Sistem informasi QR code diusulkan untuk memudahkan identifikasi perizinan angkutan kota dalam provinsi di Bangka Belitung. QR code akan dibuat untuk masing-masing kartu pengawasan dan surat izin trayek untuk memungkinkan verifikasi secara digital. Rencananya meliputi perancangan QR code, panduan penggunaan, sosialisasi, dan uji coba sistem.

1. Disampaikan oleh Nurlaila, S.Tr.Tra
PENERAPAN SISTEM INFORMASI ANGKUTAN MENGGUNAKAN QR CODE
SEBAGAI INOVASI IDENTIFIKASI PERIZINAN ANGKUTAN KOTA DALAM
PROVINSI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI
DIKLATSAR GOL. III/I TAHUN 2022

2. PROFIL
PESERTA
NAMA : NURLAILA, S.Tr.Tra
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEP. BABEL
JABATAN : CALON PENGAWAS
TRANSPORTASI
PENDIDIKAN : DIV TRANSPORTASI DARAT

3. LATAR
BELAKANG
UU Nomor 5 tahun 2014 Pasal 11
Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
Pasal 138 dan 139 UU Nomor 22 Tahun 2009
mengamanatkan bahwa setiap angkutan umum diselenggarakan dalam upaya
memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
Pergub Nomor 6 Tahun 2021
Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas menyusun, merencanakan,
merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan
perumusan kebijakan teknis Angkutan dan Terminal
Seksi Angkutan dan Terminal
melayani perizinan untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Pelaksanaan di
lapangan menunjukkan bahwa banyak angkutan yang masih belum melakukan
perizinan sehingga angkutan-angkutan tersebut beroperasi tidak dalam perizinan
yang resmi dari Dinas Perhubungan. Berbagai upaya dilakukan seperti
melaksanakan operasi ram check untuk memeriksa kelengkapan perizinan
beroperasi angkutan yang menjadi kewenangan provinsi. Namun upaya ini tidak
efektif dan efisien apabila dilakukan terus menerus.
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

4. IDENTIFIKASI ISU
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Belum adanya sistem informasi digital
untuk identifikasi perizinan KP (Kartu
Pengawasan) dan SKIT (Surat Keterangan
Izin Trayek) untuk Angkutan Kota Dalam
Provinsi (AKDP) di Bangka Belitung
ISU KE 1
Belum tersedianya media informasi
digital yang dapat menjadi akses para
pelaku usaha angkutan umum.
ISU KE 3
Belum tersedianya sistem digital yang
mempermudah penginputan perizinan
angkutan di Dinas perhubungan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
ISU KE 2

5. PEMILIHAN
CORE ISSUE
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
METODE
USG
U,S,G
4,5,5
U,S,G
3,4,4
U,S,G
3,3,4

6. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Bila isu ini dibiarkan terus menerus, maka akan membuat kegiatan pengecekan perizinan operasi
angkutan menjadi tidak efektif dan efisien apabila setiap pengecekan perizinan operasi angkutan
hanya bisa dilaksanakan pada saat operasi Ram Check.
Karena prosedur pemeriksaan kelengkapan perizinan beroperasi memakan waktu yang lama,
maka pemeriksaan KP& SKIT ini biasanya hanya dilakukan pada saat mendekati momen-momen
tertentu seperti momen lebaran atau tahun baru. Hal ini dapat mengakibatkan para pengusaha
angkutan menganggap perizinan beroperasi menjadi tidak terlalu penting sehingga banyak
ditemukan di lapangan angkutan umum yang belum memenuhi persyaratan teknis untuk
beroperasi (Laik jalan).
Apabila dibiarkan core issue ini akan berkembang dan dapat menimbulkan permasalahan lainnya
seperti kurangnya inovasi teknologi digital terutama di instansi Dinas Perhubungan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Padahal di era Revolusi Industri 4.0 tentunya ASN dituntut untuk
dapat mengikuti perkembangan teknologi digital untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas
melayani publik.
1.
2.
3.

7. SISTEM INFORMASI QR CODE
PENGGUNAAN QR CODE UNTUK
MEMUDAHKAN IDENTIFKASI
PERIZINAN AKDP
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

8. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEGIATAN 1
Konsultasi dengan
subkoordinator dan mentor
terkait gagasan kreatif yang
telah direncanakan.
KEGIATAN 2
Merencanakan pembuatan
QR Code
KEGIATAN 4
Merancang kegiatan
sosialisasi penggunaan Sistem
Informasi QR Code
KEGIATAN 3
Merancang panduan
penggunaan Sistem
Informasi QR Code
KEGIATAN 5
Menyiapkan Uji Coba Sistem
Informasi QR Code
PELAKSANAAN KEGIATAN
RANCANGAN AKTUALISASI
L A P O R A N
L A P O R A N
L A P O R A N
R A N C A N G A N
R A N C A N G A N
R A N C A N G A N
A K T U A L I S A S I
A K T U A L I S A S I
A K T U A L I S A S I
BerAKHLAK
Akuntabel Kompeten
Harmonis
Kompeten
Harmonis
Kolaboratif
Akuntabel
Kompeten
Berorientasi
Pelayanan
Berorientasi
Pelayanan
Harmonis
Adaptif
Akuntabel Harmonis
Adaptif
Akuntabel
Kompeten
Loyal

9. JUNI
PEKAN 1 PEKAN 2 PEKAN 3
TAHAPAN KEGIATAN
Konsultasi dengan Subkoordinator dan mentor
terkait gagasan kreatif yang telah direncanakan
Merencanakan pembuatan QR Code
Merancang panduan penggunaan Sistem Informasi
QR Code
Merancang kegiatan sosialisasi penggunaan Sistem
Informasi QR Code
Menyiapkan Uji Coba Sistem Informasi QR Code
Pembuatan Laporan Rancangan Aktualisasi
JADWAL
RANCANGAN AKTUALISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG