presentasi PAI

1. KELOMPOK4
KEDUDUKANWALI DALAM PERNIKAHAN
DESI NURLELA
 SULFIYATI

2. PENGERTIAN WALI NIKAH
Wali dalam pernikahan adalah yang
menjadi pihak pertama dalam aqad
nikah, karena yang mempunyai
wewenang menikahkan mempelai
perempuan, atau yang melakukan ijab.
Sedang mempelai laki-laki akan
menjadi pihak kedua, atau yang
melakukan qabul. Wali merupakan
syarat sah pernikahan gadis, tanpa
wali pernikahan tidak sah, kecuali

3.  pendapat Abu Hanifah dan Dawud.
Berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:
 ُ َّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫اَّلل‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬ َ‫ر‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ٍ‫َّاس‬‫ب‬َ‫ع‬ ِ‫ْن‬‫ب‬‫ا‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ِ‫ي‬َ ْ‫اْل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُّ‫ق‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ُ‫م‬
ُ‫ن‬َ‫ذ‬ْ‫أ‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫ت‬ ُ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫ب‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫م‬ُ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ن‬ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ‫ي‬ِ‫ف‬
 Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda:“Janda `itu lebih
berhak atas dirinya daripada walinya,
sedangkan seorang gadis harus dimintai
izinnya dan izinnya adalah diamnya.

4. URUTAN WALI DALAM PERNIKAHAN YAITU :
 1. Ayah
 2. Kakek (bapaknya bapak)
 3. Saudara laki-laki sekandung
 4. Saudara laki-laki sebapak(lain ibu)
 5. Anak laki-lakinya saudara laki-laki kandung (keponakan)
 6. Anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak
 7. Paman (saudara laki-laki bapak sekandung)
 8. Paman (saudara laki-laki bapak sebapak)
 9. Anak laki-laki dari paman nomor 6 dalam urutan ini
 10. Anak laki-lakidari paman nomor 7 dalam urutan ini kalau
semua wali tidak ada maka walinya adalah pemerintah (dalam
hal ini KUA).

5.  Madzhab Maliki memperbolehkan wali "kafalah",
yaitu perwalian yang timbul karena seorang lelaki
yang menanggung dan mendidik perempuan yang
tidak mempunyai orang tua lagi, sehingga ia
seakan telah menjadi orang tua perempuan
tersebut.
 Wali juga boleh diwakilkan, demikian juga pihak
lelaki juga boleh mewakilan dalam melakukan akad
nikah. Cara mewakilkan bisa dengan perkataan,
misalnya wali mengatakan kepada wakilnya "aku
mewakilkan perwalian si fulanah kepada saudara
dalam pernikahannya dengan si fulan", atau juga
bisa menggunakan tertulis dengan surat pewakilan.
Surat pewakilan bersegel akan lebih baik secara

6. CONTOH KASUS
 Yaitu kedudukan wali adhal dalam perkawinan EP dan WS di Kebon Pala Cibadak
Sukabumi.
1. Factor Terjadinya Wali Adhal Dalam Perkawinan EP Dan Ws
 Kasus keenganan wali untuk menikahkan putrinya yang berada dibawah
perwaliannya dewasa ini banyak terjadi, yang disebabkan oleh beberapa factor.
Karena peningkatan taraf hidup masyarakat yang semakin tinggi, dan peningkatan
itu menyebabkan penilaian seseorang terhadap orang lain berbeda-beda.
Penilaian mengenai persamaan (kufu’) diantara laki-laki dan perempuan, ini
banyak menyebabkan wali menghalangi perkawinan anak perempuan atau yang
berada dibawahnya.
 Ujang sudrajat adalah bapak kandung dari EP, pekerjaannya sehari-hari ialah
berjualan dipasar. Atas pertimbangan dan keputusan Pengadilan Agama Cibadak,
ia dinyatakan sebagai wali yang adhal (enggan), karena walinya dinyatakan adhal
maka perkawinan EP dan WS dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim
yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama setempat.

7. PENYEBAB TERJADINYA WALI ADHAL
DALAM PERNIKAHAN
1. Akhlak yang kurang baik
2. Pekerajaan
3. Hamil diluar nikah
4. Mengininkan pesta yang meriah

8. ANALISIS TERHADAP WALI ADHAL DALAM
PERKAWINAN
 Menurut madzhab Hanafi, wali itu sunnah saja hukumnya. wali itu
sebenarnya dari wakil perempuan, biasanya diwakili oleh ayahnya,
bilamana tidak ada ayah dapat digantikan oleh kakek dari ayah. Wali
nikah seperti ini disebut wali nikah yang memaksa (mujbir).
 Mujbir maksudnya ialah apabila masih ada ayah, maka ayahlah yang
berhak untuk menjadi wali nikah untuk menikahkan anak
perempuannya. Bila tidak ada ayah mungkin karena meninggal atau
ghalib, maka kakek yang berhak tampil menjadi wali nikah dari cucu
perempuannya. Wali sesudah ayah dan kakek disebut wali nasab
biasa (tidak memaksa).

9. KOMPILASI HUKUMISLAM DALAM
PERNIKAHAN
 Sesuai dengan kompilasi hukum Islam (KHI) pasal
53 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:
 a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat
dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
 b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut
pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa
menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat
wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang
setelah anak yang dikandung lahir

10. KESIMPULAN
 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan tidak sah pernikahan
jikalau tidak ada yang bertindak sebagai wali. Sabda rasul SAW:
 Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali dan saksi yang adil
 Hal diatas diperkuat keterangannya sebagai dasar hukum.
 Sebagaimana yang tertera dalam KHI bagian ketiga tentang wali pasal 23 “Wali
Hakim baru dapat bertindak sebagi Wali Nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau
tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib
atau adlal atau enggan. Akan tetapi apabila penyebabnya itu dikarenakan walinya
itu adhal, maka tingkatan wali yang semistinya ada menjadi hilang dan
perpidahannya langsuk kepada wali hakim, hal ini bertujuan untuk menjaga
hubungan persaudaraan diantara mereka.

11. DAFTAR PUSTAKA
 Alhamdani, 1989, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani
 Kompilasai Hukum Islam, cetakan ke 2, juni 2007, Fokus
Media.
 Rusyid Ibnu, 2007, Bidayah Mujtahid (Analisa fiqih para
Mujtahid), Jakarta: Pustaka Amani.
 Sulaiman Rasyid,2007, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru
Algesindo
 Ghozali Abdul Rahman, 2008, Fiqh Munakahat, Jakarta:
Kencana
