SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TATA CARA PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS
A. Unsur dan Subunsur Kegiatan Guru PNS
Angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 sebagaimana
tercantum pada penetapan angka kredit (PAK) guru PNS disesuaikan ke
dalam unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sebagai
berikut.
Unsur dan Subunsur PAK
Guru
(KEPMENPAN Nomor 84/1993)

Unsur dan Subunsur PAK Guru
(PERMENNEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)

KEGIATAN

KEGIATAN

1. Unsur Utama

1. Unsur Utama

a. Pendidikan
1) Pendidikan sekolah
2) Diklat kedinasan

a. Pendidikan
1) Pendidikan sekolah
2) Diklat prajabatan

b. Proses belajar mengajar/
Pembimbingan

b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas
tertentu/tambahan
1) Pembelajaran/Pembimbingan
2) Tugas tertentu/tambahan

c. Pengembangan profesi

c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan
1) Pengembangan diri
2) Publikasi ilmiah
3) Karya inovatif

2. Unsur Penunjang
Penunjang PBM

2. Unsur Penunjang
a. Ijazah yang tidak sesuai
b. Pendukung tugas guru
B. Tata Cara Penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru PNS
1. Unsur Utama
a. Pendidikan
1) Pendidikan Sekolah
Angka

kredit

subunsur Pendidikan Sekolah berdasarkan
Kepmenpan 84/1993 disesuaikan angka kreditnya dengan
menggunakan ketentuan Lampiran I dan Lampiran V Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1
Angka Kredit Berdasarkan Ijazah

Ijazah

Angka Kredit
(Lampiran I
Kepmenpan
84/1993)

PGSLP/KPG/SPG/SLTA/Diploma I (D-I)
D-I/Akta I
Diploma II (D-II)
D-II/Akta II
Diploma III (D-III)/Sarjana Muda
D-III/Akta III
Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV)
S1

25
45
40
60
60
80
95
75

Angka Kredit
(Lampiran I dan
V Permennegpan
dan RB No.
16/2009)
25
40
60
100

Magister (S2)

100

150

Doktor (S3)

150

200

Penyesuaian angka kredit subunsur pendidikan dilakukan dengan
cara sebagai berikut.
a) Jenjang pendidikan tertinggi yang telah diakui dan
diperhitungkan angka kreditnya sebagaimana tercantum pada
PAK dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dianggap
memenuhi kriteria angka kredit pendidikan sekolah unsur
utama.
b) Apabila angka kredit subunsur pendidikan S1/S2/S3 pada
PAK guru lebih kecil dari angka kredit pendidikan
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yaitu S1<100; S2<150;
S3<200, maka angka kredit pendidikan disesuaikan menjadi
S1=100; S2=150; S3=200. Penambahan angka kredit dapat
diambil dari angka kredit unsur penunjang. Apabila angka
kredit unsur penunjang tidak mencukupi, kekurangan angka
12
kredit dapat ditambahkan dari angka kredit subunsur proses
belajar mengajar.
Contoh 1:
Engkus Kusnadi, S.Pd, Guru Pembina SMPN 2 Kota Sukabumi,
mengajar bahasa Indonesia, memiliki angka kredit kumulatif
sebesar 413,297, pangkat Pembina golongan ruang IV/a
terhitung mulai 1 April 2003.
Berdasarkan PAK guru yang bersangkutan, ijazah yang telah
diperhitungkan angka kreditnya adalah S-1/A-IV Bahasa
Indonesia sebesar 95 angka kredit. Angka kredit subunsur
pendidikan yang bersangkutan disesuaikan menjadi 100.
Tambahan 5 angka kredit tersebut diperoleh dari unsur
penunjang. Jika angka kredit unsur penunjang kurang dari 5,
maka 5 angka kredit dapat diperoleh dari angka kredit
subunsur proses belajar mengajar.
Contoh 2:
Dr. Bambang, S.Pd., M.Pd., Guru Pembina Tk 1 pada SMA
Negeri 1 Boyolali, pangkat Pembina Tk I, golongan ruang IV/b
yang bersangkutan mengajar mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan dan memiliki angka kredit kumulatif
550,825 berdasarkan PAK yang ditetapkan Juli 2010.
Berdasarkan data pendidikan pada SK kenaikan pangkat IV/b
tercantum S3 Manajemen Pendidikan. Angka kredit subunsur
pendidikan pada PAK tersebut tercantum 145. Penyesuaian
angka kredit pendidikan menjadi 200. Kekurangan angka
kredit tersebut diambil dari unsur penunjang. Apabila unsur
penunjang tidak mencukupi, maka angka kredit ditambahkan
dari unsur proses belajar mengajar.
c) Apabila angka kredit subunsur pendidikan D-I/Akta I, DII/Akta II, D-III/Akta III lebih besar dari angka kredit subunsur
pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan
Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009, yaitu D-I/Akta I, D-II/Akta II, D-III/Akta III, maka angka
kredit subunsur pendidikan disesuaikan menjadi D-I/Akta
I=25, D-II/Akta II=40, D-III/Akta III=60. Kelebihan angka
kredit subunsur pendidikan dialihkan ke dalam angka kredit
subunsur pengembangan diri.

