Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
The document discusses the Indonesian Most Livable City Index conducted by the Indonesian Planners Association (IAP). The index surveys residents across 15 major Indonesian cities to assess perceptions of livability based on factors such as physical environment, transportation, health, education, infrastructure, economic conditions, and neighborhood interactions.
The 2009 survey found the average livability index score for Indonesian cities was 54.17%, indicating that less than half of residents felt their cities were comfortable places to live. Yogyakarta had the highest score at 65.34 while Pontianak had the lowest at 43.65. A 2011 survey found similar average results, with Yogyakarta and Denpasar perceived as the most livable
Program Inovasi Desa (PID) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkualitas. PID mendukung pencapaian target pemerintah dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kegiatan seperti wirausaha, pendidikan, dan infrastruktur desa. PID diselenggarakan oleh tim dan struktur organisasi yang ter
Konsep dan Skenario Perencanaan Kecamatan WonogiriLatifah Tio
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan pengembangan wilayah Kecamatan Wonogiri dengan menggunakan konsep Independent Core Region. Konsep ini bertujuan agar Kecamatan Wonogiri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sebagai pusat kegiatan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Untuk merealisasikan konsep tersebut, dibahas strategi pembagian zona perkotaan, peningkatan sarana prasarana, dan peng
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptxHandalKonsultan
Dokumen tersebut membahas tentang rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dalam menyusun sistem informasi database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Makassar. Dokumen ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, gambaran umum Kota Makassar, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan sistem informasi tersebut.
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilAji Sahdi Sutisna
Modul ini memberikan panduan praktis untuk melakukan pemetaan partisipatif di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Termasuk metode pengumpulan data, pelatihan masyarakat, pengolahan dan pengesahan peta bersama masyarakat."
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
The document discusses the Indonesian Most Livable City Index conducted by the Indonesian Planners Association (IAP). The index surveys residents across 15 major Indonesian cities to assess perceptions of livability based on factors such as physical environment, transportation, health, education, infrastructure, economic conditions, and neighborhood interactions.
The 2009 survey found the average livability index score for Indonesian cities was 54.17%, indicating that less than half of residents felt their cities were comfortable places to live. Yogyakarta had the highest score at 65.34 while Pontianak had the lowest at 43.65. A 2011 survey found similar average results, with Yogyakarta and Denpasar perceived as the most livable
Program Inovasi Desa (PID) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkualitas. PID mendukung pencapaian target pemerintah dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kegiatan seperti wirausaha, pendidikan, dan infrastruktur desa. PID diselenggarakan oleh tim dan struktur organisasi yang ter
Konsep dan Skenario Perencanaan Kecamatan WonogiriLatifah Tio
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan pengembangan wilayah Kecamatan Wonogiri dengan menggunakan konsep Independent Core Region. Konsep ini bertujuan agar Kecamatan Wonogiri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sebagai pusat kegiatan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Untuk merealisasikan konsep tersebut, dibahas strategi pembagian zona perkotaan, peningkatan sarana prasarana, dan peng
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptxHandalKonsultan
Dokumen tersebut membahas tentang rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dalam menyusun sistem informasi database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Makassar. Dokumen ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, gambaran umum Kota Makassar, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan sistem informasi tersebut.
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilAji Sahdi Sutisna
Modul ini memberikan panduan praktis untuk melakukan pemetaan partisipatif di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Termasuk metode pengumpulan data, pelatihan masyarakat, pengolahan dan pengesahan peta bersama masyarakat."
Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). PanduanOswar Mungkasa
Buku panduan ini membahas berbagai perspektif dalam memahami kemiskinan. Kemiskinan dapat dipandang sebagai masalah multidimensi yang meliputi faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, dan spasial. Buku ini bertujuan membantu masyarakat sipil dalam memahami proses penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat termasuk kaum miskin.
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup berbagai agenda dan materi pelatihan seperti teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan manajemen mutu.
2. Salah satu materi pelatihan adalah tentang komunikasi asertif dan presentasi yang efektif yang membahas teknik berkomunikasi secara jujur namun menghargai orang lain.
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Sistem pengelolaan sampah di Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal karena belum adanya grand design yang jelas dan terintegrasi. Dokumen ini membahas analisis kondisi pengelolaan sampah saat ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh yang memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat."
Buku ini mendokumentasikan perjalanan Laboratorium Inovasi di Kota Jayapura yang telah menghasilkan 104 inovasi. Dokumentasi ini penting untuk membangun pengetahuan tentang proses inovasi di Kota Jayapura serta menginspirasi daerah lain."
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia. Ada 5 kebijakan utama yaitu peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, peningkatan peran masyarakat dan swasta, pengembangan peraturan, penguatan lembaga pengelola, dan peningkatan sumber pendanaan. Strateginya meliputi peningkatan akses masyarakat, perubahan perilaku, partisipasi swasta, penyusun
Singapore has transformed into a highly successful and livable global city through 4 phases of economic development, focusing on attracting multinational corporations and transitioning to higher value industries. It maintains competitiveness through world-class infrastructure and focus on education as soft connectivity. Strong institutions and leadership provide good governance and policies to support business. As a global city-state, Singapore faces challenges of rising inequality and middle-class aspirations conflicting with needs as a hub. Continued focus on competitiveness through economic freedom rather than redistribution will help it adapt to changing dynamics.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTBR. Ferro Aviyanto
Rapat Konsolidasi dengan Kabupaten/Kota terkait rencana Penyusunan Peraturan Gubernur NTB tentang Penetapan NPA Air Tanah Provinsi NTB sesuai Permen ESDM RI Nomor 20 Tahun 2017
Dokumen tersebut membahas berbagai model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi. Beberapa model yang dijelaskan antara lain model S-R, model Aristoteles, model Lasswell, model Shannon dan Weaver, model Schramm, model Newcomb, model Westley dan Maclean, model Gerbner, model Berlo, model DeFleur, model Tubbs, dan model Gudykunst dan Kim. Setiap model memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan proses komunikasi.
Dokumen tersebut berisi target dan indikator pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dan 2021 dalam bidang ekonomi, pengangguran, kemiskinan, pembangunan manusia, ketimpangan, pelayanan publik, serta program unggulan untuk pencapaian daerah tahun 2021.
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
KAJIAN EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAIrwantoro Toro
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa poin utama meliputi kendala BUMDes seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur serta pentingnya pelatihan dan pembinaan aparatur desa guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka dalam mengelola BUMDes dan keuangan desa.
Website dinamis desa direncanakan untuk mengelola informasi publik sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Website akan dikelola tim desa dan terdiri dari berita, galeri, video, agenda, peraturan desa, layanan publik, dan informasi lainnya. Situs web dinamis memungkinkan isinya diperbarui secara berkala.
Advokasi Strategi Pengurangan kemiskinan Daerah (SPKD). PanduanOswar Mungkasa
Buku panduan ini membahas berbagai perspektif dalam memahami kemiskinan. Kemiskinan dapat dipandang sebagai masalah multidimensi yang meliputi faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, dan spasial. Buku ini bertujuan membantu masyarakat sipil dalam memahami proses penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat termasuk kaum miskin.
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup berbagai agenda dan materi pelatihan seperti teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, dan manajemen mutu.
2. Salah satu materi pelatihan adalah tentang komunikasi asertif dan presentasi yang efektif yang membahas teknik berkomunikasi secara jujur namun menghargai orang lain.
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Sistem pengelolaan sampah di Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal karena belum adanya grand design yang jelas dan terintegrasi. Dokumen ini membahas analisis kondisi pengelolaan sampah saat ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh yang memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat."
Buku ini mendokumentasikan perjalanan Laboratorium Inovasi di Kota Jayapura yang telah menghasilkan 104 inovasi. Dokumentasi ini penting untuk membangun pengetahuan tentang proses inovasi di Kota Jayapura serta menginspirasi daerah lain."
