Dokumen tersebut membahas tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terdiri dari 10 prinsip utama yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, serta bersikap profesional. Kode etik ini berfungsi untuk mengarahkan hakim dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan
Dokumen tersebut merupakan pedoman perilaku hakim yang mencakup 10 prinsip, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Pedoman ini memberikan panduan bagi hakim dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi dengan masyarakat untuk menjamin independensi dan ketidakberpihak
Makalah ini membahas tentang etika profesi hakim, meliputi pengertian profesi hakim, wewenang dan tugas hakim, pedoman etika dan perilaku hakim, serta pengawasan terhadap etika profesi hakim. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan tanggung jawab besar seorang hakim dalam memberikan keputusan secara adil berdasarkan hukum dan pedoman etika yang berlaku.
KODE ETIK HAKIM.Dasar Hukum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas ...GhifranMalik
UU No.3 Tahun 2009, Pasal 32 ayat (ı):
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.Pasal 32A:
(ı) Pengawasan internal atas tingkah lakU hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ı) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Pasal 32A:
(ı) Pengawasan internal atas tingkah lakU hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ı) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Pasal 32A:
(ı) Pengawasan internal atas tingkah lakU hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ı) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,Berperilaku Adil
Berperilaku JUjUr
Berperilaku Arif dan Bijaksana
Bersikap Mandiri
Berintegritas Tinggi
Bertanggung Jawab,
Menjunjung Tinggi Harga Diri,
Berdisiplin Tinggi,
Berperilaku Rendah Hati,
Bersikap Profesional.
. Berperilaku Adil:
Menempatkan Sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada SUatU prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
Menghormati asas praduga tidak bersalah.
Tidak memihak.
Menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan mencabutan hak UntiJk mengadili perkara yang bersangkutan.
dilarang memberikan kesan mengistimewakan salah satu pihak
Dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, pelecehan terhadap ras, jenis kelamin,agama.
Memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata menghukum.
Dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan ataU pihak-pihak Iain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya sidang.Mendengar kedua belah pihak, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya.
Tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan didalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelacaran persidangan yang dilakukan secara terbuka.
2 . Berperilaku Jujur
Berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
Penerapannya
Menghindari perbuatan tercela
Sikap ketidakberpihakan
Hakim dan anggota keluarga tidak boleh meminta
Dokumen tersebut merupakan pedoman perilaku hakim yang mencakup 10 prinsip, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Pedoman ini memberikan panduan bagi hakim dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi dengan masyarakat untuk menjamin independensi dan ketidakberpihak
Makalah ini membahas tentang etika profesi hakim, meliputi pengertian profesi hakim, wewenang dan tugas hakim, pedoman etika dan perilaku hakim, serta pengawasan terhadap etika profesi hakim. Secara garis besar, makalah ini menjelaskan tanggung jawab besar seorang hakim dalam memberikan keputusan secara adil berdasarkan hukum dan pedoman etika yang berlaku.
KODE ETIK HAKIM.Dasar Hukum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas ...GhifranMalik
UU No.3 Tahun 2009, Pasal 32 ayat (ı):
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.Pasal 32A:
(ı) Pengawasan internal atas tingkah lakU hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ı) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Pasal 32A:
(ı) Pengawasan internal atas tingkah lakU hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ı) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Pasal 32A:
(ı) Pengawasan internal atas tingkah lakU hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ı) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,Berperilaku Adil
Berperilaku JUjUr
Berperilaku Arif dan Bijaksana
Bersikap Mandiri
Berintegritas Tinggi
Bertanggung Jawab,
Menjunjung Tinggi Harga Diri,
Berdisiplin Tinggi,
Berperilaku Rendah Hati,
Bersikap Profesional.
. Berperilaku Adil:
Menempatkan Sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada SUatU prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
Menghormati asas praduga tidak bersalah.
Tidak memihak.
Menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan mencabutan hak UntiJk mengadili perkara yang bersangkutan.
dilarang memberikan kesan mengistimewakan salah satu pihak
Dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, pelecehan terhadap ras, jenis kelamin,agama.
Memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata menghukum.
Dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan ataU pihak-pihak Iain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya sidang.Mendengar kedua belah pihak, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya.
Tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan didalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelacaran persidangan yang dilakukan secara terbuka.
2 . Berperilaku Jujur
Berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
Penerapannya
Menghindari perbuatan tercela
Sikap ketidakberpihakan
Hakim dan anggota keluarga tidak boleh meminta
Norma kesusilaan adalah aturan sosial yang mengatur perilaku manusia berdasarkan hati nurani. Aturan ini tidak tertulis dan pelanggarannya akan mendapat sanksi seperti rasa malu. Tujuannya adalah menciptakan keharmonisan antar manusia dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan.
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARANoshadiba Frisya Rahma
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan didefinisikan sebagai sikap terbuka, jujur, dan mau menerima kritik, sedangkan keadilan adalah perlakuan yang adil tanpa memihak. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai macam keadilan menurut Aristoteles dan Plato, serta ciri-ciri keterbukaan dan pentingnya sik
Perwujudan Masyarakat Bermoral dan Taat Hukum
Makalah ini membahas tentang pentingnya masyarakat bermoral dan taat hukum serta problematika nilai, moral, dan hukum. Ciri masyarakat bermoral adalah melakukan tindakan sesuai nilai dan budaya masyarakat serta aturan yang berlaku. Sedangkan taat hukum diperlukan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masih ter
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pancasila dijelaskan sebagai sistem etika Indonesia yang terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang manusia, nilai, moral dan hukum. Terdapat penjelasan mengenai hakikat moral dan orientasi moral seseorang, serta perbedaan antara hukum dan moral. Dokumen ini juga mendefinisikan konsep nilai, norma, dan moralitas.
PPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di IndonesiaDimas Firmansyah
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat pelanggaran terhadap sila ini seperti kecurangan pemilu dan sengketa lahan. Pancasila sebagai ideologi negara belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan mental dan nilai-nilai yang mendukungnya seperti sikap positif, mandiri, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dokumen tersebut juga membahas nilai-nilai agama seperti tauhid dan amal shaleh serta nilai-nilai konstitusional yang mendukung budaya kerja aparatur negara seperti integritas, profesionalitas, dan pelayanan publik yang transparan.
Makalah ini membahas peranan lembaga peradilan di Indonesia dan jenis-jenis lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer."
Dokumen tersebut membahas tentang kemerdekaan yudisial dan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan Indonesia. Terdapat empat poin utama yaitu: 1) Peradilan harus bebas dan tidak memihak, 2) Pentingnya peradilan tata usaha negara dan konstitusi, 3) Asas-asas hukum seperti sidang terbuka dan independensi hakim, 4) Kemandirian yudisial secara fungsional, personal, dan struktural.
Dokumen tersebut membahas tentang kesadaran hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban pelajar. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, keluarga sadar hukum bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, dan pelajar memiliki hak asasi namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .pptRullyMarlanEliezerSi
1. Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi advokat dan beberapa persoalan yang dihadapi advokat dalam menerapkan kode etik.
2. Kode etik advokat dirancang untuk menjamin advokat dapat menjalankan tugasnya secara independen, jujur, dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, dan masyarakat.
3. Beberapa persoalan kode etik advokat terkait kewajiban advokat untuk menj
Dokumen tersebut merangkum biodata seorang dosen bernama Adytira Rachman yang mengajar mata kuliah Etika Bisnis. Dokumen ini juga membahas empat kebenaran menurut E.F Schumacher dan membedah beberapa konsep dasar filsafat dan etika bisnis.
Norma kesusilaan adalah aturan sosial yang mengatur perilaku manusia berdasarkan hati nurani. Aturan ini tidak tertulis dan pelanggarannya akan mendapat sanksi seperti rasa malu. Tujuannya adalah menciptakan keharmonisan antar manusia dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan.
