Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dokumen tersebut juga menjelaskan profil SD Negeri 16 Suwiam dan struktur organisasinya.
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...Hendri Sivilianto
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Governance di Pemprov DKI Jakarta yang terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang pengertian Good Governance dan prinsip-prinsipnya seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keset
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dokumen tersebut juga menjelaskan profil SD Negeri 16 Suwiam dan struktur organisasinya.
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...Hendri Sivilianto
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Governance di Pemprov DKI Jakarta yang terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang pengertian Good Governance dan prinsip-prinsipnya seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keset
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Buku ini membahas tentang transformasi pengembangan modal insani sektor publik di Indonesia. Pertama, membahas tentang tantangan zaman seperti era VUCA, triple disruption, dan pergeseran paradigma dari pengembangan sumber daya manusia menjadi pengembangan modal insani serta perubahan fokus dari training menjadi learning. Kedua, membahas potret pengembangan kompetensi aparatur sipil negara saat ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sumber daya pend
Teks tersebut membahas tentang peranan pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Teks tersebut menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian."
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas biografi Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini memperkuat Lemhannas RI sebagai tenaga ahli profesional setelah berkarir lebih dari 33 tahun di berbagai instansi pemerintahan. Dokumen ini juga menyinggung topik-topik diskusi terkait kebijakan ekonomi seperti prudent policy mix, structural adjustment, blue economy, sistem manajemen nasional, perencanaan pembangunan nasional,
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Subang tahun 2010.
2. Topik penelitian ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Subang.
3. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketiga aspek pengelolaan pajak daerah tersebut.
Rapat koordinasi membahas pengembangan jaringan litbang dan pusat sumber daya di Kalimantan untuk mendukung optimalisasi perumusan dan implementasi kebijakan berbasis penelitian. Diskusi mencakup penguatan lembaga litbang daerah, pembentukan jaringan, dan peningkatan kualitas program litbang.
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi anggaran di Kota Surakarta. Transparansi anggaran mulai diterapkan di Kota Surakarta pada tahun 2005 dengan diterbitkannya poster yang berisi program kegiatan dan alokasi anggaran. Langkah ini mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Sejak saat itu, Pattiro Surakarta terus mengawal agar transparansi anggaran menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Surakarta. Transparansi anggaran
Makalah ini membahas tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, meliputi saham syariah, indeks saham syariah, dan sukuk korporasi. Saham syariah terus bertambah dari tahun ke tahun dan sebagian besar berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Indeks saham syariah seperti ISSI dan JII mengalami penurunan pada 2018. Penerbitan sukuk korporasi juga meningkat dalam 5 tahun terakh
Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019Dr. Zar Rdj
Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019 bertujuan untuk mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh berkelanjutan serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Visi roadmap ini adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Misi utamanya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas akses produk syariah, dan meningkatkan inklusi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiareidjen raden
Badan Wakaf Indonesia telah melakukan pengelolaan dan pelaporan wakaf uang secara akuntabel melalui:
1. Model pengelolaan strategis dan skema investasi produktif wakaf uang
2. Pelaporan berkala dan audit laporan keuangan oleh auditor independen
3. Pertanggungjawaban secara vertikal kepada otoritas dan secara horizontal kepada masyarakat
Buku ini membahas tentang transformasi pengembangan modal insani sektor publik di Indonesia. Pertama, membahas tentang tantangan zaman seperti era VUCA, triple disruption, dan pergeseran paradigma dari pengembangan sumber daya manusia menjadi pengembangan modal insani serta perubahan fokus dari training menjadi learning. Kedua, membahas potret pengembangan kompetensi aparatur sipil negara saat ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sumber daya pend
Teks tersebut membahas tentang peranan pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Teks tersebut menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian."
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas biografi Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini memperkuat Lemhannas RI sebagai tenaga ahli profesional setelah berkarir lebih dari 33 tahun di berbagai instansi pemerintahan. Dokumen ini juga menyinggung topik-topik diskusi terkait kebijakan ekonomi seperti prudent policy mix, structural adjustment, blue economy, sistem manajemen nasional, perencanaan pembangunan nasional,
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Subang tahun 2010.
2. Topik penelitian ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Subang.
3. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketiga aspek pengelolaan pajak daerah tersebut.
Rapat koordinasi membahas pengembangan jaringan litbang dan pusat sumber daya di Kalimantan untuk mendukung optimalisasi perumusan dan implementasi kebijakan berbasis penelitian. Diskusi mencakup penguatan lembaga litbang daerah, pembentukan jaringan, dan peningkatan kualitas program litbang.
