Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha kawasan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai kegiatan usaha kawasan pariwisata, bentuk usaha dan permodalannya, ketentuan perizinan, retribusi, pembinaan dan pengawasan, serta kewajiban pemimpin usaha kawasan pariwisata.

1. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG
USAHA KAWASAN PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
Menimbang : a. bahwa usaha pengembangan kepariwisataan selain
merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari segi
perekonomian dan sosial budaya, merupakan pula salah satu
upaya pengurusan Otonomi Daerah yang nyata dan
bertanggung jawab, karena akan dapat berperan mendorong
penciptaan lapangan kerja, pengembangan investasi,
peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat sehingga
memerlukan langkah-langkah kebijaksanaan yang
konsepsional dan terarah secara berkelanjutan;
b. bahwa upaya penertipan pengusahaan Kawasan Pariwisata
di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam rangka
pelaksanaan maksud Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Nomor KM. 59/PW. 002/MPPT-85 tentang
Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata maka perlu
menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu
peraturan daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintaban di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambaban Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambaban Lembaran
Negara Nomor 2102) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun
1964 tentang Penetapan Perubaban Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang- undang Nomor 47 Prp. Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1957 Nomor 37, Tambaban Lembaran Negara Nomor 1288);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78,

2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang
Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I;
6. Instruksi Presiden Nomor? Tahun 1987 tentang
Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79, 208 Tahun
1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian Urusan
Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah
Tingkat I.
9. Keputusan Menteri Pariwisata, dan Telekomunikasi Nomor
KM.59/PW.002/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha
Kawasan Pariwisata;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sqlawesi Selatan
Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyedik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah tingkat I Sulawesi
Selatan Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI
SELATAN TENTANG USAHA KAWASAN PARIWISATA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan;
b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan;
c. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan;

3. e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan;
f. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelengnggaraan Pariwisata;
g. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha Komersial yang ruang lingkup
kegiatannya menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan Parisata;
h. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa
Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata,
usaha salaDa Pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
i. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada
Badan Usaha atau Koperasi untuk menjalankan (mengoperasikan) Usaha
Kawasan pariwisata;
j. Pemimpin Usaha Kawasan Pariwisata adalah orang yang ditunjuk oleh Pengusaha
Usaha Kawasan Pariwisata untuk memimpin Usaha Kawasan Pariwisata;
k. Pengusaha Kawasan Pariwisata adalah Badan Usaha atau Koperasi yang
menyelenggarakan Usaha Kawasan Pariwisata.
Pasal 1
Dalam Daerah, dapat diadakan Usaha Kawasan Pariwisata dengan persyaratan dan tata
cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
BAB II
KEGIATAN
Pasal 3
Usaha Kawasan Pariwisata meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Mengusahakan Laban dengan luas sekurang-kurangnya 100 Ha untuk Keperluan
Pembangunan Usaha Pariwisata dan menata serta membagi lebih lanjut dalam
satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) yang dituangkan dalam gambar
rencana (site plan).
b. Membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul (Lingkungan tertentu) itu
untuk membangun usaha Pariwisata meliputi hotel atau jenis penginapan lainnya,
rumah makan, tempat rekreasi dan hiburan umum, serta usaha Pariwisata lainnya
sesuai gambar rencana (site plan).
c. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, pertanaman, penyediaan
air bersih dan listrik sesuai gambar cencana.
d. Menentukan syarat-syarat dalam kawasan Pariwisata berkenaan dengan
penyediaan Sarana dan prasarana, lingkungan hidup, tata bangunan, kesehatan
umum, pencegahan kebakaran dan lain-lain sepanjang persyaratan tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Melaksanakan dan atau mengawasi Pembangunan Usaha Pariwisata agar sesuai
dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam kawasan Periwisata
serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha
masing-masing.
f. Mendirikan bangunan yang dipandang perlu untuk keperluan administrasi Usaha
Kawasan Pariwisata.

