Diterbitkan oleh POKJA AMPL secara berkala 4 kali setahun.

1. edisi 02 tahun ke 10
Edisi Bahasa Indonesia 2012
Laporan Utama 04
Wawancara 26
Apa Kata Mereka 22
Media Informasi Air Minum dan Sanitasi Pembelajaran 38
KRE ASI
SI DA N AM PL
OVAUATKANGAAN
IN K K
UNT
U
EM BA
KEL

3. Dari Editor
Inovasi dan Kreasi untuk
Kuatkan Kelembagaan AMPL
Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Keberadaan Pokja AMPL di tingkat pusat pun akhirnya
(AMPL) di Indonesia terus bergeliat. Setidaknya ini menular dan ditularkan ke daerah. Hasilnya, pelan tapi
bisa dilihat dari alokasi anggaran pemerintah pusat pasti, perhatian daerah terhadap pembangunan AMPL
dan daerah dalam bidang air minum dan penyehatan mulai tumbuh. Sekat-sekat sektoral mulai terkoyak.
lingkungan yang terus meningkat. Adanya kepedulian Sikap saling membutuhkan terangkai dalam bingkai
dan perbaikan ini tidak bisa dilepaskan dari program kerja sama yang sebenarnya sangat informal tersebut.
yang mulai terarah dan didukung komitmen yang Mereka seperti menemukan sebuah gaya baru dalam
terus tumbuh dari para pengambil kebijakan. bersinergi antar instansi.
Di awal tahun 2000-an, muncul kesadaran bersama Hanya saja, dinamika perjalanan Pokja AMPL tidak
di antara pihak-pihak terkait di tingkat pusat untuk selamanya mulus. Berbagai kendala muncul. Perlu ada
bersinergi membangun air minum dan penyehatan upaya terus menerus agar bagaimana Pokja AMPL ini
lingkungan. Tidak bisa lagi pembangunan sektor kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan.
ini dilakukan secara sendiri-sendiri atau sektoral. Diperlukan inovasi dan daya kreasi yang senantiasa bisa
Fakta sebelumnya menunjukkan, banyak kegiatan ‘menyegarkan’ kelembagaan ini.
pembangunan sektor ini terhenti bersamaan dengan
berhentinya sebuah proyek/program. Kenapa? Karena, Hal serupa juga diperlukan di level masyarakat di mana
sarana dan prasarana yang dibangun sekadar untuk muncul kelembagaan air minum dan penyehatan
mengejar target. Bukan bagaimana agar sarana itu bisa lingkungan bersamaan dengan berjalannya denyut
berkesinambungan dan dipelihara dengan baik oleh pembangunan. Bagaimana pun kelembagaan di
masyarakat. level pengguna ini memegang peran penting dalam
menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang
Kenyataan ini mendorong terbentuknya kelompok telah dibangun.
kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja
AMPL) di pusat. Benar saja, keberadaan Pokja AMPL Walhasil, penguatan kelembagaan sangat diperlukan
mampu merangkai berbagai kepentingan yang terkait dalam percepatan pembangunan air minum dan
dengan air minum dan penyehatan lingkungan. Hal-hal sanitasi ini. Selamat membaca!
yang sulit dikerjakan bersama, mulai dibahas bersama-
Maraita Listyasari
sama dan dicari jalan keluarnya bersama pula. Sinergi
Pemimpin Redaksi
ini menghasilkan berbagai kebijakan dan program
yang kemudian diimplementasikan.

4. 02 Majalah Percik
November 2012
DAFTAR ISI
MENGUATKAN
04 KELEMBAGAAN
AMPL
Keberadaan Kelompok Kerja (Pokja)
AMPL semakin dirasakan manfaatnya
di daerah. Pokja telah menjadi sebuah
kebutuhan untuk koordinasi & sinergi
lintas sektor terkait pembangunan AMPL
34
Media Informasi Air Minum dan Sanitasi
Diterbitkan oleh : Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional Penanggung Jawab : Direktur
Permukiman dan Perumahan, Bappenas, Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, Direktur Pengembangan Air Minum,
Kementerian Pekerjaan Umum, Direktur Bina Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Fasilitasi
Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Penataan Perkotaan, Kementerian Dalam Negeri Pembina
Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi : Maraita Listyasari Redaktur : Eko Wiji Purwanto Editor : Aldy Mardikanto, Nur Aisyah Nasution
Tim Penyusun : Nissa Cita Adinia, Cheerli, Kelly Ramadhanti , Indriany, Yusmaidy, Hendra Murtidjaja, Mujiyanto, Joko Prasetyo, Eko Budi
Harsono Disain : E. Sunandar Sirkulasi / Sekretariat : Agus Syuhada, Nur Aini

5. Majalah Percik
November 2012 03
45 APPSANI, dari Tukang
Sanitasi ke Tukang Advokasi
Simak cerita menarik dari Asosiasi Pengelola dan
Pemberdayaan Sanitasi Indonesia (APPSANI)
Gemricik, Merevitalisasi
48 Cikapundung
Tanpa surat tugas dan instruksi sekitar 36 dosen dari
perguruan tinggi di Bandung berjibaku merumuskan masalah
dan memberikan solusi terhadap permasalahan Cikapundung.
26 Wawancara Handy Legowo,
Tim Pengarah Jejaring AMPL
Kelembagaan kuat,
30 Wawancara Guru Besar Hukum
Lingkungan, Unpar Bandung
masyarakat peduli.
Bagaimana agar kelembagaan yang ada
kuat, eksekutif peduli dan masyarakat
38 Kiprah Pokja AMPL NTT
pun tergerak.
52 Studi Aspek Kelembagaan untuk
Kinerja Pokja yang Lebih Baik
Media Informasi Air Minum dan Sanitasi
Alamat Redaksi Majalah Percik : Jl. RP Soeroso 50 Jakarta Pusat, Telp/Fakx : 021- 31904113, Situs Web : http//www.ampl.or.id, Email:
redaksipercik@yahoo.com, redaksi@ampl.or.id
Redaksi menerima kiriman tulisan/ artikel dari luar. Isi berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan
Cover : E. Sunandar
Foto Cover : Nury Sybli (Arisan Jamban / Bangka)

6. 04 Majalah Percik
November 2012

7. Majalah Percik
November 2012 05
MENGUATKAN
KELEMBAGAAN
AMPL
Keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL) semakin dirasakan manfaatnya di daerah. Pokja
telah menjadi sebuah kebutuhan dalam hal koordinasi dan sinergi
lintas sektor terkait pembangunan AMPL.

8. 06 Majalah Percik
November 2012
Sebuah survey pada pertengahan tahun ini yang para pemangku kepentingan membentuk wadah
dilakukan oleh Pokja AMPL Nasional bersama Waspola bersama yang bersifat inklusif, tidak birokratis, tanggap
dengan judul “Pemetaan Pokja AMPL Provinsi 2012” dan responsif.
menunjukkan kondisi tersebut. Pokja AMPL yang
dulunya hanya berada di pusat (nasional) saat ini Pokja AMPL sebagai lembaga ad hoc memang tidak
berkembang ke seluruh daerah. Telah ada dan memiliki otoritas, tetapi efektif sebagai pelumas
berfungsi sebanyak 32 Pokja AMPL Provinsi dan 269 untuk mengisi kekurangan pelaksanaan koordinasi
Pokja AMPL Kabupaten/Kota (219 pokja kabupaten dan lintas sektor serta mengisi kekosongan peran-peran
50 pokja kota). kementerian/lembaga/dinas yang belum berjalan
secara optimal. Makanya, faktor komitmen menjadi
Pokja AMPL Provinsi muncul pada 2004 seiring penting dalam menjalin hubungan personal, egaliter
munculnya perhatian terhadap sektor ini dan adanya antar anggota, fleksibel, militan, inovatif dan kreatif
inisiasi dari Pokja AMPL Nasional. Setelah itu, Pokja serta adanya seorang/sekelompok orang yang mau
AMPL Provinsi terus tumbuh hingga saat ini. Faktor berjuang (champion).
kebutuhan dan adanya advokasi yang terus menerus
dari beberapa program/proyek di daerah mendorong Sebagai sebuah kebutuhan, pembentukan

9. Majalah Percik
November 2012 07
kelembagaan ini pun menular ‘auranya’ ke tengah Ia kemudian menjelaskan filosofi hadirnya pokja
masyarakat. Masyarakat pun membentuk wadah ini. Menurutnya, masing-masing institusi memiliki
tersendiri untuk mengelola sarana AMPL dan ciri khas yang tidak dimiliki pihak lain. Misalkan PU,
praktek higiene di lingkungan mereka. Meski tidak mereka berbicara soal engineering, tapi tidak soal
sama persis dengan kelembagaan yang ada di beban masyarakat. Sebaliknya kesehatan tidak
birokrasi, kelembagaan berbasis masyarakat ini pun bicara soal engineering tapi bicara soal kesadaran
tumbuh dengan cepat bersamaan dengan adanya masyarakat. Beda pula dengan Dalam Negeri soal
pembangunan AMPL di tengah-tengah mereka. kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. “Masing-
masing punya tugas khusus, nah Bappenas lah yang
Kiprah Pokja AMPL Nasional mengkoordinasikannya,” jelas Basah yang kini menjabat
Sayangnya kinerja pokja belum dapat dikatakan sebagai Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Alam
optimal. Survey yang dilakukan oleh Waspola itu Bappenas.
menunjukkan bahwa kinerja pokja dari ke-32 provinsi
di Indonesia itu beragam. Beberapa pokja beroperasi Kebersamaan itu telah melahirkan berbagai program
secara aktif, namun beberapa pokja tidak. dan kebijakan. Produk Pokja AMPL Nasional di
Banyak faktor yang memengaruhinya hal tersebut.
Di antaranya adalah dukungan politik terhadap
pembangunan sektor ini, ketersediaan pendanaan
yang cukup serta kesadaran bersama untuk melakukan
koordinasi dan sinergi di antara para pelaku AMPL.
Di level nasional, terjadi dinamika atas kinerja pokja.
Namun, menurut mantan Direktur Perumahan dan
Permukiman Bappenas Basah Hernowo, banyak
kemajuan yang telah dicapai. Pokja yang embrionya
muncul pada 2002 itu telah berkembang. Awalnya
hanya di pusat, kini telah tumbuh di daerah.
Menurut orang yang menginisiasi lahirnya Pokja AMPL
Nasional ini, satu hal penting dari keberadaan pokja
adalah timbulnya kekompakan. “Jadi jangan sampai
satu mengokupansi kewenangan pihak lain, kompak
saja, kita setara,” katanya.

10. 08 Majalah Percik
November 2012
antaranya adalah Kebijakan Nasional AMPL Berbasis
Masyarakat. Pokja nasional juga menginisiasi
berbagai program/proyek pembangunan AMPL
berskala nasional, seperti mengarusutamakan
pendekatan CLTS (2005) sebagai pendekatan sanitasi
berbasis masyarakat. Pada tahun 2008, konsep
CLTS dikembangkan menjadi Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM), dan di tahun 2009 STBM ditetapkan
menjadi program nasional. Juga ada program Sanimas,
yang merupakan salah satu pionir pendekatan
pembangunan AMPL berbasis masyarakat di daerah
padat perkotaan.
balik, Waspola jadi mitra kita,” katanya menjelaskan
Sebagai wadah komunikasi dan informasi, Pokja AMPL bagaimana awalnya pokja ini terbentuk.
Nasional telah membentuk Pusat Informasi Nasional
AMPL, yang merupakan portal data dan informasi Hal yang sama terjadi di daerah. Pokja daerah
AMPL terlengkap di Indonesia. PIN AMPL terdiri atas merasakan dampak kerja sama informal antar instansi
tiga komponen utama: perpustakaan dan digital library; ini. Mereka pun akhirnya menggunakan wadah ini
pengelolaan data; serta komunikasi dan publikasi. untuk kegiatan yang lebih besar dan menyangkut
Pokja melalui Sekretariat Pokja memproduksi produk- banyak proyek. Terbentuklah pokja dengan cakupan
produk yang ditujukan untuk pengarusutamaan isu kegiatan lebih luas.
AMPL seperti leaflet dan poster; buku kebijakan dan
regulasi AMPL; buku kumpulan best practice/lesson Ketika pokja merambah cakupannya lebih besar, kata
learned; majalah Percik dan Percik Yunior; kliping berita Oswar, ternyata bisa diterima dengan mudah. Ini
dan Newsletter AMPL, katalog AMPL; dan CD dan DVD karena manfaat adanya pokja telah dirasakan. “Saya
pengarusutamaan AMPL, melihat arahnya positif. Tetapi memang ada beberapa
hal yang perlu kita jaga,” katanya.
Mantan Ketua Harian Pokja AMPL Nasional Oswar
Mungkasa menilai, keberadaan Pokja baik di pusat Pokja telah memfungsikan dirinya dengan baik. Di
dan di daerah sudah bisa dirasakan manfaatnya. Pokja antaranya sebagai motor penggerak koordinasi antar
nasional yang awalnya hanya menjadi mitra Waspola sektor pemangku kepentingan (Pemda, Swasta,
telah berkembang secara mandiri dengan dukungan Masyarakat); juga sebagai pendorong terjadinya
anggota pokja yang memiliki kapabilitas yang bagus. operasionalisasi kebijakan di daerah baik di tingkat
“Nah, sayang kalau hanya menjadi mitra sebuah proyek, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
akhirnya kita gandeng dari berbagai instansi dan kita

11. Majalah Percik
November 2012 09
Pokja telah menjadi jembatan koordinasi dalam Prestasi yang patut dicatat adalah, bagaimana pokja
hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, mampu menjadi inisiator dalam memformulasikan
dan monitoring & evaluasi. Mengapa? Karena ada kebijakan nasional dan selanjutnya pokja di daerah
koordinasi antar SKPD/Instansi, antar program AMPL, mem-break down kebijakan nasional itu menjadi
dan lintas sektor. Pokja pun merupakan wadah kebijakan di daerah. Pokja telah menjadi katalisator
koordinasi dalam hal advokasi, fasilitasi, dan advisory. antar pihak baik di pusat dan daerah dan pemegang
mandat mandat fasilitasi operasionalisasi kebijakan
“Pokja telah memfungsikan dirinya dengan
baik. Di antaranya sebagai motor penggerak
koordinasi antar sektor pemangku kepentingan
(Pemda, Swasta, Masyarakat); juga sebagai
pendorong terjadinya operasionalisasi kebijakan
di daerah apakah itu di tingkat kabupaten/kota,
kecamatan, hingga desa/ kelurahan.”

12. 10 Majalah Percik
November 2012
“Jangan sampai sudah eksis, terus tidak mau
berubah. Harus menjadi lebih baik”
AMPL. Di level pusat, menurut Oswar, bisa jadi saat ini sampai
pada titik jenuh. “Tidak ada kejutan lagi. Jika tidak ada
Terus terang, menurut pengakuan Kasubdit Penataan terobosan, ya begini-begini saja,” katanya. Makanya, ada
Ruang Kawasan, Direktorat Lingkungan Hidup, Ditjen tantangan berupa menjaga dan memelihara kualitas
Bina Bangda, Kemendagari Wahyu Suharto, keberadaan pokja.
pokja sangat penting apalagi jika kegiatan yang
dilakukan multi-SKPD. “Memang harus ada pokja,” Sedangkan di daerah, menurutnya, saat ini masalah
katanya. kepokjaan sudah menjadi mainstream. Birokrasi di
daerah sudah sangat paham tentang pokja ini. Bahkan
Alasannya, hingga saat ini belum bisa SKPD itu aparat di daerah sudah merasa perlu ada pokja sebagai
dilepaskan begitu saja sesuai dengan tupoksinya. wadah koordinasi. Hanya saja tantangannya adalah
Meskipun sebenarnya apa yang dilakukan itu kualitas pokja daerah itu sendiri. “Banyak kalau jelek, ini
tupoksinya sudah ada. Adanya pokja bisa menjadi menjadi boomerang,” tandasnya.
sarana mengintegrasikan sebuah kegiatan yang
memang harus dilaksanakan bersama-sama. Permasalahan yang terekam selama ini adalah
intensitas mutasi anggota Pokja AMPL cukup cepat.
Tantangan Selain itu, muncul keterbatasan sumber daya (dana
Perkembangan pokja yang demikian pesat maupun SDM), mekanisme koordinasi yang belum
menimbulkan tantangan tersendiri. Tantangan yang intensif, serta sistem pelaporan kegiatan pokja yang
harus segera ditangani setelah pokja terbentuk belum standar. Permasalahan lain adalah dukungan
adalah bagaimana memastikan agar pokja mampu Sekretariat Pokja AMPL.
mendorong pembangunan AMPL.

13. Majalah Percik
November 2012 11
Menarik kiranya apa yang disampaikan Basah Hernowo. khususnya di daerah begitu cepat. Ini menyebabkan
Pokja baik di pusat maupun di daerah harus melakukan banyak anggota baru pokja dan pengambil keputusan
evolusi. “Jangan sampai sudah eksis, terus tidak mau yang belum memahami tentang peran & fungsi pokja
berubah. Harus menjadi lebih baik,” jelasnya. AMPL serta arah dan prioritas pembangunan AMPL.
Menurutnya, titik kritis pokja adalah ketika pokja Melihat kondisi tersebut, peningkatakan kapasitas perlu
sudah merasa stabil sehingga melupakan inovasi dilaksanakan secara terus menerus. Survey pemetaan
dan daya kreasi. “Padahal permasalahan di lapangan pokja mengidentifikasikan bentuk penguatan pokja
itu berkembang terus. Harus ada inovasi dan kreasi,” yang diperlukan. Bentuk penguatan itu, menurut Ketua
tegasnya. Harian Pokja Nasional Maraita Listyasari menyangkut
Penguatan Pokja tiga hal yakni revitalisasi, capacity building, dan
Survey pemetaan Pokja Provinsi menunjukkan, horizontal learning.
persoalan peningkatan kapasitas menjadi pekerjaan
rumah yang harus diselesaikan. Kapasitas itu terdiri atas Berdasarkan pemetaan, seluruh pokja provinsi yang
kapasitas kelembagaan dan kapasitas personel; serta disurvey membutuhkan peningkatan kapasitas.
kapasitas dalam hal pengelolaan data, dasar fasilitasi, Kapasitas ini khususnya menyangkut advokasi dan
advokasi & komunikasi, dan monitoring & evaluasi. komunikasi, pengelolaan data, dan penyusunan
Apalagi, tidak dipungkiri rotasi keanggotaan pokja dokumen perencanaan, serta dasar fasilitasi.

14. 12 Majalah Percik
November 2012
Basah Hernowo Oswar Mungkasa
Kualitas anggota pokja itu, menurut Oswar, harus Ini bisa dilakukan dalam bentuk horizontal learning.
ditingkatkan dari waktu ke waktu. Apalagi banyak “Jangan sampai kita terperosok dalam lubang yang
anggota pokja baru yang muncul. Peningkatan kualitas sama,” tandasnya.
itu bisa dilakukan melalui pelatihan, juga menyebarkan
pengetahuan dari satu pokja ke pokja yang lain. Perlu Horizontal learning menjadi cara yang cukup efektif
ada pelatihan penyegaran (refresher) Pembangunan dalam pertukaran pengalaman dan pengetahuan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan bagi anggota antar daerah. Daerah yang menjadi champion bisa
pokja AMPL secara berkala. Selain untuk menyegarkan menularkan keberhasilannya atau proses yang terjadi
pemahaman mereka khususnya mengenai substansi di daerahnya kepada daerah lain. Langkah ini juga
ke-pokja-an, juga isu dan tantangan pembangunan merupakan upaya alternatif yang memperkaya dan
AMPL terkini. menjawab kebutuhan advokasi pembangunan AMPL
yang sentralistis (pendekatan top-down). Dalam hal ini
Selain itu, penting pula ada pembelajaran antar pokja. daerah bisa mengadakan road show ke daerah lain

15. Majalah Percik
November 2012 13
atau daerah yang menjadi champion mendatangi harus mendapatkan dukungan dari eksekutif dan
daerah lainnya seperti yang dilakukan oleh Aliansi legislatif. Maka, pokja mau tidak mau perlu terus
Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). melakukan advokasi kepada pihak eksekutif dan
legislatif. Tanpa dukungan keduanya, keberadaan pokja
Dan yang tak boleh dilupakan, sambungnya, adalah kurang ada artinya. Maka di sini pokja memerlukan
bagaimana membuat semua anggota pokja guyub bekal berupa kemampuan advokasi dan alat untuk
(rukun dan kompak). Tentu, itu hanya bisa muncul melakukan advokasi yang cukup.
kalau semua anggota memiliki komitmen yang kuat
terhadap pokja. Penguatan pokja khususnya di provinsi membutuhkan
dukungan dan inisiasi pokja di tingkat pusat. Fakta
Nah, dalam hal revitalisasi, pokja khususnya di daerah menunjukkan, pokja di daerah lebih banyak menunggu
“Sudah menjadi kewajiban untuk menguatkan
pokja baik di pusat maupun di daerah
secara terus menerus. Bentuk penguatan itu
menyangkut tiga hal yakni revitalisasi, capacity
building, dan horizontal learning”

16. 14 Majalah Percik
November 2012
inisiatif dari Pokja AMPL Nasional. Demikian pula, pokja perwakilan organisasi non-pemerintah yang terkait
di kabupaten/kota masih tergantung pada pokja di dengan pengelolaan sanitasi di provinsi. Sedangkan
provinsi. Jalinan hubungan antar pokja di berbagai Ketua bidang dilaksanakan oleh pejabat setingkat
level ini harus kuat. Dan itu hanya bisa terjadi jika ada kepala bidang (kabid) yang membidangi tupoksinya,
mekanisme koordinasi dan komunikasi yang baik. sedangkan anggota terdiri dari perwakilan dari masing-
Program web monev dan juga Nawasis bisa menjadi masing SKPD sesuai bidangnya, serta anggota lain
embrio bagi jalinan hubungan kerja sama ini. yang berasal dari Satuan Kerja (Satker) provinsi dan
organisasi non-pemerintah. Nah, Sekretariat, berada di
Satu hal penting dalam menguatkan pokja baik di level bawah Sekretaris pokja, yang anggotanya terdiri atas
provinsi maupun kabupaten/kota, menurut Direktur perwakilan staf SKPD yang terkait.
Penataan Perkotaan, Ditjen Bina Bangda Kemendagri
Dadang Sumantri adalah penataan struktur organisasi Level Masyarakat
secara benar. Kalau di level pemerintahan muncul kelompok kerja
(pokja), di masyarakat muncul kelompok kerja dalam
“Jalinan hubungan antar pokja di berbagai level
ini harus kuat. Dan itu hanya bisa terjadi jika
ada mekanisme koordinasi dan komunikasi yang
baik.”
Pihaknya telah menyusun struktur organisasi beserta bentuk lain. Kelembagaan di level masyarakat ini
pejabat yang duduk di struktur tersebut agar pokja muncul sebagai dampak pembangunan di daerah
bisa efektif. Dalam pedoman kelembagaan—yang di mana di sana dibutuhkan adanya organisasi yang
sebenarnya ditujukan khusus untuk Pokja Sanitasi dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, terutama untuk
ini, Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang memastikan pengoperasian dan pemeliharaan atas
secara formal memiliki kewenangan koordinatif sarana yang terbangun. Itu seiring dengan masuknya
terhadap berbagai SKPD terkait. Di samping itu Sekda berbagai program dan proyek AMPL ke tengah
juga memiliki kewenangan sebagai ketua TAPD. masyarakat.
Sedangkan Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bappeda Basah Hernowo mengungkapkan, dengan adanya
yang secara formal memiliki kewenangan koordinatif kelembagaan berbasis masyarakat ini, fundamen
terhadap perencanaan di daerah, di samping itu pembangunan menjadi kuat. Artinya, pembangunan
kepala Bappeda juga sebagai sekretaris TAPD. sarana AMPL tidak lagi hanya berupa kepentingan
Pengarah, terdiri atas para Kepala SKPD dan pimpinan pemerintah tapi juga didukung sepenuhnya oleh

17. Majalah Percik
November 2012 15
mereka bisa meraih laba, dan punya tabungan yang
cukup bagus. “Artinya, jika masyarakat diberi capacity
building, maka mereka mampu merencanakan,
memelihara, mengatur keuangan, dan mengevaluasi
pekerjaan mereka. Jadi mereka bisa melayani
masyarakat dengan berkesinambungan dan bisa
mengembangkan sarana tersebut,” jelasnya.
Di sektor sanitasi, muncul Asosiasi Pengusaha dan
Pengelola Sanitasi Indonesia (APPSANI). Pembentukan
organisasi ini tidak lepas dari upaya masyarakat
membantu pemerintah untuk meningkatkan akses
sanitasi dalam rangka mencapai percepatan MDGs
2015.
“Kami ingin memberikan layanan kepada seluruh
lapisan masyarakat, untuk menyediakan alternative
produk sanitasi yang sehat, khususnya Jamban
sehat, untuk menuju sehat. Juga meningkatkan
Dadang Sumantri profesionalitas ketrampilan SDM berbasis masyarakat
melalui pelatihan Sanitasi dan member manfaat bagi
masyarakat. Ada kebutuhan dari masyarakat. orang yang membutuhkan jamban sehat ataupun
penyedia Jasa layanan jamban sehat, sehingga
Tamin M Zakaria Amin, Sekretaris Badan Pendukung terciptakan simbiosis mutualisme,” kata Ketua APPSANI
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menilai, Koen Irianto.
kelembagaan di level masyarakat ini sudah cukup baik,
kendati tidak memungkiri masih ada juga yang kurang Kerja keras APPSANI meningkatkan akses ke jamban
baik. Ia mencontohkan bagaimana Pamsimas telah sehat sekitar 12 ribu-14 ribu desa dari 20 ribu desa di
meluas hampir di seluruh Indonesia. Dari sana muncul Indonesia. Mereka pun telah melakukan “Pelatihan
lembaga-lembaga pengelola bentukan masyarakat. Marketing Sanitasi” dilanjutkan dengan “Pelatihan
Misalnya di Jawa Timur ada Hippam (Himpunan Wirausaha Sanitasi” di lima provinsi yakni Jawa Timur,
Penduduk Pemakai Air Minum). Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
“Sudah lebih dari 1.000 orang yang kita latih secara
Ternyata, kata Zakaria, melalui lembaga itu masyarakat profesional,” kata Koen seraya menambahkan 30-40
mampu mengelola air tersebut dengan baik. Bahkan persen di antaranya sukses menjadi pengusaha sanitasi.

