Dokumen tersebut membahas tentang pajak dan subsidi. Pajak akan menaikkan harga barang, sedangkan subsidi akan menurunkan harga barang. Dibahas pula macam-macam pajak seperti pajak per unit dan pajak persentase beserta contoh perhitungannya.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Pertemuan 6 dan 7
Pajak dan subsidi
Jika pemerintah mengenakan pajak terhadap suatu barang maka
harga barang tersebut akan naik
Macam pajak :per unit, prosentase
2. Pajak
• Jika pemerintah mengenakan pajak
terhadap suatu barang maka harga
barang tersebut akan naik
• Macam pajak :per unit, prosentase
4. Pajak per-unit
Fungsi Demand Fungsi Supply
Sebelum dikenakan pajak per unit (t)
D : P = a1 –b1Q S : P = a2 + b2Q
E(Qe,Pe) ttk kes.pasar sebelum pajak
Setelah dikenakan pajak perunit (t)
D : P = a1 –b1Q S : P = a2 + b2Q+t
E(Qt,Pt) ttk kes.pasar sesudah pajak
5. Besar pajak per unit
Besar pajak yang diterima pemerintah(T)
T = (Qt )(t)
Besar pajak yang dibebankan pada konsumen (Tk)
Tk = (Qt)( Pt-Pe)
Besar pajak yang dibebankan pada produsen (Tp)
Tp = T - Tk
6. Contoh :
1. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran sbb : P=20-Q dan
P=5+2Q. Dengan beban pajak per unit 2.
a. Tentukan jumlah barang dan harga produk keseimbangan
pasar sebelum pajak.
b. Harga dan keseimbangan sesudah pajak.
c. Total pajak yang dibebankan konsumen dan produsen.
d. Total pajak yang diterima pemerintah.
e. Gambarkan grafiknya
Jawab :
a. Pe = 15 dan Qe= 5
b. t = 2 , Fungsi permintaan : P=20-Q
Fungsi penawaran : P=5+2Q+2 = 7+2Q
7. Pd = Ps keseimbangan setelah pajak
20-Q = 7+2Q Q=Qt = 4 1/3
Pt = 20 – 4 1/3 = 15 2/3
c. Besar pajak/unit dan total pajak yang dibebankan konsumen :
tk = Pt-Pe = 15 2/3 – 15 = 2/3
Tk = Qt ( tk) = 2/3 (4 1/3) = 2 8/9
Besar pajak/unit dan total pajak yang dibebankan produsen :
tp = t – tk = 2 – 2/3 = 1 1/3
Tp = tp (Qt) = 1 1/3 ( 4 1/3) = 5 7/9
Total pajak yang diteima pemerintah :
T = t (Qt) = 2 (4 1/3) = 8 2/3 atau
T = Tk + Tp = 2 8/9 + 5 7/9 = 8 2/3
10. Latihan Pajak PerUNit
• D : P = 10 - 2Q
• S : P = 1,5 Q + 1
dengan pajak per unit t =2
a. Titik keseimbangan pasar sebelum pajak
b. Titik keseimbangan pasar sesudah pajak
c. Berapa besar : T,Tk,Tp
d. Gambarkan
11. Pajak Prosentase
Fungsi Demand Fungsi Supply
Sebelum dikenakan pajak r %
D : P = f(Q) S : P = f(Q)
D : P = a1 –b1Q S : P = a2 + b2Q
E(Q1,P1) ttk kes.pasar sebelum pajak
Sebelum dikenakan pajak r%
D : P = f(Q) S : P = f(Q)(1 + r)
D : P = a1 –b1Q S : P = (a2 + b2Q)(1+r)
E(Qr,Pr) ttk kes.pasar sesudah pajak
13. Besar pajak prosentase
Besar pajak yang diterima pemerintah(T)
T = (Qr )(r Pr/(1+r)
Besar pajak yang dibebankan pada konsumen (Tk)
Tk = (Qr)( Pr-p1)
Besar pajak yang dibebankan pada produsen (Tp)
Tp = T - Tk
14. Contoh :
Fungsi permintaan P = 15-Q dan penawaran P=3+0,5Q. Pemerintah
mengenakan pajak sebesar 25%. Hitunglah keseimbangan pasar
sebelum dan sesudah pajak.
Jawab :
Sebelum pajak : Pe=7 dan Qe = 8
Sesudah pajak : P = 15-Q dan
P=3+0,5Q+0,25P0,75P=3+0,5Q1,5P=6+QQ= -6+1,5P
Qd = Qs
15-P = -6+1,5P P = 8,4 dan Q = 6,6 (Pr;Qr)
Pajak/unit yang diterima Pem : t(r)= 8,4(0,25) = 2,1
tk/unit = Pr - Pe = 8,4 – 7 = 1,4 tp/unit= 2,1 – 1,4 = 0,7
TPem = Qr (t) = 6,6 ( 2,1) = 13,86
Tk = 6,6 (1,4) = 9,24
Tp = 6,6 (0,7) = 4,62
16. Latihan Pajak Prosentase
• D : P = 9 – 2/3 Q
• S : P = 3/2 + 1/3 Q
dengan pajak prosentase r =20%
a. Titik keseimbangan pasar sebelum pajak
b. Titik keseimbangan pasar sesudah pajak
c. T,Tk,Tp
d. Gambarkan
17. Subsidi
Fungsi Demand Fungsi Supply
Sebelum diberikan subsidi per unit (s)
D : P = f(Q) S : P = f(Q)
D : P = a1 –b1Q S : P = a2 + b2Q
E(Qe,Pe) ttk kes.pasar sebelum subsidi
Sesudah diberikan subsidi perunit (s)
D : P = f(Q) S : P = f(Q)-s
D : P = a1 –b1Q S : P = a2 + b2Q-s
E(Qs,Ps) ttk kes.pasar sesudah subsidi
19. Besar Subsidi
Besar subsidi dari pemerintah(S)
S = (Qs)(s)
Besar subsidi yang dinikmati konsumen (Sk)
Sk = Qs (Pe- Ps)
Besar Subsidi yang dinikmati produsen (Sp)
Sp = S -Sk
20. Contoh subsidi :
Fungsi permintaan : P = 15-Q dan penawaran P=3+0,5Q. Pemerintah
memberikan subsidi sebesar 1,5/unit. Hitunglah keseimbangan
pasar sebelum dan sesudah subsidi.,S,Sk,Sp, Grafiknya
Jawab :
Tanpa subsidi : Pe = 7 dan Qe= 8
Setelah subsidi : P=3+0,5Q – 1,5 P = 1,5 + 0,5Q
Permintaan : P = 15-Q
Pd = Ps
1,5 + 0,5Q = 15 – Q P= 6 dan Q = 9 (Ps dan Qs)
Sk = Qs( Pe – Ps) 9(1) =9
S = Qs (s) 9 (1,5) = 13,5
Sp = S – Sk 13,5 – 9 = 4,5