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia. Ada 5 kebijakan utama yaitu peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, peningkatan peran masyarakat dan swasta, pengembangan peraturan, penguatan lembaga pengelola, dan peningkatan sumber pendanaan. Strateginya meliputi peningkatan akses masyarakat, perubahan perilaku, partisipasi swasta, penyusun
Singapore has transformed into a highly successful and livable global city through 4 phases of economic development, focusing on attracting multinational corporations and transitioning to higher value industries. It maintains competitiveness through world-class infrastructure and focus on education as soft connectivity. Strong institutions and leadership provide good governance and policies to support business. As a global city-state, Singapore faces challenges of rising inequality and middle-class aspirations conflicting with needs as a hub. Continued focus on competitiveness through economic freedom rather than redistribution will help it adapt to changing dynamics.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Sistem Perhitungan NPA Air Tanahuntuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah NTBR. Ferro Aviyanto
Rapat Konsolidasi dengan Kabupaten/Kota terkait rencana Penyusunan Peraturan Gubernur NTB tentang Penetapan NPA Air Tanah Provinsi NTB sesuai Permen ESDM RI Nomor 20 Tahun 2017
Dokumen tersebut membahas berbagai model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi. Beberapa model yang dijelaskan antara lain model S-R, model Aristoteles, model Lasswell, model Shannon dan Weaver, model Schramm, model Newcomb, model Westley dan Maclean, model Gerbner, model Berlo, model DeFleur, model Tubbs, dan model Gudykunst dan Kim. Setiap model memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan proses komunikasi.
Dokumen tersebut berisi target dan indikator pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2020 dan 2021 dalam bidang ekonomi, pengangguran, kemiskinan, pembangunan manusia, ketimpangan, pelayanan publik, serta program unggulan untuk pencapaian daerah tahun 2021.
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
KAJIAN EVALUASI BUMDes DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAIrwantoro Toro
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa poin utama meliputi kendala BUMDes seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur serta pentingnya pelatihan dan pembinaan aparatur desa guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka dalam mengelola BUMDes dan keuangan desa.
Website dinamis desa direncanakan untuk mengelola informasi publik sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Website akan dikelola tim desa dan terdiri dari berita, galeri, video, agenda, peraturan desa, layanan publik, dan informasi lainnya. Situs web dinamis memungkinkan isinya diperbarui secara berkala.
Biro Administrasi Pimpinan Agile Provinsi NTT membutuhkan reformasi untuk meningkatkan kinerja dan citra positif pemerintah daerah. Rencana strategis yang diusulkan meliputi empat sasaran utama yaitu mengembangkan informasi publik yang berkualitas, meningkatkan komunikasi dengan publik, meningkatkan kolaborasi antar instansi, dan meningkatkan kapasitas SDM. Strategi yang diusulkan antara lain meningkatkan sistem informasi digital dan memaksimalkan pel
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penganggaran pemerintah daerah di Indonesia, termasuk lingkungan strategis, jenis perencanaan, proses perencanaan dan penganggaran, data dan informasi yang diperlukan, serta prinsip-prinsip anggaran.
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Sosialisasi RB Tematik Kab. Bulungan, 21-22 Februari 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Keca...windalimbanadi
Program Implementasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017 bertujuan untuk merehabilitasi permukiman kumuh di kelurahan tersebut dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih dan sanitasi serta meningkatkan kapasitas masyarakat, guna mencapai tujuan program Kotaku yaitu 100% akses air bersih, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanit
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan proses demokratis. Dibahas pula contoh penerapan e-government di Kota Probolinggo melalui berbagai aplikasi sesuai dengan lima dimensi pemeringkatan e-government Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan proses demokratis. Dibahas pula contoh penerapan e-government di Kota Probolinggo melalui berbagai aplikasi sesuai dengan lima dimensi penilaian e-government Indonesia."
From smartcity to smart village fd - genueneFrans Dione
Desa Cerdas Indonesia membahas upaya pemerintah untuk membangun desa-desa di Indonesia menjadi lebih cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan e-government. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait implementasi e-government, serta inisiatif prioritas seperti e-budgeting dan integrasi sistem elektronik pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Fokus implementasi diarahkan p
Program sosialisasi literasi media di dua desa perkotaan Tangerang bertujuan meningkatkan kemampuan warga dalam membaca dan mengolah informasi secara kritis. Masyarakat akan didampingi selama delapan bulan melalui pelatihan, pembangunan website desa, dan modul pembelajaran. Harapannya warga mampu melek media dan berperan aktif sebagai warga netizen yang bertanggung jawab.
