1. 1
PRESENTASI TUGAS
AKHIR
Ramadhani Pratama Guna (13407126)
Jumat, 9 Maret 2012

2. Presentasi Tugas Akhir
2
Sidang Sarjana Program Studi Teknik Industri
ANALISIS PENGARUH
KEBIJAKAN FISKAL
PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA INDUSTRI
MIKRO DAN KECIL
INDONESIA

3. LATAR BELAKANG
3
Tantangan Globalisasi
• Competitive Advantage Based Economy
• Liberalisasi Perdagangan
Struktur Perekonomian Indonesia
• Manufaktur Sebagai Leading Sector
• Defisit Ekspor Dengan China Sejak
2010

4. MENGAPA INDUSTRI MIKRO DAN KECIL?
4
Mikro dan Kecil Sedang dan Besar
• Tenaga Kerja > 6 • Tenaga Kerja < 5
Juta Juta
• Unit Usaha > 2,5 • Unit Usaha < 25
Juta Ribu
• Kontribusi • Kontribusi
Terhadap PDB Terhadap PDB
Industri Sekitar Industri Sekitar
15% 85%

5. PERUMUSAN MASALAH
5
Skenario kebijakan apa
yang paling optimal dalam
meningkatkan kondisi
industri mikro dan kecil
Indonesia menjadi lebih
baik?

6. TUJUAN PENELITIAN
6
Melakukan kajian sistem agar diperoleh
pemahaman perilaku sistem
Mengembangkan model yang menggambarkan
proses pembentukan keluaran dan pengaruh
kebijakan-kebijakan terhadap keluaran sistem
Menentukan variabel kebijakan yang berpengaruh
terhadap keluaran
Mempelajari performansi sistem dengan
melakukan simulasi
Menganalisis dan menyimpulkan set kebijakan
pemerintah yang dapat mengoptimalkan keluaran
sistem

7. BATASAN MASALAH
7
 Penelitian ini hanya membahas dan menganalisis kebijakan
fiskal pemerintah saja, tanpa membahas kebijakan moneter
dan internasional
 Industri mikro dan kecil yang dimaksud dalam penelitian ini
sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh BPS tahun
2008. Industri mikro dan kecil adalah industri yang
mempunyai tenaga kerja 1 – 19 orang
 Model simulasi dinamis pertumbuhan industri mikro dan kecil
ini hanya berdasarkan pada faktor-faktor ekonomi saja, tanpa
mempertimbangkan faktor sosiologis masyarakat
 Variabel-variabel yang terlibat di dalam model adalah
variabel-variabel makro yang bersifat agregat
 Jangka waktu dalam kebijakan ini adalah kebijakan untuk
diterapkan mulai tahun 2012 dan dapat dievaluasi hingga
tahun 2020

8. ASUMSI
8
 Tidak ada eksternalitas yang terjadi selama
jangka waktu simulasi
 Skenario kebijakan dapat diterapkan dalam
bentuk kebijakan dan program nyata oleh
pemerintah
 Data yang digunakan dalam kajian sistem
perindustrian mewakili kondisi nyata pada kondisi
riil
 Selama periode dimana simulasi dilakukan tidak
akan ada perubahan signifikan pada sistem nyata,
sehingga model yang dibuat bisa tetap relevan

9. Presentasi Tugas Akhir
9
Sidang Sarjana Program Studi Teknik Industri
TINJAUAN PUSTAKA

10. EKONOMI MAKRO
10
Sedangkan ekonomi makro meneliti
perekonomian secara keseluruhan.
Pandangan yang digunakan adalah
pandangan dalam cakupan yang lebih luas.
Hal yang diteliti adalah bagaimana tingkat
dan pertumbuhan output ditetapkan,
analisis inflasi dan pengangguran, jumlah
uang yang beredar, dan menganalisis
mengapa beberapa negara mengalami
pertumbuhan pesat sementara yang lainnya
tidak
(Samuelson & Nordbaus, 1992)

11. KEBIJAKAN FISKAL
11
Suatu anggaran menunjukkan rencana
pengeluaran program-program pemerintah
dan penerimaan yang diperkirakan akan
diterima dari sisi perpajakan, untuk suatu
tahun tertentu. Anggaran biasanya berisi suatu
daftar yang terdiri dari program-program
pengeluaran khusus (pendidikan,
kesejahteraan, pertahanan, dan sebagainya),
serta sumber pajak: pajak penghasilan
perorangan, pajak penjualan, dan sebagainya
(Samuelson & Nordbaus, 1992)