18. 16 Majalah Percik
November 2012
Yang menarik, kendati lembaga berbasis masyarakat, organisasi yang dibentuk pada 2010 itu melibatkan
lembaga ini memberikan advokasi kepada pemerintah dosen dari berbagai universitas. Dengan difasilitasi
yang selama ini selalu mendukung program Bappeda setempat, beberapa dosen menggagas
peningkatan akses sanitasi melalui marketing sanitasi di cita-cita bersama—bukan hanya membawa nama
beberapa provinsi. universitas asal/tempat mengajar—untuk mewujudkan
kawasan Sungai Cikapundung menjadi tempat
Selain yang langsung berkecimpung dengan AMPL, wisata di Kota Bandung. Mereka mengaplikasikan
ada juga komunitas yang memiliki kepedulian dengan keilmuannya secara bersama, saling mengisi.
kondisi AMPL di daerahnya. Salah satunya adalah
Gemricik (Gerakan Masyarakat Cinta Cikapundung). Beberapa hal yang telah diperbuat Gemricik di
Komunitas ini merupakan sebuah forum masyarakat antaranya adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan
inter-universitas yang ada di Bandung yang memiliki seperti menanam pohon, pembuatan biopori,
kepedulian terhadap kondisi Sungai Cikapundung. membersihkan sungai, pelatihan (pengomposan,
pembuatan kerajinan daur ulang, urban farming,
Mohamad Satori, Ketua Gemricik, menjelaskan, wirausaha, pameran, dan lomba, dll.). Bahkan mereka

19. Majalah Percik
November 2012 17
“Pembangunan sarana AMPL tidak lagi hanya
berupa kepentingan pemerintah tapi juga
didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Ada
kebutuhan dari masyarakat.”
pun menggelar lokakarya yang didukung Bappenas menjadi hal yang diperlukan. Dalam kaitan ini,
melalui Pokja AMPL Nasional untuk memperkuat keberadaan pokja AMPL daerah menjadi sangat
keorganisasian, dan dalam rangka persiapan uji coba penting guna kepentingan tersebut.
Rencana Pengamanan Air (RPA) Sungai Cikapundung.
“Kegiatan ini merupakan langkah pionir di Indonesia Kasubdit Penataan Ruang Kawasan, Direktorat
dan diharapkan menjadi suatu pilot percontohan bagi Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan
kegiatan RPA di daerah lain,” kata Satori. Daerah Kemendagri Wahyu Suharto mengatakan,
penguatan kelembagaan di level masyarakat harus
Menguatkan Kelembagaan di Masyarakat mengikutsertakan perangkat pemerintah dari
Bagaimana pun, kelembagaan berbasis masyarakat bawah hingga ke atas. “Mereka (pemerintah) jangan
membutuhkan penguatan. Peningkatan kapasitas ditinggalkan,” katanya.

20. 18 Majalah Percik
November 2012
Ia menyebut, penguatan kelembagaan di level Menurutnya, jika semenjak awal proyek dan
masyarakat harus dimulai dari bawah. Soalnya di sana terbentuknya lembaga di masyarakat itu melibatkan
sudah ada dukungan rencana pembangunan jangka pemerintah maka itu akan masuk dalam perencanaan
menengah. Di level desa, ada ADD (alokasi dana desa) pembangunan menengah desa. Soal keberlanjutannya,
yang berfungsi untuk menguatkan kelembagaan di secara otomatis akan dipikirkan oleh pemerintah baik
masyarakat. secara fisik bagaimana pemeliharaannya maupun
bagaimanakah penguatan kelembagaan di tingkat
Menurut Wakil Ketua CPMU Pamsimas ini, selama ini masyarakat itu sendiri. “Nah itu sendiri in line di desa
pemerintah tidak dilibatkan. Seolah-olah tidak percaya maka di camat selaku SKPD, dia bisa mengagendakan
kepada mereka. “Padahal begitu projek ini selesai, uangnya untuk membina ini,” jelasnya.
kan harus bergulir di masyarakat. Mereka kan butuh
bimbingan. Itulah fungsinya aparat desa, kecamatan Perkembangan munculnya beberapa asosiasi/
dan lain sebagainya,” jelasnya. himpunan terkait pengelolaan AMPL, menurut Wahyu,
cukup baik. Hanya saja ini akan timbul masalah

21. Majalah Percik
November 2012 19
bagi asosiasi yang mereka berada di daerah yang masyarakat itu mandiri, apalagi jika sarana yang
pemanfaatan sarana AMPL-nya rendah. Dalam kondisi dibangun memang milik masyarakat. Namun, lanjut
seperti ini peran pemerintah menjadi penting untuk Wahyu, hubungan organisasi tersebut dengan
mengintegrasikan mereka. pemerintah di level bawah bisa dijalin untuk
kebutuhan mereka sendiri. Misalnya untuk mengajukan
Wahyu menjelaskan, air minum adalah hajat hidup anggaran pemeliharaan. Soalnya anggaran dari
orang banyak. Dibutuhkan operasionalisasi dan pemerintah hanya akan dialokasikan bagi perbaikan
pemeliharaan agar ada keterjaminan suplai bagi sarana yang bersifat besar. “Nah di sinilah pemerintah
masyarakat. Di sinilah peran organisasi sangat penting. desa melakukan pembinaan,” tutur Wahyu.
Tidak ada salahnya organisasi yang dibentuk Keterlibatan pemerintah di level bawah ini juga untuk
“Tidak ada salahnya organisasi yang dibentuk
masyarakat itu mandiri, apalagi jika sarana
yang dibangun memang milik masyarakat.
Namun, hubungan organisasi tersebut dengan
pemerintah di level bawah bisa dijalin”

22. 20 Majalah Percik
November 2012
memantau keberlangsungan lembaga-lembaga terus diadakan karena belum tentu masyarakat yang
yang dibentuk oleh masyarakat tersebut. Mana yang terlibat dalam tahap awal kemudian melanjutkannya
kuat, mana yang lemah sehingga perlu dibantu. pada tahap berikutnya. Pendampingan sendiri
“Makanya jangan disalahpersepsikan bahwa masuknya diperlukan dalam proses pemeliharaan dan
aparat ke masyarakat itu untuk mengintervensi, pengembangan.
menkooptasi. Jangan dikatakan seperti itu tapi kita
melihat bahwa ini kan pelayanan dasar, pemenuhan Walhasil, kelembagaan di level masyarakat pun perlu
kebutuhan pelayanan dasar itu wajib dilaksanakan oleh dikuatkan dengan adanya keterlibatan pemerintah
government,” katanya menjelaskan. sesuai levelnya. Integrasi antar pemerintah
dan masyarakat secara baik akan menjamin
Mengenai penguatan kelembagaan di level masyarakat keberlangsungan dari sarana yang dibangun. Mujiyanto
menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan.
Di antaranya dengan pelatihan, selain dengan
pendampingan. Bagaimana pun pelatihan ini harus

23. Majalah Percik
November 2012 21

24. 22 Majalah Percik
November 2012
Kata Mereka tentang POKJA
Kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL) telah
terbentuk di 32 provinsi dan banyak kabupaten/kota. Kiprahnya telah dirasakan
oleh daerah dengan segala dinamikanya. Bagaimana pendapat para anggota
pokja terhadap keberadaan pokja dan harapan mereka ke depan, berikut
beberapa petikan pernyataannya.
Erwin Mawandy,
Kasubid Perumahan dan Fasilitas Umum Bappeda Kab. Tangerang Provinsi Banten
Pokja Sangat Positif
Keberadaan Pokja yang keanggotaannya lintas pemangku kepentingan, bagi kami
di daerah, tentunya sangat positif karena secara langsung maupun tidak, ternyata
mampu memberi kontribusi sekaligus dapat mempengaruhi kebijakan, strategi,
maupun program yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah di dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya terkait dengan sektor air minum dan sanitasi
yang selama ini seolah-olah menjadi isu yang kurang mendapatkan prioritas.
Ketersediaan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten sebagai
sebuah produk akademis dari pokja, faktanya saat ini mampu membuka horison kita
semua di daerah, bahwa masih banyak persoalan di sektor ini yang tentunya harus
segera dibenahi dengan pola-pola yang sistematis yang menempatkan masyarakat
sebagai subjek maupun objek utama dari solusi yang akan diberikan. Harapannya
adalah dokumen perencanaan ini menjadi milestone bagi pembangunan sektor air
minum dan sanitasi secara komprehensif di Kab. Tangerang.
Ke depan tentunya perlu sebuah affirmative action maupun langkah-langkah konkret
bagi pembangunan sektor sanitasi sehingga sektor ini bisa menjadi mainstream
pembangunan di daerah. Terkait hal tersebut, Pemkab Tangerang saat ini tengah
melakukan terobosan dengan menggulirkan Program Gebrak Pakumis (gerakan
bersama rakyat, atasi kawasan padat, kumuh, dan miskin) sebagai sebuah program
pro rakyat yang diharapkan secara terintegrasi mampu mengatasi persoalan
sanitasi dan air minum, serta lebih jauh lagi bisa menjadi tools bagi Pemda untuk
menuntaskan persoalan kemiskinan.
Tantangannya adalah bagaimana seluruh stakeholder yang terkait mampu secara
efektif berkoordinasi melalui program dan kegiatan yang dimiliki masing-masing
lembaganya dan menjadikan persoalan sanitasi sebagai musuh bersama yang harus
diperangi secara tuntas.