13
Contoh:
Suryadi, A.Md., Guru Dewasa Tk I pada SLB Kota Cirebon,
pangkat Penata Tk I, golongan ruang III/d, memiliki angka
kredit kumulatif sebesar 300,825. Berdasarkan PAK guru yang
bersangkutan, ijazah yang telah diperhitungkan angka
kreditnya adalah Sarjana Muda sebesar 70 angka kredit.
Angka kredit subunsur pendidikan yang bersangkutan
disesuaikan menjadi 60. Kelebihan 10 angka kredit subunsur
pendidikan dialihkan ke dalam angka kredit subunsur
pengembangan diri.
2) Pendidikan dan pelatihan kedinasan
Angka kredit subunsur pendidikan dan pelatihan kedinasan pada
PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit
unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada subunsur
pengembangan diri.
Contoh:
Drs. Yanto Rahadi adalah seorang Guru Dewasa di suatu SMA
Negeri di Jakarta. Berdasarkan PAK yang telah dipergunakan
untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c,
yang bersangkutan memiliki 10 angka kredit subunsur pendidikan
dan pelatihan kedinasan. Angka kredit pendidikan dan pelatihan
kedinasan tersebut dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit
unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada subunsur
pengembangan diri.
b. Proses Belajar Mengajar (PBM)/Pembimbingan
Angka kredit subunsur PBM bagi guru kelas/guru mata pelajaran
yang tercantum dalam PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya
ke dalam angka kredit subunsur pembelajaran/pembimbingan dan
tugas tertentu/ tambahan pada subunsur pembelajaran.
Angka kredit subunsur pembimbingan bagi guru bimbingan konseling
yang tercantum dalam PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya
ke dalam angka kredit subunsur pembelajaran/pembimbingan dan
tugas tertentu/tambahan pada subunsur pembimbingan.
Bagi guru yang mendapat tugas tambahan (kepala sekolah/madrasah,
wakil kepala sekolah/madrasah, kepala perpustakaan sekolah/
madrasah, ketua program keahlian/program studi atau yang sejenis,
kepala laboratorium/bengkel/unit produksi atau yang sejenis), angka
kredit PBM/ pembimbingan pada PAK guru yang ditetapkan
berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1983 sudah termasuk angka
14
kredit tugas tambahan. Oleh sebab itu, untuk penyesuaian angka
kreditnya, angka kredit PBM/pembimbingan termasuk tugas
tambahan tidak perlu dipilah dan dialihkan seluruhnya menjadi
angka kredit subunsur pembelajaran/ pembimbingan.
Contoh:
1) Suhadi, SPd. adalah seorang guru Bahasa Indonesia, berdasarkan
PAK terakhir memiliki angka kredit proses belajar mengajar
sebesar 357,228. Angka kredit tersebut dialihkan seluruhnya ke
dalam angka kredit subunsur proses pembelajaran.
2) Drs. Heriawan Saputra, M.Pd. adalah seorang Kepala SMK di
Banjarmasin. Berdasarkan PAK guru tercantum angka kredit
pembimbingan sebesar 415,231. Yang bersangkutan adalah
Kepala Sekolah yang mempunyai kewajiban beban kerja
membimbing minimal 40 peserta didik sebagai guru bimbingan
dan konseling. Dalam hal ini, angka kredit subunsur
pembimbingan tersebut dialihkan seluruhnya menjadi angka
kredit subunsur pembimbingan.
c. Pengembangan Profesi
Angka kredit subunsur pengembangan profesi pada PAK guru yang
ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1993 dialihkan
seluruhnya menjadi angka kredit subunsur pengembangan
keprofesian berkelanjutan pada publikasi ilmiah.
Contoh:
Dra. Welmina Situmorang, seorang guru SMK Negeri di Medan
memiliki PAK terakhir. Pada subunsur pengembangan profesi sebesar
12 angka kredit. Angka kredit sebesar 12 tersebut dialihkan
seluruhnya ke dalam angka kredit subunsur pengembangan
keprofesian berkelanjutan pada publikasi ilmiah.
2. Unsur Penunjang
Angka kredit unsur penunjang pada PAK guru yang ditetapkan
berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1993 disesuaikan/dialihkan
menjadi angka kredit unsur penunjang pada subunsur pendukung tugas
guru, dengan ketentuan apabila angka kredit tersebut telah dikurangi
untuk penambahan angka kredit subunsur pendidikan, maka sisanya
dialihkan menjadi angka kredit unsur penunjang pada subunsur
pendukung tugas guru.
Contoh:
a. Drs. Hosnan Riadi, seorang guru SMP Negeri di Pamekasan memiliki
PAK terakhir. Pada unsur penunjang memperoleh 15 angka kredit.
15
Angka kredit sebesar 15 tersebut disesuaikan/dialihkan seluruhnya
menjadi angka kredit unsur penunjang pada subunsur pendukung
tugas guru.
b. Dianopa, S.Si. adalah seorang guru matematika SMA Negeri di
Tulungagung. Berdasarkan PAK terakhir, angka kredit subunsur
pendidikan tercantum sebesar 75, proses belajar mengajar sebesar
356,850, pengembangan profesi sebesar 8, dan unsur penunjang
sebesar 36. Agar angka kredit subunsur pendidikan disesuaikan
menjadi 100, perlu menambahkan 25 angka kredit yang diambil dari
unsur penunjang. Oleh karena itu angka kredit unsur penunjang yang
disesuaikan/ dialihkan menjadi 36-25=11.
C. Unsur dan Subunsur Kegiatan Guru Bukan PNS
Angka kredit kumulatif guru yang tercantum pada Surat Keputusan
inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47
Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan
Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 disesuaikan
dengan cara menguraikan ke dalam:
1. angka kredit pendidikan sekolah
2. angka kredit pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan
sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2
Penyesuaian Angka Kredit Kumulatif Guru Bukan PNS
Sesuai Unsur dan Subunsur
Unsur dan Subunsur PAK Guru
(PERMENNEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)
KEGIATAN

