Teks ini membahas pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu di Polresta Jambi. Ada beberapa kendala seperti tidak semua tersangka mendapat penasehat hukum meski berhak, padahal UU menjamin hal itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan wawancara langsung di Polresta Jambi dan lembaga bantuan hukum.

1. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
POLRESTA JAMBI
DI SUSUN OLEH :
FRANS ARDI HASIHOLAN PURBA GIRSANG
RRB10015222

2. A. LATAR BELAKANG MASALAH
Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dapat dikemukakan bahwa pemberian bantuan hukum yang
dilaksanakan oleh penasihat hukum kepada subjek hukum yang diduga
melakukan tindak pidana sebagai tersangka maupun sampai terdakwa
sebagai hak subjek hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat
pemeriksaan.
Pemberian bantuan hukum yang dimaksud dalam penulisan ini
yaitu pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi subjek hukum
atau masyarakat yang tidak mampu atau disebut pula masyarakat miskin
yang diduga melakukan tindak pidana khususnya dengan ancaman
hukuman pidana mati, pidana lima belas tahun atau lebih dan ancaman
pidana lima tahun atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56
KUHAP.

3. Jaminan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin diatur dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin".
permasalahan yang terjadi bahwa dari data yang diperoleh dari Satuan
Reserse Kriminal Polresta Jambi, bahwa dari jumlah kasus dugaan tindak pidana
yang ancaman mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan ancaman
hukuman pidana di atas lima tahun atau lebih tidak semua pelaku tindak pidana
dugaan memiliki penasehat hukum atau belum didampingi penasehat hukum.
Padahal dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 dan 56 KUHAP maka
dalam proses pemeriksaan dalam hal ini penyidik kepolisian haruslah secara nyata
memenuhi hak tersangka yaitu berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat
hukum khususnya kepada pelaku tindak pidana yang merupakan masyarakat tidak
mampu atau miskin.

4. C. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma
dalam perkara pidana oleh Polresta Jambi?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan hak
memperolah bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat tidak
mampu di Polresta Jambi?
D. METODE PENELITIAN
a. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta Jambi dan
salah satu kantor lembaga bantuan hukum yang lulus verifikasi dan
akredikasi sebagai pemberi bantuan hukum di Kota Jambi

5. b. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe pendekatan penelitian
yuridis empiris, yaitu metode yag digunakan untuk menjadi acuan dalam
menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku dan
mengamati fakta-fakta hukum yang terjadi mengenai Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Polresta
Jambi dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara
yang dilakukan secara langsung