buat anak smk khususnya anak smk telkom purwokerto, ini bisa dipake pas UAS kelas 12

1. PKn XI 2013
Pengertian Budaya Politik
→ Adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku politik untuk mencapai tujuan.
Tipe-tipe Budaya Politik
Tipe Budaya Politik Keterangan
Parokial - masyarakatnya tidak memiliki memiliki perhatian terhadap 4 dimensi
penentu budaya politik.
- tidak ada peran politik yang khusus.
Subjek - masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan tentang sistem politik
secara umum dan tentang kebijakan pemerintah.
Partisipan - masyarakat sudah memahami dengan baik 4 dimensi penentu
budaya politik dan berperan aktif dalam proses politik.
Budaya politik yang sesuai & yang tidak sesuai dengan politik bangsa:
Budaya Demokrasi
→ Adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi.
→ Prinsip-prinsip budaya demokrasi (secara umum):
a) Kewenangan rakyat
b) Pembagian kekuasaan antarlembaga negara
c) Pengakuan hak-hak individu dan penghargaan terhadap kaum minoritas
Ciri-ciri Masyarakat Madani:
a) free public sphere (ruang publik yang bebas)
→ warga negara memiliki aksee penuh terhadap kegiatan public.
b) demokratisasi
→ masyarakat dengan kesadaran pribadi melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
c) toleransi
→ adalah kesediaan individu menerima pandangan politik & sikap sosial yang berbeda.
d) pluralisme
→ adalah sikap mengakui dan menerima bahwa masyarakat itu majemuk.
e) keadilan sosial
→ adanya keseimbangan antara hak & kewajiban setiap warga negara.
f) partisipasi sosial
→ adanya peran aktif masyarakat yang harus bersih dari rekayasa.
g) supremasi hukum
→ adanya pengharagaan terhadap hukum yang bersifat netral.

2. PKn XI 2013
Pelaksanaan Demokrasi pada Era Orde Lama (1945-1965)
→ Menggunakan sistem demokrasi terpimpin, diamana Soekarno sebagai pusat kekuasaan dan
terjadi absolutisme. Terjadi beberapa penyimpangan, seperti:
a) Penyimpangan ideologi, ideologi Pancasila diganti dengan Nasakom (Nasionalisme,
Agama, Komunis)
b) Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS No.
III/MPRS/1963
c) Kebijakan politik luar negeri yang “bebas aktif” menjadi “Poros Jakarta-Peking”
Pelaksanaan Demokrasi pada Orde Baru (1965-1998)
→ Menggunakan sistem demokrasi pancasila, namun pada praktiknya tidak ada ruang bagi
demokrasi. Hal ini ditandai dengan:
a) Sentralisasi pengambilan keputusan politik
b) Monopoli ideologi negara
c) Campur tangan pemerintah dalam urusan parpol dan publik
d) Massa mengambang (tidak berkembang)
Macam Keadilan menurut Aristoteles:
a) Keadilan Komutatif
→ Perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
b) Keadilan Distributif
→ Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
c) Keadilan Kodrat Alam
→ Memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
d) Keadilan Konvensional
→ Menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
e) Keadilan Perbaikan
→ Memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.
Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan:
a) Tumbuh dan berkembangnya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) pada hampir semua aspek
kehidupan dan tingkatan.
b) Munculnya pejabat atau kepala daerah terpilih karena politik uang.
c) Timbulnya kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam.
d) Timbulnya kesenjangan sosial.
Tahap-tahap Perjanjian Internasional:
a) Perundingan (Negotiation)
b) Penandatanganan (Signature)
c) Ratifikasi (Ratification): Penandatanganan perjanjian yang bersifat sementara dan masih harus
dikuatkan dengan pengesahan.

3. PKn XI 2013
Manfaat kerjasama antarbangsa:
a) Menjalin persaudaraan antarbangsa.
b) Meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa yang terlibat.
c) Mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.
Peranan Mahkamah Internasional & Pidana Internasional
a) Mahkamah Internasional → bertugas menyelesaikan perselisihan internasional negara-negara
anggota PBB.
→ memberi pendapat hukum kepada PBB dan lembaga-lembaganya.
b) Pidana Internasional →
Dampak negara tidak menaati keputusan mahkamah internasional: