Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa secara kartometrik dan survei lapangan, meliputi tahapan penetapan batas desa melalui pengumpulan dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta, serta tahapan penegasan batas desa melalui penelitian dokumen, pelacakan batas di lapangan, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penetapan kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat diusulkan oleh menteri, lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik ke
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penegasan batas daerah di darat dan laut secara sistematis dan terkoordinasi untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi. Penegasan batas daerah di darat dilakukan melalui penyiapan dokumen, pelacakan, pengukuran, dan pembuatan peta batas. Sedangkan penegasan batas di laut dilakukan secara kartometrik dengan menentukan garis pantai, mengukur batas,
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang ketelitian peta rencana tata ruang di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan ketelitian geometris dan muatan ruang untuk peta-peta rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota. Ketelitian peta meliputi sistem referensi, skala, unit pemetaan, kerincian kelas unsur, dan simbolisasi.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, s
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa secara kartometrik dan survei lapangan, meliputi tahapan penetapan batas desa melalui pengumpulan dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta, serta tahapan penegasan batas desa melalui penelitian dokumen, pelacakan batas di lapangan, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penetapan kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat diusulkan oleh menteri, lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik ke
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penegasan batas daerah di darat dan laut secara sistematis dan terkoordinasi untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi. Penegasan batas daerah di darat dilakukan melalui penyiapan dokumen, pelacakan, pengukuran, dan pembuatan peta batas. Sedangkan penegasan batas di laut dilakukan secara kartometrik dengan menentukan garis pantai, mengukur batas,
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang ketelitian peta rencana tata ruang di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan ketelitian geometris dan muatan ruang untuk peta-peta rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota. Ketelitian peta meliputi sistem referensi, skala, unit pemetaan, kerincian kelas unsur, dan simbolisasi.
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, s
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, mencakup ketentuan umum, asas pengelolaan, kekuasaan pengelolaan, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan penatausahaan keuangan desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). APBDesa terdiri atas pendap
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam pemberian persetujuan substansi rancangan perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan setelah provinsi memenuhi kriteria seperti telah memiliki perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota, memiliki unit organisasi penataan ruang, dan memiliki sumber daya manusia yang komp
Pedoman ini memberikan panduan teknis dan prosedur penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang mencakup muatan, format, masa berlaku, data dan analisis yang dibutuhkan, serta tahapan penyusunan RTRW Kota mulai dari persiapan, review, pengumpulan data, analisis, hingga legalisasi RTRW Kota."
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
Pedoman ini membahas tentang penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Dibahas mengenai istilah dan definisi yang terkait, muatan Rencana Detail Tata Ruang seperti rencana pola ruang dan jaringan prasarana, ketentuan zonasi, serta prosedur penyusunannya termasuk pelibatan masyarakat dan kelengkapan dokumennya.
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, (3) Rencana Kerja Pembangunan Desa merupak
Perda Kab. Padang Pariaman No 13 tahun 2004 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2003
SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...yunusshobrun2
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa beserta penyelesaian permasalahan konflik batas desa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, tujuan, definisi batas desa, tata cara penetapan dan penegasan batas desa, pembentukan tim, sumber pendanaan, serta berita acara yang terkait dengan kegiatan tersebut.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia, termasuk pembentukan tim penetapan dan penegasan batas desa di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta tugas dan tanggung jawab masing-masing tim.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa. Dibentuk tiga tingkatan tim untuk melakukan penetapan dan penegasan batas desa yaitu tim pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa agar tercapai tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum batas wilayah desa. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang pedoman Pedoman Pembentukan dan mekanisme Pen...Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang undangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan DesaArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perencenaan pembangunan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, mencakup ketentuan umum, asas pengelolaan, kekuasaan pengelolaan, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan penatausahaan keuangan desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). APBDesa terdiri atas pendap
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pelimpahan kewenangan Menteri Pekerjaan Umum kepada gubernur dalam pemberian persetujuan substansi rancangan perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan ini dilakukan setelah provinsi memenuhi kriteria seperti telah memiliki perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota, memiliki unit organisasi penataan ruang, dan memiliki sumber daya manusia yang komp
Pedoman ini memberikan panduan teknis dan prosedur penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang mencakup muatan, format, masa berlaku, data dan analisis yang dibutuhkan, serta tahapan penyusunan RTRW Kota mulai dari persiapan, review, pengumpulan data, analisis, hingga legalisasi RTRW Kota."
