Program Kampung Energi yang diinisiasi Lembaga Energi Hijau memberikan akses listrik bagi masyarakat pedalaman dan terpencil di Kalimantan Barat melalui pembangunan 22 unit PLTMH. Program ini telah memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian mereka serta melindungi lingkungan.
Dokumen ini merupakan proposal penelitian tentang dampak perubahan fungsi hutan mangrove dan implementasi REDD di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Penelitian akan menggunakan metode observasi partisipasi selama 8 bulan untuk mempelajari respon masyarakat, dampak perubahan, dan upaya pengorganisasian masyarakat dalam rangka program REDD. Hasilnya akan dijadikan etnografi untuk memahami hubungan antara budaya masyarakat dengan
Pemerintah Kota Bontang menerima penghargaan atas pembangunan 5 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di 5 permukiman di atas air untuk menyediakan listrik bagi masyarakat. PLTS komunal ini memberikan manfaat besar dengan menyediakan listrik 24 jam sehingga meningkatkan ekonomi dan gaya hidup masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi 26-41% pada tahun 2020 sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7%. Upaya kunci meliputi konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan rehabilitasi hutan rusak. Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Norwegia
Program Kampung Energi yang diinisiasi Lembaga Energi Hijau memberikan akses listrik bagi masyarakat pedalaman dan terpencil di Kalimantan Barat melalui pembangunan 22 unit PLTMH. Program ini telah memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian mereka serta melindungi lingkungan.
Dokumen ini merupakan proposal penelitian tentang dampak perubahan fungsi hutan mangrove dan implementasi REDD di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Penelitian akan menggunakan metode observasi partisipasi selama 8 bulan untuk mempelajari respon masyarakat, dampak perubahan, dan upaya pengorganisasian masyarakat dalam rangka program REDD. Hasilnya akan dijadikan etnografi untuk memahami hubungan antara budaya masyarakat dengan
Pemerintah Kota Bontang menerima penghargaan atas pembangunan 5 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di 5 permukiman di atas air untuk menyediakan listrik bagi masyarakat. PLTS komunal ini memberikan manfaat besar dengan menyediakan listrik 24 jam sehingga meningkatkan ekonomi dan gaya hidup masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi 26-41% pada tahun 2020 sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7%. Upaya kunci meliputi konservasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan rehabilitasi hutan rusak. Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Norwegia
KKM Tematik Posdaya Unsera Kelompok 06 Desa Pulo membahas program-program yang akan dilaksanakan di bidang pendidikan, kewirausahaan, lingkungan, dan kesehatan. Strategi yang digunakan meliputi pendekatan ke warga dengan silaturahmi, forum untuk memperkenalkan program, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat. Program-program akan dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun.
Program ini bertujuan untuk melestarikan terumbu karang di Pantai Lovina, Bali, dengan menggunakan teknologi Fish Home. Fish Home adalah terumbu buatan yang berfungsi sebagai habitat alami bagi berbagai biota laut. Program ini diharapkan dapat menangani kerusakan terumbu karang serta meningkatkan sumber daya perikanan di kawasan tersebut.
Yayasan Ekowisata Aceh didirikan pada tahun 1997 untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Organisasi ini telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam berbagai program terkait lingkungan, penanganan bencana, dan pemberdayaan masyarakat.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Pelindungan kawasan ekosistem esensial (KEE) bertujuan melindungi ekosistem penting di luar kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis konservasi dan praktik terbaik.