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi anggaran di Kota Surakarta. Transparansi anggaran mulai diterapkan di Kota Surakarta pada tahun 2005 dengan diterbitkannya poster yang berisi program kegiatan dan alokasi anggaran. Langkah ini mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Sejak saat itu, Pattiro Surakarta terus mengawal agar transparansi anggaran menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Surakarta. Transparansi anggaran
Makalah ini membahas tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, meliputi saham syariah, indeks saham syariah, dan sukuk korporasi. Saham syariah terus bertambah dari tahun ke tahun dan sebagian besar berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Indeks saham syariah seperti ISSI dan JII mengalami penurunan pada 2018. Penerbitan sukuk korporasi juga meningkat dalam 5 tahun terakh
Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019Dr. Zar Rdj
Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019 bertujuan untuk mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh berkelanjutan serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Visi roadmap ini adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Misi utamanya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas akses produk syariah, dan meningkatkan inklusi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiareidjen raden
Badan Wakaf Indonesia telah melakukan pengelolaan dan pelaporan wakaf uang secara akuntabel melalui:
1. Model pengelolaan strategis dan skema investasi produktif wakaf uang
2. Pelaporan berkala dan audit laporan keuangan oleh auditor independen
3. Pertanggungjawaban secara vertikal kepada otoritas dan secara horizontal kepada masyarakat
1. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM STAIN MANDAILING NATAL 2023
Program Literasi Pasar Modal Syari’ah Bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Inklusi Keuangan Syari’ah
di Kabupaten Mandailing Natal
n
Kluster : Penelitian Pengembangan Program Studi
Mukhlis Lubis, Lc, M.A
( Ketua )
Rani Ismil Hakim, M.Pd
(Anggota)
Erna Dewi, Lc, M.A
(Anggota )
Amrar Mahfuzh Faza, M.A
( Anggota)
2. LATAR BELAKANG
Pasar modal syari'ah adalah seluruh kegiatan transaksi ekonomi di pasar modal
yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan terlepas dari hal-hal
yang dilarang seperti: riba, perjudian dan spekulasi. Pasar modal syari'ah
merupakan salah satu cara dalam mengakomodasikan kebutuhan masyarakat
yang memiliki motif investasi yang didasari prinsip syari'ah.
Tingkat pemanfaatan atau penggunaan instrumen pasar modal syariah masih
sangat rendah. Padahal, pasar modal syariah telah beroperasi 25 tahun di
Indonesia. Menurut Survey Nasional, Pasar Modal Syariah yang dilaksanakan
2021 menunjukkan, tingkat literasi pasar modal syariah baru mencapai 15
persen. Pada saat bersamaan, tingkat inklusi pasar modal syariah baru
mencapai 4 persen. Data ini menunjukkan masih lemahnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pasar modal syariah sendiri.
3. Program literasi pasar modal syariah masih sangat
minim, jika dibandingkan dengan sektor keuangan
syariah lainnya, khususnya Kabupaten Mandailing
Natal sendiri
Informasi mengenai pasar modal syari'ah belum
disosialisasikan secara meluas sehingga banyak
Aparatur Sipil Negara yang belum mengetahui bahkan
tidak sedikit yang beranggapan negatif terhadap
instrumen saham syariah Indonesia
Belum ada dijumpai Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Mandailing Natal terlibat sebagai
investor atau nasabah dalam berbagai
produk pasar modal syariah
Adanya hambatan dan tantangan yang serius dalam memajukan dan
mengembangkan program pasar modal syariah, seperti penggunaan
sistem yang kurang tepat sasaran di berbagai seminar syari'ah,
adanya persepsi negative yang beredar di masyarakat sehingga tidak
menimbulkan preferensi dalam memilih produk dan layanan di pasar
modal syariah itu sendiri.
4. Mandailing Natal adalah sebuah kabupaten yang terletak di
Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal terdiri
dari 24 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 407 Desa. Yang
menjadi objek dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil
Negara di Kabupaten Mandailing Natal, di antaranya adalah
Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan
Kotanopan, Kecamatan Sorik Marapi, Kecamatan Ranto
Baek, Kecamatan Sinunukan, dan kecamatan Natal
5. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana tingkat
pemahaman Aparatur Sipil
Negara terhadap pasar
modal syariah di Kabupaten
Mandailing Natal?
