Saksi Peserta Pemilu Tahun 2024

2. SAKSI
orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau
Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai
Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon
perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. (Pasal 1 angka 35)

3. Pemungutan Suara

6. Penghitungan Suara

8. Kualifikasi saksi

10. Syarat
Materiil
Pastikan saksi yang direkrut adalah yang memiliki sifat dan karakter
militan
Pastikan saksi adalah mereka yang menguasai aturan/regulasi
Pemilu
Pastikan saksi yang direkrut adalah saksi Pemberani, dan
memastikan setiap masalah di lokasi terjadinya
Saksi idealnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bawaslu
(pengawas TPS) pada batas-batas tertentu
Syarat
Materiil

11. Pengetahuan saksi

12. Pengetahuan Saksi
Suara Sah
The Formula
Pendokumentasian
Meknisme
Keberatan
Pemungutan /
Penghitungan
Suara Ulang

13. Suara Sah
vs
suara tidak sah

17. The Formula

20. Pendokumentasian Formulir

22. Contoh Dokumen Pindai

28. Mekanisme keberatan

30. Pemungutan suara ulang

33. Penghitungan suara ulang

34. Kerusuhan yang mengakibatkan
penghitungan suara tidak dapat
dilanjutkan (89(2)a)
Dilakukan secara tertutup
(89(2)b)
Dilakukan di tempat yang kirang
terang atau yang kurang
mendapatkan penerangan
cahaya (89(2)c)
Dilakukan dengan suara yang
kurang jelas (89(2)d)
Dicatat dengan tulisan yang
kurang jelas (89(2)e)
Saksi, Pengawas TPS dan warga
masyarakat tidak dapat
menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas
(89(2)f)
Dilakukan di tempat lain di luar
tempat dan waktu yang telah
dtentukan (89(2)g) dan/atau
Ketidaksesuaian jumlah hasil
penghitungan surat suara sah
dan surat suara ang tidak sah
dengan jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilih (89(2)h)

35. Catatan
khusus
Diusulkan oleh Saksi atau Pengawas TPS (89(3))
Harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari
pemungutan suara, dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama
12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara (89(4),(5))
Dicatat dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi-KPU (89(6))

36. kesimpulan

38. Pringgodigdo Institute
0822 25 26 0007