Materi ini membahas tentang penatausahaan pemanfaatan
tumbuhan dan satwa dilindungi dan tidak dilindungi dalam bentuk pengkajian,
penelitian dan pengembangan; penangkaran, perburuan, perdagangan,
peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk
kesenangan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) spesies liar.
Permohonan bantuan mesin jahit untuk mengolah limbah plastik dan kain perca menjadi tas dan keset agar dapat mengurangi sampah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
PENGEMBANGAN USAHA AGROINDUSTRI TOMAT DI JAMBIRezaWildan1
Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia, dimana pemerintah daerahnya terus mengupayakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dengan indikator PDRB pada periode tahun 2011-2020 sebesar 5,08%. Rata-rata dengan nilai positif tersebut menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan barang dan jasa di Provinsi Jambi. Data Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2020 tetap bertumbuh sebesar 1,53%.
Materi ini membahas tentang penatausahaan pemanfaatan
tumbuhan dan satwa dilindungi dan tidak dilindungi dalam bentuk pengkajian,
penelitian dan pengembangan; penangkaran, perburuan, perdagangan,
peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk
kesenangan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) spesies liar.
Permohonan bantuan mesin jahit untuk mengolah limbah plastik dan kain perca menjadi tas dan keset agar dapat mengurangi sampah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
PENGEMBANGAN USAHA AGROINDUSTRI TOMAT DI JAMBIRezaWildan1
Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia, dimana pemerintah daerahnya terus mengupayakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dengan indikator PDRB pada periode tahun 2011-2020 sebesar 5,08%. Rata-rata dengan nilai positif tersebut menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan barang dan jasa di Provinsi Jambi. Data Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2020 tetap bertumbuh sebesar 1,53%.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Dokumen tersebut membahas upaya pemanfaatan sumber daya lokal khususnya di Kabupaten Bantul, DIY untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan. Sumber daya lokal yang potensial untuk pangan antara lain berbagai jenis tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, ikan, dan juga perluasan pemanfaatan lahan pekarangan. Diperlukan berbagai kebijakan dan kerja s
Dokumen tersebut merupakan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Wonorejo yang mencakup tujuan penyusunannya untuk menata bangunan dan lingkungan di kawasan prioritas, penentuan kawasan prioritas berdasarkan jumlah KK miskin tertinggi di Dusun Blandit Barat dan hasil pemetaan swadaya, serta gambaran kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kawasan prioritas.
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang benturan kewenangan antara UU Pemda dan UU Minerba khususnya di bidang ESDM. UU Pemda memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara UU Minerba memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Beberapa alternat
1. Dokumen tersebut membahas perkembangan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah Istimewa Yogyakarta, mencakup komitmen, kebijakan, dan lembaga-lembaga terkait pengarusutamaan gender di DIY.
Dokumen tersebut merangkum tentang penyelamatan arsip Kabinet Periode 2014-2019 di Kementerian Kesehatan. Mencakup pengertian arsip, daur hidup arsip, manfaat arsip yang tertib, serta tahapan-tahapan penyelamatan arsip COVID-19 seperti persiapan, pendataan, penataan, verifikasi, dan penyerahan arsip.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Model kebijakan disparpora pada pembangan pariwisata di kab. batang kelompok 1MaulanaRizkyAmrullah
Model Kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Batang membahas tentang kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya serta membangun destinasi dan industri pariwisata di Kabupaten Batang agar menjadi tujuan wisata nasional dan internasional yang berkelanjutan."
1. Gugatan penggugat ditolak karena tidak memiliki locus standi.
2. Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakannya sesuai dengan perjanjian franchise.
3. Bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak mencukupi untuk membuktikan gugatannya.
Laporan ini membahas rencana kajian akademis lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut yang mencakup latar belakang permasalahan, tujuan, metode dan rencana pelaksanaan kajian."
Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan konsultasi dengan masyarakat untuk memvalidasi data sosial ekonomi penduduk hasil pendataan awal. FKP akan dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan pada bulan Mei 2023 dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa untuk mengecek ketepatan pengelompokan kesejahteraan keluarga.
Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, yang mencakupi permasalahan kehutanan seperti status kawasan hutan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan karakteristik penebangan liar. Dibahas pula mengenai dasar hukum, kegiatan, dan aspek perlindungan hutan serta sanksi pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Dokumen menjelaskan dasar hukum, bentuk, dan hasil pengawasan lingkungan hidup terhadap industri di Jawa Timur pada tahun 2022, dengan fokus pada pengawasan terhadap 33 industri di sektor manufaktur, agroindustri, makanan minuman, jasa, dan prasarana.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Dokumen tersebut membahas upaya pemanfaatan sumber daya lokal khususnya di Kabupaten Bantul, DIY untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan. Sumber daya lokal yang potensial untuk pangan antara lain berbagai jenis tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, ikan, dan juga perluasan pemanfaatan lahan pekarangan. Diperlukan berbagai kebijakan dan kerja s
Dokumen tersebut merupakan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Wonorejo yang mencakup tujuan penyusunannya untuk menata bangunan dan lingkungan di kawasan prioritas, penentuan kawasan prioritas berdasarkan jumlah KK miskin tertinggi di Dusun Blandit Barat dan hasil pemetaan swadaya, serta gambaran kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kawasan prioritas.
UU Pemda 2014 dan Benturan Kewenangan Antar Tingkatan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang benturan kewenangan antara UU Pemda dan UU Minerba khususnya di bidang ESDM. UU Pemda memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara UU Minerba memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Beberapa alternat
1. Dokumen tersebut membahas perkembangan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah Istimewa Yogyakarta, mencakup komitmen, kebijakan, dan lembaga-lembaga terkait pengarusutamaan gender di DIY.
Dokumen tersebut merangkum tentang penyelamatan arsip Kabinet Periode 2014-2019 di Kementerian Kesehatan. Mencakup pengertian arsip, daur hidup arsip, manfaat arsip yang tertib, serta tahapan-tahapan penyelamatan arsip COVID-19 seperti persiapan, pendataan, penataan, verifikasi, dan penyerahan arsip.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Model kebijakan disparpora pada pembangan pariwisata di kab. batang kelompok 1MaulanaRizkyAmrullah
Model Kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Batang membahas tentang kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya serta membangun destinasi dan industri pariwisata di Kabupaten Batang agar menjadi tujuan wisata nasional dan internasional yang berkelanjutan."
1. Gugatan penggugat ditolak karena tidak memiliki locus standi.
2. Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakannya sesuai dengan perjanjian franchise.
3. Bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak mencukupi untuk membuktikan gugatannya.
Laporan ini membahas rencana kajian akademis lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut yang mencakup latar belakang permasalahan, tujuan, metode dan rencana pelaksanaan kajian."
Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan konsultasi dengan masyarakat untuk memvalidasi data sosial ekonomi penduduk hasil pendataan awal. FKP akan dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan pada bulan Mei 2023 dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa untuk mengecek ketepatan pengelompokan kesejahteraan keluarga.
Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, yang mencakupi permasalahan kehutanan seperti status kawasan hutan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan karakteristik penebangan liar. Dibahas pula mengenai dasar hukum, kegiatan, dan aspek perlindungan hutan serta sanksi pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Dokumen menjelaskan dasar hukum, bentuk, dan hasil pengawasan lingkungan hidup terhadap industri di Jawa Timur pada tahun 2022, dengan fokus pada pengawasan terhadap 33 industri di sektor manufaktur, agroindustri, makanan minuman, jasa, dan prasarana.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
1. K E S I A PA N P E M B E N T U K A N
K E L O M P O K M A S YA R A K AT
I N D I K A S I G E O G R A F I S U B I
T O M U N D O B A N G G A I
2. L ATA R B E L A K A N G
1. Indikasi Geografis (IG) adalah suatu tanda yang menunjukkan
daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor
lingkungan geografis dapat memberikan reputasi, kualitas, dan
karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.
2. Tercatat ada 35 jenis varietas dan 3 jenis varietas pemuliaan
ubi Banggai terdaftar di Kementerian Pertanian. Dari tahun
ketahun terus meningkatkan produktifitasnya. Tingginya hasil
panen ubi jalar dari Banggai sangat dipengaruhi oleh nilai
historis kebiasaan, budaya dan bibit unggul bermutu tinggi
karena hal ini dipengaruhi oleh perlakuan masyarakat adat
petani setempat
3. Ubi Banggai merupakan salah satu komuditas pertanian
tanaman pangan yang dapat dikategorikan sebagai tanaman
endemik (spesifik lokal) yang tumbuh di Kabupaten Banggai
Laut dan Banggai Kepulauan. Selain bernilai endemik,
tanaman Ubi Tomundo Banggai juga telah lama menjadi bahan
pangan utama (staple food) dan obat yang dikonsumsi
masyarakat lokal, oleh karena itu tanaman ini dapat
dikembangkan sebagai produk unggulan.