BAB 1 contoh laporan SISTEM INFORMASI SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) UNTUK KENAI...ikhwanthamrin
laporan ini di buat untuk memenuhi tugas akhir kulia yaitu kuliah kerja lapangan plus (kklp) pada kantor dinas komunikasi dan informatika kabupaten tolitoli
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
PPT-Presentasi-Magang.pptx
1. PERENCANAAN PENGELOLAAN
KONTEN & MEDIA
KOMUNIKASI PUBLIK
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
2. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Latar Belakang
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan segala urusan pemerintahan yang konkuren melalui azas guna perbantuan yang diserahkan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri
Nomor 8 tahun 2019 menyebutkan bahwa sub urusan informasi dan komunikasi publik yang
konkuren sefia 11kegiatan lain kemudian menjadi tugas Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota.
2
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
3. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
3
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 8 disebutkan bahwa penyelenggaraan
urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi sefia komunikasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu tugasnya meliputi :
Pengelolaan konten dan perencanaan media Komunikasi Publik
Pengelolaan media komunikasi publik
Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Rembang sebagai salah satu Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD) mempunyai tugas dalam melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi layanan perencanaan komunikasi publik guna mewujudkan
citra positifPemerintah daerah.
4. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Adapun tahapan pengemasan konten dan strategi komunikasi publik menurut PM Kominfo 8 Tahun 2019
meliputi 5 hal yaitu :
1.Menyusun dan menetapkan tujuankomunikasi publik.
2. Menetapkan target khalayakyang dituju.
3. Menetapkan Media yang akandigunakan.
4. Menetapkan materi konten yang akan dipublikasi.
5. Melakukan Evaluasi terhadap strategi komunikasi publik.
Berdasarkan tahapan tersebut maka Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Rembang perlu
membutuhkan perencanaan strategi komunikasi publik sefia pengemasan konten yang matang agar
nantinya segala bentuk transparani dan keaktualan publikasi dapat dijangkau dan kemudian berimbas
langsung pada program kerja Pemerintah Daerah pada umumnya.
4
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
5. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Tujuan komunikasi publik.
Meningkatkan indeks angka keterbukaan informasi publik Kabupaten
Rembang.
Indikator :
Meningkatkan pemahaman publik.
Meningkatkan kepercayaan publik.
Meningkatkan citra positif kebijakan, program, dan
kegiatan prioritas pemerintah kabupaten Rembang berdasarkan
RKPD yang telah ditetapkan.
5
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
6. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Selain itu, menurut data yang diambil dari laman Kominfo yang dilaporkan pada RKPD tahun 2021
pada tahun 2019 jumlah OPD yang melaporkan data informasi publik dan data informasi yang
dikecualikan hanya sebesar 52% meskipun angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya
yaitu sebesar 45%pada tahun 2018.
Sedangkan keaktifan OPD dalam mengupload informasi publik pada web hanya sebesar 37,5 %,
namun keaktifan tersebut belum memperhitungkan klasifikasi ideal informasi publik.
6
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
7. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Laporan Data Informasi
Komunikasi publik OPD Kabupaten Rembang :
2018 2019
52%
45%
Keaktifan OPD dalam mengupload
informasi publik pada web Tahun 2019 :
37,5%
7
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Sumber : RPJMD 2021- 2026
8. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Menetapkan target khalayak.
Ada 3 Hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan target :
DEMOGRAFI
SALURANKOMUNIKASI
KECENDERUNGANPERILAKU
8
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
9. Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
DEMOGRAFI :
Jumlah Penduduk
Kabupaten Rembang
Penduduk Laki - laki Penduduk Usia Produktif (15- 64 Tahun)
50,36 % 49,64 %
Jumlah Penduduk
Kabupaten Rembang
BerdasarkanKelompokUmur
70,66 % 29,34 %
Penduduk Perempuan Penduduk Usia Non Produktif ( 0 -14& 65 ke atas)
9
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Sumber : Dindukcapil2020
10. Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
DEMOGRAFI :
Penduduk Kabupaten Rembang
BerdasarkanPendidikan:
32,6%
Penduduk Kabupaten Rembang
BerdasarkanMata Pencaharian :
19,5% 18,9%
Tdk Sekolah Blm tmt SD SD SMP SMA
12,8%
12,5%
3
% 0,6%
S1 Dll.
