Standar Jasa Terkait 4400 dan 4410 memberikan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi dalam melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati dan kompilasi atas informasi keuangan. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip etika dan prosedur yang harus dipatuhi oleh praktisi dalam menjalankan perikatan-perikatan tersebut."
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
Â
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada dalam perusahaan, dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
Â
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada dalam perusahaan, dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian
Suatu penugasa Atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk menerbitkan komunikasi yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi yang menjadi tanggung jawab pihak lain
STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK (SPAP)arinakhasbana
Â
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. Refesence :Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Â
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Â
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Â
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur â unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
2. STANDAR JASA TERKAIT 4400
PERIKATAN UNTUK MELAKSANAKAN PROSEDURE YANG DI SEPAKATI
ATAS INFORMASI KEUANGAN
⢠Tujuan Standar jasa terkait ( âSJTâ ) adalah untuk menetapkan standar yang
memberikan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi ketika
melaksanakan suatu perikatan prosedure yang disepakati atas informasi
keuangan serta memberikan panduan tentang bentuk dan isi laporan yang
diterbitkan oleh praktisi berkaitan dengan perikatan tersebut
⢠Prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional praktisi untuk jenis
perikatan ini adalah:
⢠Integritas
⢠Objektivitas
⢠Kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian profesional
⢠Kerahasian
⢠Perilaku profesioanl
⢠Standar teknis.
3. Penentuan Kondisi Perikatan
⢠Praktisi harus memastikan dengan pihak yang mewakili entitas dan pada umumnya, pihak lain yeng
disebutkan yang akan menerima salinan laporan prosedure yang disepakati, bahwa terdapat suatu
pemahaman yang jelas tentang prosedur yang disepakati dan kondisi perikatan.
⢠Hal-hal yang disepakati mencakup sebagai berikut :
1. Sifat perikatan termasuk fakta bahwa prosedur yang dilaksanakan bukan merupakan suatu
audit atau reviu dan oleh karena itu praktisi tidak menyatakan keyakinan.
2. Tujuan perikatan.
3. Identifikasi informasi keuangan yang akan diterapkan untuk prosedur yang disepakati.
4. Sifat, saat dan luas prosedur spesifik yang akan diterapkan.
5. Bentuk laporan prosedur yang disepakati yang diantisipasi.
6. Pembatasan terhadap distribusi laporan prosedur yang disepakati. Bila pembatasan ini
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, praktisi tidak diperkenankan untuk
menerima perikatan tersebut
4. Dokumentasi
Praktisi harus mendokumentasikan hal-hal penting yang menjadi
bukti yang mendukung laporan prosedur yang disepakati, dan bukti
bahwa perikatan tersebut telah dilaksanakan berdasarkna SJT ini
serta kondisi perikatan
5. Prosedur dan Bukti
Praktisi harus melaksanakan prosedur yang disepakati dan menggunakan bukti
yang diperoleh sebagai dasar untuk melaporkan temuan faktual. Prosedur yang
diterapkan dalam suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati
dapat mencakup sebagai berikut:
1. Permintaan keterangan dan analisis
2. Perhitungan ulang, perbandingan, dan pengecekan akurasi klerikal yang lain.
3. Observasi
4. Inspeksi
5. Pemerolehan konfirmasi
6. Pelaporan
⢠Pelaporan tentang perikatan prosedur yang disepakati perlu
menjelaskan tujuan dan prosedur yang disepakati dalam
perikatan dengan cukup rinci yang memungkinkan pembaca
memahami sifat dan luas pekerjaan yang dilaksanakan
⢠Lampiran SJT berisi suatu contoh laporan prosedur yang
disepakati yang diterbitkan berkaitan dengan suatu perikatan
untuk melaksanakan prosedur yang disepakati tentang informasi
keuangan
7. Perspektif Sektor Publik
⢠Laporan dalam perikatan suatu sektor publik kemungkinan tidak
dapat diabatasi hanya untuk pihak-pihak yang telah menyepakati
prosedur yang harus dilaksanakan, namun dapat tersedia juga bagi
entitas atau individual yang lebih luas ( misalnya, investigasi
parlemen tentang suatu entitas publik atau departemen
pemerintahan).
⢠Perlu diperhatikan bahwa mandat sektor publik dapat bervariasi
secara signifikan dan oleh karena itu, praktisi perlu berhati-hati
untuk membedakan perikatan â prosedur yang disepakati â yang
sesungguhnya dengan perikatan yang diharapkan sebagai audit
atas informasi keuangan, seperti laporan kinerja.
8. STANDAR JASA TERKAIT (âSJTâ) 4410
PERIKATAN KOMPILASI
⢠Standar Jasa Terkait (SJT) ini berkaitan dengan tanggung jawab
praktisi ketika ditugasi untuk membantu manajemen dalam
penyusunan dan penyajian informasi keuangan historis tanpa
memeroleh suatu asurans atas informasi tersebut, dan untuk
melaporkan perikatan sesuai dengan SJT ini.