1. TRIPS Agreement pada GI (pasal 22-24).
2. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis
4. PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.
5. Piagam IG Montolutusan Indikasi Geografis Ubi Tomundo
Banggai nomor Agenda: E-Ig.26.2022.000025.
6. Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
HKI.4-KI.07.01.01-35 Tanggal 10 Januari 2023 Hal
Permohonan Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai
DA S A R H U K U M
3. J u m l a h Va r i e t a s U b i B a n g g a i J u m l a h Va r i e t a s U b i B a n g g a i
y a n g d i u s u l k a n d a l a m I n d i k a s i
G e o g r a f i s
4. U S U L A N S U S U N A N D A N P E R S O N A L I A
K M I G U B I T O M U N D O B A N G G A I
1. GUBERNUR PROVINSI SULTENG
2. BUPATI BALUT
3. KETUA DPRD KAB. BALUT
4. RAJA BANGGAI
KETUA
ARRY N. L
SEKRETARIS
RAMADHAN PANDIPA
BENDAHARA
ANNA RIONA
DIVISI PRODUKSI
HARSULA BAHARUDIN
DIVISI PEMASARAN
ADI ALAPI
DIVISI LITBANG
DAN DIKLAT
AGUNG F.
DIVISI HUKUM
JALIL. M
DIVISI KEUANGAN
JEFERSON
DIVISI BUDAYA/TRADISI
NASIR A
1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KAB. BALUT
2. KEPALA BPPD KAB. BALUT
3. KADIS PERTANIAN KAB. BALUT
4. KADIS KETAHANAN PANGAN KAB. BALUT
KOORDINATOR KELOMPOK TANI
KETUA : AMRAN.B
SEKRETARIS :
KOORDINATOR KELOMPOK PENGUSAHA
KETUA : BUDI.T
SEKRETARIS :
P E L I N D U N G P E N A S E H A T
P E N G U R U S I N T I K M I G
Wk.Ketua
ILHAM POTIMBANG
5. TUGA S DA N TA NGGUNG JAWA B KMIG UBI TO MUNDO BA NGGA I
1. Menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ubi
Tomundo Banggai Kab. Banggai Laut;
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten;
4. Melakukan penyusunan dokumen deksripsi;
5. Melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Tomundo Banggai;
6. Menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik ubi tomundo banggai sebagai produk unggulan Kab. Banggai Laut;
dan
7. Bersama – sama Tim Ahli dalam Menyusun sasaran pengembangan Produk Unggulan dalam meningkatkan Nilai
jual dan minat pasar baik pasar lokal maupun pasar Internasional.
6. T U G A S K E T U A
1. Memimpin, mengendalikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan KMIG Ubi Tomundo
Banggai.
2. Memimpin rapat pengurus harian
dan rapat pleno
3. Menentukan dan memegang
kebijakan umum KMIG Ubi
Tomundo Banggai
4. Melaksanakan koordinasi dan kerja
sama dengan stakeholder
Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Perusahaan, NGO , dan
tenaga ahli.
5. Bertanggungjawab atas pengelolaan
aset KMIG Ubi Tomundo Banggai.
6. Melaporkan kinerja dan keuangan
KMIG Ubi Tomundo Banggai kepada
Pemerintah Daerah Kab. Banggai
Laut dan Ditjen HKI –
Kemenkumham
T U G A S WA K I L
K E T U A
1. Membantu tugas –
tugas Ketua.
2. Membantu tugas dan
kedudukan Ketua
apabila Ketua
berhalangan.
3. Wakil ketua dalam
melaksanakan tugas
bertanggung jawab
kepada Ketua.
T U G A S S E K R E TA R I S
1. Membantu ketua dan wakil ketua
dalam mengendalikan kegiatan
KMIG.
2. Mengagendakan rapat harian dan
rapat pleno.
3. Mengagendakan dan
mengkompulir semua dokumen
KMIG
4. Bertanggung jawab atas surat
keluar dan surat masuk.
