 
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptxMateri Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
Materi Paparan Capaian Kinerja Pengurus.pptx
 
1.06 penyusunan &amp; penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan &amp; penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan &amp; penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan &amp; penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
 
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiPeran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
 
Permentan No.82 Tahun 2013 ttg kel tani.pdf
Permentan No.82 Tahun 2013 ttg kel tani.pdfPermentan No.82 Tahun 2013 ttg kel tani.pdf
Permentan No.82 Tahun 2013 ttg kel tani.pdf
 
Permentan no.82 tahun 2013
Permentan no.82 tahun 2013Permentan no.82 tahun 2013
Permentan no.82 tahun 2013
 
Permentan no.82 tahun 2013
Permentan no.82 tahun 2013Permentan no.82 tahun 2013
Permentan no.82 tahun 2013
 
Program lks tripartit
Program lks   tripartitProgram lks   tripartit
Program lks tripartit
 
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma, good corporate govarnance pos ...
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma, good corporate govarnance pos ...Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma, good corporate govarnance pos ...
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma, good corporate govarnance pos ...
 
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukmPaparan deputi bidang pembiayaan kkukm
Paparan deputi bidang pembiayaan kkukm
 
Permen No.PER-06/MBU/2011
Permen No.PER-06/MBU/2011Permen No.PER-06/MBU/2011
Permen No.PER-06/MBU/2011
 
PER-04-MBU-2014 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN.pdf
PER-04-MBU-2014 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN.pdfPER-04-MBU-2014 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN.pdf
PER-04-MBU-2014 PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN.pdf
 
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdfPER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
 
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMNPER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
 
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan &amp; program bl bumn
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan &amp; program bl bumnPer 09 mbu 07 2015 program kemitraan &amp; program bl bumn
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan &amp; program bl bumn
 
3 pendahuluan, profil, ketua
3 pendahuluan, profil, ketua3 pendahuluan, profil, ketua
3 pendahuluan, profil, ketua
 

Recently uploaded

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (16)

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 

Se 7-mbu-07-2020

  • 1. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Yth. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara di tempat SURAT EDARAN NOMOR : SE- 7 /MBU/Q7 /2020 TENTANG NILAI-NILAI UTAMA (CORE VALUES) SUMBER DAYA MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA A. Umum Dalam rangka mewujudkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (social welfare), penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dimana salah satunya melalui penetapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. B. Maksud dan Tujuan Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah agar setiap Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara mengetahui, mengimplementasikan, dan menginternalisasikan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen, sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja Badan Usaha Milik Negara yang selaras dengan Nilai-Nilai Utama (Core Values) tersebut. C. Ruang Lingkup Penerapan nilai-nilai utama (core values) pada seluruh Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, mulai dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, manajemen/pegawai, dan karyawan/pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305); 3. Peraturan .../2 GEDUNG KEMENTERIAN BUMN. JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678_ FAKSMILI (021) 29935740_ SITUS: www.bumn.go.id
  • 2. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA -2- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556); 4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. E. Isi 1. Nllai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri dari: a. Amanah Definisi: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku: 1) Memenuhi janji dan komitmen. 2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. 3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. b. Kompeten Definisi: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku: 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2) Membantu orang lain belajar. 3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. c. Harmonis Definisi: Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku: 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2) Suka menolong orang lain. 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif. d. Loyal Definisi: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Panduan perilaku: 1) Menjaga nama balk sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. 2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 3) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. e. Adaptif Definisi: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan .../3 GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678. FAKSMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.goid
  • 3. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 't%;, ICK THOHIR MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA -3- Panduan perilaku: 4) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 5) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. 6) Bertindak proaktif. g. Kolaboratif Definisi: Membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku: 4) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 5) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 6) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 5. Setiap Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara menjadi Budaya Perusahaan (Corporate Culture) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi. 6. Dalam rangka membangun keseragaman Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, maka Nilai-Nilai Utama (Core Values) sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar diimplementasikan secara utuh tanpa pengurangan atau penambahan Nilai-Nilai Utama (Core Values) lainnya pada seluruh group BUMN. 7. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan dan turut mengimplementasikan isi Surat Edaran ini. Demikian Surat Edaran ini untuk dapat diiaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2020 Tembusan: 1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I; 2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II; 3. Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN. CiLDLING KEMENTERIANI31. MN. M[) MERDEKA stiATAN NO. 13 JAKAR L 10110 TELEPON (021) 29935678. FAKSNIILI (021) 29935740. SIMS: ~t<«.bumn. 2. 3. 4. f. 1) 2) 3) 1) 2) 3)