12. KEBIJAKAN FISKAL BEBERAPA NEGARA
12
Stimulus Fiskal Bentuk Negara
Insentif 1. Penurunan tarif PPh Badan Brazil, Australia, China, Jepang, Kanada, Prancis, Indonesia, Jerman,
Perpajakan Italia, Inggris, Rusia, Argentina, Belanda, Amerika Serikat
2. Penurunan tarif PPh Orang Pribadi Brazil, Australia, China, Jepang, Kanada, Prancis, Indonesia, Jerman,
Italia, Inggris, Rusia, Argentina, Amerika Serikat
3. Penghapusan Pajak Ekspor Indonesia, Argentina, China, Jerman
4. Penurunan tarif Pajak Kendaraan Argentina, China, Jerman
5. Fasilitas PPh UKM Indonesia, Inggris
6. Penurunan tarif PPN Inggris, China, Italia
Belanja 1. Belanja Infrastruktur Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi,
Argentina, China, Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Mexico, Taiwan,
Swiss, Thailand, Singapura
2. Subsidi Industri Rusia, Brazil
3. Subsidi BBM dan Energi Indonesia, Malaysia, Mexico, Swiss, China
4. Subsidi Properti China, India, Australia, Inggris
5. Tunjangan Rumah Tangga/cash Australia, Jepang, Italia, China, Indonesia
, 6. Tunjangan PHK, BLK Jepang, Indonesia
7. Subsidi Listrik, Air, Pariwisata Thailand
Subsidi Transportasi
8. Konservasi Energi China,
9. Subsidi Kredit UKM Korea Selatan, Jerman, Hungaria, Inggris
10. Subsidi pendidikan dan kesehatan Amerika Serikat, Singapura, Inggris, Indonesia
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI

13. KONSEP SISTEM
13
 Sistem adalah suatu gugus dari elemen yang
saling berhubungan dan terorganisasi untuk
mencapai suatu tujuan atau suatu gugus dari
tujuan-tujuan (Manetsch dan Park, 1977)
 Sistem adalah kesatuan dari komponen-
komponen penyusunnya, dimana kesatuan itu
tersusun secara terorganisasi (Daellenbach,
1995)
 Sistem dapat diklasifikasikan dengan beberapa
cara. Berdasarkan pengaruh keluaran terhadap
kondisi sistem, sistem dapat diklasifikasikan
menjadi sistem terbuka (open loop system) dan
sistem tertutup (feedback loop system) (Sushil,
1993)

14. PEMODELAN DAN SIMULASI
14
 Law & Kelton (2000) menyatakan bahwa untuk
mempelajari suatu sistem, dapat dilakukan
dengan dua cara, pertama adalah eksperimen
dengan menggunakan sistem aktual. Kedua,
eksperimen dengan menggunakan suatu model
dari sistem
 Model dapat menjadi basis untuk investigasi
eksperimental yang murah dan singkat dibanding
mencoba bereksperimen pada sistem yang
aktual. Model ilmu sosial butuh dimodelkan dalam
sebuah sistem, tidak hanya komponen yang
terisolasi dari sistem informasi umpan balik.
Pengetahuan yang ada dapat menjadi bahan
untuk memformulasikan model dinamis (Forrester,
1961)

15. KLASIFIKASI MODEL
15
Klasifikasi Model (Forrester, 1961)

16. MASALAH YANG DAPAT DIDEKATKAN
DENGAN SISTEM DINAMIS
16
JENIS MASALAH
JENIS MASALAH
• Masalah yang mempunyai
implikasi kebijakan; • Masalah dimana pengetahuan
mengenai sistem adalah hal yang
• Masalah yang ambigu dan buruk penting;
strukturisasinya;
• Masalah dimana beberapa orang
• Masalah yang dapat mempunyai dilibatkan;
dampak jangka panjang;
• Masalah yang sifatnya selalu
• Masalah yang mungkin berubah terhadap waktu;
mempunyai umpan balik tinggi;
• Masalah yang memerlukan
• Masalah yang tidak linear dalam analisis baik kualitatif ataupun
tingkat yang tinggi; kualitatif dan kuantitatif;
• Masalah yang melibatkan • Masalah yang mungkin
penundaan dan amplifikasi di melibatkan beberapa perspektif
berbagai tingkatan; namun tidak berkonflik;
• Masalah dimana dinamika sistem • Masalah yang membutuhkan
adalah hal yang sangat penting; penjelasan sifat sistem dan bukan
• Masalah dimana data tidak solusi normatif langsung.
mudah didapat;