5. Menyusun laporan
pertanggungjawaban kinerja
KMIG.
T U G A S B E N D A H A R A
1. Mengatur, mengendalikan
dan mencatat penerimaan,
penyimpanan, dan
pengeluaran keuangan
KMIG.
2. Bersama sekretaris
Menyusun rencana
anggaran biaya KMIG.
3. Menyusun laporan
pertanggungjawaban
keuangan KMIG.
7. D I V I S I P R O D U K S I
1. Melaksanakan pengelolaan Industri
pengolahan Ubi Tomundo Banggai.
2. Melaksanakan sosialisasi
3. Menyediakan data dan informasi
produktivitas ubi banggai.
D I V I S I P E M A S A R A N
1. Melaksanakan pengelolaan
pemasaran ubi tomundo banggai.
2. Melaksanakan kerja sama dengan
pemerintah pusat, pemerintah
daerah, perusahaan.
3. Mengelola media sosial dan market
place KMIG.
D I V I S I L I T B A N G
1. Melaksanakan pengelolaan
penelitian dan
pengembangan.
2. Melaksanakan koordinasi dan
kerja sama penelitian dan
pengembangan ubi tomundo
banggai.
3. Melaksanakan sosialisasi dan
bimtek.
D I V I S I H U K U M
1. Menyiapkan dokumen terkait MoU,
Perjanjian.
2. Meneliti pelanggaran HAKI terkiat
IG Ubi Tomundo Banggai.
3. Mengelola perkara hukum IG Ubi
Tomundo Banggai.
D I V I S I K E U A N G A N
1. Mengatur, mengendalikan dan
mencatat penerimaan, penyimpanan,
dan pengeluaran keuangan Industri
Pengolahan Ubi Tomundo Banggai.
2. Melaporkan neraca keuangan industri
pengolahan ubi Tomundo Banggai.
3. Melaksanakan usaha-usaha
pendanaan yang bersumber dari
eksternal
D I V I S I B U D AYA / T R A D I S I
1. Mengkoordinasi komunitas
budaya/tradisi ubi Banggai.
2. Mendokumentasi budaya dan
tradisi ubi banggai.
3. Melaksanakan sosialisasi dan
bimtek.
8. P R O G R A M M E N D E S A K K M I G U B I TO M U N D O
B A N G G A I
1. RAPAT KERJA KMIG UBI TOMUNDO (PENGKOORDINASIAN PROGRAM MENDESAK).
PERSIAPAN KEDATANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM RANGKA UJI KELAIKAN BANTUAN MESIN
PENGOLAHAN UBI TOMUNDO BANGGAI.
TAHAPAN SERTIFIKASI INDIKASI GEOGRAFIS UBI TOMUNDO BANGGAI.
PEMBELIAN UBI DAN PENYIAPAN GUDANG PENANGKARAN UBI BANGGAI.
2. SEKRETARIAT SEMENTARA KMIG UBI TOMUNDO BANGGAI DI BANGGAI.
3. KERJA SAMA STRATEGIS KMIG UBI TOMUNDO BANGGAI DAN PT. INDOWOYANG
PENGIRIMAN SAMPEL 35 VARIETAS UBI BANGGAI DALAM RANGKA PENGUJIAN SAMPEL STANDARISASI
EKSPOR)
PEMAPARAN KESIAPAN/PENJAJAKAN PENGOLAHAN UBI BANGGAI OLEH PT. INDOWOOYANG (ANALISIS
PUSAT INDUSTRI UBI BANGGAI, SUMBER DAYA, DAN INFRASTRUKTUR).
PENGELOLAAN DAN KERJA SAMA DENGAN BALITKABI TERKAIT BUDIDAYA KEBERLANJUTAN UBI BANGGAI
4. REVISI DOKUMEN PERSYARATAN TERUTAMA PADA BAB SEJARAH, BUDAYA DAN TRADISI UBI BANGGAI.
5. PENGELOLAAN KELOMPOK PETANI DAN KELOMPOK PENGUSAHA UBI TOMUNDO BANGGAI.
6. MEKANISME KOORDINASI DAN PENGAWASAN PEMDA BALUT DAN KMIG.
7. PENYUSUNAN ROAD MAP PEMBANGUNAN UBI TOMUNDO BANGGAI.
8. KERJA SAMA STRATEGIS LAINNYA YANG DIBUTUHKAN.
9. Pe r s i a p a n p r o d u k s i
F r o z e n U b i To m u n d o
B a n g g a i
1. Perencanaan Produksi Frozen Ubi Banggai.
- Penyiapan Gudang (penampungan).
