Download to read offline
Rktm spi dan wbk
Rencana Kerja Tingkat Manajemen (RKTM) ini membahas rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Wilayah Bebas Korupsi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk tahun 2018, mencakup tujuan, prosedur, tenaga pelaksana, dan jadwal kegiatan."
Rktm spi dan wbk
- 1. RENCANA KEGIATAN TINGKATMANAJEMEN (RKTM) SISTEM PENGENDALIAN INTERN/ WILAYAH BEBAS KORUPSI NAMA PENANGGUNGJAWAB : SUSILAWATI, SP, M.Si BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2018
- 2. 1. Judul RKTM 2.Unit Kerja 3. Alamat Unit Kerja 4. Sumber Dana 5. Status Penelitian 6. Penanggung Jawab a. Nama b. Pangkat/Golongan c. Jabatan 7. Lokasi 8. Agroekosistem 9. Tahun Mulai 10. Tahun Selesai 11. Output Tahunan 12. Output Akhir Koordinator Program, Budi Raharjo, STP, M.Si NIP. 19710828 200003 1001 Mengetahui, Kepala Balai Besar Pengkajiandan Pengembangan Teknologi Pertanian Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA NIP. 19680415 199203 1 001 LEMBAR PENGESAHAN : Sistem Pengendalian Intern/Wilayah Bebas Korupsi : BPTP Sumatera Selatan Alamat Unit Kerja : Jl. Kol. H. Barlian No. 83 Km. 6 Sumatera Selatan : DIPA TA. 2018 BPTP Sumatera Selatan Penelitian (L/B) : Lanjutan Penanggung Jawab : Susilawati, SP, M.Si b. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III d : Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Provinsi Sumatera Selatan : - : - : - Output Tahunan : Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) : Terlaksananya seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Koordinator Program, Penanggung Jawab RKTM Budi Raharjo, STP, M.Si Susilawati, NIP. 19710828 200003 1001 NIP. 19700810 200312 2 001 Kepala Balai Besar Pengkajiandan Pengembangan Teknologi Pertanian Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Haris Syahbuddin, DEA Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi 19680415 199203 1 001 NIP. 19641104 Intern/Wilayah Bebas Korupsi Jl. Kol. H. Barlian No. 83 Km. 6 Palembang 30153 Sumatera Selatan Tata Usaha Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Terlaksananya seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan dalam melaksanakan Sistem Penanggung Jawab Susilawati, SP, M.Si 19700810 200312 2 001 Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi 19641104 199203 1 001
- 3. I. PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan otonomi daerah dan dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten yang diwujudkan melalui penempatan anggaran ke adalam asas dekosentrasi dan perbantuan, sehingga membawa konsekuensi perubahan kewenangan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang berdampak pada jauhnya rentang kendali antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan pembangunan itu sendiri. Sistem pengendalian internal yang tercipta selama ini belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, masih ditemukan kelemahan khususnya dibidang pelaporan, mulai dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat atau sebaliknya, sehingga informasi dan komunikasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan antara pusat dan daerah belum efektif. Hingga saat ini masih banyak ditemukan adanya penyeimpangan yang terstruktur dan masih dirasakan rentan terhadaap penyalahgunaan wewenang yang berujung terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu diperlukan penguatan pada proses management Control System dalam upaya pencegahan secara dini. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan kegiatan dan mencapai pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis dan tertib dalam penyelenggaraan kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan pada peraturan perundangan, maka Kepala BPTP Sumatera Selatan harus mengendalikan secara komprehensif atas kegiatan tersebut melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- 4. SPI adalah sistempengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan menyeluruh mengenai Sistem Pengendalian Intern di BPTP Sumatera Selatan. Penyusunan Rencana Kerja SPI di Lingkungan BPTP Sumatera Selatan dimaksudkan untuk peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan pengamanan aset negara. Tugas pokok BPTP Sumatera Selatansesuai Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006 adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. BerdasarkanPeraturanMenteri Pertanian (Permentan) Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006, BPTP Sumatera Selatan mempunyai Tugasyakni melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTP Sumatera Selatan meyelenggarakan fungsisebagai berikut : 1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