25. Majalah Percik
November 2012 23
Idrus,
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
Agar Lebih Aktif Lagi
Keberadaan Pokja AMPL sangat membantu dalam pembangunan sanitasi karena
bisa mengkoordinasikan lintas sektor. Sebenarnya kita baru mulai tahun ini. Itu
pun terjadi perubahan kegiatannya. Tapi studi EHRA sudah, Buku Putih juga insya
Allah, sebentar lagi selesai karena tinggal finishing. Bahkan beberapa paket kegiatan
sudah dimulai. Mungkin ke depan kalau nanti sudah jelas program kita, maka saya
harapkan Pokja AMPL lebih aktif lagi.
Alfino Rinaldi Arief,
Staf Bid Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Prov Kalimantan Timur
Sangat Membantu Koordinasi
Sejauh ini keberadaan Pokja AMPL itu sangat membantu sekali, utamanya dalam hal
koordinasi. Karena ada multi sektor terlibat di dalamnya. Ada dari Pekerjaan Umum,
ada Kesehatan, ada Bappeda, ada juga dari Biro Humas dan Protokol, dll. Sehingga
yang tadinya program yang dilaksanakan secara sektoral, sekarang jadi multisektor
dan ada pertimbangan dari berbagai pihak.
Menurut saya, di daerah terutama Kalimantan Timur, Pokja AMPL ini belum seefektif
pokja-pokja yang sudah ada sebelumnya. Seperti Pokja Tata Ruang dan lainnya.
Sehingga kami harapkan Pokja AMPL ke depannya lebih eksis lagi untuk membawa
program di sektor kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan itu ke arah yang
lebih baik.
Aswan Iskandar,
Staf Penyehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
Bergerak Bersama
Menurut kami keberadaan Pokja AMPL sangat membantu sekali. Karena dengan
adanya Pokja AMPL ini kita sudah mulai bergerak bersama. Tadinya kan setiap
instansi bergerak sendiri-sendiri, sehingga target-target yang mau kita tuju itu tidak
bisa tercapai. Dengan adanya Pokja AMPL ini, akhirnya maksud dan tujuan kita itu
dapat tercapai.
Harapan kami di sini, mudah-mudahan di tahun 2013 Kabupaten Mimika masuk
menjadi anggota Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP). Karena sekarang
ini kita sudah melaksanakan program-program Pokja AMPL dan studi EHRA juga.

26. 24 Majalah Percik
November 2012
Era Sukma Munaf Dt Mangkudum,
Kabid Transmigrasi Dinsosnakertrans Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Achievement-nya agar Lebih Baik
Sampai sekarang keberadaan Pokja AMPL cukup membantu. Sebelum adanya
Pokja AMPL kita memang kesulitan mencapai langsung ke masyarakat. Tapi dengan
adanya Pokja AMPL bisa lebih mudah mencapai masyarakat. Saya berharap ini bisa
dipertahankan. Dan kalau bisa achievement-nya agar lebih baik, sehingga kawan-
kawan yang di Pokja AMPL dapat sepenuhnya menjalankan koordinasi dengan
beberapa institusi terkait. Baik itu dangan Bappeda, PU dan lainnya.
Mulyani,
Pokja AMPL Jawa Timur
Saling Mendukung
Keberadaan Pokja AMPL sangat membantu pembangunan sanitasi di Jawa Timur.
Satu sama lain saling mendukung antara SKPD satu dengan SKPD lain memang
saling mendukung. Sesuai dengan RPBN P sampai tahun 2014 memang sanitasi
menjadi prioritas. Ke depannya kita tetap melanjutkan PPSP ini bekerja sama dengan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Muhammad Syakirin Selian,
Staf Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab Aceh Utara, NAD
Kerja samanya Baik
Alhamdulillah sampai sekarang, kita dengan orang yang ada di Pokja AMPL
kerjasamanya baik dalam semua hal. Pokja AMPL kadang-kadang membimbing
kita, mem-back up kita. Saya lihat orang-orang Pokja AMPL memang antusias untuk
itu. Apalagi sekarang sedang mempersiapkan Buku Putih PPSP jadi memang saling
berkaitan. Harapan saya ke depannya kerja sama lebih baik lagi dan lebih banyak lagi
melibatkan lintas sektoral yang memang identik misinya itu untuk menyejahterakan
dan memakmurkan masyarakat di Aceh Utara. Karena sampai saat ini baru 35-40
persen masyarakat Aceh Utara yang dapat akses sanitasi yang layak.

27. Majalah Percik
November 2012 25

28. 26 Majalah Percik
November 2012
Handi B Legowo,
Tim Pengarah Jejaring AMPL, Tokoh Pendiri Pokja
AMPL Nasional
Pokja Mampu Satukan
Berbagai Kepentingan
Bagaimana peran jejaring harus kita lakukan. Juga kita bisa pribadi.
AMPL dalam mendukung berbagi tugas, tentu sesuai dengan
pembangunan AMPL? bidang dan keahlian masing- Bagaimana Anda melihat
Selama ini ternyata banyak masing. Dari situ kita merasakan, perkembangan pokja selama
lembaga yang bergerak di bidang beban yang kita pikul jadi lebih ini?
AMPL. Awalnya mereka bergerak ringan karena yang ‘menanggung Kita punya bantuan dana dari
sendiri-sendiri. Punya target dan beban’ banyak pihak. Persoalan- Belanda atau Australia, dan
sasaran masing-masing. Ada juga persoalan yang kita hadapi pun bisa kita bikin kebijakan waktu
yang sasaran mereka beririsan satu lebih mudah untuk dipecahkan itu yakni kebijakan yang
dan yang lain. Nah, ini kan potensi. karena semua ikut memikirkan. berbasis masyarakat. Setelah
Kalau itu kemudian disinergikan itu, kebijakan tersebut barulah
melalui jejaring atau networking, Dan secara periodik atau insidental, diimplementasikan. Awalnya kita
pasti hasilnya akan jauh lebih baik. kita bertemu untuk membicarakan memiliki semacam pokja. Itu pun
Dari situlah awalnya kita memulai. banyak hal. Dari yang spesifik tidak ada SK-nya. Kalau pun ada
maupun yang umum. Jejaring SK, itu baru sekarang-sekarang
Perkembangannya? ini menjadi wadah yang efektif saja. Dengan adanya SK itu kita
Positif. Dengan jejaring, kita bisa dalam menjalin sinergi semua yang berkumpul karena kesamaan
saling bertukar pengalaman dan bergerak di bidang AMPL, baik kepentingan. Akhirnya kita bikin
saling berdiskusi tentang apa yang pemerintah, LSM, swasta, maupun kebijakan untuk kepentingan

29. Majalah Percik
November 2012 27
demokratislah. Dari long list,
bikin short list, dipilih tiga lokasi
unggulan itu, dikasih formulir dan
disuruh melakukan assessment.
Akhirnya ditunjuk lokasi yang
akan menjadi lokasi sanitasi
yang berbasis masyarakat itu.
Karena masyarakatnya memang
berminat, mereka mau. Jadi
mulai dari pemberdayaan sampai
pembentukan PSM-nya itu
didampingi.
Belajar dari sana, kita bersama
masyarakat. Datanglah grant, selesai-selesai karena banyak teman-teman belajar konsep itu,
hibah, yang dikeluarkan World kendala. Akhirnya teman-teman kita terapkan. Ada terobosan.
Bank bersumber dari Australia atau berjalan dengan yang berbasis Kenapa dikatakan demikian
Belanda. masyarakat. Mulai 2003 kita karena kalau kita membangun
membikin pilot. sanitasi yang skala besar, skala
Siapa yang memulainya? kota yang konvensional, kita
Awalnya ya itu, tadinya kita sama- Nah pilot itu dikerjain oleh World mesti mulai dari master plan. Nah
sama saja. Kamu ngurus air minum, Bank yang berasosiasi dengan BEST begitu ada desain, plus Amdal,
kamu ngurus sanitasi, kumpullah dan Bali Fokus. Dari sanalah mereka skalanya kota, lama, mungkin 3-4
kita ini. Akhirnya karena ada inpres men-develop pendekatan baru ini. tahun baru implementasi. Itupun
dari Bappenas, ada kemendagri, ada Nah mereka melaksanakan pilotnya investasinya besar banget. Satu kali
PU, ada kesehatan, terakhir ada LH, pada 2003-2004 di Bali dan Jawa membangun itu paling murah Rp
perindustrian, keuangan juga ada, Timur. Ada tujuh lokasi. Tahun 2005 300 juta, Rp 300 milyar untuk satu
nah itulah akhirnya timbul gagasan kita replikasi lagi di Yogyakarta, kota, itu minimumnya. Karena di
itu. Setelah reformasi tahun 1998, Jawa Tengah, dan Jawa Timur bawah itu bank tidak tertarik. Itu
nah timbullah kebijakan berbasis dengan menggunakan dana inpres. yang kayaknya nilai bagi mereka
masyarakat. Prinsipnya bottom up, Nah dari situlah kita mempunyai sedanglah. Gak mungkin kan?
meski ada ada top down-nya. konsep-konsep. Masa kita harus ngutang terus sih.
Sementara kita punya target.
Selain itu, kita susun pula yang Saya lihat mulai dari persiapan,
berbasis institusi. Tapi itu belum pemilihan lokasi, mereka sudah Nah ternyata masyarakat punya

