Riset konflik kepentingan anggota DPRD di Sulawesi Selatan menemukan bahwa tidak ada anggota Komisi D DPRD yang memiliki usaha di bidang sumber daya alam. Tren kepatuhan anggota komisi antara 2019-2021 berkisar antara 47,1-52,9% yang patuh dan 29,4-70,6% yang tidak patuh. Partai politik belum memiliki aturan khusus untuk menangani konflik kepentingan dan hanya mengandalkan strategi pence

1. RISET KONFLIK KEPENTINGAN
ANGGOTA DPRD
DI SULAWESI SELATAN
TIM YASMIB SULAWESI

2. Tracking Anggota
Komisi D DPRD
Provinsi Sulawesi
Selatan
Melakukan
Wawancara dengan
Partai Politik

3. Baik usaha
langsung
maupun tidak
langsung
Tidak ditemukan
anggota komisi D DPRD
Sulawesi Selatan yang
memiliki usaha dibidang
sumber daya alam
2019 2020 2021
52.9% 52.9%
29.4%
47.1% 47.1%
70.6%
Tren Kepatuhan Anggota Komisi D
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Tidak Patuh Patuh

4. Tertuang dalam
Kode etik
Belum ada aturan
khusus
Belum ada aturan
khusus
Regulasi/aturan penanganan konflik kepentingan di Partai
Politik

5. Tertib
Administrasi
Tertib
Administrasi
Tertib
Administrasi
Strategi pencegahan konflik kepentingan Parpol

6. Melalui badan
kehormatan partai
Melalui badan
kehormatan partai
Melalui badan
kehormatan partai
Penanganan konflik kepentingan di Partai Politik

7. Teguran tertulis,
klarifikasi dan
pencabutan hak
anggota dewan
Sesuai hasil
musyawarah parpol
Sejauh ini belum ada,
tetapi akan diberikan
sanksi yang tegas
Sanksi bagi anggota partai

8. TERIMA KASIH