2. Forum kolaborasi antarpemangku kepentingan sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan KEE agar pengelolaannya sesuai dengan kondisi sosial budaya m
Edisi 3 Warta Ecovillage BPLHD West Java ProvincePapa Puadah
Talkshow Ecovillage di Kecamatan Kertasari membahas perlindungan mata air. Masyarakat menyampaikan masalah penebangan hutan liar dan penggunaan lahan hutan untuk pertanian tanpa terasering yang menyebabkan banjir lumpur. Narasumber menyarankan perlindungan hutan dan mata air. Talkshow di Pacet membahas penanaman pohon berbasis masyarakat untuk menangani lahan kritis. Masyarakat di Desa Mekarwangi belajar tentang Bank
Dokumen ini membahas program pengelolaan hutan adat oleh masyarakat suku Dayak Paser di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh organisasi PADI Indonesia sejak tahun 1990-an. Program ini telah mengelola hutan adat seluas 61.800 hektar di 8 desa untuk memenuhi kebutuhan pangan, air, obat-obatan masyarakat serta menghasilkan listrik mikrohidro dan produk hutan lainnya. Pelajaran penting dari program ini adalah penting
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05TV Desa
Perhutanan Sosial Poros Baru Ekonomi Desa Hutan
Nara sumber :
1. Leroy Sami Uguy Direktur SDA-TTG, PPMD Kemendesa pdtt
2. Ananda Artono, Kadiv PS Perum Perhutani
3. Sutrisno, P2PS, FKMM
4. Swari Utami Dewi, Pokja Nasional Perhutanan sosial, PSKL KLHK
5. Chairidin A. (Almisbhat/pendamping PS)
Notulen rapat konsultasi publik FSC Controlled Wood dan HCVF yang diadakan di Perum Perhutani KPH Nganjuk memberikan informasi mengenai peserta rapat, susunan acara, dan ringkasan hasil diskusi. Diskusi menyimpulkan komitmen Perum Perhutani dalam melibatkan stakeholder dan mengedepankan pendekatan sosial dalam pengelolaan hutan.
Notulen rapat konsultasi publik FSC Controlled Wood dan HCVF di Perum Perhutani KPH Nganjuk membahas peserta rapat, susunan acara, dan resume rapat yang mencakup pembukaan, sambutan, materi konsultasi publik, tanggapan/saran, dan kesimpulan. Tanggapan dan saran stakeholder tertulis dari undangan dan langsung mencakup topik pengelolaan hutan, konservasi, dan kerjasama dengan masyarakat.
Kelompok tani GEMHA mengajukan proposal program Kebun Bibit Rakyat untuk rehabilitasi lahan kritis seluas 50.000 pohon kayu putih di Desa Patenggang. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan lingkungan melalui penghijauan lahan serta transfer teknologi pembibitan tanaman.
Kelompok tani GEMHA mengajukan proposal program Kebun Bibit Rakyat untuk rehabilitasi lahan kritis seluas 50.000 pohon kayu putih di Desa Patenggang. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan lingkungan melalui penghijauan lahan serta transfer teknologi pembibitan tanaman.
KKM Tematik Posdaya Unsera Kelompok 06 Desa Pulo membahas program-program yang akan dilaksanakan di bidang pendidikan, kewirausahaan, lingkungan, dan kesehatan. Strategi yang digunakan meliputi pendekatan ke warga dengan silaturahmi, forum untuk memperkenalkan program, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat. Program-program akan dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun.
Program ini bertujuan untuk melestarikan terumbu karang di Pantai Lovina, Bali, dengan menggunakan teknologi Fish Home. Fish Home adalah terumbu buatan yang berfungsi sebagai habitat alami bagi berbagai biota laut. Program ini diharapkan dapat menangani kerusakan terumbu karang serta meningkatkan sumber daya perikanan di kawasan tersebut.
Yayasan Ekowisata Aceh didirikan pada tahun 1997 untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Organisasi ini telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam berbagai program terkait lingkungan, penanganan bencana, dan pemberdayaan masyarakat.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Pelindungan kawasan ekosistem esensial (KEE) bertujuan melindungi ekosistem penting di luar kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis konservasi dan praktik terbaik.