30. 28 Majalah Percik
November 2012
peran. Jadi antara yang sistem misalnya komunal, atau perpipaan dari NGO-nya sendiri atau mungkin
setempat sampai kepada sistem skala kecil, MCK plus dan lainnya. masyarakatnya sendiri.
perpipaannya, di tengah-tengah Masyarakat kita kasih teknologi,
inilah Sanimas itu, yang dikelola dijelasin untung ruginya, silakan Fungsi NGO-nya?
oleh masyarakat, mereka memilih. Biasanya mereka Mereka yang melatih masyarakat,
ini didampingi fasilitator. dan tentu mereka dibiayai.
Nah, bagaimana masyarakat
dikuatkan dalam hal itu? Sebelum mereka memilih, biasanya Tujuan dari model pendekatan
Nah karena kita punya target tadi, sudah terbentuk dulu KSM-nya ini apa?
kita terobos karena kita berbasis (Kelompok Swadaya Masyarakat) Kita ingin masyarakat terlibat sejak
masyarakat. Masyarakatnya kita tadi. Nah itulah yang memfasilitasi awal. Mengapa? Kalau dari awal
picu dan dia mau. Ini akan jadi antara masyarakat sama dan terlibat seperti itu, seperti bikin
cepat. Masyarakat bisa menentukan pemberi donornya. Nah duit itu anak, pasti ia akan dipelihara.
sendiri pilihan teknologi yang dulu sumbernya macam-macam Tidak mungkin ditelantarkan. Jadi
mereka mau sesuai dengan dari pusat, dari provinsi, dari filosofinya adalah bagaimana
kapasitas yang mereka miliki. Ada kabupaten/kota, mungkin juga memunculkan rasa memiliki. Ya

31. Majalah Percik
November 2012 29
disayang karena terlibat. Yang kita sumber dana sendiri. disepakati untuk menambah lagi
ingin picu, itu kan sebetulnya. menjadi 100. Terbayang bagaimana
Selama ini kan mereka cuma Tapi pendekatannya ke sana. Jadi mempersiapkannya. Gimana
nonton, penonton aja. Misalnya prinsipnya kalau mulai dari awal melatih fasilitatornya.
pemerintah bangun, ya gitu, lihatin dia terlibat pasti tidak akan telantar.
aja, protes, kok rusak kok kayak Tapi kalau ditanya manfaat ya itu Bagaimana dengan kelembagaan
gini, karena mereka tidak merasa tadi, banyak sekali manfaatnya, yang ada, apakah sudah mampu
membangun, tidak ikut, tidak dan itu bisa menutup celah-celah memelihara dan mengelola sarana
merasa memiliki. yang kita tidak bisa capai selama ini. yang ada?
Signifikan sekali.
Tapi kalau mulai dari tenaga Secara umum, keterlibatan
kerjanya, materialnya, lahannya, Nah itu kan dana awalnya masyarakat cukup baik. Dan
mereka akan merasa bahwa itu dari pemerintah, terus untuk dengan melibatkan mereka dari
barang kita bersama, jadi kalau berikutnya selalu begitu atau awal, rasa memiliki itu muncul.
rusak, dipelihara dan bangunan itu mandiri? Hanya saja perlu mereka kita
bagus-bagus. Banyak yang seperti Nggak, sampai tahun 2005 itu dampingi agar mereka tetap
itu, ada di 500 sekian lokasi lah. kita pakai dana investor terbatas, memiliki kapasitas dan terjaga
Ada di seluruh Indonesia, banyak untuk tujuh atau delapan lokasi. keberlangsungannya. Joko Prasetyo
itu. Kalau di Jakarta justru tidak Begitu 2006 saya ingat, jumlah itu
ada, mungkin mereka tidak tertarik direplikasi dengan lebih besar lagi.
sama itu. Mungkin mereka punya Dalam pertemuan itu, akhirnya

32. 30 Majalah Percik
November 2012
Asep Warlan Yusuf,
Guru Besar Hukum Lingkungan Unpar Bandung
Tren ke Depan,
Perkuat Lembaga Swadaya
Keiikutsertaan masyarakat sangat penting dalam pembangunan. Dengan keterlibatan mereka dalam
pembangunan, mereka akan merasa memiliki dan kemudian akan menjaganya.
Model pelibatan masyarakat ini menjadi kecenderungan (tren) setelah sebelumnya pembangunan
cenderung top-down. Muncullah berbagai organisasi swadaya yang bergerak secara mandiri. Nah,
bagaimana agar lembaga-lembaga swadaya ini kiprahnya semakin baik di tengah masyarakat dan
berdaya? Berikut petikan wawancara Percik dengan Asep Warlan Yusuf, guru besar hukum lingkungan
Universitas Parahyangan Bandung yang juga giat dalam komunitas peduli terhadap air minum dan
penyehatan lingkungan.
Bagaimana dengan peran yang sifatnya kaku terikat swadaya itu ketimbang
lembaga swadaya? oleh perundang-undangan mengandalkan lembaga-lembaga
Lembaga swadaya justru lebih tetapi lebih pada fungsional. pemerintahan resmi.
mempunyai kiprah yang jelas dan Sekarang orang lebih melihat
terukur kepada masyarakatnya. pada: ada tidak fungsinya?Ada Contoh lembaga swadaya
Sehingga hemat saya, jangan tidak manfaatnya? Bagaimana dimaksud?
sampai justru lembaga-lembaga pertanggungjawabannya? Itu Lembaga yang pernah saya ikut
swadaya masyarakat yang lebih jadi jauh lebih penting daripada saja ya. Ada Gemricik di Bandung
banyak berkiprah ketimbang sekadar formal. dan Mitra Cai di Sukabumi. Itu
lembaga formal pemerintah. menurut saya sebagai lembaga
Tren ke depannya saya lebih swadaya masyarakat yang sudah
Karena sekarang, pendekatannya melihat pada bagaimana berkembang untuk memelihara
bukan lagi kelembagaan formal memperkuat lembaga-lembaga sumber mata air, untuk memelihara

33. Majalah Percik
November 2012 31
sungai. Menurut hemat saya, ya. Artinya, punya program sendiri, menjadi sebuah sungai yang jauh
mereka sudah bekerja dari dulu punya pendanaan sendiri. Bahkan lebih baik dari pada sekarang.
juga. tak jarang mereka melaksanakan
sesuatu yang tidak dikerjakan Sedangkan untuk pelestarian
Karena mereka sadar betul kalau pemerintah. jadi sebetulnya mereka Sungai Citarum, ada Warga Peduli
tidak dipelihara akan timbul jauh lebih punya manfaat dan Lingkungan (WPL). WPL berusaha
musibah bagi masyarakat. Maka pengaruh kepada masyarakat dan mengokohkan kebersamaan
mereka berinisiatif membangun lingkungan air ketimbang lembaga dan kapasitas untuk melakukan
kemitraan itu. Dibangunlah pemerintahan. kegiatan nyata pemulihan,
keguyuban dengan masyarakat pengelolaan, dan pelestarian
lainnya. Contoh kongkritnya? lingkungan sekitar Citarum. Salah
Gemricik, misalnya. Itu saya kira satunya melalui program Eco
Bagaimana koordinasi sudah jelas, saya lihat sudah banyak Pesantren.
lembaga-lembaga tersebut? yang diperbuat Gemricik untuk bisa
Merekakan punya aturan sendiri mengembangkan Cikapundung Penyadaran lingkungan Sumber

34. 32 Majalah Percik
November 2012
Daya Air (SDA) berbasis alam lembaga resmi pemerintah, tetapi Kalau dana?
ini melibatkan santri-santri dari yang pasti lembaga swadaya jauh Kalau itu ada problem. Karena
pesantren di sekitar aliran sungai lebih efektif dalam pendayagunaan bagaimana pun juga tanpa ada
Citarum. Pendekatan terhadap itu. Dan di beberapa negara juga pembiayaan, kerja tidak optimal.
tokoh-tokoh masyarakat seperti ternyata lembaga swadaya yang
ustad dan kyai menjadi kunci bekerja untuk itu. Pemerintah Agar pendanaan lebih rutin?
menumbuhkan kesadaran hanya memberikan fasilitas Ada tiga sumber pendanaan.
melestarikan lingkungan. Misalkan, perizinan dan pendanaan. Pertama, sumber pendanaan
ketika shalat Jumat pesan-pesan dari pemerintah, bisa APBN atau
lingkungan senantiasa disisipkan, Apakah dalam menjalankan APBD. Dananya ada yang hibah
tentu saja dengan mengutip hadits- program-programnya, lembaga atau dicangkokkan pada sebuah
hadits serta akhlak Rasulullah swadaya ini mengalami kendala dinas yang terkait dengan kegiatan
terkait dengan lingkungan. advokasi? itu. Jadi ada kegiatan bersama
Menurut saya pada umumnya masyarakat menggunakan dana
Jadi, saya tanpa menafikan tidak. Karena mereka bekerja sesuai proyek itu yang diambil dari APBN
keberadaan dan peranan yang dengan mekanisme dan kebiasaan atau APBD.
telah dan sedang dilakukan oleh masyarakat.

35. Majalah Percik
November 2012 33
Kedua, sumber pendanaan dari pengetahuan, pengalaman, perusahaan dan pemerintah. Itu
perusahaan yang diambil dari CSR. pengaruh dan keberpihakan penting juga untuk menguatkan
Dana tersebut juga bisa digunakan kepada lingkungan, itu akan lebih lembaga.
untuk pemberdayaan lingkungan. bagus sebagai sarana untuk bisa
mengembangkan kinerja lembaga. Keempat, mengembangkan
Ketiga, iuran anggota dan Itulah sebabnya mengapa Gemricik partisipasi masyarakat. Jadi
sumbangan tidak tetap dari merekrut sebanyak mungkin para lembaga tersebut memfasilitasi dan
anggota. ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu masyarakat yang berbuat. Sehingga
yang berpihak kepada lingkungan. ada partisipasi dan kontribusi. Joko
Namun, selama ini kan pendanaan Prasetyo
masih sukarela, dipungut dari para Kedua, kelembagaan yang
anggotanya. Atau ada sumbangan terorganisasi dengan baik. Tetapi
dari relasi pengusaha, tetapi itu yang basisnya bukan seperti pada
kan tidak rutin. Berbeda kalau pasal tetapi pada orang. Alias,
dianggarkan oleh APBD. organisasi berbasis pengetahuan.
Karena bagaimana pun juga orang-
Bagaimana agar lembaga orang yang memiliki pengetahuan
di level masyarakat ini lebih ini memerlukan wadah untuk
berdaya lagi? berkiprah.
Ada empat faktor yang harus
ditingkatkan. Pertama, SDM. Ketiga, membangun networking
SDM yang bagus, yang punya atau jejaring dengan masyarakat,

36. 34 Majalah Percik
November 2012
Kelembagaan Kuat,
Masyarakat Peduli
Tantangan pembangunan AMPL bersifat dinamis. Perlu upaya terus menerus agar
kelembagaan AMPL kuat dan berkesinambungan. Di samping itu, masyarakat
pun perlu ditingkatkan kesadarannya untuk menyukseskan pembangunan AMPL.
Semua itu tak bisa dilepaskan dari komitmen eksekutif di levelnya masing-masing
untuk peduli terhadap sektor ini. Bagaimana agar kelembagaan yang ada kuat,
eksekutif peduli, dan masyarakat pun tergerak? Berikut pendapat orang-orang
yang selama ini bergelut di bidangnya.

37. Majalah Percik
November 2012 35
Kelima, setelah Pokja terbentuk dan mendapat
dukungan, Pokja harus kompak. Untuk
mengompakkan, harus ada pihak luar. Misal, seperti
yang PPSP kembangkan itu kan ada fasilitator.
Tugas fasilitator ada dua yakni, pertama, untuk
mengompakkan semua elemen Pokja agar bisa
bekerja sama dengan baik. Kedua, agar mempunyai
pengetahuan dan ketrampilan untuk menjalankan
tupoksi Pokja.
Avianti Zulaicha,
Konsultan Kelembagaan
Agar Kelembagaan di Level
Pemda Kuat
Setidaknya ada lima tips agar kelembagaan di level
Pemda kuat.
Pertama, Pokja harus representasi dari dinas-dinas
terkait serta LSM yang menangani sanitasi.
Kedua, perwakilan dari setiap dinas setidaknya Alwis Rustam,
Konsultan Advokasi
dua orang, satu senior satu junior. Senior, secara
pengalaman dan keilmuan memadai tetapi dari segi
waktu, ‘tidak punya’ waktu. Sedangkan junior atau
Agar Eksekutif Peduli AMPL
tenaga muda, dari sisi pengalaman dan pengetahuan Tak tahu maka tak peduli. Maka agar eksekutif peduli
memang kurang, tetapi dari sisi waktu, lebih punya AMPL, mereka harus mendapatkan informasi terkait
waktu. Sehingga dalam berbagai meeting yang AMPL. Setidaknya ada empat upaya yang dapat
memakan waktu bisa dikerahkan juniornya, namun dilakukan agar eksekutif tahu dan peduli mengingat
dalam hal-hal strategis, senior wajib hadir. selama ini kan yang tahu dan peduli itu pada
umumnya masih di tataran Kabid dan staf.
Ketiga, harus mendapatkan support dari Bupati/
Walikota. Pertama, harus diciptakan momentum dan event yang
tersedia dan reguler untuk para walikota/bupati, sekda,
Keempat, perlu diperhatikan nomenklatur Pokja. Karena
kepala Bappeda dan kepala Satuan Kerja Perangkat
itu akan memengaruhi kepada sistem penganggaran.
Daerah (SKPD).
Kelihatannya sepele, tetapi di berbagai tempat
memengaruhi dalam penganggaran. Supaya kegiatan- Kedua, pastikan pesan dan salurannya sampai ke para
kegiatan dapat diimplementasikan kan harus didukung eksekutif tersebut. Agar informasi perencanaan dan
oleh anggaran.

38. 36 Majalah Percik
November 2012
kegiatan itu tidak melulu di tim teknis yang di bawah daerah untuk dievaluasi di akhir pemerintahannya
seperti kabid dan staf saja. Tetapi harus sampai juga sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja kepala daerah
kepada eksekutif. Jadi problem advokasi itu ternyata tersebut.
adanya di internal dinas. Kesulitan dari staf kepada
pimpinannya. Apakah pimpinannya itu kepala dinas Kedua, memberikan advokasi yang terus menerus.
atau sekda atau walikotanya. Jadi yang tidak kalah Secara teknis khususnya kita kawal saat membahas
penting adalah advokasi komunikasi internal ke atas Kebijakan Umum Anggaran dan Pagu Anggaran
dibanding dengan ke publik. Sementara setiap bulan Juli-Agustus.
Ketiga, Pemda dan Pokja AMPL perlu men-support Dengan dua cara itulah kita dapat memperoleh dana
asosiasi eksekutif yang sudah ada. Misal, men-support yang cukup dari Pemda untuk menjalankan program-
Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) atau program AMPL.
bersinergi dengan aliansi-aliansi semacamnya.
Amrizal, Wiwit Heris,
Konsultan Keuangan Konsultan Komunikasi
Agar Pemda Alokasikan Agar Prilaku Masyarakat
APBD untuk AMPL Berubah
Ada dua jalur yang dapat digunakan agar Pemda mau Mengubah prilaku masyarakat itu tentu tidak bisa
mengalokasikan APBD untuk membiayai program- dilakukan dalam waktu sesaat. Tiba-tiba mereka
program sanitasi dan pelestarian sumber air. Jalur kita ajak dalam satu action atau tindakan “ayo kita
pertama dapat dilakukan saat terpilihnya kepala daerah berbuat begini” tetapi mereka belum paham, tidak
yang baru dan jalur kedua dilakukan apabila program akan menyelesaikan masalah. Maka setidaknya ada
AMPL baru dimulai di tengah kepemimpinan seorang beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya
kepala daerah. adalah:
Pertama, agar mendapatkan kepastian pendanaan Pertama, lakukan survei. Dalam konteks perubahan
dalam jangka lima tahun ke depan maka konteks AMPL prilaku, ketika kita mau mengubah prilaku mereka
harus betul-betul tercantum dalam RPJMD-nya terlebih itu bukan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Tetapi
dahulu. Dikawallah oleh kita agar sanitasi, penyehatan berangkat dari apa yang mereka pikirkan. Oleh karena
lingkungan, pelestarian sumber air masuk dalam itu perlu dilakukan survei prilaku. Sehingga kita tahu
RPJMD. Karena RPJMD adalah janji politik dari kepala mengapa mereka memiliki kebiasaan sanitasi yang
buruk itu apakah karena pengetahuannya (knowledge)

39. Majalah Percik
November 2012 37
yang salah tentang sanitasi; karena sikapnya (afective) yang memang memiliki tupoksi di bidang sanitasi dan
atau karena psikomotoriknya (practice). Karena masih- pelestarian sumber air. Pemda tersebut melakukan
masing masalah itu penangananya berbeda. intervensi untuk memperkuat institusi yang sudah
ada bukan untuk menyainginya. Intervensi tersebut
Kedua, kita harus benar-benar bisa menunjukkan setidaknya ada tiga.
bahwa program kita itu berorientasi pada audiens atau
target sasaran. Jadi kita betul-betul bisa menunjukkan Pertama, umpanya di setiap Puskesmas itu sudah ada
suatu manfaat bagi mereka kalau mereka mau sanitarian yang memiliki tugas penyehatan lingkungan.
mengubah prilaku dalam bersanitasi. Mereka diperkuat dengan diberikan instrumen-
instrumen yang lebih tepat guna. Contohnya, skill
Ketiga, mereka harus dijadikan subjek, bukan pemberdayaan, skill fasilitasi, skill komunikasi, lalu tips-
objek. Artinya, mereka harus dilibatkan sejak awal tips yang bersifat teknik tertentu.
perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan.
Sejak awal, diajak bicara, diberikan kesempatan untuk Kedua, berikan intensif yang jelas kepada para
menyampaikan pendapat, prilaku mereka akan lebih sanitarian. Karena intensif dapat menciptakan
cepat berubah. Menurut pengalaman saya begitu. sanitarian yang rajin.
Sehingga mereka itu sudah tahu sejak awal bahwa
perubahan prilaku mereka terkait sanitasi itu sangat Ketiga, kinerja lembaga juga harus diapresiasi oleh
penting. pimpinan daerah setempat. karena setiap orang akan
merasa diapresiasi jika prestasinya itu diakui oleh
Maka proses itu akan menjadi proses yang pimpinan. Maka harus diciptakan sebuah mekanisme
terinternalisasi. Mereka tidak sebagai objek reward oleh pimpinan. Supaya yang bekerja baik itu
pembangunan tetapi sebagai subjek. Berdasarkan bisa mempertahankan dan yang bekerja buruk bisa
pengalaman saya, kalau mereka dijadikan objek justru merasa tidak enak. Contoh paling ekstrimnya seperti
mereka lebih banyak menolak. Jokowi berkeliling memberi raport siapa yang bernilai
biru atau siapa yang bernilai merah. Kemudian di-
display. Yang raportnya merah pasti tidak enak. Karena
semua orang tidak ingin berada di ranking terakhir. Joko
Prasetyo
Devi Setiawan,
Community Development Specialist
Agar Program Berjalan
Berkesinambungan
Peran kelembagaan agar program berjalan
berkesinambungan tentu saja harus melibatkan
pemerintah daerah setempat dengan setiap institusi