Power Point KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARANoshadiba Frisya Rahma
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan didefinisikan sebagai sikap terbuka, jujur, dan mau menerima kritik, sedangkan keadilan adalah perlakuan yang adil tanpa memihak. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai macam keadilan menurut Aristoteles dan Plato, serta ciri-ciri keterbukaan dan pentingnya sik
Perwujudan Masyarakat Bermoral dan Taat Hukum
Makalah ini membahas tentang pentingnya masyarakat bermoral dan taat hukum serta problematika nilai, moral, dan hukum. Ciri masyarakat bermoral adalah melakukan tindakan sesuai nilai dan budaya masyarakat serta aturan yang berlaku. Sedangkan taat hukum diperlukan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, masih ter
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pancasila dijelaskan sebagai sistem etika Indonesia yang terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang manusia, nilai, moral dan hukum. Terdapat penjelasan mengenai hakikat moral dan orientasi moral seseorang, serta perbedaan antara hukum dan moral. Dokumen ini juga mendefinisikan konsep nilai, norma, dan moralitas.
PPT Penerapan Sila Ke-4 Dalam Demokrasi Di IndonesiaDimas Firmansyah
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat pelanggaran terhadap sila ini seperti kecurangan pemilu dan sengketa lahan. Pancasila sebagai ideologi negara belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan mental dan nilai-nilai yang mendukungnya seperti sikap positif, mandiri, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dokumen tersebut juga membahas nilai-nilai agama seperti tauhid dan amal shaleh serta nilai-nilai konstitusional yang mendukung budaya kerja aparatur negara seperti integritas, profesionalitas, dan pelayanan publik yang transparan.
Makalah ini membahas peranan lembaga peradilan di Indonesia dan jenis-jenis lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer."
Dokumen tersebut membahas tentang kemerdekaan yudisial dan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan Indonesia. Terdapat empat poin utama yaitu: 1) Peradilan harus bebas dan tidak memihak, 2) Pentingnya peradilan tata usaha negara dan konstitusi, 3) Asas-asas hukum seperti sidang terbuka dan independensi hakim, 4) Kemandirian yudisial secara fungsional, personal, dan struktural.
Dokumen tersebut membahas tentang kesadaran hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban pelajar. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, keluarga sadar hukum bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, dan pelajar memiliki hak asasi namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .pptRullyMarlanEliezerSi
1. Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi advokat dan beberapa persoalan yang dihadapi advokat dalam menerapkan kode etik.
2. Kode etik advokat dirancang untuk menjamin advokat dapat menjalankan tugasnya secara independen, jujur, dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, dan masyarakat.
3. Beberapa persoalan kode etik advokat terkait kewajiban advokat untuk menj
Dokumen tersebut merangkum biodata seorang dosen bernama Adytira Rachman yang mengajar mata kuliah Etika Bisnis. Dokumen ini juga membahas empat kebenaran menurut E.F Schumacher dan membedah beberapa konsep dasar filsafat dan etika bisnis.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
1. 1. LUSIA P. S. HARBELUBUN
2. BRAVO J. R. TATIPATA
3. CAROLINA J. PATTINASARANY
4. FARDHAN KOTTA
5. LIEBERT R. HUWAE
6. MIRAZA A. POLPOKE
7. RYAN PARDOMUAN
8. WELIS SETIANINGSING
2. 1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi
Yudisial RI, Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor : 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.
DASAR HUKUM :
3. Hakim adalah pegawai
negeri sipil yang
mempunyai jabatan
fungsional. Kode etik
hakim disebut juga kode
kehormatan hakim. Hakim
juga adalah pejabat yang
melaksanakan tugas
kekuasaan kehakiman
yang syarat dan tata cara
pengangkatan,
pemberhentian dan
pelaksanaan tugasnya
ditentukan oleh undang-
undang.
4. KEWAJIBAN / TUGAS HAKIM
1. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum yang hidup di masyarakat.
2. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan
buruk dari tertuduh dalam menentukan dan
mempertimbangkan berat ringannya pidana.
TANGGUNG JAWAB HAKIM
1. Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa
(Negara).
2. Tanggung Jawab Kepada Tuhan
5. KODE ETIK HAKIM
Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode
Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat.
Prinsip Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim, yaitu :
1. Berperilaku Adil;
2. Berperilaku Jujur;
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana;
4. Bersikap Mandiri;
5. Berintegritas Tinggi;
6. Bertanggung Jawab;
7. Menjunjung Tinggi harga diri;
8. Berdisiplin Tinggi;
9. Berperilaku Rendah Hati; dan
10.Bersikap Profesional
6. Berperilaku adil bermakna
menempatkan sesuatu pada
tempatnya dan memberikan
yang menjadi haknya, yang
berdasarkan pada suatu prinsip
bahwa semua orang sama
kedudukannya di depan hukum.
Dengan demikian, tuntutan yang
paling mendasar dari keadilan
adalah memberikan perlakuan
dan memberi kesempatan yang
sama (equality and fairness)
terhadap setiap orang. Oleh
karenanya, seseorang yang
melaksanakan tugas dan profesi
di bidang peradilan yang
memikul tanggung jawab
menegakkan hukum.
7. Berperilaku jujur bermakna
dapat dan berani menyatakan
bahwa yang benar adalah
benar dan yang salah adalah
salah. Kejujuran mendorong
terbentuknya pribadi yang kuat
dan membangkitkan kesadaran
akan hakekat yang hak dan
yang batil. Dengan demikian,
akan terwujud sikap pribadi
yang tidak berpihak terhadap
setiap orang baik dalam
persidangan maupun diluar
persidangan.
8. Berperilaku arif dan bijaksana bermakna
mampu bertindak sesuai dengan norma-
norma yang hidup dalam masyarakat baik
norma-norma hukum. Norma-norma
keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun
kesusilaan dengan memperhatikan situasi
dan kondisi pada saat itu, serta mampu
memperhitungkan akibat dari tindakannya.
Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong
terbentuknya pribadi yang berwawasan luas,
mempunyai tenggang rasa yang tinggi,
bersikap hati-hati, sabar dan santun.
9. Berperilaku mandiri
bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas
dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.
Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang
tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas
kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Berperilaku berintegrasi tinggi
bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang
utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyakan.
Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada
sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai
atau norma-norma yang berlaku dalam
melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan
mendorong terbentuknya pribadi yang berani
menolak godaan dan segala bentuk intervensi,
dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk
menegakan kebenaran dan keadilan serta selalu
berusaha melakukan tugas dengan cara-cara
terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
12. Berperilaku menjunjung tinggi harga diri
bermakna bahwa pada diri, manusia melekat
martabat dan kehormatan yang harus
dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh
setiap orang.
Prinsip menjunjung tinggi harga diri,
khususnya hakim, akan mendorong dan
membentuk pribadi yang kuat dan tangguh,
sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa
menjaga kehormatan dan martabat sebagai
aparatur peradilan.
13. Berperilaku Disiplin
bermakna ketaatanpada norma-norma atau
kaidah-kaidah yang diyakini sebagai
penggilan luhur untuk mengemban amanah
serta kepercayaan masyarakat pencari
keadilan.
Disiplin tinggi akan dorongan terbentuknya
pribadi yang tertib di dalam melaksanakan
tugas, ikhlas dalam pengadilan dan berusaha
untuk menjadi teladan dalam lingkungan,
serta tidak menyalagunakan anamah yang
dipercayakan kepadanya.
14. Berperilaku rendah hati
bermakna kesadaran akan keterbatasan
kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan
dan terhindar dari setiap bentuk
keangkuhan.
Rendah hati akan mendorong terbentuknya
sikap realistis, mau membuka diri untuk
terus belajar, menghargai pendapat orang
lain, menumbuh kembangkan sikap
tenggang rasa, serta mewujudkan
kesederhanaan, penuh rasa syukur dan
ikhlas di dalam mengemban tugas.
15. Profesional
bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk
melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan, yang
didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan
wawasan luas.
Sikap Profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang
senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta
berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga
tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.
.