SOP ini mengatur tentang pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, koordinasi dengan lembaga pelatihan, pengiriman peserta pelatihan dengan biaya kurang dari Rp2 juta per orang dan total tidak lebih dari Rp5 juta, serta pelaksanaan pelatihan oleh lembaga pelatihan.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan intern dan pengelolaan barang milik negara di perguruan tinggi negeri; (2) Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas membantu pemimpin perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik negara; (3) Audit internal perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi oleh K/L/D dan BPKP, meliputi penilaian mandiri, penjaminan kualitas, evaluasi, serta pemantauan terhadap hasil penilaian dan perbaikan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas proses pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi baru Kantor Wilayah, proses bisnis pembinaan dan supervisi KPPN, serta aspek-aspek yang menjadi fokus pembinaan dan supervisi seperti perubahan ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan, dan peny
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Kantor Kemenag Kota Medan Tahun 2017.
2. Terdapat dua komponen penilaian yaitu komponen proses dan hasil dengan bobot masing-masing 60% dan 40%.
3. Komponen proses meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, akuntabilitas kiner
SOP ini mengatur tentang pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, koordinasi dengan lembaga pelatihan, pengiriman peserta pelatihan dengan biaya kurang dari Rp2 juta per orang dan total tidak lebih dari Rp5 juta, serta pelaksanaan pelatihan oleh lembaga pelatihan.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan intern dan pengelolaan barang milik negara di perguruan tinggi negeri; (2) Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas membantu pemimpin perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik negara; (3) Audit internal perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi oleh K/L/D dan BPKP, meliputi penilaian mandiri, penjaminan kualitas, evaluasi, serta pemantauan terhadap hasil penilaian dan perbaikan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas proses pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terdapat penjelasan mengenai struktur organisasi baru Kantor Wilayah, proses bisnis pembinaan dan supervisi KPPN, serta aspek-aspek yang menjadi fokus pembinaan dan supervisi seperti perubahan ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan, dan peny
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Kantor Kemenag Kota Medan Tahun 2017.
2. Terdapat dua komponen penilaian yaitu komponen proses dan hasil dengan bobot masing-masing 60% dan 40%.
3. Komponen proses meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen SDM, akuntabilitas kiner
Fajri raizal kurniawan (22116573) & rafael fabian asher (25116935) kelomp...fajrikurniawan8
Manajemen biaya proyek meliputi proses estimasi biaya setiap aktivitas proyek, penyusunan anggaran total, dan pengawasan realisasi biaya dan pencapaian pekerjaan menggunakan metode seperti Earned Value Management untuk memastikan proyek selesai sesuai anggaran.
Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi di suatu lembaga yang terdiri dari Direktur sebagai penggerak, penanggungjawab bidang akademik, sumber daya, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, kerjasama, program, koordinator bidang akademik dan pendukung akademik, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh sekretaris jurusan dan ketua program studi.
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang profil Dr. Dadang Solihin dan materi yang dibahasnya mengenai penganggaran berbasis kinerja, logika kerangka pengeluaran jangka menengah, serta tujuan dan cara pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk pembangunan Bendungan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi survei sosial ekonomi, pengukuran topografi, inventarisasi aset dan tanah warga, serta rencana pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak proyek."
Dokumen tersebut membahas tentang budaya perbaikan berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya menerapkan metodologi PDCA secara konsisten untuk mencapai tujuan perusahaan, serta berfokus pada kesempurnaan proses dan peningkatan keterlibatan karyawan melalui pendekatan berkelanjutan untuk perbaikan.
Bab I memberikan latar belakang dan tujuan dari prosedur kegiatan baku penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional auditor. Bab II menjelaskan bidang kegiatan auditor yang terdiri dari pendidikan, pengawasan, pengembangan profesi pengawasan, dan penunjang tugas pengawasan serta angka kredit yang dapat diperoleh dari masing-masing bidang kegiatan.
Dokumen ini berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. SOP ini mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan dengan melibatkan unsur-unsur seperti Dinas Kesehatan, Kepala BKOM, bendahara, dan tim pelaksana. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
Tiga dokumen tersebut memberikan informasi tentang tiga Daerah Irigasi (DI) di Jawa Tengah, yaitu:
1. DI Padas Klorot yang melayani 701 Ha lahan di Boyolali dan Semarang, dengan bendungnya bernama Padas Klorot
2. DI Rejoso yang melayani 560 Ha lahan di Boyolali dan Semarang, dengan bendungnya bernama Rejoso
3. DI Senjoyo yang melayani 2.235 Ha lahan di Salatiga dan Semarang, dengan bendun
Fajri raizal kurniawan (22116573) & rafael fabian asher (25116935) kelomp...fajrikurniawan8
Manajemen biaya proyek meliputi proses estimasi biaya setiap aktivitas proyek, penyusunan anggaran total, dan pengawasan realisasi biaya dan pencapaian pekerjaan menggunakan metode seperti Earned Value Management untuk memastikan proyek selesai sesuai anggaran.
Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi di suatu lembaga yang terdiri dari Direktur sebagai penggerak, penanggungjawab bidang akademik, sumber daya, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, kerjasama, program, koordinator bidang akademik dan pendukung akademik, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh sekretaris jurusan dan ketua program studi.
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang profil Dr. Dadang Solihin dan materi yang dibahasnya mengenai penganggaran berbasis kinerja, logika kerangka pengeluaran jangka menengah, serta tujuan dan cara pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) untuk pembangunan Bendungan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi survei sosial ekonomi, pengukuran topografi, inventarisasi aset dan tanah warga, serta rencana pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak proyek."
Dokumen tersebut membahas tentang budaya perbaikan berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya menerapkan metodologi PDCA secara konsisten untuk mencapai tujuan perusahaan, serta berfokus pada kesempurnaan proses dan peningkatan keterlibatan karyawan melalui pendekatan berkelanjutan untuk perbaikan.
Bab I memberikan latar belakang dan tujuan dari prosedur kegiatan baku penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional auditor. Bab II menjelaskan bidang kegiatan auditor yang terdiri dari pendidikan, pengawasan, pengembangan profesi pengawasan, dan penunjang tugas pengawasan serta angka kredit yang dapat diperoleh dari masing-masing bidang kegiatan.
Dokumen ini berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. SOP ini mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan dengan melibatkan unsur-unsur seperti Dinas Kesehatan, Kepala BKOM, bendahara, dan tim pelaksana. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
Tiga dokumen tersebut memberikan informasi tentang tiga Daerah Irigasi (DI) di Jawa Tengah, yaitu:
1. DI Padas Klorot yang melayani 701 Ha lahan di Boyolali dan Semarang, dengan bendungnya bernama Padas Klorot
2. DI Rejoso yang melayani 560 Ha lahan di Boyolali dan Semarang, dengan bendungnya bernama Rejoso
3. DI Senjoyo yang melayani 2.235 Ha lahan di Salatiga dan Semarang, dengan bendun
1. PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. BANGGAI
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER
DAYA
MANUSIA
KAB.
BANGGAI
MANAJERIAL
PENDUKUNG
UTAMA
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
KEUANGAN KEPEGAWAIAN
PROSES 1 PROSES 2 PROSES 3
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur
PROSES 4
Meningkatnya akurasi data kepegawai
PROSES 5
2. PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. BANGGAI
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER
DAYA
MANUSIA
KAB.
BANGGAI
MANAJERIAL
PENDUKUNG
UTAMA
PROSES 1
1. Kasubag Perencanaan & Evaluasi
2. Kepala Dinas
3. Sekretaris Dinas
4. Semua Bidang
Perencanaan Dan Evaluasi
PROSES 2
1. Kasubag Keuangan dan Asset
2. Kepala Dinas
3. Sekretaris Dinas
4. Semua Bidang
5. Inspektorat
6. BPKAD
Keuangan
PROSES 3
1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Dinas
3. Sekretaris Dinas
4. Semua Bidang
5. BKPSDM
6. BPKAD
7. Bag. Hukum
8. Bag. Organisasi
Kepegawaian
PROSES 4
· Kabid. Bidang
Pengembangan Aparatur
Meningkatnya aparatur yang
mempunyai sertifikat
kompetensi manajerial dan
teknis
PROSES 5
· Kabid. Bidang Penilaian
Kinerja Aparatur
Meningkatnya kinerja pegawai
yang diberikan Reward dan
Funisman
PROSES 6
· Kabid. Bidang Mutasi dan
Promosi
· Kabid. Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi
Meningkatnya ketepatan
waktu pelayanan
kepegawaian
PROSES 7
· Kabid. Bidang Mutasi dan
Promosi
Meningkatnya kualitas
pelayanan mutasi dan promosi
PROSES 8
· Kabid. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Meningkatnya akurasi data kepegawai