17. Presentasi Tugas Akhir
17
Sidang Sarjana Program Studi Teknik Industri
GAMBARAN UMUM
INDUSTRI MIKRO DAN
KECIL INDONESIA

18. STRUKTUR EKONOMI
18
INDONESIA
Sumber: Departemen Perindustrian RI (2009)

19. STRUKTUR SEKTOR
19
INDUSTRI
Sumber: Departemen Perindustrian RI (2009)

20. KLASIFIKASI, JUMLAH USAHA,
DAN JUMLAH TENAGA KERJA
20
Kode Jumlah Usaha Jumlah Tenaga
Jenis Usaha
KBLI (unit) Kerja (orang)
10 Industri Makanan 929.910 2.152.981
11 Industri Minuman 30.395 55.071
12 Industri Pengolahan Tembakau 53.169 361.748
13 Industri Tekstil 234.657 428.882
14 Industri Pakaian Jadi 276.548 657.960
15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 32.910 114.495
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak
16 Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, 639.106 1.185.270
Rotan dan Sejenisnya
17 Industri Kertas dan Barang dari Kertas 7.268 16.927
18 Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman 24.305 87.313
20 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 19.168 43.598
21 Industri Farmasi, Produk Obat dan Jamu 5.043 9.465
22 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 13.786 34.579
23 Industri Barang Galian Bukan Logam 215.558 631.028
24 Industri Logam Dasar 1.553 4.120
25 Industri Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya 61.731 181.186
26 Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik 434 1.481
27 Industri Peralatan Listrik 199 1.121
28 Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl 1.540 5.325
29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer 3.488 8.716
30 Industri Alat Angkutan Lainnya 4.708 10.377
31 Industri Furnitur 107.166 279.320
32 Industri Pengolahan Lainnya 62.898 159.329
Sumber: Badan Pusat Statistik
33 Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan 7.184 16.968
(2011)
TOTAL 2.732.724 6.447.260

21. KEBIJAKAN BERKAITAN IMK
21
Kebijakan
Pajak
Kebijakan
Kebijakan
Alokasi
Subsidi
Anggaran
Energi
Kemenperin
KONDISI
IMK

22. Presentasi Tugas Akhir
22
Sidang Sarjana Program Studi Teknik Industri
PENGEMBANGAN MODEL

23. KRITERIA PERFORMANSI
23
Jumlah IMK
Kriteria
Tenaga Produktivita
Kerja Performan s IMK
si
Aliran
Modal

24. SUBSISTEM
24
Subsistem Produksi Bahan Baku dan Barang
Modal
Subsistem Produksi Barang Industri
Subsistem Distribusi Barang Industri
Subsistem Konsumsi Barang Industri
Subsistem Tenaga Kerja
Subsistem Lembaga Keuangan
Subsistem Kementerian Keuangan
(Kemenkeu)
Subsistem Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)

25. INTERAKSI SUBSISTEM
25
Prod. Bahan Produksi Distribusi Konsumsi
Tenaga Lembaga Kementerian Kementerian
DariKe Baku dan Barang Barang Barang
Kerja Keuangan Keuangan Perindustrian
Barang Modal Industri Industri Industri
Material
Prod. Bahan
Baku dan Perintah
Kapital
Barang Modal
Produksi Uang Perintah
Barang Material Perintah Uang Perintah
Perintah Uang
Industri
Distribusi Perintah Perintah
Barang Material Uang
Uang Uang
Industri
Konsumsi Perintah Perintah
Barang Tenaga Kerja Uang
Uang Uang
Industri
Tenaga Kerja Produksi Perintah
Lembaga
Uang Uang Uang Uang
Keuangan
Kementerian
Informasi Uang
Keuangan
Perintah Perintah
Kementerian
Informasi Informasi Perintah Perintah Perintah
Perindustrian
Uang Uang