Angka Kredit Kumulatif
pada Surat Keputusan
Inpassing Guru bukan
PNS

1. Unsur Utama
a. Pendidikan
1) Pendidikan sekolah
2) Diklat prajabatan
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas
tertentu/tambahan
1) Pembelajaran/Pembimbingan
2) Tugas tertentu/tambahan

16
Angka kredit pendidikan ditentukan berdasarkan ijazah pendidikan tertinggi
yang dipergunakan sebagai dasar penetapan inpassing. Angka kredit
pembelajaran/pembimbingan adalah selisih angka kredit kumulatif dengan
ijazah.
Contoh:
Didi Kurniadi, S.S., seorang Guru SMK di Jakarta Timur, mengajar Bahasa
Mandarin. Terhitung mulai 1 Desember 2010 diangkat dalam jabatan setara
Guru Dewasa, pangkat setara Penata, golongan III/c, dengan angka kredit
200. Penyesuaian angka kredit yang bersangkutan sebagai berikut.
1. pendidikan sekolah (S1)=100
2. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan= 200-100=100
D. Penyesuaian PAK Guru PNS dan Guru bukan PNS menggunakan Format
sebagaimana tercantum dalam Format 1 sampai dengan Format 5 Lampiran
Peraturan Menteri ini. Adapun untuk memperjelas pelaksanaan penyesuaian
penetapan angka kredit guru PNS dan bukan PNS diberikan Contoh 1 sampai
dengan Contoh 8 Lampiran Peraturan Menteri ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH

17

More Related Content

What's hot

Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014Hadi Wuryanto
 
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pns
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pnsPermen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pns
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pnsWinarto Winartoap
 
Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya
Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya   Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya
Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya Zaenal Khayat
 
cara penghitungan angka kredit dengan pk gguru
cara penghitungan angka kredit dengan pk ggurucara penghitungan angka kredit dengan pk gguru
cara penghitungan angka kredit dengan pk gguruWin Narno
 
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)Ali Sahbana
 
2. cara menghitung-angka-kredit-guru
2. cara menghitung-angka-kredit-guru2. cara menghitung-angka-kredit-guru
2. cara menghitung-angka-kredit-guruSMA N
 
Contoh latihan pengisian dupak
Contoh latihan pengisian dupakContoh latihan pengisian dupak
Contoh latihan pengisian dupakAeny Yuliastutik
 
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...Hadi Wuryanto
 
Penilaian Kinerja Guru-kopral
Penilaian Kinerja Guru-kopralPenilaian Kinerja Guru-kopral
Penilaian Kinerja Guru-kopralputu micana
 
6. pedoman lomba inobel 2014
6. pedoman lomba inobel 20146. pedoman lomba inobel 2014
6. pedoman lomba inobel 2014McSan Qyu
 
surat edaran guru prestasi tahun 2016
surat edaran guru prestasi tahun 2016surat edaran guru prestasi tahun 2016
surat edaran guru prestasi tahun 2016vie akbar
 
Paparan pkg & angka kredit guru
Paparan pkg & angka kredit guruPaparan pkg & angka kredit guru
Paparan pkg & angka kredit guruRama Outsider
 
Buku pedoman guru
Buku pedoman guruBuku pedoman guru
Buku pedoman guruCore Pale
 
Perhitungan ak-guru
Perhitungan ak-guruPerhitungan ak-guru
Perhitungan ak-guruRoyadi Nusa
 
Simulasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah
Simulasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolahSimulasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah
Simulasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolahCut Athiyah
 
