1. STANDAR PELAYANAN
Penatausahaan Persediaan pada SKPKD
(Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)
Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Surakarta
4. Monitoring hasil inputan
dari OPD dibanding
dengan realisasi belanja
tiap OPD
Melakukan klarifikasi
dan konfirmasi ke OPD
terkait jika ditemukan
ketidaksesuaian
Melakukan monitoring
ulang terhadap
perbaikan input
persediaan dari OPD
Melakukan konsolidasi
persediaan
Melakukan klarifikasi
dan konfirmasi ke OPD
terkait jika ditemukan
ketidaksesuaian
Mengupload data
persediaan ke SIMDA
agar terintegrasi
Memonitor ketercatatan
dan kesesuaian
persedian pada aplikasi
SIMDA
Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
02
6. 1. Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraTahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBDTahun Berkenaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 7Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota SurakartaTahun 2020
Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
9. Peraturan Walikota Nomor 34Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota SurakartaTahun 2021 Nomor 52);
10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja
Badan Daerah (Berita Daerah Kota SurakartaTahun 2021 Nomor 64);
11. Peraturan Walikota Nomor 11.1Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta;
12. Standar Persyaratan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.
Dasar Hukum 07
7. Kompetensi Pelaksana 08
1. Pendidikan minimal S1
2. Memiliki kemampuan menginventarisir akun persediaan sampai
pada rincian obyek atas transaksi pengadaan barang dan jasa
yang berupa persediaan
3. Memahami standar akuntansi pemerintahan
4. Memahami peraturan perundangan tentang pengelolaan
keuangan daerah
5. Menguasai regulasi terkait
6. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
7. Mampu mengoperasikan komputer/laptop
8. Tekun dan teliti
9. Memiliki integritas
9. 10. Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Komputer/ Laptop 7 Orang (termasuk struktural) Kode etik
Tersimpannya dokumen di
data base
E-Kinerja
Printer Maklumat pelayanan
Terbackupnya dokumen
pada Aplikasi
Evaluasi Kinerja 360 Derajat
ATK
Backup data secara berkala
1 bulan sekali
Dilakukan penilain SKM
paling lambat 1 tahun dua
kali
Jaringan Internet
Ruang arsip yang sesuai
standar kearsipan
Telepon/ HP E-Arsip
Almari/Rak Arsip
APAR (alat pemadam
kebakaran)
Mushola CCTV
Toilet
Ruang Front Office
Aplikasi Si Peron
Aplikasi SIMDA KEUANGAN
BPKP
