4. PERUBAHAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-…….. Tahun 2023
(tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
(tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
(tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
(tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah)
5. PEMUKTAHIRAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 050 TAHUN 2023
1Tim Pemutakhiran
Kelompok Kerja
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina Bangda
telah melakukan
pemutakhiran
terhadap Kepmendagri
Nomor 050-5889
Tahun 2021 berupa
PENAMBAHAN
PERBAIKAN DAN
PENYEMPURNAAN
SUB KEGIATAN 2
Fokus pemutakhiran yaitu :
1. Penambahan Kinerja Sub
Kegiatan;
2. Penambahan Indikator Sub
Kegiatan;
3. Penambahan Satuan Sub
Kegiatan;
4. Penambahan informasi definisi
operasional;
5. Penandaan Sub Kegiatan
layanan/aktivitas;
6. Penandaan Sub Kegiatan
SPM/Non-SPM;
7. Identifikasi Jenis Pelaksana Sub
Kegiatan;
8. Data Statistik Sektoral Daerah;
9. Penandaan Tema Pembangunan
3
Pemuktahiran Sub
Kegiatan dan
penambahan meta
data pada sub kegiatan
kegiatan dimaksud
diperoleh berdasarkan
hasil pembahasan
kesepakatan dengan
K/L Teknis dan
Perwakilan Dinas
Teknis Daerah.
6.
7.
8. ARAHAN & TINDAK LANJUT
PEMUKTAHIRAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 050 TAHUN 2023
1
OPD melakukan
identifikasi &
pemutakhiran
terhadap program
kegiatan dan sub
kegiatannya dalam
dokumen
perencanaan (P-
Renstra PD 2021-
2026 & Renja PD
2024)
2
OPD melakukan
identifikasi &
pemutakhiran
terhadap program
kegiatan dan sub
kegiatannya dalam
SIPD-RI (Renja PD)
untuk Fasiltasi RKPD
2024 dan persiapan
APBD 2024
3
Melaporkan kepada
Bappeda dan Litbang
jika terdapat kendala
dan permasalahan
dalam Identifikasi &
Pemutakhiran
program kegiatan dan
dan sub kegiatannya
dalam dokren &
SIPD-RI