1
02
Bagaimana hasil program
literasi pasar modal syariah
bagi Aparatur Sipil Negara
sebagai inklusi keuangan
syariah di Kabupaten
Mandailing Natal?
3
Bagaimana sistem dan pola
yang digunakan dalam
pelaksanaan program literasi
pasar modal syariah bagi
Aparatur Sipil Negara di
Kabupaten Mandailing Natal?
2
6. TUJUAN PENGABDIAN
1 Untuk mengetahui tingkat pemahaman Aparatur
Sipil Negara terhadap pasar modal syariah di
Kabupaten Mandailing Natal
2 Untuk mengetahui sistem dan pola yang
digunakan dalam pelaksanaan program literasi
pasar modal syariah bagi Aparatur Sipil Negara di
Kabupaten Mandailing Natal
3 Untuk mengetahui hasil program literasi pasar
modal syariah bagi Aparatur Sipil Negara sebagai
inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing
Natal
7. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU
YANG RELEVAN
Tesis Aneta Rakhmawati dari UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2020 yang berjudul “Penentuan
Holding Period pada Pasar Modal Syariah dalam Perspektif Maslahah”. Dalam tesis ini dijelaskan
hal-hal yang berkaitan dengan holding period sebagai suatu tips untuk menghindari kegiatan jual
beli saham yang bersifat fluktuatif dan volatil sehingga berdampak kepada kerugian investor.
Berbeda halnya dengan penelitian ini, yang fokus pada penawaran program literasi pasar modal
bagi Aparatur Sipil Negara sebagai inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal
Penelitian Dwi Latifiana dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2017 yang berjudul “Studi
Literasi Keuangan Pengelola Usaha Kecil Menengah (UKM)”. Dalam penelitiannya dibahas tentang
literasi keuangan non ribawi, bebas gharar dan maisir. Lain halnya penelitian ini, yang
menitikberatkan pada pengadaan program literasi pasar modal bagi Aparatur Sipil Negara sebagai
inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal.
PenelitianYenni Batubara dari UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis
Maslahah: Pasar Modal Syariah sebagai Instrumen Investasi di Indonesia”. Penelitian ini lebih
cenderung membahas dunia pasar modal dari sudut pandang maslahah secara khusus. Adapun
penelitian yang akan dilakukan ini mengedukasi melalui program literasi pasar modal bagi
Aparatur Sipil Negara sebagai inklusi keuangan syariah di Kabupaten Mandailing Natal.
8. KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN
1. Literasi Pasar Modal Syariah
Literasi pasar modal syariah Indonesia adalah kegiatan yang bernilai edukasi publik terkait dunia Pasar Modal Syariah Indonesia dan
cara untuk menggunakannya. Kegiatan ini biasanya menghadirkan pembicara dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Kegiatan ini dianggap penting karena masih banyak pihak yang belum memahami dunia pasar modal dengan baik, sehingga
keikutsertaan mereka dalam kegiatan inklusi keuangan sangat minim. Kegiatan literasi dipandang lebih prioritas dari kegiataninklusi
keuangan karena banyaknya istilah dan materi pembahasan yang harus dipahami oleh para calon investor di dunia pasar modal syariah
sebelum benar-benar terlibat dalam aksi transaksinya. [Y. Ernitawati, N. Izzati, & A. Yulianto, Pengaruh Literasi Keuangan dan Pelatihan
Pasar Modal Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi. Jurnal Proaksi, 2020 https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2, h.1273 ]
2. Aparatur Sipil Negara
Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disingkat dengan ASN adalah suatu status pekerjaan bagi masyarakat yang diterima sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN ini bekerja di instansi atau lembaga
pemerintah. PNS didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat khusus dan diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian pada sebuah institusi pemerintahan. Adapun PPPK dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
khusus dan ditetapkan sesuai perjanjian kerja untuk masa berjangka dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. [C.H.
