SlideShare a Scribd company logo
1. LUSIA P. S. HARBELUBUN
2. BRAVO J. R. TATIPATA
3. CAROLINA J. PATTINASARANY
4. FARDHAN KOTTA
5. LIEBERT R. HUWAE
6. MIRAZA A. POLPOKE
7. RYAN PARDOMUAN
8. WELIS SETIANINGSING
1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi
Yudisial RI, Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor : 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.
DASAR HUKUM :
Hakim adalah pegawai
negeri sipil yang
mempunyai jabatan
fungsional. Kode etik
hakim disebut juga kode
kehormatan hakim. Hakim
juga adalah pejabat yang
melaksanakan tugas
kekuasaan kehakiman
yang syarat dan tata cara
pengangkatan,
pemberhentian dan
pelaksanaan tugasnya
ditentukan oleh undang-
undang.
KEWAJIBAN / TUGAS HAKIM
1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum yang hidup di masyarakat.
2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan
buruk dari tertuduh dalam menentukan dan
mempertimbangkan berat ringannya pidana.
TANGGUNG JAWAB HAKIM
1. Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa
(Negara).
2. Tanggung Jawab Kepada Tuhan
KODE ETIK HAKIM
Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode
Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat.
Prinsip Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim, yaitu :
1. Berperilaku Adil;
2. Berperilaku Jujur;
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana;
4. Bersikap Mandiri;
5. Berintegritas Tinggi;
6. Bertanggung Jawab;
7. Menjunjung Tinggi harga diri;
8. Berdisiplin Tinggi;
9. Berperilaku Rendah Hati; dan
10.Bersikap Profesional
Berperilaku adil bermakna
menempatkan sesuatu pada
tempatnya dan memberikan
yang menjadi haknya, yang
berdasarkan pada suatu prinsip
bahwa semua orang sama
kedudukannya di depan hukum.
Dengan demikian, tuntutan yang
paling mendasar dari keadilan
adalah memberikan perlakuan
dan memberi kesempatan yang
sama (equality and fairness)
terhadap setiap orang. Oleh
karenanya, seseorang yang
melaksanakan tugas dan profesi
di bidang peradilan yang
memikul tanggung jawab
menegakkan hukum.
Berperilaku jujur bermakna
dapat dan berani menyatakan
bahwa yang benar adalah
benar dan yang salah adalah
salah. Kejujuran mendorong
terbentuknya pribadi yang kuat
dan membangkitkan kesadaran
akan hakekat yang hak dan
yang batil. Dengan demikian,
akan terwujud sikap pribadi
yang tidak berpihak terhadap
setiap orang baik dalam
persidangan maupun diluar
persidangan.
Berperilaku arif dan bijaksana bermakna
mampu bertindak sesuai dengan norma-
norma yang hidup dalam masyarakat baik
norma-norma hukum. Norma-norma
keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun
kesusilaan dengan memperhatikan situasi
dan kondisi pada saat itu, serta mampu
memperhitungkan akibat dari tindakannya.
Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong
terbentuknya pribadi yang berwawasan luas,
mempunyai tenggang rasa yang tinggi,
bersikap hati-hati, sabar dan santun.
Berperilaku mandiri
bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas
dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.
Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang
tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas
kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
Berperilaku berintegrasi tinggi
bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang
utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyakan.
Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada
sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai
atau norma-norma yang berlaku dalam
melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan
mendorong terbentuknya pribadi yang berani
menolak godaan dan segala bentuk intervensi,
dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk
menegakan kebenaran dan keadilan serta selalu
berusaha melakukan tugas dengan cara-cara
terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
Berperilaku
bertanggung
jawab
bermakna kesediaan untuk
melaksanakan sebaik-baiknya
segala sesuatu yang menjadi
wewenang dan tugasnya, serta
memiliki keberanian untuk
menanggung segala akibat atas
pelaksanaan wewenang dan
tugasnya tersebut.
Berperilaku menjunjung tinggi harga diri
bermakna bahwa pada diri, manusia melekat
martabat dan kehormatan yang harus
dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh
setiap orang.
Prinsip menjunjung tinggi harga diri,
khususnya hakim, akan mendorong dan
membentuk pribadi yang kuat dan tangguh,
sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa
menjaga kehormatan dan martabat sebagai
aparatur peradilan.
Berperilaku Disiplin
bermakna ketaatanpada norma-norma atau
kaidah-kaidah yang diyakini sebagai
penggilan luhur untuk mengemban amanah
serta kepercayaan masyarakat pencari
keadilan.
Disiplin tinggi akan dorongan terbentuknya
pribadi yang tertib di dalam melaksanakan
tugas, ikhlas dalam pengadilan dan berusaha
untuk menjadi teladan dalam lingkungan,
serta tidak menyalagunakan anamah yang
dipercayakan kepadanya.
Berperilaku rendah hati
bermakna kesadaran akan keterbatasan
kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan
dan terhindar dari setiap bentuk
keangkuhan.
Rendah hati akan mendorong terbentuknya
sikap realistis, mau membuka diri untuk
terus belajar, menghargai pendapat orang
lain, menumbuh kembangkan sikap
tenggang rasa, serta mewujudkan
kesederhanaan, penuh rasa syukur dan
ikhlas di dalam mengemban tugas.
Profesional
bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk
melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan, yang
didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan
wawasan luas.
Sikap Profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang
senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta
berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga
tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.
.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Persentase kelompok 4

Norma kesusilaan
Norma kesusilaanNorma kesusilaan
Norma kesusilaan
XDrive2
 
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARAPower Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Noshadiba Frisya Rahma
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
Reff Raf
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
Azmi14015
 
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan HukumISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
Nia_rakhmayanti
 
PPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di Indonesia
PPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di IndonesiaPPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di Indonesia
PPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di Indonesia
Dimas Firmansyah
 
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptxmanusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
kincaySantika
 
Ciri ciri moral
Ciri ciri moralCiri ciri moral
Ciri ciri moral
Raynuga Raynu
 
Bintal dan etika
Bintal dan etikaBintal dan etika
Bintal dan etika
nikmahmunir
 
Makalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab HukumMakalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab Hukum
Wakhidatul Hidayah
 
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptPPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
MoreNoob1
 
Pertemuan 10 ISBD.ppt
Pertemuan 10 ISBD.pptPertemuan 10 ISBD.ppt
Pertemuan 10 ISBD.ppt
rusnedi1
 
Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf
 
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptxSADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
AdeHerdiana5
 
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
RullyMarlanEliezerSi
 
1. PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (P 2).ppt
1. PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (P 2).ppt1. PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (P 2).ppt
1. PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (P 2).ppt
hilwazaitun93
 
Bab 6. sis. hukum & perad. nas
Bab 6. sis. hukum & perad. nas Bab 6. sis. hukum & perad. nas
Bab 6. sis. hukum & perad. nas
Pyo Jihoon
 
Etika bisnis 1 adytira Rachman, M.Pd
Etika bisnis 1 adytira Rachman,  M.PdEtika bisnis 1 adytira Rachman,  M.Pd
Etika bisnis 1 adytira Rachman, M.Pd
Adett Rachman
 

Similar to Persentase kelompok 4 (20)

Norma kesusilaan
Norma kesusilaanNorma kesusilaan
Norma kesusilaan
 
Banjir
BanjirBanjir
Banjir
 
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARAPower Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
 
98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd98936229 makalah-isbd
98936229 makalah-isbd
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan HukumISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
ISBD - Manusia, Moral, Nilai dan Hukum
 
PPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di Indonesia
PPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di IndonesiaPPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di Indonesia
PPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di Indonesia
 
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptxmanusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptx
 
Ciri ciri moral
Ciri ciri moralCiri ciri moral
Ciri ciri moral
 
Bintal dan etika
Bintal dan etikaBintal dan etika
Bintal dan etika
 
Makalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab HukumMakalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab Hukum
 
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.pptPPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
PPt_manusia_nilai_moral_dan_hukum.ppt
 
Pertemuan 10 ISBD.ppt
Pertemuan 10 ISBD.pptPertemuan 10 ISBD.ppt
Pertemuan 10 ISBD.ppt
 
Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial
 
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptxSADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
SADAR HUKUM.PLS JABAR.pptx
 
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt
 
keadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaankeadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaan
 
1. PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (P 2).ppt
1. PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (P 2).ppt1. PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (P 2).ppt
1. PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (P 2).ppt
 
Bab 6. sis. hukum & perad. nas
Bab 6. sis. hukum & perad. nas Bab 6. sis. hukum & perad. nas
Bab 6. sis. hukum & perad. nas
 
Etika bisnis 1 adytira Rachman, M.Pd
Etika bisnis 1 adytira Rachman,  M.PdEtika bisnis 1 adytira Rachman,  M.Pd
Etika bisnis 1 adytira Rachman, M.Pd
 

Recently uploaded

Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
Annisa Syahfitri
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
EvaMirzaSyafitri
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
mukminbdk
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 

Recently uploaded (20)

Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 

Persentase kelompok 4

  • 1. 1. LUSIA P. S. HARBELUBUN 2. BRAVO J. R. TATIPATA 3. CAROLINA J. PATTINASARANY 4. FARDHAN KOTTA 5. LIEBERT R. HUWAE 6. MIRAZA A. POLPOKE 7. RYAN PARDOMUAN 8. WELIS SETIANINGSING
  • 2. 1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. DASAR HUKUM :
  • 3. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim. Hakim juga adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang- undang.
  • 4. KEWAJIBAN / TUGAS HAKIM 1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. 2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. TANGGUNG JAWAB HAKIM 1. Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa (Negara). 2. Tanggung Jawab Kepada Tuhan
  • 5. KODE ETIK HAKIM Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat. Prinsip Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim, yaitu : 1. Berperilaku Adil; 2. Berperilaku Jujur; 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4. Bersikap Mandiri; 5. Berintegritas Tinggi; 6. Bertanggung Jawab; 7. Menjunjung Tinggi harga diri; 8. Berdisiplin Tinggi; 9. Berperilaku Rendah Hati; dan 10.Bersikap Profesional
  • 6. Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas dan profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum.
  • 7. Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
  • 8. Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma- norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum. Norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
  • 9. Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
  • 10. Berperilaku berintegrasi tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyakan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
  • 11. Berperilaku bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
  • 12. Berperilaku menjunjung tinggi harga diri bermakna bahwa pada diri, manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.
  • 13. Berperilaku Disiplin bermakna ketaatanpada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai penggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan dorongan terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengadilan dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalagunakan anamah yang dipercayakan kepadanya.
  • 14. Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
  • 15. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap Profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. .