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
Pedoman ini membahas tentang penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Dibahas mengenai istilah dan definisi yang terkait, muatan Rencana Detail Tata Ruang seperti rencana pola ruang dan jaringan prasarana, ketentuan zonasi, serta prosedur penyusunannya termasuk pelibatan masyarakat dan kelengkapan dokumennya.
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, (3) Rencana Kerja Pembangunan Desa merupak
Perda Kab. Padang Pariaman No 13 tahun 2004 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2003
SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...yunusshobrun2
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa beserta penyelesaian permasalahan konflik batas desa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum, tujuan, definisi batas desa, tata cara penetapan dan penegasan batas desa, pembentukan tim, sumber pendanaan, serta berita acara yang terkait dengan kegiatan tersebut.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia, termasuk pembentukan tim penetapan dan penegasan batas desa di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta tugas dan tanggung jawab masing-masing tim.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa. Dibentuk tiga tingkatan tim untuk melakukan penetapan dan penegasan batas desa yaitu tim pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa agar tercapai tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum batas wilayah desa. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang pedoman Pedoman Pembentukan dan mekanisme Pen...Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang undangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan DesaArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perencenaan pembangunan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Arifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang desa, mulai dari pembentukan, perubahan status, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumen ini menjelaskan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, dan kewenangan desa mencakup urusan yang menjadi hak asal usul desa, yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota, serta tugas pemb
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang desa, mulai dari pembentukan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan BPD, serta tugas dan wewenang kepala desa.
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang desa, mulai dari pembentukan, perubahan status, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumen ini menjelaskan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, dan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaArifuddin Ali
1. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyerahkan sebagian kewenangan pemerintahannya kepada desa-desa di wilayahnya untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kewenangan yang dapat diserahkan meliputi bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai potensi setiap desa.
3. Penyerahan kewenangan dilakukan berdasarkan evaluasi kesiap
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Magelang. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk 1 tahun. Penyusunannya melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan oleh kepala desa bers
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
DAMPAK POLUSI UDARA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT.pdf
Permen 27 2006
1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 27 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548):
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tabun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem
2. pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam
maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan
sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya,
yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api,
saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
10. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di alas
suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan
tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
12. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan
batas-batas desa.
13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia,
yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala,
penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di alas peta dengan jarak unsur di
muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya,
pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data),
penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil
ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil,
waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaran batas desa.
BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2
Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas
desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan
penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.
Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas desa
Pasal 3
3. Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta
dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
Pasal 4
(1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan
batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran
dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor
tertentu.
(2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila
kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
(3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
(4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
kesepakatan antar desa yang berbatasan.
Pasal 5
Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
I_ampiran Peraturan ini.
BAB III
TIM PENEGAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Pasal 6
(1) Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan
Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
(2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
berkoodinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) lerdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
a. Kecamatan;
b. Pemerintahan Desa; dan
c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
(4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu:
a. Unit Tata Pemerintahan;
b. Bappeda;
c. Kantor Pertanahan.
d. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
e. Dinas Pekerjaan Umum;
f. Dinas Tata Ruang;
g. Dinas Tata Kota: dan
h. dan lain-lain.
Pasal 7
Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
mempunyai tugas:
a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan
dengan batas desa;
b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk
menentukan garis batas sementara di atas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
4. d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa;
f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa: dan
g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada
Bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
BAB IV
PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 8
(1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan
bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan
Penegasan Batas desa.
(2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta
batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
(3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan
Penegasan Batas desa dan disetujui oleh kepala desa yang berbatasan diserahkan untuk
mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota.
(4) Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas desa.
BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9
(1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara
musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
(2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara
musyawarah yang difasihtasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh BupatilWalikota dan keputusannya
bersifat final.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PFNGAWASAN
Pasal 10
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum. bimbingan,
pelatihan, dan supervisi.
BAB VII
PEMBIAYAAN
5. Pasal 11
Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
(1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dan laut, dapat ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota.
(2) Keputusan BupatiWalikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hak
asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1990
tentang Penetapan Batas dan Pemetaan Wilayah Desa dan Kelurahan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2006
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MOH MA'RUF, S.E.