- 5. 2. Pelaksanaan penelitian,pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. 3. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan. 4. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil litkaji, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. 5. Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. Secara organisatoris, BPTP Sumatera Selatan berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Bogor. Dalam tindak operasionalisasinya, Kepala BPTP Sumatera Selatan dibantu oleh 2 (dua) struktural yakni Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSKPP), dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU). Selain dibantu oleh 2 (dua) struktural, dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian, Kepala BPTP Sumatera Selatan didukung oleh Koordinator Program, kelompok fungsional peneliti dan penyuluh, yang tergabung dalam 3 (tiga) kelompok pengkaji (Kelji) yaitu Kelji Budidaya, Kelji Sumberdaya, Kelji Kelji Sosial Ekonom Pasca Panen. BPTP Sumatera Selatan memiliki 2 (dua) Kebun Percobaan (KP) yaitu KP. Kayu Agung dan KP. Karang Agung. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) maka diharapkan unit dan satuan kerja dapat mengidentifikasi adanya potensi penyimpangan- penyimpangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tupoksi. SPI merupakan sistem yang dapat memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu Satker dapat : mencapai
- 6. tujuannya secara efektifdan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan Negara secara handal, mengamankan asset Negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 1.2. Dasar Pertimbangan a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) c. Permentan No: 11/Permentan/OT.140/2/2007 Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Departemen Pertanian d. Permentan No: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedum SPI di Lingkungan Kementerian Pertanian 1.3. Tujuan 1. Terlaksananya standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu kepada Implementasi ISO 9001:2008. 2. Terlaksananya seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain yang merupakan bagian dari tugas pimpinan dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI). 3. Meminimalisir terjadinya penyimpangan atau temuan oleh Auditor yang dapat merugikan negara. 1.4. Keluaran yang Diharapkan 1. Terwujudnya standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu kepada Implementasi ISO 9001:2008. 2. Terselesaikannya proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain yang merupakan bagian dari tugas pimpinan dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- 7. 3. Berkurangnya temuanoleh Auditor baik yang dapat merugikan negara ataupun ketaatan terhadap aturan yang berlaku serta tertib administrasi. 1.5. Perkiraan Manfaat Tidak terjadi penyimpangan ataupun temuan oleh Auditor yang dapat merugikan Negara.
- 8. II. PROSEDUR 2.1. Pendekatan 2.2.Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan SPI adalah 8 (delapan) unsur pengendalian manajemen yaitu pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan/akuntansi, pelaporan dan reviu intern serta pada 5 (lima) unsur SPI yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. 2.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 1) Persiapan: mereview atas kinerja instansi, dengan pekerjaan sbb: • Identifikasi program/kegiatan • Penetapan tujuan dan sasaran • Penetapan indikator kinerja • Analisis kecenderungan dan mengukur hasil dibandingkan target, rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan informasi • Pembuatan laporan hasil review 2) Pelaksanaan: monitoring dan evaluasi intern 3) Pembuatan laporan: melakukan konsinyasi (pembahasan) untuk membuat laporan fisik bulanan, triwulan, dan semester, dengan tahapan : • Persiapan • Menganalisis data • Membahas dan merumuskan • Hasil laporan akhir
- 9. 4) Dokumentasi SistemPengendalian Intern (SPI) meliputi antara lain : SK satlak PI , dokumen penganggaran satlak SPI dalam RKAKL/POK 2014, TOR SPI, RKTM SPI, petunjuk pelaksanaan SPI, SOP satlak PI, dokumen program kerja satlak PI, laporan (bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun) kegiatan SPI, absensi rapat internal dan notulen satlak PI, dokumen penghargaan/akreditasi, kuesioner penerapan 5 unsur SPI (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan).
- 10. III. TENAGA DANORGANISASI PELAKSANAAN 3.1. Tenaga Yang Terlibat Dalam Kegiatan No. Nama/NIP Jabatan 1 Dr. Ir. Priatna Sasmita, M.Si Kepala BPTP 2 Susilawati, SP, MSi Ketua merangkap anngota 3 Drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc Sekretaris 4 Ir. Yanter Hutapea, M.Si Anggota 5 Budi Rahardjo, STP, M.Si Anggota 6 Tumarlan Thamrin, SP, M.P Anggota 7 Ir, Niluh Putu Sri Ratmini, M.Sc Anggota 8 Yeni Eliza, S.TP. M.Si Anggota 9 Drs. M. Syahrul Anggota 3.2. Jadwal Kegiatan No Kegiatan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Persiapan X X 2. Konsultasi dan koordinasi X X X X X X X 3. Identifikasi kebutuhan X X X 4. Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X 5. Monitoring X X X X X X X X X X X X 6. Pembuatan laporan X X X X X X X X X X X X
- 11. DAFTAR PUSTAKA Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. KeputusanKepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor: 31/Kpts/OT.160/J/2/07 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Penelitian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan No.72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Peraturan Menteri Pertanian No.23/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian No.78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/8/2011 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian No.17/Permentan/OT.140/33/2014 Tentang Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha. Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Kementerian Pertanian.