18,9%
IRT PETANI WIRASWASTA PELAJAR WIRASWASTA LAINNYA
16,4% 14,6%
19,9%
15,6%
14,6%
10
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Sumber : Dindukcapil 2020
11. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
SALURAN KOMUNIKASI
Saluran komunikasi di Kabupaten Rembang umumnya masih cenderung
menggunakan 2 hal yaitu :
Media non konvesional (Teknologi dan Media Sosial)
Media konvensional (Tatap muka dan media massa)
1
1
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
12. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
KECENDERUNGAN PERILAKU
Rendahnya aduan melalui website dan juga aktivitas dari banyaknya desa
khususnya dalam melakukan pengelolaan informasi publik
(pengelolaan website) sebagai bentuk publisitas dari setiap program
dan kegiatan desa yang menjadi titik awal progam – program dari
Pemerintah Kabupaten.
1
2
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
13. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
KHALAYAK.
Dari ketiga indikator tersebut idealnya kominfo menetapkan target khalayak
di Kabupaten Rembang dikelompok umur produktif (usia 15– 64 tahun) sejumlah 454.729 jiwa
atau sebanyak (70,66%)mengingat di Kabupaten Rembang mengalami Bonus Demografi baik
masyarakat yang ada di kota dan di desa.
1
3
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
14. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Menetapkan Media.
Ada 5 media yang kemudian bisa ditetapkan dengan target tersebut :
MEDIA MASSA
MEDIA SOSIAL
MEDIA LUAR RUANG
MEDIA MILIK SENDIRI
MEDIA TATAP MUKA
1
4
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
15. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
RADIO
(Media Massa)
96 %
Tv
44% 37%
7
%
3
%
MLR INTERNET RADIO KORAN TABLOID
53%
Survey Nielsen Consumer Media View (2017)
Penetrasi Media Komunikasi Publik:
1
5
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
16. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
KORAN
(Media Massa)
Memiliki audiencenya sendiri di tengah disrupsi media digital .
Eksistensi surat kabar juga masih menjadi primadona bagi penikmat setianya.
Redaksi surat kabar sepefii Radar Kudus, Jawa pos sefia Suara merdeka
juga masih banyak peminat terutama di area Kabupaten Rembang.
1
6
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
17. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
FB,IG & TWITTER
(Media Sosial)
Menurut laporan We Are Social (Indonesia 2020), waktu yang dihabiskan pengguna
Media Sosial di Indonesia umumnya mencapai 17jam per bulan
untuk Facebook, Instagram mencapai 17jam per bulan,
kemudian Twitter 8,1 jam per bulan.
1
7
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
18. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Billboard /Baliho
(Media L )
Informasi yang disampaikan singkat dan jelas.
Komunikasi dapat menjangkau daerah lokal.
Tepat sasaran bagi masyarakat yang lewat di depan billboard (baliho),
karena langsung bisa membaca suatu yang diinformasikan.
1
8
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
19. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
W EBSITE
(Media Milik Sendiri)
Menampilkan secara interaktif jurnal informasi dan pembangunan daerah
Memaparkan segala informasi mengenai potensi daerah dalam segala aspek kehidupan.
Menjadikan bentuk “tranparansi” pemerintah terhadap masyarakat.
Mensosialisasikan kebijakan/program pemerintah dan informasi pemerintah.
Memberikan media alternatif bagi peningkatan pembangunan daerah, dll.
1
9
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
20. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Sosialisasi & Kolaborasi
(Media Tatap Muka)
Sosialisasi dan Kolaborasi governance muncul dalam paradigma baru, dimana
bahwa masyarakat semakin berkembang sehingga pemeritah pada umumnya
meghadapi masalah yg lebih kompleks.
Disisi lain pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengatasi
masalah tersebut sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor – aktor eksternal
(LSM, Organisasi Kepemudaan, Perangkat Desa, Industri Kreatif dll)
20
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
21. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Menetapkan materi konten.