Menpan no-21-th-2010-tentang-jafung-pengawas-dan-angka-kreditnya 21
Menpan no-21-th-2010-tentang-jafung-pengawas-dan-angka-kreditnya 21Menpan no-21-th-2010-tentang-jafung-pengawas-dan-angka-kreditnya 21
Menpan no-21-th-2010-tentang-jafung-pengawas-dan-angka-kreditnya 21Suaidin -Dompu
 

What's hot (19)

Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
 
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pns
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pnsPermen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pns
Permen tahun2014 nomor004 penyesuaian ak guru pns non pns
 
Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya
Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya   Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya
Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya
 
cara penghitungan angka kredit dengan pk gguru
cara penghitungan angka kredit dengan pk ggurucara penghitungan angka kredit dengan pk gguru
cara penghitungan angka kredit dengan pk gguru
 
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
 
2. cara menghitung-angka-kredit-guru
2. cara menghitung-angka-kredit-guru2. cara menghitung-angka-kredit-guru
2. cara menghitung-angka-kredit-guru
 
PKG dan PKB
PKG dan PKBPKG dan PKB
PKG dan PKB
 
Contoh latihan pengisian dupak
Contoh latihan pengisian dupakContoh latihan pengisian dupak
Contoh latihan pengisian dupak
 
Paparan prosedur pengajuan dupak
Paparan prosedur pengajuan dupakPaparan prosedur pengajuan dupak
Paparan prosedur pengajuan dupak
 
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...
 
Penilaian Kinerja Guru-kopral
Penilaian Kinerja Guru-kopralPenilaian Kinerja Guru-kopral
Penilaian Kinerja Guru-kopral
 
6. pedoman lomba inobel 2014
6. pedoman lomba inobel 20146. pedoman lomba inobel 2014
6. pedoman lomba inobel 2014
 
surat edaran guru prestasi tahun 2016
surat edaran guru prestasi tahun 2016surat edaran guru prestasi tahun 2016
surat edaran guru prestasi tahun 2016
 
Paparan pkg & angka kredit guru
Paparan pkg & angka kredit guruPaparan pkg & angka kredit guru
Paparan pkg & angka kredit guru
 
Buku pedoman guru
Buku pedoman guruBuku pedoman guru
Buku pedoman guru
 
Skp guru 2015
Skp guru 2015Skp guru 2015
Skp guru 2015
 
Perhitungan ak-guru
Perhitungan ak-guruPerhitungan ak-guru
Perhitungan ak-guru
 
Simulasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah
Simulasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolahSimulasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah
Simulasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah
 
Menpan no-21-th-2010-tentang-jafung-pengawas-dan-angka-kreditnya 21
Menpan no-21-th-2010-tentang-jafung-pengawas-dan-angka-kreditnya 21Menpan no-21-th-2010-tentang-jafung-pengawas-dan-angka-kreditnya 21
Menpan no-21-th-2010-tentang-jafung-pengawas-dan-angka-kreditnya 21
 

Viewers also liked

Tabel Menghitung Dupak II
Tabel Menghitung Dupak IITabel Menghitung Dupak II
Tabel Menghitung Dupak IIGus Fendi
 
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...Yani Pieter Pitoy
 
DUPAK Amran 2010
DUPAK Amran 2010DUPAK Amran 2010
DUPAK Amran 2010aliamran
 
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...Ibnu Fajar
 
Buku 4-pedoman-pkb-dan-angka-kreditnya
Buku 4-pedoman-pkb-dan-angka-kreditnyaBuku 4-pedoman-pkb-dan-angka-kreditnya
Buku 4-pedoman-pkb-dan-angka-kreditnyariejha
 
Panitia seminar penelitian tindakan kelas
Panitia seminar penelitian tindakan kelasPanitia seminar penelitian tindakan kelas
Panitia seminar penelitian tindakan kelasSeptian Muna Barakati
 
Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010liliamalia
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSAchuy Muslih
 
Berita acara pelaksanaan seminar laporan hasil penelitian tindakan kelas
Berita acara pelaksanaan seminar laporan hasil penelitian tindakan kelasBerita acara pelaksanaan seminar laporan hasil penelitian tindakan kelas
Berita acara pelaksanaan seminar laporan hasil penelitian tindakan kelasNarendra
 
Petunjuk pengisian format skp guru
Petunjuk pengisian format skp guruPetunjuk pengisian format skp guru
Petunjuk pengisian format skp guruRudi Muryanta
 

Viewers also liked (14)

Tabel Menghitung Dupak II
Tabel Menghitung Dupak IITabel Menghitung Dupak II
Tabel Menghitung Dupak II
 
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan  Angka Kre...
Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kre...
 
DUPAK Amran 2010
DUPAK Amran 2010DUPAK Amran 2010
DUPAK Amran 2010
 
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
 
Tatacara pengisian skp guru
Tatacara pengisian skp guruTatacara pengisian skp guru
Tatacara pengisian skp guru
 
Buku 4-pedoman-pkb-dan-angka-kreditnya
Buku 4-pedoman-pkb-dan-angka-kreditnyaBuku 4-pedoman-pkb-dan-angka-kreditnya
Buku 4-pedoman-pkb-dan-angka-kreditnya
 
Buku 2 pedoman pk guru
Buku 2 pedoman pk guruBuku 2 pedoman pk guru
Buku 2 pedoman pk guru
 
Form dupak
Form dupakForm dupak
Form dupak
 
Panitia seminar penelitian tindakan kelas
Panitia seminar penelitian tindakan kelasPanitia seminar penelitian tindakan kelas
Panitia seminar penelitian tindakan kelas
 
Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010Lampiran permen 35_2010
Lampiran permen 35_2010
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNS
 
Berita acara pelaksanaan seminar laporan hasil penelitian tindakan kelas
Berita acara pelaksanaan seminar laporan hasil penelitian tindakan kelasBerita acara pelaksanaan seminar laporan hasil penelitian tindakan kelas
Berita acara pelaksanaan seminar laporan hasil penelitian tindakan kelas
 
Petunjuk pengisian format skp guru
Petunjuk pengisian format skp guruPetunjuk pengisian format skp guru
Petunjuk pengisian format skp guru
 
Penilaian Kinerja Guru
Penilaian Kinerja GuruPenilaian Kinerja Guru
Penilaian Kinerja Guru
 

Similar to Permen tahun2014 nomor004_lampiran tata cara pak guru pns non pns

Sosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.ppt
Sosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.pptSosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.ppt
Sosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.pptAmanFarikhi1
 
Caramenghitungangkakreditgurutahun2013 140309015522-phpapp02
Caramenghitungangkakreditgurutahun2013 140309015522-phpapp02Caramenghitungangkakreditgurutahun2013 140309015522-phpapp02
Caramenghitungangkakreditgurutahun2013 140309015522-phpapp02purdiyanto -
 
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.pptSosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.pptAmanFarikhi1
 
Tata cara penghitungan AK dengan pkg guru
Tata cara penghitungan AK dengan pkg guruTata cara penghitungan AK dengan pkg guru
Tata cara penghitungan AK dengan pkg guruGus Priyono Koes
 
Manajemen layanan pengelolaan guru. medan 18 02-2015. database www.dadangjsn....
Manajemen layanan pengelolaan guru. medan 18 02-2015. database www.dadangjsn....Manajemen layanan pengelolaan guru. medan 18 02-2015. database www.dadangjsn....
Manajemen layanan pengelolaan guru. medan 18 02-2015. database www.dadangjsn....Hj.Dini Indriani,M.Pd
 
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guruJuknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional gurusu kardi
 
09 juknis permen no 35 tahun 2010
09 juknis permen no 35 tahun 201009 juknis permen no 35 tahun 2010
09 juknis permen no 35 tahun 2010Fauzi Badarudin
 
767-Article Text-1490-1-10-20170318.pdf
767-Article Text-1490-1-10-20170318.pdf767-Article Text-1490-1-10-20170318.pdf
767-Article Text-1490-1-10-20170318.pdfssusera7c696
 
Contoh penyusunan sasaran kerja pegawai
Contoh penyusunan sasaran kerja pegawaiContoh penyusunan sasaran kerja pegawai
Contoh penyusunan sasaran kerja pegawaiAnjarsulistiorini
 
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewiEjournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewiAGUS SETIYONO
 
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewiEjournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewiMbakyu Sarah
 
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewiEjournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewiAGUS SETIYONO
 
Buku Panduan DUPAK.pdf
Buku Panduan DUPAK.pdfBuku Panduan DUPAK.pdf
Buku Panduan DUPAK.pdfAgusElpin2
 
Buku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guruBuku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guruata bik
 
Pembelajaran perpangkatan dan penarikan akar bilangan di sd
Pembelajaran perpangkatan dan penarikan akar bilangan di sdPembelajaran perpangkatan dan penarikan akar bilangan di sd
Pembelajaran perpangkatan dan penarikan akar bilangan di sdNASuprawoto Sunardjo
 
1. cara gampang-menghitung-pak-guru
1. cara gampang-menghitung-pak-guru1. cara gampang-menghitung-pak-guru
1. cara gampang-menghitung-pak-guruSMA N
 

Similar to Permen tahun2014 nomor004_lampiran tata cara pak guru pns non pns (20)

Sosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.ppt
Sosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.pptSosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.ppt
Sosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.ppt
 
Caramenghitungangkakreditgurutahun2013 140309015522-phpapp02
Caramenghitungangkakreditgurutahun2013 140309015522-phpapp02Caramenghitungangkakreditgurutahun2013 140309015522-phpapp02
Caramenghitungangkakreditgurutahun2013 140309015522-phpapp02
 
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.pptSosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.ppt
 
Tata cara penghitungan AK dengan pkg guru
Tata cara penghitungan AK dengan pkg guruTata cara penghitungan AK dengan pkg guru
Tata cara penghitungan AK dengan pkg guru
 
Manajemen layanan pengelolaan guru. medan 18 02-2015. database www.dadangjsn....
Manajemen layanan pengelolaan guru. medan 18 02-2015. database www.dadangjsn....Manajemen layanan pengelolaan guru. medan 18 02-2015. database www.dadangjsn....
Manajemen layanan pengelolaan guru. medan 18 02-2015. database www.dadangjsn....
 