26. DIAGRAM SUBSISTEM
26

27. DIAGRAM HUBUNGAN KAUSAL BAHAN
BAKU DAN BARANG MODAL
27

28. DIAGRAM HUBUNGAN KAUSAL
PRODUKSI BARANG INDUSTRI
28

29. DIAGRAM HUBUNGAN KAUSAL
29
SUBSISTEM DISTRIBUSI

30. DIAGRAM HUBUNGAN KAUSAL
30
SUBSISTEM KONSUMSI

31. DIAGRAM HUBUNGAN KAUSAL
SUBSISTEM TENAGA KERJA
31

32. DIAGRAM HUBUNGAN KAUSAL
SUBSISTEM LEMBAGA KEUANGAN
32

33. DIAGRAM HUBUNGAN KAUSAL
SUBSISTEM KEMENTERIAN KEUANGAN
33

34. DIAGRAM HUBUNGAN KAUSAL SUBSISTEM
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
34

35. KEBUTUHAN SUBMODEL
35
NO. KRITERIA PERFORMANSI SUBMODEL TERKAIT HUBUNGAN SUBSISTEM
Pembentukan Permintaan Konsumen Distribusi, Konsumsi
Produksi, Distribusi, LK, Bahan Baku
Pembentukan Jumlah IMK
Barang Modal
1 Pertambahan Jumlah IMK Produksi, Distribusi, Konsumsi, Bahan
Perhitungan Besaran Pajak dan Insentif
Baku Barang Modal, LK, Kemenkeu
Produksi, Distribusi, Konsumsi,
Perhitungan Subsidi BBM
Kemenkeu
Pembentukan Jumlah Tenaga Kerja IMK Produksi, Konsumsi, Tenaga Kerja
Penyerapan Tenaga Kerja Pembentukan Upah Tenaga Kerja IMK Tenaga Kerja, Produksi, Konsumsi
2
IMK Tenaga Kerja, Produksi, Konsumsi,
Perhitungan Kebijakan Program
Kemenperin
Pembentukan Modal ke IMK LK, Produksi, Bahan Baku Barang Modal
3 Aliran Investasi ke IMK Produksi, Distribusi, Konsumsi, Bahan
Perhitungan Besaran Pajak dan Insentif
Baku Barang Modal, LK, Kemenkeu
Produksi, Distribusi, Bahan Baku
Pembentukan Barang Modal
Barang Modal, LK
Produksi, Distribusi, Bahan Baku
Pembentukan Ketersediaan Bahan Baku
Barang Modal, LK
Produksi, Distribusi, Konsumsi, Bahan
4 Produktivitas IMK Pembentukan Harga Agregat
Baku Barang Modal, Tenaga Kerja, LK
Produksi, Distribusi, Konsumsi, Bahan
Perhitungan Besaran Pajak dan Insentif
Baku Barang Modal, LK, Kemenkeu
Tenaga Kerja, Produksi, Konsumsi,
Perhitungan Kebijakan Program
Kemenperin

