Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia yang terdiri atas empat lembaga peradilan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan dibagi berdasarkan norma hukum.
Sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Dokumen ini juga menjelaskan peranan dan fungsi masing-masing lembaga peradilan tersebut."
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional dengan menjelaskan:
1. Pengertian sistem hukum dan peradilan serta peran lembaga-lembaga peradilan seperti pengadilan negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung;
2. Sumber hukum, penggolongan hukum, dan sanksi hukum;
3. Tugas dan wewenang lembaga peradilan di Indonesia.
Sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Dokumen ini juga menjelaskan peranan dan fungsi masing-masing lembaga peradilan tersebut."
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional dengan menjelaskan:
1. Pengertian sistem hukum dan peradilan serta peran lembaga-lembaga peradilan seperti pengadilan negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung;
2. Sumber hukum, penggolongan hukum, dan sanksi hukum;
3. Tugas dan wewenang lembaga peradilan di Indonesia.
1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku dan diikuti oleh warga negara tertentu.
2. Terdiri dari berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. Masing-masing bidang hukum memiliki lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk hakikat hukum, sistem hukum, lembaga penegak hukum, dan peran masyarakat dalam penegakan hukum."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum yang mencakup pengertian sistem, hukum, dan sistem hukum. Juga membahas asas hukum, tujuan hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, sanksi hukum, dan peradilan nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur pokok yang membentuk suatu sistem hukum di suatu negara.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia dalam 3 kalimat. Mencakup pengertian sistem hukum sebagai kesatuan hukum yang berlaku di suatu negara dan dipatuhi warganya, serta sumber-sumber dan tujuan hukum. Juga menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan wujud, ruang, dan isinya, serta sanksi hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia dalam 3 kalimat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional, sumber hukum, tujuan hukum, sanksi hukum, dan penggolongan hukum di Indonesia."
Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli. Hukum tata negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan kedudukan warga negara. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara formal dan material serta bentuk-bentuk produk hukum tata negara seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan da
Sistem hukum dan peradilan nasional membahas tentang pengertian sistem hukum, tujuan dan fungsi hukum, jenis-jenis hukum, sumber hukum, lembaga peradilan, dan upaya pemberantasan korupsi. Sistem hukum merupakan susunan kesatuan yang saling terkait untuk mengatur tata tertib masyarakat. Lembaga peradilan memberikan keadilan bagi rakyat sesuai ketentuan hukum. Upaya pemberantasan
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan peradilan nasional Indonesia. Mencakup pengertian hukum, sistem hukum, sumber hukum, jenis hukum, lembaga peradilan, sikap yang sesuai dengan hukum, dan upaya pemberantasan korupsi.
Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan seperti pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dokumen ini juga membahas sumber hukum, sanksi norma, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan lembaga seperti KPK dan kepolisian.
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Sistem hukum terdiri dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, dan hukum privat yang mengatur hubungan antara individu. Peradilan nasional dilakukan dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di depan hukim yang adil bagi semua pihak. Lembaga peradilan terdiri atas pengadilan negeri, peng
1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku dan diikuti oleh warga negara tertentu.
2. Terdiri dari berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. Masing-masing bidang hukum memiliki lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk hakikat hukum, sistem hukum, lembaga penegak hukum, dan peran masyarakat dalam penegakan hukum."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum yang mencakup pengertian sistem, hukum, dan sistem hukum. Juga membahas asas hukum, tujuan hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, sanksi hukum, dan peradilan nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur pokok yang membentuk suatu sistem hukum di suatu negara.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia dalam 3 kalimat. Mencakup pengertian sistem hukum sebagai kesatuan hukum yang berlaku di suatu negara dan dipatuhi warganya, serta sumber-sumber dan tujuan hukum. Juga menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan wujud, ruang, dan isinya, serta sanksi hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia dalam 3 kalimat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional, sumber hukum, tujuan hukum, sanksi hukum, dan penggolongan hukum di Indonesia."
Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum tata negara menurut beberapa ahli. Hukum tata negara didefinisikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan kedudukan warga negara. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara formal dan material serta bentuk-bentuk produk hukum tata negara seperti undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan da
Sistem hukum dan peradilan nasional membahas tentang pengertian sistem hukum, tujuan dan fungsi hukum, jenis-jenis hukum, sumber hukum, lembaga peradilan, dan upaya pemberantasan korupsi. Sistem hukum merupakan susunan kesatuan yang saling terkait untuk mengatur tata tertib masyarakat. Lembaga peradilan memberikan keadilan bagi rakyat sesuai ketentuan hukum. Upaya pemberantasan
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan peradilan nasional Indonesia. Mencakup pengertian hukum, sistem hukum, sumber hukum, jenis hukum, lembaga peradilan, sikap yang sesuai dengan hukum, dan upaya pemberantasan korupsi.
Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan seperti pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dokumen ini juga membahas sumber hukum, sanksi norma, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan lembaga seperti KPK dan kepolisian.
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Sistem hukum terdiri dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, dan hukum privat yang mengatur hubungan antara individu. Peradilan nasional dilakukan dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di depan hukim yang adil bagi semua pihak. Lembaga peradilan terdiri atas pengadilan negeri, peng
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. STANDAR KOMPETENSI 2:
Sikap Positif terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
KOMPETENSI DASAR 1:
Mendekripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
INDIKATOR:
Mendeskripsikan pengertian hukum
Menentukan macam-macam penggolongan hukum
Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan
nasional
3. Tata hukum nasional adalah peraturan hukum
yang berlaku bagi segenap bangsa
dan seluruh masyarakat Indonesia.
Tata hukum nasional di antaranya meliputi
sistem hukum dan sistem peradilan nasional.
4. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat,
yang dibuat atau ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.
meliputi
Hukum
Sistem
Hukum
Penggolongan
Hukum
5. Isi Bentuk Tempat Waktu
Cara
mempertahan
kan
Sumber
berdasarkan
Hukum
Penggolongan Hukum di
Indonesia
Sifat
6. Hukum
Hukum Publik Hukum Privat
1. Hukum Perdata
2. Hukum Dagang
3. Hukum Adat
4. Hukum Acara Perdata
1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Administrasi
Negara
3. Hukum Pidana
4. Hukum Acara Pidana
7. Hukum
Hukum Tertulis Hukum Tidak Tertulis
1. Hukum Adat
2. Hukum yang bersifat
kebiasaan
1. Hukum yang terkodifikasi
2. Hukum yang tidak ter
kodifikasi
13. Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara
peradilan, yang meliputi lembaga-lembaga peradilan dan
proses-peoses peradilan.
Tugas pokok lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diadukan
atau diajukan.
14. Pasal 3
Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan yang bukan dilakukan
oleh badan peradilan negara.
Pasal 4 ayat 1
Setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir yang adil berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 4 ayat 2
Sederhana: peraturannya, mudah dipahami dan tidak terbelit-belit.
Cepat: tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya.
Biaya ringan: tidak membebankan kepada pihak yang bersengketa.
Pasal 5 ayat 1
Di depan hukum, semua orang adalah sama.
15. Pasal 6
Apabila tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, hakim bersikap
menunggu diajukannya perkara.
Pasal 16
Pengadilan wajib menemukan hukum dengan jalan memahahami nilai
hukum yang ada di masyarakat.
Pasal 17 ayat 1
Satu hakim ketua dan dua hakim anggota
Pasal 19
Sidang terbuka untuk umum (social control)
16. Pasal 29 ayat 1 dan 2
Hak ingkar: hak seseorang yang diadili untuk mengajukan
keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim
yang akan atau sedang mengadili perkaranya.
Pasal 29 ayat 3 dan 4
Semenda: hubungan keluarga akibat perkawinan.
17. KOMPETENSI DASAR 2
Menganalisis Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan
Indikator:
Menguraikan perangkat lembaga peradilan
Menganalisis macam-macam lembaga peradilan
Menganalisis peranan lembaga peradilan.
19. Pembinaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan
dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan
pengadilan.
Mahkamah Agung bekedudukan di ibu kota negara (tingkat
kasasi)
Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi (tingkat
banding)
Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
(tingkat pertama)
21. Susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan
(ketua dan wakil ketua), hakim anggota, panitera,
sekretaris dan juru sita.
Pengadilan umum bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan memyelesaikan perkara
pidana dan perdata
22. Susunan sidang peradilan militer terdiri atas tiga orang hakim,
seorang oditur (penuntut umum), jaksa tentara dan seorang
panitera.
Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan
memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran
yang dilakukan oleh anggota militer.
23. Tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa
dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama
Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus
diputus berdasarkan syariat Islam.
Contoh:
Perkawinan
Warisan
Wasiat
Hibah
Waqaf
Shodaqoh
24. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
25. Badan
Peradilan Nasional
Pembagian
Hukum
Norma
Sistem Hukum
dan Peradilan Nasional
KESIMPULAN
mengatur tentang
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata
Usaha Negara
1. Norma Agama
2. Norma Kesusilaan
3. Norma Kesopanan
4. Norma Hukum
terdiri atas
1. Menurut Isi
2. Menurut Bentuk
3. Menurut Sumber
4. Menurut Sifat
5. Menurut Tempat
6. Menurut Waktu
7. Menurut cara memperta
hankannya
terdiri atas
terdiri atas