01 isi laporan ojl_cawas_asli
01 isi laporan ojl_cawas_asli01 isi laporan ojl_cawas_asli
01 isi laporan ojl_cawas_asli
 
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guruJuknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional guru
 
09 juknis permen no 35 tahun 2010
09 juknis permen no 35 tahun 201009 juknis permen no 35 tahun 2010
09 juknis permen no 35 tahun 2010
 
767-Article Text-1490-1-10-20170318.pdf
767-Article Text-1490-1-10-20170318.pdf767-Article Text-1490-1-10-20170318.pdf
767-Article Text-1490-1-10-20170318.pdf
 
Contoh penyusunan sasaran kerja pegawai
Contoh penyusunan sasaran kerja pegawaiContoh penyusunan sasaran kerja pegawai
Contoh penyusunan sasaran kerja pegawai
 
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewiEjournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
 
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewiEjournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
 
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewiEjournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
Ejournal 10 studi tentang tupoksi dinas pendidikan_evolonia dypury dewi
 
Buku Panduan DUPAK.pdf
Buku Panduan DUPAK.pdfBuku Panduan DUPAK.pdf
Buku Panduan DUPAK.pdf
 
Buku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guruBuku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guru
 
Buku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guruBuku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guru
 
Buku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guruBuku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guru
 
Buku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guruBuku 1 pkb guru
Buku 1 pkb guru
 
Pembelajaran perpangkatan dan penarikan akar bilangan di sd
Pembelajaran perpangkatan dan penarikan akar bilangan di sdPembelajaran perpangkatan dan penarikan akar bilangan di sd
Pembelajaran perpangkatan dan penarikan akar bilangan di sd
 
1. cara gampang-menghitung-pak-guru
1. cara gampang-menghitung-pak-guru1. cara gampang-menghitung-pak-guru
1. cara gampang-menghitung-pak-guru
 

More from Winarto Winartoap

Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Winarto Winartoap
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Winarto Winartoap
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniWinarto Winartoap
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriWinarto Winartoap
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipWinarto Winartoap
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanWinarto Winartoap
 
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Winarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerWinarto Winartoap
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Winarto Winartoap
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Winarto Winartoap
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoranWinarto Winartoap
 

More from Winarto Winartoap (20)

Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
 
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
 
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
 
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
 
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
 
Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015
 
Pos us sd 2015
Pos us sd 2015Pos us sd 2015
Pos us sd 2015
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
 
6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran
 
6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran
 
6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan
 

Recently uploaded

Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 

Recently uploaded (20)

Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 

Permen tahun2014 nomor004_lampiran tata cara pak guru pns non pns

  • 1. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TATA CARA PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS A. Unsur dan Subunsur Kegiatan Guru PNS Angka kredit unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 sebagaimana tercantum pada penetapan angka kredit (PAK) guru PNS disesuaikan ke dalam unsur dan subunsur kegiatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sebagai berikut. Unsur dan Subunsur PAK Guru (KEPMENPAN Nomor 84/1993) Unsur dan Subunsur PAK Guru (PERMENNEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009) KEGIATAN KEGIATAN 1. Unsur Utama 1. Unsur Utama a. Pendidikan 1) Pendidikan sekolah 2) Diklat kedinasan a. Pendidikan 1) Pendidikan sekolah 2) Diklat prajabatan b. Proses belajar mengajar/ Pembimbingan b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu/tambahan 1) Pembelajaran/Pembimbingan 2) Tugas tertentu/tambahan c. Pengembangan profesi c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan 1) Pengembangan diri 2) Publikasi ilmiah 3) Karya inovatif 2. Unsur Penunjang Penunjang PBM 2. Unsur Penunjang a. Ijazah yang tidak sesuai b. Pendukung tugas guru
  • 2. B. Tata Cara Penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru PNS 1. Unsur Utama a. Pendidikan 1) Pendidikan Sekolah Angka kredit subunsur Pendidikan Sekolah berdasarkan Kepmenpan 84/1993 disesuaikan angka kreditnya dengan menggunakan ketentuan Lampiran I dan Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana Tabel 1 berikut ini. Tabel 1 Angka Kredit Berdasarkan Ijazah Ijazah Angka Kredit (Lampiran I Kepmenpan 84/1993) PGSLP/KPG/SPG/SLTA/Diploma I (D-I) D-I/Akta I Diploma II (D-II) D-II/Akta II Diploma III (D-III)/Sarjana Muda D-III/Akta III Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) S1 25 45 40 60 60 80 95 75 Angka Kredit (Lampiran I dan V Permennegpan dan RB No. 16/2009) 25 40 60 100 Magister (S2) 100 150 Doktor (S3) 150 200 Penyesuaian angka kredit subunsur pendidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut. a) Jenjang pendidikan tertinggi yang telah diakui dan diperhitungkan angka kreditnya sebagaimana tercantum pada PAK dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dianggap memenuhi kriteria angka kredit pendidikan sekolah unsur utama. b) Apabila angka kredit subunsur pendidikan S1/S2/S3 pada PAK guru lebih kecil dari angka kredit pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yaitu S1<100; S2<150; S3<200, maka angka kredit pendidikan disesuaikan menjadi S1=100; S2=150; S3=200. Penambahan angka kredit dapat diambil dari angka kredit unsur penunjang. Apabila angka kredit unsur penunjang tidak mencukupi, kekurangan angka 12
  • 3. kredit dapat ditambahkan dari angka kredit subunsur proses belajar mengajar. Contoh 1: Engkus Kusnadi, S.Pd, Guru Pembina SMPN 2 Kota Sukabumi, mengajar bahasa Indonesia, memiliki angka kredit kumulatif sebesar 413,297, pangkat Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai 1 April 2003. Berdasarkan PAK guru yang bersangkutan, ijazah yang telah diperhitungkan angka kreditnya adalah S-1/A-IV Bahasa Indonesia sebesar 95 angka kredit. Angka kredit subunsur pendidikan yang bersangkutan disesuaikan menjadi 100. Tambahan 5 angka kredit tersebut diperoleh dari unsur penunjang. Jika angka kredit unsur penunjang kurang dari 5, maka 5 angka kredit dapat diperoleh dari angka kredit subunsur proses belajar mengajar. Contoh 2: Dr. Bambang, S.Pd., M.Pd., Guru Pembina Tk 1 pada SMA Negeri 1 Boyolali, pangkat Pembina Tk I, golongan ruang IV/b yang bersangkutan mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan memiliki angka kredit kumulatif 550,825 berdasarkan PAK yang ditetapkan Juli 2010. Berdasarkan data pendidikan pada SK kenaikan pangkat IV/b tercantum S3 Manajemen Pendidikan. Angka kredit subunsur pendidikan pada PAK tersebut tercantum 145. Penyesuaian angka kredit pendidikan menjadi 200. Kekurangan angka kredit tersebut diambil dari unsur penunjang. Apabila unsur penunjang tidak mencukupi, maka angka kredit ditambahkan dari unsur proses belajar mengajar. c) Apabila angka kredit subunsur pendidikan D-I/Akta I, DII/Akta II, D-III/Akta III lebih besar dari angka kredit subunsur pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yaitu D-I/Akta I, D-II/Akta II, D-III/Akta III, maka angka kredit subunsur pendidikan disesuaikan menjadi D-I/Akta I=25, D-II/Akta II=40, D-III/Akta III=60. Kelebihan angka kredit subunsur pendidikan dialihkan ke dalam angka kredit subunsur pengembangan diri. 13
  • 4. Contoh: Suryadi, A.Md., Guru Dewasa Tk I pada SLB Kota Cirebon, pangkat Penata Tk I, golongan ruang III/d, memiliki angka kredit kumulatif sebesar 300,825. Berdasarkan PAK guru yang bersangkutan, ijazah yang telah diperhitungkan angka kreditnya adalah Sarjana Muda sebesar 70 angka kredit. Angka kredit subunsur pendidikan yang bersangkutan disesuaikan menjadi 60. Kelebihan 10 angka kredit subunsur pendidikan dialihkan ke dalam angka kredit subunsur pengembangan diri. 2) Pendidikan dan pelatihan kedinasan Angka kredit subunsur pendidikan dan pelatihan kedinasan pada PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada subunsur pengembangan diri. Contoh: Drs. Yanto Rahadi adalah seorang Guru Dewasa di suatu SMA Negeri di Jakarta. Berdasarkan PAK yang telah dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memiliki 10 angka kredit subunsur pendidikan dan pelatihan kedinasan. Angka kredit pendidikan dan