4. Pasal 4
Usaha Kawasan Pariwisata dapat bekerja sama baik dengan Perusahaan Nasional
maupun asing.
Pasal 5
Dalam setiap kawasan Pariwisata sekurang-kurangnya harus tersedia:
a. Hotel atau jenis Penginapan lainnya.
b. Rumah Makan.
c. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum.
BAB III
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 6
Usaha Kawasan Pariwisata harus berbentuk Badan Usaha atau Koperasi sesuai
ketentuan yang berlaku.
Pasal 7
Modal Usaha Kawasan Pariwisata dapat bersumber dari Dalam Negeri atau Luar Negeri
dalam bentuk Patungan.
BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 8
(1). Untuk Pengusahaan Usaha Kawasan Pariwisata, pengusaha yang bersangkutan
harus memiliki Izin Usaha dari Gubernur Kepala Daerah.
(2). Untuk memperoleh Izin Usaha, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan
tertulis menurut formulir yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan:
a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pariwisata.
b. Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
c. Akte Pendirian Badan Usaha/Koperasi.
d. Gambar Rencana (Site Plan)
e. Uraian tentang prospek pemasaran.
f. Izin lokasi.
g. Izin Undang-Undang Gangguan.
h. Penyajian Informasi Lingkungan dan AnaIisa mengenai dampak lingkungan.
(3). Jangka waktu penyelesaian atas permohonan Izin Usaha dimaksud ayat (1) Pasal
ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya
permbhonan oleh Gubernur Kepala Daerah.
(4). Izin Usaha berlaku dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan

5. setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Gubernur Kepala
Daerah.
(5). Bentuk Izin Usaha dan Tanda Surat Izin Usaha ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
(1). Izin Usaha Kawasan Pariwisata dapat dicabut apabila yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin usaha tersebut.
(2). Setiap Usaha Pariwisata yang akan dibangun didalam Usaha Kawasan Pariwisata
harus memiliki Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang beraku.
Pasal 10
Dalam surat izin usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin
usaha.
BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 11
(1). Untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Pariwisata dan Pendaftaran Ulang Izin
Usaha dikenakan pungutan retribusi
(2). Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
a. Izin Usaha Rp. 25.000.- (dua puluh limaribu rupiah) per hektar.
b. Pendaftaran ulang Rp. 500.000,- (lima latus ribu rupiah) per 100 hektar.
(3). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini dapat diangsur setiap
tahun dengan perbandingan yang sama.
Pasal 12
(1). Pungutan Retribusi tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Dinas Pariwisata dengan tata tara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
(2). Hasil pungutan Retribusi dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, di setor ke
Kas Daerah Tingkat I secara Bruto.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
(1). Pembinaan dan Pengawasan atas kegiatan Usaha Kawasan Pariwisata dilakukan
oleh Gubemur Kepala Daerah.
(2). Dalam Upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1), Gubernur
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan baik secara
tehnis maupun secara operaslonal.

6. BAB VII
KEWAJIBAN
Pasal 14
Pimpinan Usaha Kawasan Pariwisata berkewajiban untuk :
a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha Kawasan
Pariwisata.
b. Mencegah penggunaan Usaha Kawasan Pariwisata untuk kegiatan yang dapat
mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar kesusilaan.
c. Memelihara sarana, prasarana kepariwisataan dan kelestarian lingkungan dan
senantiasa memenuhi persyaratan sanitasi didalam dan diluar lingkungan Usaha
Kawasan Pariwisata.
d. Melaporkan kegiatan usahanya kepada Gubemur Kepala Daerah berupa:
1. Laporan operasional tahunan.
2. Neraca akhir tahun yang dilegalisir akuntan yang sah.
3. Perubahan penggantian susunan komisaris, direksijpemegang saham.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15
(1). Pelanggaran atas ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini,
dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan denda
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
(2). Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 16
Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas tindak
pidana sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17
(1). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidikan Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini, berwenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka.