2. Forum kolaborasi antarpemangku kepentingan sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan KEE agar pengelolaannya sesuai dengan kondisi sosial budaya m
Edisi 3 Warta Ecovillage BPLHD West Java ProvincePapa Puadah
Talkshow Ecovillage di Kecamatan Kertasari membahas perlindungan mata air. Masyarakat menyampaikan masalah penebangan hutan liar dan penggunaan lahan hutan untuk pertanian tanpa terasering yang menyebabkan banjir lumpur. Narasumber menyarankan perlindungan hutan dan mata air. Talkshow di Pacet membahas penanaman pohon berbasis masyarakat untuk menangani lahan kritis. Masyarakat di Desa Mekarwangi belajar tentang Bank
Dokumen ini membahas program pengelolaan hutan adat oleh masyarakat suku Dayak Paser di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh organisasi PADI Indonesia sejak tahun 1990-an. Program ini telah mengelola hutan adat seluas 61.800 hektar di 8 desa untuk memenuhi kebutuhan pangan, air, obat-obatan masyarakat serta menghasilkan listrik mikrohidro dan produk hutan lainnya. Pelajaran penting dari program ini adalah penting
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05TV Desa
Perhutanan Sosial Poros Baru Ekonomi Desa Hutan
Nara sumber :
1. Leroy Sami Uguy Direktur SDA-TTG, PPMD Kemendesa pdtt
2. Ananda Artono, Kadiv PS Perum Perhutani
3. Sutrisno, P2PS, FKMM
4. Swari Utami Dewi, Pokja Nasional Perhutanan sosial, PSKL KLHK
5. Chairidin A. (Almisbhat/pendamping PS)
Notulen rapat konsultasi publik FSC Controlled Wood dan HCVF yang diadakan di Perum Perhutani KPH Nganjuk memberikan informasi mengenai peserta rapat, susunan acara, dan ringkasan hasil diskusi. Diskusi menyimpulkan komitmen Perum Perhutani dalam melibatkan stakeholder dan mengedepankan pendekatan sosial dalam pengelolaan hutan.
Notulen rapat konsultasi publik FSC Controlled Wood dan HCVF di Perum Perhutani KPH Nganjuk membahas peserta rapat, susunan acara, dan resume rapat yang mencakup pembukaan, sambutan, materi konsultasi publik, tanggapan/saran, dan kesimpulan. Tanggapan dan saran stakeholder tertulis dari undangan dan langsung mencakup topik pengelolaan hutan, konservasi, dan kerjasama dengan masyarakat.
Kelompok tani GEMHA mengajukan proposal program Kebun Bibit Rakyat untuk rehabilitasi lahan kritis seluas 50.000 pohon kayu putih di Desa Patenggang. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan lingkungan melalui penghijauan lahan serta transfer teknologi pembibitan tanaman.
Kelompok tani GEMHA mengajukan proposal program Kebun Bibit Rakyat untuk rehabilitasi lahan kritis seluas 50.000 pohon kayu putih di Desa Patenggang. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan lingkungan melalui penghijauan lahan serta transfer teknologi pembibitan tanaman.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan menteri tentang pembangunan model desa konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi. Rancangan peraturan ini terdiri dari 5 bab dan 28 pasal yang membahas tentang ketentuan umum, penetapan model desa konservasi, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pembiayaan. Pembangunan model desa konservasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarak
PERBAIKAN LINGKUNGAN DENGAN PENANAMAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT UNTUK MEND...Asramid Yasin
Dokumen tersebut membahas program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tapulaga, Konawe untuk memperbaiki lingkungan dengan penanaman mangrove berbasis masyarakat guna mendukung wisata pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan masyarakat, pembentukan kelompok pengelola lingkungan, penanaman 1000 bibit mangrove, dan kerja bakti bersih pantai. Hasilnya adalah bertamb
AMAN mengeluarkan pernyataan yang meminta pemerintah segera membentuk Satgas Masyarakat Adat dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat, dua tahun setelah Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. AMAN mencatat 25 kasus penjeratan 33 orang masyarakat adat setelah putusan tersebut.