36. MODEL PEMBENTUKAN BARANG
MODAL (KAPITAL)
36

37. MODEL PEMBENTUKAN
37
KETERSEDIAAN BAHAN BAKU

38. MODEL PEMBENTUKAN HARGA
38
AGREGAT

39. MODEL PEMBENTUKAN JUMLAH
DAN PRODUKTIVITAS IMK
39

40. MODEL PEMBENTUKAN
PERMINTAAN KONSUMEN
40

41. MODEL UPAH AGREGAT
41
TENAGA KERJA IMK

42. MODEL PEMBENTUKAN JUMLAH
42
TENAGA KERJA IMK

43. MODEL PEMBENTUKAN MODAL KE IMK
43

44. MODEL BESARAN PAJAK DAN
44
INSENTIF

45. MODEL PERHITUNGAN SUBSIDI
BBM
45

46. MODEL PERHITUNGAN KEBIJAKAN
PROGRAM
46

47. Presentasi Tugas Akhir
47
Sidang Sarjana Program Studi Teknik Industri
PERILAKU DASAR
MODEL

48. KRITERIA PERFORMANSI IMK
48
Produktivitas Aliran Modal
Jumlah Unit Jumlah
Usaha Tenaga Kerja
Kriteria
Performansi

49. JUMLAH IMK
49
Satuan dalam unit

50. JUMLAH TENAGA KERJA
50
Satuan dalam orang

51. TINGKAT PRODUKTIVITAS
51
Satuan dalam juta
rupiah

52. ALIRAN MODAL
52
Satuan dalam
juta rupiah

53. Presentasi Tugas Akhir
53
Sidang Sarjana Program Studi Teknik Industri
PERANCANGAN
KEBIJAKAN DAN HASIL

54. SKENARIO KEBIJAKAN
54
Alokasi Untuk
Instrumen Subsidi Energi Tarif PPh
Tarif PPN Kemenperin
Kebijakan Terhadap APBN Badan
Terhadap APBN
Eksisting 18% 28% 10% 0.15%
Skenario 1 10% 28% 5% 0.15%
Skenario 2 10% 10% 10% 0.15%
Skenario 3 20% 28% 15% 0.10%
Skenario 4 18% 28% 12% 0.35%

55. JUMLAH IMK (UNIT)
55

56. TABEL JUMLAH IMK (UNIT)
56
SKENARIO AWAL SKENARIO 1 SKENARIO 2 SKENARIO 3 SKENARIO 4

57. TINGKAT PRODUKTIVITAS (JUTA
RUPIAH)
57

58. TABEL TINGKAT PRODUKTIVITAS (JUTA
RUPIAH)
58
SKENARIO AWAL SKENARIO 1 SKENARIO 2 SKENARIO 3 SKENARIO 4

59. ALIRAN MODAL IMK (JUTA RUPIAH)
59

60. TABEL ALIRAN MODAL IMK (JUTA
RUPIAH)
60
SKENARIO AWAL SKENARIO 1 SKENARIO 2 SKENARIO 3 SKENARIO 4

61. JUMLAH TENAGA KERJA IMK (ORANG)
61

62. TABEL JUMLAH TENAGA KERJA IMK
(ORANG)
62
SKENARIO AWAL SKENARIO 1 SKENARIO 2 SKENARIO 3 SKENARIO 4

63. TOTAL HASIL
63
Alokasi
Subsidi Rata-rata Rata-rata
Tarif Untuk Rata-rata Rata-rata
Instrumen Energi Tarif Jumlah Tingkat
PPh Kemenperin Aliran Modal Tenaga Kerja
Kebijakan Terhadap PPN IMK Produktivitas
Badan Terhadap (Juta Rupiah) (Orang)
APBN (Unit) (Juta Rupiah)
APBN
Eksisting 18% 28% 10% 0.15% 2.880.770 193.845.622,38 68.385.613,54 6.806.165,38
Skenario 1 10% 28% 5% 0.15% 2.880.372 193.680.483,94 68.734.715,43 6.948.242,81
Skenario 2 10% 10% 10% 0.15% 2.884.659 191.438.078,38 68.098.096,46 2.879.945,31
Skenario 3 20% 28% 15% 0.10% 2.881.397 194.302.496,69 68.269.366,10 6.623.393,63
Skenario 4 18% 28% 12% 0.35% 2.871.897 191.240.496,06 68.681.665,06 5.063.482,75

64. TOTAL HASIL (DALAM
64
PERSEN)
Alokasi
Subsidi
Tarif Untuk Rata-rata Rata-rata
Instrumen Energi Tarif Rata-rata Rata-rata
PPh Kemenperin Jumlah Tingkat
Kebijakan Terhadap PPN Aliran Modal Tenaga Kerja
Badan Terhadap IMK Produktivitas
APBN
APBN
Eksisting 18% 28% 10% 0.15% Acuan Acuan Acuan Acuan
Skenario 1 10% 28% 5% 0.15% -0.01% -0.09% 0.51% 2%
Skenario 2 10% 10% 10% 0.15% 0.13% -1.24% -0.42% -58%
Skenario 3 20% 28% 15% 0.10% 0.02% 0.24% -0.17% -3%
Skenario 4 18% 28% 12% 0.35% -0.31% -1.34% 0.43% -26%