- Kerjasama ahli frozen
- Uji kelaikan tempat industri.
- Penerimaan bantuan mesin Kementan.
- Analisis pembangunan industri KMIG (aksesibilitas,
Gudang, Mobilisasi ubi, dan penempatan mesin produksi)
- Penyiapan SDM.
2. Pelaksanaan Produksi Frozen Ubi Banggai.
- Rekruitmen SDM.
- Bimtek
- Produksi frozen ubi banggai.
3. Pemasaran dan Distribusi
- Pengiriman/distribusi frozen ubi banggai ke PT.
Indowoyaang.
- Penjajakan PT. LNG (Kerjasama)
- dll
4. Monitoring dan evaluasi.
Pe r s i a p a n K e s e k t a r i a t a n
1. Pengadaan Sekretariat.
2. Pemenuhan kebutuhan sekretariat.
Pe r s i a p a n K e d a t a n g a n
K e m e n k u m h a n
1. Koordinasi kedatangan.
2. Penyiapan kebutuhan kedatangan (budaya dan
komunitas adat)
3. Koordinasi dengan komunitas lipubasal dan pihak
terkait lainnya.
Pe r s i a p a n K e d a t a n g a n
K e m e n t a n
1. Koordinasi kedatangan.
2. Penyiapan kebutuhan kedatangan
10. Pe r s i a p a n K e s e k t a r i a t a n
1. Pengadaan Sekretariat.
2. Pemenuhan kebutuhan sekretariat.
(meja, kursi,dll)
Pe r s i a p a n P r o m o s i &
Pe m a s a r a n
1 . K e r j a s a m a d e n g a n P T
L N G d a l a m r a n g k a
p e m b a n g u n a n U M K M
2 . M e n d o r o n g
K a b . B a n g g a i
B e r s a u d a r a m e n j a d i
b a h a n
m a k a n a n / c a m i l a n
w a j i b d a l a m s e t i a p
ke g i a t a n
Pe m e r i n t a h a n
3 . Pe m b a n g u n a n
Pe r s i a p a n L I T B A N G
1. Pengadaan/Peminjaman Lahan
2. Koordinasi dengan Balitkabi
3. Koordinasi dengan Ketua Paguyuban Ubi Cilembu
4. Koordinasi dengan Akademisi/Dosen UNTIKA (Lani
Pelia)
Pe r s i a p a n M o U
1 . M o U d e n g a n P T L N G
2 . M o U d e n g a n Pe m e r i n t a h K a b .
B a n g g a i B e r s a u d a r a
3 . M o U Pe m i n j a m a n L a h a n d e n g a n
M a s y a r a k a t d a n D a e r a h .
11. Pusat Penangkaran Ubi
Tomundo Banggai
(Desa Malino, Kec. Banggai
Selatan)
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
I n f o g r a f i s P e r s e b a r a n
I n d i k a s i G e o g r a f i s
U b i To m u n d o
B a n g g a i , K a b .
B a n g g a i L a u t
Pembangunan Industri Ubi
Tomundo Banggai (Banggai, Kab.
Banggai Laut)
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Pembangunan
UMKM KMIG
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) : Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
Luas (Ha) :
Prod (Ton/Ha) :
Prod (Ton/Thn) :
12. Pe m ba ngunan U M K M U b i To m undo B a n gga i
P e r s i a p a n
Pe n e l a h a a n p o t e n s i p e m b a n g u n a n U M K M U b i B a n g ga i .
( c o n t o h L a p i s Ta l a s B o g o r )
P e l a k s a n a a n
I d e n t i f i ka s i c a l o n U M K M d a n p e n a w a ra n Ke r j a s a m a
I d e n t i f i ka s i ke b u t u h a n b i ay a , s u m b e r d ay a d l l .
U j i c o b a p ro d u k s i .
P e n j u a l a n / m a r ke t i n g
Pe m b a n g u n a n p ro m o s i
P e m a n t a u a n d a n Ev a l u a s i
C O N T O H P R O D U K