SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
PERUBAHAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-…….. Tahun 2023
(tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
(tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
(tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
(tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah)
PEMUKTAHIRAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 050 TAHUN 2023
1Tim Pemutakhiran
Kelompok Kerja
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Ditjen Bina Bangda
telah melakukan
pemutakhiran
terhadap Kepmendagri
Nomor 050-5889
Tahun 2021 berupa
PENAMBAHAN
PERBAIKAN DAN
PENYEMPURNAAN
SUB KEGIATAN 2
Fokus pemutakhiran yaitu :
1. Penambahan Kinerja Sub
Kegiatan;
2. Penambahan Indikator Sub
Kegiatan;
3. Penambahan Satuan Sub
Kegiatan;
4. Penambahan informasi definisi
operasional;
5. Penandaan Sub Kegiatan
layanan/aktivitas;
6. Penandaan Sub Kegiatan
SPM/Non-SPM;
7. Identifikasi Jenis Pelaksana Sub
Kegiatan;
8. Data Statistik Sektoral Daerah;
9. Penandaan Tema Pembangunan
3
Pemuktahiran Sub
Kegiatan dan
penambahan meta
data pada sub kegiatan
kegiatan dimaksud
diperoleh berdasarkan
hasil pembahasan
kesepakatan dengan
K/L Teknis dan
Perwakilan Dinas
Teknis Daerah.
ARAHAN & TINDAK LANJUT
PEMUKTAHIRAN KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 050 TAHUN 2023
1
OPD melakukan
identifikasi &
pemutakhiran
terhadap program
kegiatan dan sub
kegiatannya dalam
dokumen
perencanaan (P-
Renstra PD 2021-
2026 & Renja PD
2024)
2
OPD melakukan
identifikasi &
pemutakhiran
terhadap program
kegiatan dan sub
kegiatannya dalam
SIPD-RI (Renja PD)
untuk Fasiltasi RKPD
2024 dan persiapan
APBD 2024
3
Melaporkan kepada
Bappeda dan Litbang
jika terdapat kendala
dan permasalahan
dalam Identifikasi &
Pemutakhiran
program kegiatan dan
dan sub kegiatannya
dalam dokren &
SIPD-RI

More Related Content

Similar to Rapat Pemuktahiran.pptx

Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfPointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfAnggoroRespati2
 
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptxBahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptxLibertinezSMS
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014KPDT
 
69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018per69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018pertaufikplus2
 
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdfhehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdfHeriRismayanto1
 

Similar to Rapat Pemuktahiran.pptx (7)

Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfPointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
 
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptxBahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
 
69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018per69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018per
 
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdfhehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
hehehehehehehehehehehehehehehehehehhehe.pdf
 
Setwan
SetwanSetwan
Setwan
 
Uu 03 2000
Uu 03 2000Uu 03 2000
Uu 03 2000
 

Recently uploaded

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.pptYuyunFitriani2
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022brogenius627
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...tommysamudra4
 
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxYouTubeContent
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 

Recently uploaded (10)

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 

Rapat Pemuktahiran.pptx

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4. PERUBAHAN NOMENKLATUR PERENCANAAN & PENGANGGARAN Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-…….. Tahun 2023 (tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 (tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 (tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 (tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah)
  • 5. PEMUKTAHIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050 TAHUN 2023 1Tim Pemutakhiran Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda telah melakukan pemutakhiran terhadap Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 berupa PENAMBAHAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN SUB KEGIATAN 2 Fokus pemutakhiran yaitu : 1. Penambahan Kinerja Sub Kegiatan; 2. Penambahan Indikator Sub Kegiatan; 3. Penambahan Satuan Sub Kegiatan; 4. Penambahan informasi definisi operasional; 5. Penandaan Sub Kegiatan layanan/aktivitas; 6. Penandaan Sub Kegiatan SPM/Non-SPM; 7. Identifikasi Jenis Pelaksana Sub Kegiatan; 8. Data Statistik Sektoral Daerah; 9. Penandaan Tema Pembangunan 3 Pemuktahiran Sub Kegiatan dan penambahan meta data pada sub kegiatan kegiatan dimaksud diperoleh berdasarkan hasil pembahasan kesepakatan dengan K/L Teknis dan Perwakilan Dinas Teknis Daerah.
  • 6.
  • 7.
  • 8. ARAHAN & TINDAK LANJUT PEMUKTAHIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050 TAHUN 2023 1 OPD melakukan identifikasi & pemutakhiran terhadap program kegiatan dan sub kegiatannya dalam dokumen perencanaan (P- Renstra PD 2021- 2026 & Renja PD 2024) 2 OPD melakukan identifikasi & pemutakhiran terhadap program kegiatan dan sub kegiatannya dalam SIPD-RI (Renja PD) untuk Fasiltasi RKPD 2024 dan persiapan APBD 2024 3 Melaporkan kepada Bappeda dan Litbang jika terdapat kendala dan permasalahan dalam Identifikasi & Pemutakhiran program kegiatan dan dan sub kegiatannya dalam dokren & SIPD-RI