⢠SJT ini berlaku pada perikatan kompilasi untuk informasi keuangan
historis. SJT ini dapat diterapkan, diadaptasi jika diperlukan, pada
perikatan kompilasi untuk informasi keuangan selain informasi
keuangan historis, dan untuk perikatan kompilasi untuk informasi
non keuangan. Selanjutnya dalam SJT ini, referensi untuk
âinformasi keuanganâ berarti âinformasi keuangan historisâ.
9. Perikatan Kompilasi
Tujuan praktisi dalam perikatan kompilasi yang sesuai
dengan SJT ini antara lain :
⢠Menerapkan keahlian akuntansi dan pelaporan keuangan untuk
membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian
informasi keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku berdasarkan informasi yang diberikan
oleh manajemen
⢠Melaporkan sesuai dengan ketentuan SJT ini.
10. Pelaksanaan Perikatan Kompilasi Sesuai dengan SJT
⢠Praktisi harus memiliki pemahaman atas seluruh isi SJT ini,
termasuk materi penerapan dan penjelasan lainnya, untuk
memahami tujuan dan menerapkan ketentuan dalam SJT secara
tepat.
⢠Praktisi harus mematuhi seluruh ketentuan dalam SJT ini kecuali
ketentuan tertentu yang tidak relevan dengan perikatan
kompilasi, sebagai contoh jika kondisi yang disebutkan dalam
ketentuan tidak terdapat dalam perikatan
11. Pengendalian Mutu pada Tingkat Perikatan
⢠Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas:
⢠Keseluruhan mutu setiap perikatan kompilasi yang ditugaskan
kepada rekan yang bersangkutan; dan
⢠Perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu KAP
12. Penerimaan dan Keberlanjutan Perikatan
Praktisi dilarang menerima perikatan kecuali praktisi telah
menyetujui ketentuan perikatan dengan manajemen, dan pihak
yang memberikan perikatan jika berbeda, yang mencakup:
⢠Tujuan penggunaan dan distribusi informasi keuangan, dan, jika relevan,
pembatasan penggunaan atau distribusinya
⢠Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
⢠Tujuan dan ruang lingkup perikatan kompilasi
⢠Tanggung jawab praktisi, termasuk ketentuan untuk mematuhi ketentuan
etika yang relevan
13. Komunikasi dengan Manajemen dan Pihak
yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
Praktisi harus berkomunikasi dengan manajemen atau, jika ada,
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, secara tepat waktu
selama berjalannya perikatan kompilasi, mengenai semua hal
berkaitan dengan perikatan kompilasi yang, menurut pertimbangan
profesional praktisi, cukup penting untuk menjadi perhatian
manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
14. Penyusunan Informasi Keuangan
Praktisi harus menyusun informasi keuangan, menggunakan catatan,
dokumen, penjelasan dan informasi lain termasuk pertimbangan
signifikan, yang disediakan oleh manajemen. Praktisi harus
mendiskusikan dengan manajemen, atau pihak yang bertanggung
jawab atas tata kelola, jika relevan, pertimbangan signifikan
tersebut, ketika praktisi telah memberikan bantuan dalam kompilasi
informasi keuangan
Praktisi harus memperoleh pernyataan dari manajemen atau pihak
yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa mereka telah
mengambil tanggung jawab atas versi terakhir dari informasi
keuangan kompilasian.
15. Laporan Praktisi
Tujuan yang penting dari laporan praktisi adalah untuk
mengomunikasikan secara jelas sifat dari perikatan kompilasi, serta
peran dan tanggung jawab praktisi dalam perikatan. Laporan
praktisi bukan merupakan sarana untuk menyatakan opini atau
kesimpulan atas informasi keuangan dalam bentuk apapun.
16. Kesepatan dan kecukupan prosedur
⢠Jika praktisi tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan
semua pihak tertentu, praktisi dapat memenuhi persyaratan ini
dengan menerapkan salah satu atau lebih prosedur berikut :
⢠Membandingkan prosedur yang harsu diterapkan untuk persyaratan tertulis
dari pihak-pihak tertentu
⢠Mendiskusikan prosedur yang harus diterapkan dengan perwakilan yang
tepan dari pihak-pihak tertentu yang terlibat
⢠Meninjau kontrak perikatan yang relevan dengan atau korespondensi dari
pihak tertentu.
17. Temuan
⢠Seorang praktisi harus menyajikan hasil penerapan prosedur yang
disepakati untuk suatu amteri tertentu dalam bentuk temuan.
Praktisi tidak harus memberikan jaminan negatif tentang apakah
suatu pernyataan disajikan secara wajar berdasarkan kriteria.
Praktisi harus melaporkan semua temuan dari penerapan prosedur
yang disepakati. Konsep materialitas tidak berlaku untk temuan
yang dilaporkan dalam keterlibatan prosedur yang disepakati
kecuali definisi materialitas disepakati oleh pihak-pihak tertentu