65. Presentasi Tugas Akhir
65
Sidang Sarjana Program Studi Teknik Industri
KESIMPULAN DAN
SARAN

66. KESIMPULAN
66
 Performansi sistem pengelolaan industri mikro dan
kecil sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dalam
negeri. Adapun kondisi global tidak berpengaruh
kepada industri mikro dan kecil, kecuali kondisi global
tersebut memberikan pengaruh pada kebijakan
pemerintah. Sehingga kebijakan pemerintahlah yang
mempengaruhi performansi industri mikro dan kecil
ini. Seperti yang terjadi pada 2008 dan 2009
mengenai pengaturan subsidi BBM
 Kebijakan pemerintah yang cukup berpengaruh pada
model yang dibahas dalam penelitian ini adalah besar
subsidi energi (listrik dan BBM), besar Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), dan besar alokasi APBN
untuk Kementerian Perindustrian

67. KESIMPULAN
67
 Berdasarkan hasil 4 (empat) skenario kebijakan,
pengurangan subsidi BBM sebesar 8% menurunkan
jumlah industri mikro dan kecil sebesar 0.01%, juga
menurunkan tingkat produktivitas sebesar 0.09% –
1.24%.
 Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
menyebabkan penurunan pada aliran modal kepada
IMK sebesar 0.17% dan juga penurunan jumlah
tenaga kerja IMK sebesar 3% – 26%.
 Adapun kenaikan alokasi APBN untuk Kementerian
Perindustrian menyebabkan penurunan jumlah IMK
sebesar 0.31%, penurunan tingkat produktivitas
1.34%, dan penurunan jumlah tenaga kerja 26%.

68. SARAN
68
 Penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan industri
mikro dan kecil nasional difokuskan pada
penemuan skenario kebijakan yang selain
menghasilkan kondisi IMK yang paling optimal,
namun juga sehat untuk APBN
 Penelitian lebih lanjut juga difokuskan pada
dampak-dampak lebih rinci yang disebabkan oleh
program kerja Kementerian Perindustrian dan
kementerian yang terkait seperti Program
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Program
Pengembangan Iklim Usaha, Program
Perlindungan Tenaga Kerja, dan lain sebagainya.

69. SARAN
69
 Pemerintah agar menghindari pengurangan
subsidi energi (listrik dan BBM). Lebih baik
agar dipertahankan atau semakin ditingkatkan.
Hal ini dikarenakan pertumbuhan kebutuhan
kepada energi meningkat seiring dengan
meningkatnya jumlah penduduk. Adapun
untuk menyiasati beban APBN, pemerintah
dapat menaikkan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) ataupun mengurangi alokasi atas
pengeluaran-pengeluaran yang menurut UUD
1945 tidak lebih diprioritaskan dibandingkan
pemenuhan energi bagi masyarakat.

70. 70 TERIMA KASIH

71. DAFTAR PUSTAKA
71
 Daellenbach, H.G., 1995. Systems and Decision Making: a
Management Science Approach. New Jersey: John
Wiley&Sons, Inc.
 Departemen Perindustrian, 2009. Laporan Pengembangan
Sektor Industri Departemen Perindustrian Tahun 2004 – 2009
[online]. Jakarta: Departemen Perindustrian. Didapat dari:
http://www.kemenperin.go.id/ind/publikasi/laporan_sektor_ind
ustri/2004-2009.pdf [Akses 4 Juli 2011].
 Eriyatno, 1999. Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan
Efektivitas Manajemen (Jilid 1). Bogor: IPB Press.
 Forrester, J.W., 1961. Industrial Dynamics. Massachusetts:
The MIT Press.
 Forrester, J.W., 1968. Principles of Systems. Cambridge:
Wright Allen Press, Inc.
 Forrester, J.W., 1969. Urban Dynamics. Massachusetts: The
MIT Press.

72. DAFTAR PUSTAKA
72
 Giyanti, I., 2004. Kajian Kebijakan Makroekonomi Untuk
Mendukung Pertumbuhan Industri Dengan Pendekatan Model
Sistem Dinamis (Studi Kasus Industri Pada KBLI 251). Tugas Akhir.
Institut Teknologi Bandung.
 Haryani, E., 2000. Evaluasi Produktivitas Tenaga Kerja dan Faktor-
Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Kasus di PT. Multy
Garmenjaya). Tesis. Institut Teknologi Bandung.
 Law, A.M., and Kelton, W.D., 2000. Simulation Modeling and
Analysis. New York: McGraw-Hill, Inc.
 Manetsch, T.J., and Park, G.L., 1977. Systems Analysis and
Simulations with Application to Economic and Social Systems (Part
I and II). Michigan: Michigan State University.
 Masri, M., 2010. Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional
Terhadap Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode 2001 –
2008). Tesis. Universitas Diponegoro.
 Mursiti, 2008. Pengembangan Model Kebijakan Industri Komponen
Otomotif. Tesis. Institut Teknologi Bandung.