Situmorang, Study Analysis UU ASN, Menuju Penyederhanaan Birokrasi (The Act of ASN, Toward Bureaucratic Trimming ), Jurnal Sosial
dan Humaniora, 2020, https://doi.org/10.47313/ppl.v4i8, h. 699. ]
3. Inklusi Keuangan
Istilah inklusi keuangan kadang disebut juga dengan istilah keuangan inklusif. Definisinya adalah suatu kondisi di mana setiap warga
negara memiliki akses terhadap pelbagai fasilitas keuangan formal yang baik dan bermutu secara aman, nyaman, dan tepat waktu,
bahkan memiliki tarif yang cukup terjangkau sesuai kemampuan yang dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [S. M. Damayanti & R. Zakarias, Generasi Milenial sebagai Pengguna Fintech: Dampaknya
terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia. Ekonomi Dan Bisnis, 2020, https://doi.org/10.35590/jeb.v7i2, h.2193. ]
9. METODE DAN TEKNIK
PENGUMPULAN DATA
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yakni turun langsung ke
lapangan mengumpulkan berbagai data agar didapatkan berbagai informasi terakurat terhadap
objek yang diteliti. Di samping itu, pelaksanaan program literasi pasar modal syariah bagi
Aparatur Sipil Negara ini dilakukan dengan mix method yaitu bauran metode yang digunakan
untuk dapat terlaksana kegiatan penelitian ini
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Observasi: Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi (participant observation) yaitu
teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan
dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat terhadap objek yang diteliti.
Dokumentasi: Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sejumlah besar informasi atau data tersimpan dalam bahan
yang berbentuk dokumentasi. Sedangkan data-data yang didapat dalam bentuk surat, catatan-catatan, data yang
tersimpan, di website, dan lain sebagainya.
Wawancara: Dalam penelitianini peneliti menggunakan teknik wawancara secara lisan dan langsung terhadap objek
yang diteliti
10. Waktu Pelaksanaan Penelitian
No Kegiatan Bulan 2023
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des
1 Tahap Persiapan
Penelitian
Pengembangan Prodi
2 Tahap pelaksanaan
Penelitian
Pengembangan Prodi
3 Tahap penyusunan
laporan Penelitian
Pengembangan Prodi
4 Tahap Akhir Penelitian
Pengembangan Prodi
11. RENCANA ANGGARAN BIAYA
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KUANTITAS FREKUENSI HARGA SATUAN JUMLAH Total
A Belanja Langsung Personil
1 Tenaga Pelaksana
Peneliti Utama Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Madina 1 Org 50 jam 55,000 2,750,000 2,750,000
Anggota Peneliti I Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Madina 1 Org 50 jam 43,000 2,150,000 2,150,000
Anggota Peneliti II Dosen Bahasa Arab STAIN Mandailing Natal 1 Org 50 jam 43,000 2,150,000 2,150,000
Anggota Peneliti III Dosen Metodologi Studi Islam STAIN Mandailing Natal 1 Org 50 jam 43,000 2,150,000 2,150,000
2 Tenaga Pendukung
Asisten Peneliti/Pengolahan data Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah 2 Org 25 jam 25,000 1,250,000 1,250,000
Biaya Transportasi Dalam Kota Menggunakan sepeda motor 2 Org 2 kali 50,000 200,000 200,000
Biaya Transportasi Luar Kota Menggunakan sepeda mobil 2 Org 2 kali 200,000 800,000 800,000
Penginapan 2 Org 2 kali 200,000 800,000 800,000
B Belanja Langsung Non Personil
1 Kegiatan FGD
Snack 38 Org 1 kali 17,000 646,000 646,000
makan siang 38 Org 1 kali 25,000 950,000 950,000
uang transportasi peneliti 4 Org 1 kali 100,000 400,000 400,000
Narasumber 2 Org 9 JPL 300,000 5,400,000 5,400,000
Moderator 1 Org 1 Keg. 250,000 250,000 250,000
2 Bahan Habis Pakai
ATK
Tinta printer, Kertas HVS, Flasdisk, DVD RW, Bolpoint, Stofmap dan Blindr
Clip.
1 Pkt 1 Kali 1,359,200 1,359,200 1,359,200
rent Car + driver 2 Kali 1 hari 500,000 1,000,000 1,000,000
3 Fotocopy/Cetak
fc kuesioner 30 bndel 1 kali 3,250 97,500 97,500
laporan Monitoring I 4 eks 1 kali 28,350 113,400 113,400
laporan Monitoring II 4 eks 1 kali 23,500 94,000 94,000
laporan Akhir 4 eks 1 kali 17,250 69,000 69,000
cetak spanduk 2 Pkt 1 kali 95,000 190,000 190,000
4 Publikasi pengajuan HAKI dan publikasi ke Jurnal Nasional yang terakreditasi sinta 2 1 O/ART 1 kali 2,500,000 2,500,000 2,500,000
JUMLAH 25,319,100
PPN(10%) 2,531,910
NILAI 22,787,190