Dokumen tersebut membahas tentang sistem moneter dalam Islam, yang meliputi beberapa poin utama seperti larangan riba, penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang, serta instrumen kebijakan moneter Islam seperti rasio cadangan wajib minimum, moral suasion, dan sukuk.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
7. Secara leksikal,bunga sebagai terjemahan dari kata interest yang berarti
tanggungan pinjaman uang,yang biasanya dinyatakan dengan persentase
dari uang yang dipinjamkan
Jadi uraian diatas,dapat disimpulkan bahwa riba "usury“ dan bunga "interest“
pada hakekatnya sama, keduanya sama-sama memiliki arti tambahan uang.
Bunga bank juga diartikan adalah kelebihan jasa yang harus dibayarkan
kepada bank dari pihak peminjam atau pihak yang berhutang.
Selain itu,bunga bank sendiri juga dapat diartikan berupa ketetapan nilai
mata uang oleh bank yang memiliki tempo/ tenggang waktu,untuk kemudian
pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari si peminjam
sejumlah bunga (tambahan) tetap sebesar beberapa persen,seperti lima atau
sepuluh persen.
Dengan kata lain bunga bank adalah sebuah system yang diterapkan oleh
bank-bank konvensional (non Islam) sebagai suatu Lembaga keuangan yang
mana fungsi utamanya menghimpun dana untuk kemudian disalurkan
kepada yang memerlukan dana (pendanaan), baik perorangan maupun
badan usaha, yang berguna untuk investasi produktif dan lain-lain
8.
9.
10. C. Pangkal Krisis Ekonomi
Dalam menganalisis penyebab utama timbulnya krisis moneter, banyak para pakar
ekonomi berkesimpulan bahwa kerapuhan fundamental ekonomi (fundamental economic
fragility) adalah merupakan penyebab utama munculnya krisis ekonomi.
Michael Camdessus (1997), Direktur International Monetary Fund (IMF) dalam kata-kata
sambutannya pada GrowthOriented Adjustment Programmes sebagai berikut:
“Ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal,
defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan
perdagangan yang berkelanjutan, kadar pertukaran mata
uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak
realistik, beban hutang luar negeri yang membengkak dan
pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah
menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan
memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi”.
11. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa deficit neraca pembayaran (deficit balance of
payment), beban hutang luar negeri (foreign debt-burden) yang membengkak terutama
sekali hutang jangka pendek, investasi yang tidak efisien (inefficient investment), dan
banyak indikator ekonomi lainnya telah berperan aktif dalam mengundang munculnya
krisis ekonomi.
Sebenarnya, terjadinya krisis ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari praktek-praktek
atau aktivitas ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti
tindakan mengkonsumsi riba, monopoli, korupsi, dan tindakan malpraktek lainnya. Bila
pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak di luar tuntunan ekonomi Ilahiah, maka tidaklah
berlebihan bila krisis ekonomi yang melanda kita adalah suatu malapetaka yang sengaja
diundang kehadirannya akibat ulah tangan jahil manusia sendiri.
12. D. Sistem Moneter Islam sebagai solusinya
Stabilitas nilai mata uang merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter.
Karena stabilitas tersebut akan mencerminkan stabilitas tingkat harga yang pada akhirnya
stabilitas harga akan memepengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi
suatu negara. Seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan disribusi pendapatan dan
kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum, perluasan kerja dan stablitas
ekonomi.
Sehingga kegiatan manajemen moneter harus memiliki kontribusi positif terhadap
pencapaian tujuan-tujuan tersebut
Stabilitas uang sebagai tujuan manajemen moneter, selain diartikan sebagai kekuatan nilai
uang terhadap harga barang juga kekuatan nilai uang terhadap mata lain sebagai syarat
dari kekuatan struktur ekonomi.
15. F. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya
bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada
gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.
Kebijakan moneter utamanya ditujukan untuk stabilitas ekonomi yang antara lain diukur
dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasioanal
yang seimbang.
Bila kestabilan dalam ekonomi terganggu maka kebijakan ekonomi dapat dilakukan
untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).
16. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 tindakan:
a. Operasi pasar terbuka (open market operation), yaitu melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam
pasar surat-surat berharga. Kebijakan ini dapat mempengaruhi jumlah uang beredar.
b. Kebijakan diskonto (discount rate policy), yakni membuat perubahan atas tingkat diskonto dan ringkat
bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum. Kebijakan ini dapat mempengaruhi biaya uang.
c. Kebijakan tingkat cadangan minimum (reserve requirement policy), yaitu membuat perubahan atas tingkat
cadangan minimum yang harus disimpan di bank-bank umum dan mempengaruhi jumlah kewajiban
minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan (tidak boleh disalurkan sebagai pembiayaan).
Kebijakan moneter kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis yaitu :
a. Pengawasan pinjaman secara selektif yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi
dan mana yang harus digalakkan atau dikembangkan.
b. Pembujukan moral (moral suasion), dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan
individu yang bergerak dibidang moneter. Dimana bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan
pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu.
17. Sebagaimana kebijakan lain dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter perlu merefleksikan etos
Islami dan hakikat ideologi Islam yang unik dan luas. Kebijakan moneter didesain untuk melengkapi
kebijakan-kebijakan lain dalam mencapai tujuan pembangunan.
Tujuan kebijakan moneter tidak hanya difokuskan pada tercapainya stabilitas nilai riil uang, kondisi
tenaga kerja penuh dan tingkat pertumbuhan optimum tetapi juga pencapaian keadilan sosial
ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.
Dalam hal ini ada beberapa strategi dalam kebijakan moneter Islami, dimana permintaan uang akan
naik secara alamiah karena motif permintaan dan berjaga-jaga. Kebutuhan inilah yang secara
umum terjadi dalam suatu tingkat pendapatan dan distribusinya. Lebih meratanya distribusi
pendapatan akan menaikkan permintaan uang pada tingkat agregat karena semakin banyak orang
yang dapat membeli barang-barang dan jasa. Sedangkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir
permintaan uang untuk spekulasi, Islam menetapkan pelarangan riba (bunga) dan menetapkan
pungutan tetap berupa zakat 2,5 % terhadap harta.
18. G. Instrumen Moneter Islam
Instrumen atau alat kebijakan moneter yang dikenal dalam ekonomi Islam antara lain dalam bentuk kontrol
kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan instrumen yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat
berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.
1) Kebijakan Pasar terbuka (Open Market Operation). Kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi
di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang maka bank sentral akan membeli obligasi, dan
sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar maka bank sentral akan menjual obligasi.
2) Penentuan Cadangan Wajib Minimum (Reserve Requiremen). Bank sentral umumnya menentukan angka rasio
minimum antara uang tunai (reserve) dengan kewajiban giral bank (demand deposits), yang biasa disebut
minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut maka dengan uang tunai yang
sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
3) Penentuan Discount Rate. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bankbank umum atau komersial dan
sebagai sumber dana yang terakhir (the last lender resort). Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral
dengan tingkatsuku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas.
Discount rate yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan
bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika discount rate relatif rendah terhadap
tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecendrungan untuk meminjam dari bank sentral.
4) Moral Suasion atau Kebijakan Bank Sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan/bujukan moral kepada bank.
19. Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain :
1) Reserve Ratio Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral,
misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5
persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu
sebaliknya.
2) Moral Suassion Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai
tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka
uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.
3) Lending Ratio, Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti
Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).
4) Refinance Ratio Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat,
pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena
mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
5) Profit Sharing Ratio, Ratio bagi keuntungan (profit sharing ratio) harus ditentukan sebelum memulai bisnis. Bank
sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, diamana ketika bank sentral ingin
meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.
20. 6) Islamic Sukuk Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi,
pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan
mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi
sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang
beredar.
7) Government Investment Certificate, Penjualan atau pembelian sertifikat
bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai Treasury Bills.
Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank
sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan
berbunga meskipun kecil. Treasury Bills ini tidak bisa di terima dalam Islam,
maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas
bunga, yang disebut GIC: Government Instrument Certificate.
21. F. ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM ANALISIS ASPEK
KEUANGAN