73. DAFTAR PUSTAKA
73
 Partowidagdo, W., 2010. Mengenal Pembangunan dan Analisis
Kebijakan. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan
ITB.
 Parinussa, J. R., 1999. Pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi
Asing (FDI), dan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan
Produktivitas Industri Pengolahan di Indonesia. Tesis. Institut
Teknologi Bandung.
 Rahmaputro, S., 2008. Kebijakan Sistem Logistik Beras Nasional.
Tugas Akhir. Institut Teknologi Bandung.
 Richardson, G.P., and Pugh, A.L., 1981. Introduction to System
Dynamics Modeling with DYNAMO. Massachusetts: The MIT Press.
 Rumekso, S., 2010. SBY: Target Pertumbuhan Ekonomi 7-7,7% di
2014 [online]. Surabaya. Didapat dari:
http://www.surya.co.id/2010/08/16/sby-target-pertumbuhan-
ekonomi-7-77-di-2014.html [Akses 4 Oktober 2010].
 Samuelson, P.A., and Nordbaus, W. D., 1992. Macroeconomics.
14th ed. New York: McGraw-Hill, Inc.

74. DAFTAR PUSTAKA
74
 Sekaran, U., and Bougie, R., 2010. Research Methods for
Business: a Skill-Building Aprroach. 5th ed. United Kingdom:
John Wiley & Sons Ltd.
 Suha, F.R., 2001. Analisis Pengaruh Kebijakan Ekonomi
Makro Terhadap Pertumbuhan Sektor Manufaktur di
Indonesia. Tugas Akhir. Institut Teknologi Bandung.
 Sumantri, J., 2011. Ekspor Naik, Defisit dengan China Tetap
Tinggi [online]. Jakarta. Didapat dari:
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/05/193241/4/2/
Ekspor-Naik-Defisit-dengan-China-Tetap-Tinggi [Akses 11 Juli
2011].
 Sushil, 1993. Systems Dynamics: a Practical Approach to
Managerial Problems. New Delhi: Willey Eastern Limited.
 Sutarto, 2008. Pengembangan Model Kebijakan Sektor
Industri Komponen Elektronika (KBLI 321) dengan
Pendekatan Dinamika Sistem. Tesis. Institut Teknologi
Bandung.

75. DAFTAR PUSTAKA
75
 Taroepratjeka, H., dan Widiarto., 1984. Penggunaan Fungsi
Produksi Cobb-Douglass pada Analisis Sistem Produksi Citronella
Di Jawa Barat. 17 (2). 11 – 32.
 Warfield, J.N., 1990. A Science of Generic Design: Managing
Complexity Through Systems Design (Vol. I & II). USA:
Intersystems Publication.
 __________, 2010. Soal Penolakan Kenaikan TDL Awal 2011.
Rakyat Merdeka, 1 Oktober, h.15.
 __________, Data Pokok APBN 2006 – 2012. Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: 2012.
 __________, Data Pokok APBN 2005 – 2011. Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: 2011.
 __________, Data Strategis BPS 2011. Badan Pusat Statistik.
Jakarta: 2011.
 __________, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal Tahun 2011. Kementerian Keuangan Republik
Indonesia. Jakarta: 2010.
 __________, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal Tahun 2012. Kementerian Keuangan Republik

76. DAFTAR PUSTAKA
76
 __________, Perkembangan Beberapa Indikator Utama
Sosial-Ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta:
2010.
 __________, Perkembangan Beberapa Indikator Utama
Sosial-Ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta:
2011.
 __________, Perkembangan Sektor Minyak dan Gas Bumi
Nasional Periode November – Desember 2010. ReforMiner
Institute. Jakarta: 2011.
 __________, Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Tahun 2010 Menurut Program, Kegiatan dan Jenis Belanja.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: 2010.
 _________, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
Bank Indonesia. Jakarta: 2012.
 __________, Statistik Minyak Bumi. Direktorat Jenderal
Migas Kementerian ESDM. Jakarta: 2012.
 _________, Statistik Perbankan Indonesia. Bank Indonesia.