Adapun 5 media yang akan disusun materi dan kontenya :
MEDIA MASSA
MEDIA SOSIAL
MEDIA LUAR RUANG
MEDIA MILIK SENDIRI
MEDIA TATAP MUKA
21
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
22. Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
RADIO
(Media Massa)
PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Fungsi Radio
To inform,
To educate,
To intertain,
To influence,
To control.
Informasi Program Pemerintah (Kesehatan, Sosial, dll)
Membuat Iklan layanan masyarakat lebih intens & Up to date.
(Lalu lintas, Smart City, Perpanjangan SIM online, Cek Berita Hoax, Beasiswa etc.)
Intensitas Hubungan Media (Media Relations)
22
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
23. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
KORAN
(Media Massa)
Penyebarluasan pesan
Hubungan Media (Media Relations)
Press Realease (Rilis Media)
Up to Date (Keterbaruan Berita)
23
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
24. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
FB,IG & TWITTER
(Media Sosia l)
Facebook
Jam postingan.
Intensitas interaksi.
Hastag.
Caption.
24
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
INSTAGRAM
Jam postingan.
Intensitas interaksi.
Perbanyak reels,.
Hastag.
Caption.
Live instagram.
Konten bercerita.
Repost konten.
Penjadwalan Konten.
TWITTER
Jam postingan.
Intensitas interaksi.
Hastag.
Caption.
25. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Billboard /Baliho
(Media L )
Konten
layanan publik
Beasiswa Kabupaten Rembang
Campaign Rembang Smart CIty
Penempatan
Tempat Strategis
Mudah dijangkau
Awareness
Ukuran
Kondisional
Isidental
25
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
26. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
W EBSITE
(Media Milik Sendiri)
Penambahan Informasi tentang bidang -bidang publik.
Koordinasi dengan PPID Pembantu secara
periodik untuk meningkatkan komitmen terhadap
Keterbukaan informasi publik terutama melalui website.
Pendampingan KIP di Desa yang intensif dan berkelanjutan.
26
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
27. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Sosialisasi & Kolaborasi
(Media Tatap Muka)
Memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah PPID Pembantu
terkait KIP Desa informasi dan data daerah agar data selalu diupdate.
Menggandeng Organisasi/LSM/putra putri daerah untuk berkontribusi
dalam menyebarluasan informasi publik.
27
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
28. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Melakukan Evaluasi.
Adapun 5 media yang akan dievaluasi :
MEDIA MASSA
MEDIA SOSIAL
MEDIA LUAR RUANG
MEDIA MILIK SENDIRI
MEDIA TATAP MUKA
28
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
29. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
RADIO
29
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
(Media Massa)
EVALUASI
Kependengaran
Jangkauan Konten siaran
Bagaimana distribusi siaran/kualitas teknik pemancarluasan
dan dampak pada iklan Layanan masyarakat.
30. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
KORAN
(Media Massa)
EVALUASI
Frekuensi Berita Program Pemerintah.
Atensi Publik.
Kecenderungan Perilaku.
30
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
31. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
FB,IG & TWITTER
(Media Sosia l)
EVALUASI
Pemantauan Berkala.
Jangkauan
Frekuensi
Pengaruh
31
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Engament (Keterkaitan)
Sentimen (Impresi)
Insight (Rekomendasi)
Kesukaan Konten.
32. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Billboard /Baliho
)
(Media L
EVALUASI
Tingkat keterbacaan Informasi.
Info grafis yang mudah dipahami.
Penempatan Billboard atau Baliho.
32
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
33. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
W EBSITE
(Media Milik Sendiri)
EVALUASI
Monitoring dengan PPID pembantu.
Monitoring jumlah kunjungan ke website.
Monitoring lamanya durasi akses ke website.
Pengalaman User Experience (UX) dan User Interface (UI).
33
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
34. PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
Perencanaan Konten dan Media
Komunikasi Publik
Sosialisasi & Kolaborasi
(Media Tatap Muka)
EVALUASI
Monitoring secara berkala.
Koordinasi secara menyeluruh.
Kendala yang ada.
34
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