7. 4. Melakukan penyitaan benda atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau
saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan
hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
a. Pemeriksaan tersangka.
b. Pemasukan rumah.
c. Penyitaan benda.
d. Pemeriksaan surat.
e. Pemeriksaan saksi.
f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan
Negeri melalui penyidik umum.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Setiap Usaha Kawasan Pariwisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah
ini, diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun setelah Peraturan Daerah
ini dinyatakan berlaku harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada dalam
Peraturan Daerah ini.
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan Peraturan yang
mengatur tentang Pengusahaan Kawasan Pariwisata di Provinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 20.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dcngan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 21.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang

8. dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
Ujung Pandang, 17 Juni 1991
GUBERNUR KEPAlA DAERAH TINGKAT I
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUIAWESI SEIATAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
SUlAWESI SELATAN,
KETUA, Cap/ttd.
Cap/ttd. H.A. AMIRUDDIN
NIP. 130146146.
dr. H.B. MAPPANGARA
Disahkan oleh :
Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Keputusan Tanggal 1 Nopember
1991 Nomor 556.53-981.
Di undangkan : SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
Dalam Lembaran Daerah Provinsi ttd.
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Nomor 9 Tahun 1991 Seri D Nomor Drs. B.A. BAKRI TANDARAMANG
9 pada tanggal 19 November 1991 NIP. 010042544.-
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN NOMOR : 78
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG
USAHA KAWASAN PARIWISATA
I. PENJELASAN UMUM
Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata yang telah diserahkan
menjadi Urusan Daerah Otonom (Daerah tingkat I Sulawesi Selatan), berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, kemudian dilaksanakan dengan
Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
KM.292/HK.205/Phb-79, 208 Tahun 1979 Realisasi dari adanya penyerahan
sebagian urusan Kepariwisataan maka dibentuk Dinas Pariwisata Provinsi Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1984, yang
dalam tugasnya melaksanakan 12 Urusan Kepariwisataan antara lain Usaha
Kawasan Pariwisata.

9. Tujuan Usaha Kawasan Pariwisata, semata-mata untuk Pembinaan, Pengawasan
dan pengembangan Pariwisata secara operasional, agar dapat diwujudkan secara
nyata sesuai dengan prosedure dan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan
Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor
KM.59/PW.002/MPPH-85 tentang Usaha Kawasan Pariwisata, sehingga perlu
dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan.
Dengan demikian semua bentuk Usaha Kawasan Pariwisata dapat dilakukan
secara tertib berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 huruf a s/d i : Cukup jelas
huruf J : Yang dimaksud Badan Usaha adalah
Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum,
bukankan perorangan
Pasal 3 s/d 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Agar Usaha Kawasan Pariwisata dapat
dinikmati oleh masyarakat luas maka Koperasi
sebagai Usaha Bersama perlu dilibatkan dalam
Usaha Kasawan Pariwisata, khususnya dalam
bidang Industri kerajinan tangan yang akan
dijadikan cindera mata bagi wisatawan.
Pasal 7 s/d 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 ayat (1) : Pembinaan dan Pengawasan adalah suatu
upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan,
pelayanan, tehnis administrasi, keuangan,
ketertiban, keamanan dan kebersiban yang
secara terus menerus dalam rangka
mengembangkan usaha kawasan Pariwisata.
ayat (2) : Gubemur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan
dalam pembinaan dan Pengawasan usaha
Kawasan tersebut, dilakukan oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Daerah Tk I Sulawesi
Selatan.
Pasal 14 s/d 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Bagi usaha kawasan Pariwisata yang telah ada
dan pemberian izinnya belum sesuai dengan
Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan
seiambat-lambatnya dalam jangka waktu 2
(dua) tahun untuk melengkapi persyaratan dan
tata cara menurut Peraturan Daerah ini.
Pasal 19 s/d 21 : Cukup jelas.