1) Kinerja industri kehutanan Indonesia menghadapi tantangan kurangnya pasokan kayu yang legal dan berkelanjutan serta kapasitas produksi yang melebihi kemampuan pasokan;
2) Risiko tata kelola industri kehutanan tinggi karena data pemerintah tidak dapat diandalkan dan korupsi masih marak;
3) Dampaknya adalah potensi kayu ilegal yang tidak tercatat dan kerugian negara dari pajak dan royalti yang
Perkebunan kelapa sawit berdampak negatif secara ekologi, ekonomi, dan sosial. 25 grup bisnis kelapa sawit terbesar didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh taipan (pengusaha besar). Riset ini menganalisis taipan dan grup bisnis, anak perusahaan, lahan dan pembiayaan mereka untuk memahami pengaruhnya terhadap dampak kelapa sawit.
Seminar Membedah Program Strategis Pemerintahan Baru di Bidang Pelestarian L...Antonius Marhenanto
Abetnego Tarigan dari WALHI memberikan seminar tentang program strategis pemerintahan Jokowi di bidang lingkungan. Ia menjelaskan komitmen Jokowi untuk memulihkan lingkungan yang tercemar, menegakkan hukum lingkungan, dan menyelesaikan konflik agraria. Akan tetapi, ia juga menyinggung tantangan besar yakni keterkaitan antara penguasa sumber daya alam dengan politik yang dapat menghambat program Jokowi.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Lembar Fakta Payment for Environmental Services (PES) atau Imbal Jasa Lingkungan
1. L E M B A R F A K T A
Apa itu Payment for Environmental Services (PES) atau Imbal Jasa Lingkungan?
PES atau imbal jasa lingkungan adalah perjanjian kerjasama antara pengusaha, masyarakat dan LSM
pendamping masyarakat dalam menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mengelola sumberdaya hutan
agar manfaat hutan dapat berkelanjutan. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan
perlindungan hutan seperti patroli, rehabilitasi hutan, pengembangan kegiatan ekonomi alterative, dsb.
Apa itu Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia (PES Community Consortium)?
Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia adalah jaringan organisasi masyarakat sipil yang berinisiatif
mendorong kerjasama multi pihak untuk membangun mekanisme imbal jasa lingkungan yang dihasilkan oleh
komunitas pengelola hutan melalui upaya perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi hutan.
Apa program Konsorsium?
Program yang dikembangkan oleh Konsorsium adalah Program Penurunan Emisi Karbondioksida Berbasis
Masyarakat. Program ini bertujuan untuk menggalang kerjasama berbagai pihak untuk melindungi hutan dari
kerusakan hutan akibat deforestasi dan degradasi.
Program ini memfasilitasi masyarakat pengelola hutan untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan hutan yang
mereka buat termasuk rencana melindungi hutan dengan strategi penurunan emisi karbondioksida. Program ini
juga membantu mereka untuk menghitung besaran emisi yang bisa diturunkan.
Siapa saja anggota Konsorsium?
Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan dikoordinir oleh Arif Aliadi yang sehari-hari beraktivitas di LATIN
(Lembaga Alam Tropika Indonesia) di Bogor. Sejak berdiri pada bulan Mei 2014, Konsorsium terdiri atas;
(a) lembaga yang mengusulkan dan memfasilitasi komunitas di lapangan, (b) lembaga donor, (c) lembaga
penyedia tenaga teknis, (d) serta pemerintah.
• Lembaga pengusul dan fasilitasi komunitas : SSS Pundi Sumatera, KKI WARSI, Sulawesi Community
Foundation (SCF), FFI (Fauna Flora International), LTA (Lembaga Tumbuh Alami), ICS (Indonesia
Conservation Society), KELOPAK, WATALA, KAIL, FOKKER, TRANSFORM, Sampan, Perkumpulan
Institute Manua Punjung, Teropong, SD Inpers
• Lembaga donor: Ford Foundation, Samdhana Institute, KEMITRAAN, ICCO, We Forest
• Lembaga penyedia tenaga teknis: FFI (Fauna Flora International), KpSHK (Konsorsium Sistem
Pendukung Hutan Kerakyatan), CFI (Community Forestry International), LATIN (Lembaga Alam Tropika
Indonesia), Yayasan Perspektif Baru, Perkumpulan SKALA, WRI (World Resource Institute)
• Pemerintah: Dr. Yetti Rusli (Senior Advisor to The Minister of Environment and Forestry Indonesia on
Environment and Climate Change)
2. L E M B A R F A K T A
Siapa yang menjadi target penerima manfaat?