pelatihan kedinasan tersebut dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada subunsur pengembangan diri. b. Proses Belajar Mengajar (PBM)/Pembimbingan Angka kredit subunsur PBM bagi guru kelas/guru mata pelajaran yang tercantum dalam PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit subunsur pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu/ tambahan pada subunsur pembelajaran. Angka kredit subunsur pembimbingan bagi guru bimbingan konseling yang tercantum dalam PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit subunsur pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu/tambahan pada subunsur pembimbingan. Bagi guru yang mendapat tugas tambahan (kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala perpustakaan sekolah/ madrasah, ketua program keahlian/program studi atau yang sejenis, kepala laboratorium/bengkel/unit produksi atau yang sejenis), angka kredit PBM/ pembimbingan pada PAK guru yang ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1983 sudah termasuk angka 14
  • 5. kredit tugas tambahan. Oleh sebab itu, untuk penyesuaian angka kreditnya, angka kredit PBM/pembimbingan termasuk tugas tambahan tidak perlu dipilah dan dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit subunsur pembelajaran/ pembimbingan. Contoh: 1) Suhadi, SPd. adalah seorang guru Bahasa Indonesia, berdasarkan PAK terakhir memiliki angka kredit proses belajar mengajar sebesar 357,228. Angka kredit tersebut dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit subunsur proses pembelajaran. 2) Drs. Heriawan Saputra, M.Pd. adalah seorang Kepala SMK di Banjarmasin. Berdasarkan PAK guru tercantum angka kredit pembimbingan sebesar 415,231. Yang bersangkutan adalah Kepala Sekolah yang mempunyai kewajiban beban kerja membimbing minimal 40 peserta didik sebagai guru bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, angka kredit subunsur pembimbingan tersebut dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit subunsur pembimbingan. c. Pengembangan Profesi Angka kredit subunsur pengembangan profesi pada PAK guru yang ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1993 dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada publikasi ilmiah. Contoh: Dra. Welmina Situmorang, seorang guru SMK Negeri di Medan memiliki PAK terakhir. Pada subunsur pengembangan profesi sebesar 12 angka kredit. Angka kredit sebesar 12 tersebut dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada publikasi ilmiah. 2. Unsur Penunjang Angka kredit unsur penunjang pada PAK guru yang ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1993 disesuaikan/dialihkan menjadi angka kredit unsur penunjang pada subunsur pendukung tugas guru, dengan ketentuan apabila angka kredit tersebut telah dikurangi untuk penambahan angka kredit subunsur pendidikan, maka sisanya dialihkan menjadi angka kredit unsur penunjang pada subunsur pendukung tugas guru. Contoh: a. Drs. Hosnan Riadi, seorang guru SMP Negeri di Pamekasan memiliki PAK terakhir. Pada unsur penunjang memperoleh 15 angka kredit. 15
  • 6. Angka kredit sebesar 15 tersebut disesuaikan/dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit unsur penunjang pada subunsur pendukung tugas guru. b. Dianopa, S.Si. adalah seorang guru matematika SMA Negeri di Tulungagung. Berdasarkan PAK terakhir, angka kredit subunsur pendidikan tercantum sebesar 75, proses belajar mengajar sebesar 356,850, pengembangan profesi sebesar 8, dan unsur penunjang sebesar 36. Agar angka kredit subunsur pendidikan disesuaikan menjadi 100, perlu menambahkan 25 angka kredit yang diambil dari unsur penunjang. Oleh karena itu angka kredit unsur penunjang yang disesuaikan/ dialihkan menjadi 36-25=11. C. Unsur dan Subunsur Kegiatan Guru Bukan PNS Angka kredit kumulatif guru yang tercantum pada Surat Keputusan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 disesuaikan dengan cara menguraikan ke dalam: 1. angka kredit pendidikan sekolah 2. angka kredit pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan sebagaimana Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2 Penyesuaian Angka Kredit Kumulatif Guru Bukan PNS Sesuai Unsur dan Subunsur Unsur dan Subunsur PAK Guru (PERMENNEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009) KEGIATAN Angka Kredit Kumulatif pada Surat Keputusan Inpassing Guru bukan PNS 1. Unsur Utama a. Pendidikan 1) Pendidikan sekolah 2) Diklat prajabatan b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu/tambahan 1) Pembelajaran/Pembimbingan 2) Tugas tertentu/tambahan 16
  • 7. Angka kredit pendidikan ditentukan berdasarkan ijazah pendidikan tertinggi yang dipergunakan sebagai dasar penetapan inpassing. Angka kredit pembelajaran/pembimbingan adalah selisih angka kredit kumulatif dengan ijazah. Contoh: Didi Kurniadi, S.S., seorang Guru SMK di Jakarta Timur, mengajar Bahasa Mandarin. Terhitung mulai 1 Desember 2010 diangkat dalam jabatan setara Guru Dewasa, pangkat setara Penata, golongan III/c, dengan angka kredit 200. Penyesuaian angka kredit yang bersangkutan sebagai berikut. 1. pendidikan sekolah (S1)=100 2. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan= 200-100=100 D. Penyesuaian PAK Guru PNS dan Guru bukan PNS menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Format 1 sampai dengan Format 5 Lampiran Peraturan Menteri ini. Adapun untuk memperjelas pelaksanaan penyesuaian penetapan angka kredit guru PNS dan bukan PNS diberikan Contoh 1 sampai dengan Contoh 8 Lampiran Peraturan Menteri ini. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH 17