Dokumen tersebut membahas tentang negara dan unsur-unsurnya, serta peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara. Unsur-unsur pembentuk negara antara lain rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan peran serta masyarakat dalam pembelaan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. PERAN SERTA DALAM HAKIKAT
HAKIKAT
USAHA PEMBELAAN NEGARA
NEGARA UNSUR-UNSUR
UNSUR-UNSUR
NEGARA NEGARA
NEGARA
UPAYA PEMBELAAN FUNGSI DAN TUJUAN
FUNGSI DAN TUJUAN
NEGARA PARTISIPA NEGARA
NEGARA
SI DALAM
PEMBELAA HAK DAN
SISTEM PERTAHANAN N NEGARA KEWAJIBAN WARGA
RAKYAT SEMESTA NEGARA
PENTINGNYA USAHA
BELA NEGARA
PERATURAN PERUNDANG- PENGERTIAN
UNDANGAN TENTANG PEMBELAAN
WAJIB BELA NEGARA NEGARA

3. APA NEGARA ITU ?
ORGANISASI TERTINGGI SUATU KELOMPOK
MAS YARAKAT YANG MEMPUNYAI CITA-
CITA UNTUK BERSATU, HIDUP DALAM
SUATU WILAYAH TERTENTU DAN
MEMPUNYAI PEMERINTAH YANG
BERDAULAT

4. 1. Unsur Konstitutif ::
1. Unsur Konstitutif
a. Rakyat (penghuni)
a. Rakyat (penghuni)
b. Wilayah permanen
b. Wilayah permanen
c. Penguasa (pemerintah yang berdaulat)
c. Penguasa (pemerintah yang berdaulat)
2. Unsur Deklaratif ::
2. Unsur Deklaratif
a. Pengakuan dari negara lain
a. Pengakuan dari negara lain
b. Kesanggupan berhubungan dengan
b. Kesanggupan berhubungan dengan
negara lain
negara lain

5. Unsur-unsur Negara
Wilayah Rakyat Pemerintahan
Unsur konstitutif (unsur
pembentukan/ yang harus
terpenuhi agar terbentuk negara)
Pengakuan negara
lain
Unsur deklaratif (unsur yang sifatnya
mengatakan dan bukan unsur mutlak)

6.  Penduduk : berdomisili dlm suatu negara secara
tetap
 Bukan penduduk : tinggal hanya untuk sementara
 Warga negara : warga (anggota) dari sebuah negara
 Bukan warga negara : wna tp tunduk pada
pemerintahan negara
BANGSA : Rakyat yg mempunyai kesatuan tekad utk
membangun masa depan bersama.

8. Dalam Konvensi Montegobery, Jamaika yang diselenggarakan oleh PBB pada 10 Desember 1982 menentukan
batas laut sebagai berikut:
(a) Batas laut teritorial
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari
garis pangkal yang ditarik dari pantai pada saat air laut sedang surut.
(b) Batas zone bersebelahan (Zone Tambahan)
Batas 12 mil laut dari luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai pada saat air laut sedang surut.
(c) Batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)
ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai pada saat air laut
sedang surut. Dalam wilayah ini negara yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut serta melakukan
kegiatan ekonomi tertentu.
(d) Batas landas kontinen
Merupakan wilayah pada kedalaman 200 mil laut di bawah permukaan air laut. Bagi negara pantai, landas
kontinental dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah daratan.
Dalam wilayah ini negara yang bersangkutan boleh mengadakan eksploitasi dan eksplorasi asal membagi
keuntungan sepenuhnya dengan masyarakat internasional
(e) Batas Landas Benua
Landas Benua adalah wilayah lautan suatu negara pantai yang lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini
negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, namun hasilnya dibagi dengan masyarakat
internasional.
(f) Batas Laut Pedalaman
Laut pedalaman adalah lautan dan selat yang berada pada bagian garis dasar yang menghubungkan pulau-
pulau dalam wilayah negara. Laut pedalaman hanya dimiliki oleh negara kepulauan seperti negara Indonesia.

9. Pemer intahan yang ber daulat ber ar ti pemer intah yang mempunyai
kekuasaan ter tinggi atas r akyatnya di dalam suatu negar a.
Suatu negar a yang telah mer deka memiliki kedaulatan ke dalam
dan kedaulatan ke luar .
Kedaulatan ke dalam ar tinya kekuasaan negar a untuk mengatur
kepentingan r akyatnya oleh badan atau lembaga negar a tanpa
campur tangan negar a lain.
Kedaulatan ke luar ar tinya kekuasaan negar a yang bebas untuk
mengadakan hubungan dan ker jasama dengan negar a lain, tidak
ter ikat dan tunduk kepada kekuatan lain selain ketentuan yang
telah ditetapkan.

10. Suatu negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain
karena faktor berikut :
1.Adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik yang timbul
dari dalam maupun dari negara lain.
2.Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan bekerjasama dengan
negara lain.
Pengakuan dari negara lain secara de facto bahwa
Pengakuan dari negara lain secara de facto bahwa
negara sudah benar-benar merdeka secara sah dan
negara sudah benar-benar merdeka secara sah dan
negara lain mengakuinya. Sedangkan pengakuan
negara lain mengakuinya. Sedangkan pengakuan
secara de jure adalah pengakuan secara resmi
secara de jure adalah pengakuan secara resmi
berdasarkan hukum.
berdasarkan hukum.

11. 1. Fungsi penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan
bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam
masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau
bertindak sebagai stabilisator.
2. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur
tangan dan peran aktif dari negara.
3. Fungsi Pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan
serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi
dengan alat-alat pertahanan.
4. Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan
pengadilan.

12. 1. Memajukan kesejahteraan manusia.
2. Menciptakan keadaan dimana rakyat
mencapai keinginan-keinginan secara
maksimal.
3. Memungkinkan rakyat berkembang serta
mengungkapkan daya ciptanya sebesar
mungkin.
4. Mencapai penghidupan dan kehidupan
layak, aman dan tentram.

13. 1. Apa yang dimaksud dengan negara ?
2. Jelaskan fungsi negara Indonesia !
3. Jelaskan Tujuan Negara Indonesia,
tunjukkan dasar hukumnya!

14. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN
SELURUH TUMPAD ARAHINDONESIA
TUJUAN
MENCERDASKA N NEGARA
MEMAJUKAN
KEHIDUPAN BANGSA ALINEA IV
KESEJAHTERAAN
PEMBUKAA
UMUM
N UUD 1945
IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
BERDASARKAN KEMERDEKAAN PERDAMAIAN
ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL

15. 15
PKn Kelas VIII Sem 1.................................... By Mashardi