Fokus progam adalah komunitas pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat
(HTR), hutan rakyat dan hutan adat, karena mereka adalah pihak yang berperan penting dalam menjaga hutan
dari kerusakan.
Dimana saja lokasi yang difasilitasi oleh Konsorsium?
No. Nama dan Status Kawasan
Hutan
Lokasi Luas
(ha)
Jumlah keluarga
yang terlibat (KK)
Status
1 HD Durian Rambun Kab. Merangin, Jambi 4.484 ha 85 KK Validasi PDD di lapangan
2 HD Laman Satong Kab. Ketapang, Kalimantan Barat 1.070 ha 290 KK Validasi PDD di lapangan
3 HKm Aik Bual Kab. Lombok Tengah, NTB 100 ha 134 KK Validasi PDD di lapangan
4 HD Talang Tembago,
Pematang Pauh dan Muara
Madras
Kab. Merangin, Jambi 4.830 ha 1.293 KK Penyelesaian PDD
5 HD Bujang Raba Kab. Bungo, Jambi 7.792 ha 1.259 KK Penyelesaian PDD
6 HKm Lompobatang, Anrang
dan Bangkengbukit
Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan 2.265 ha 12 KTH Penyelesaian PDD
7 HD Hinas Kanan Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan
Selatan
565 ha 59 KK Perbaikan PIN setelah direview oleh
Plan Vivo
8 HD Hilir (Kalawa, Mantaren,
Buntoi and Gohong).
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 16.245
ha
Perbaikan PIN setelah direview oleh
Plan Vivo
9 HKm Tebat Monok dan
Kelilik
Kab. Kepahiang, Bengkulu 210.5 ha 9 kelompok Perbaikan PIN setelah direview oleh
Plan Vivo
10 Kemitraan Pengelola TN
Meru Betiri dan Masyarakat
Desa Curahnongko
Zona Rehabilitasi TN Meru Betiri,
Kabupaten Jember, Jawa Timur
410 ha 2.733 KK Perbaikan PIN setelah direview oleh
Plan Vivo
11 HKm Bukit Regis, Kecamatan Sumberjaya dan Air Hitam,
Kab. Lampung Barat, Lampung
466.67
ha
171 KK Perbaikan PIN setelah direview oleh
Plan Vivo
12 HUtan Adat Bukit Parambo Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan,
Sumatera Barat
1.067 KK Penulisan PIN
13 Hutan Adat Tigo Luhah
Permenti yang Berenam
Desa Pungut Mudik Kec. Air Hangat
Timur, Kab. Kerinci, Jambi
152 ha 275 KK Penulisan PIN
14 Hutan Adat Tigo Luhah
Kemantan (6 desa)
Kec. Air Hangat Timur, Kab. Kerinci,
Jambi
426 ha 1.442 KK Penulisan PIN
15 Hutan Adat Nenek Limo
Hiang Tinggi Nenek Empat
Betung Kuning (4 desa)
Kec. Sitinjau Laut , Kab. Kerinci 838,95
ha
741 KK Penulisan PIN
16 Hutan Adat Liang Karo Desa Danau Usung Kec. Murung Kab.
Murung Raya, Kalimantan Tengah
88 ha 662 jiwa Penulisan PIN
17 HKm TEGANAK Desa Meragun, Kecamatan Nanga
Taman, Kabupaten Sekadau,
Kalimantan Barat
2.325 ha 155 jiwa Penulisan PIN
18 HD (proses pengajuan) Desa
Medan Mas,
Desa Nipah Panjang,
Desa Tanjung Harapan
Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten
Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
26.132
ha
5.748 jiwa Penulisan PIN
19 Hutan Hyang Argopuro Desa Pakis, Kecamatan Panti,
Kabupaten Jember, Jawa Timur
900 ha 876 KK Penulisan PIN
21 HKm di Dompu Persiapan