40. 38 Majalah Percik
November 2012
rah MPL
Kip ja A
Pokvinsi NTT
Pro
MPL-BM
ntang A
2012 Te
0 Tahun
omor 1
ubernur N
uran G
sun Perat
Menyu

41. Majalah Percik
November 2012 39
Mungkin baru Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki
Peraturan Gubernur Tentang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan-Berbasis Masyarakat (AMPL-BM). Keluarnya Pergub ini
tidak lepas dari inisiasi Kelompok Kerja AMPL provinsi tersebut.
Lahirnya Pergub ini berawal dari pembicaraan di pokja tentang
pentingnya provinsi memiliki peraturan yang khusus mengatur
soal AMPL-BM. Wacana yang digagas itu kemudian terus berlanjut
hingga mencapai kesepakatan untuk diwujudkan.
Pokja yang terdiri atas perwakilan dari Bappeda, fasilitator, dan
PO Unicef kemudian melakukan konsultasi dengan DPRD untuk
membahas peraturan apa yang cepat dan sesuai dengan
kebutuhan. Maka pilihannya adalah Peraturan Gubernur tentang
AMPL.
Setelah itu, proses pelaksanaannya pun dimulai. Di bulan Januari
2012 semua perwakilan SKPD dan mitra terkait dengan AMPL
diundang rapat. Muncul kesepakatan tim yang akan menyusun
Peraturan Gubernur dan SK Pokja AMPL Tahun 2012. Tim mulai
bekerja pada 24 Januari 2012.
Sebagai langkah awal, tim menghasilkan Draft SK Pokja AMPL
sebagai revisi SK sebelumnya. Bersamaan dengan itu Konsep
Peraturan Gubernur tentang AMPL mulai dibahas. Hasil ‘corat-coret’
konsep Pergub kemudian disebarkan melalui mailist AMPL untuk
memperoleh masukan. Tak sampai seminggu, pasal per pasal telah
mendapatkan masukan. Hasilnya kemudian disebarkan lagi melalui
mailist.
Untuk memperkuat dan memperdalam peraturan tersebut,
kunjungan lapangan ke beberapa lokasi pun diadakan. Mereka yang
ikut turun ke lapangan adalah empat orang perwakilan dari DPRD
Provinsi NTT ( Komisi A,B,C dan D), Perwakilan Bappeda, Dinkes,
Dinas Pekerjaan Umum, Biro Hukum, Biro Kesra, BLHD, BLUD-SPAM,

42. 40 Majalah Percik
November 2012
dan seluruh tim penyusun Pergub serta Kelompok Pendanaan. – BM Provinsi NTT diajukan untuk
AMPL. Apa yang didapati di lapangan dikoreksi lebih lanjut oleh Biro
kemudian disinkronisasi dengan Hukum Setda Provinsi NTT. Tapi
Hasilnya kemudian didiskusikan draft yang ada. draft itu dikembalikan lagi dengan
dalam lima kelompok yakni mendapatkan masukan dan harus
Kelompok Kelembagaan, Kelompok Tak sampai sebulan, draft SK Pokja diperbaiki untuk memperkuat
Sarana, Kelompok Regulasi, AMPL Provinsi NTT dan Draft subtansinya serta harus dilakukan
Kelompok Monitoring dan Evaluasi Peraturan Gubernur tentang AMPL konsultasi publik untuk menambah

43. Majalah Percik
November 2012 41
masukan dan mempertajam draft
Pergub tersebut.
Peraturan Gubernur NTT
Pada 6 Maret 2012, Tim Penyusun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang
menyelenggarakan Konsultasi
Publik PerGub AMPL-BM Provinsi
Nusa Tenggara Timur dengan Pembangunan
peserta 75 orang dengan berbagai
unsur. Ada perwakilan SKPD, AMPL-BM di
anggota legislatif, lembaga profesi,
serta pemerhati AMPL. Hasilnya, Provinsi NTT
draft itu direvisi kembali dan
kemudian diajukan ke Biro Hukum. Sasaran: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
Setelah itu ada audiensi dengan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan –
Biro Hukum membahas substansi. berbasis masyarakat yang berkualitas, berkuantitas, sistematis
Draft Pergub AMPL-BM setelah dan berkelanjutan
diperiksa, bisa diproses untuk
ditindaklanjuti agar dapat disetujui Garis Besar Isi:
oleh kepada Gubernur Provinsi Peningkatan akses terhadap fasilitas air minum yang aman
NTT dengan sedikit perbaikan di dan sanitasi yang layak
sisi templetnya agar sesuai standar Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
penyusunan yang berlaku. Peningkatan kapasitas/ Kelembagaan pengelolaan
pembangunan sektor AMPL di tingkat pemerintah dan
Akhirnya, Peraturan Gubernur masyarakat
yang telah disusun oleh tim secara Peningkatan penganggaran untuk pengelolaan sarana dan
partisipatif yang melibatkan prasaran yang berkelanjutan
semua pihak yang terkait dapat Pengendalian dan evaluasi pada pelaksanaan
ditindaklanjuti untuk disetujui dan pembangunan AMPL-BM berbasis Desa/Kelurahan
ditandatangani oleh Gubernur Penciptaan kondisi yang kondusif melalui pengembangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur. kebijakan dan kemitraan dengan seluruh pemangku
Wisnu/Mujiyanto kepentingan

44. 42 Majalah Percik
November 2012
Horizontal Learning,
Berbagi Kesuksesan ala
AKKOPSI
Sudah bukan zamannya lagi instruksi-instruksi untuk antara kabupaten/kota dan provinsi tentang
meraih kesuksesan. Ada jalan lain yang lebih efektif pelaksanaan PPSP dan pembangunan sektor sanitasi
yakni dengan berbagai kesuksesan oleh mereka sesama peserta PPSP yang juga sebagai anggota
yang sudah berhasil terlebih dahulu. Cara ini lebih AKKOPSI. Kedua, pembelajaran horizontal, termasuk
meyakinkan karena langsung dari yang sudah forum pertukaran pengalaman dan pengetahuan,
meraihnya. terbukti sangat efektif sebagai upaya peningkatan
kinerja dan inisiatif pembangunan. Ketiga, advokasi
Itulah sebabnya Aliansi Kabupaten/Kota Peduli secara parsuasif di internal sesama anggota AKKOPSI
Sanitasi (AKKOPSI) memilih model horizontal learning merupakan upaya alternatif yang memperkaya dan
sebagai ajang untuk mengadvokasi daerah-daerah di menjawab kebutuhan advokasi pembangunan sanitasi
Indonesia dalam rangka mendorong pencapaian PPSP yang sentralistis (top-down dari pusat ke daerah)
(Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) di selama ini.
Indonesia.
Dalam program tersebut, bupati/walikota anggota
Ketua Umum AKKOPSI Bambang Priyanto (Walikota AKKOPSI mengisi kegiatan itu untuk menguatkan
Jambi) dan Sekretaris Umum Josrizal Zain (Walikota komitmen dalam pencapaian PPSP. Pada bagian
Payakumbuh) menekankan tiga alasan utama yang forum horizontal learning, para champions dan sosok
mendasarinya perlunya implementasi program kerja teladan akan saling berbagi pengalaman dalam
advokasi dan horizontal learning oleh AKKOPSI. penguatan kelembagaan (provinsi dan kabupaten/
kota) dan proses penyelesain produk: Buku Putih,
Ketiga alasan itu, pertama, adanya kebutuhan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Memorandum
pertukaran pengetahuan dan pengalaman di Program Sektor Sanitasi di daerah.

45. Majalah Percik
November 2012 43
Program ini telah dimulai. Manado Kamal, Kepala Bappeda Kota “Kita dididik bagaimana
menjadi kota pertama pelaksanaan Payakumbuh. membuat perencanaan terpadu
kegiatan ini. Setelah Manado giliran komprehensif dan tidak ditutup-
lima kota lainnya yakni Palembang, josrizal menyampaikan tutupi. Selain membuat visi dan
Serang, Bandung, Semarang, dan pengalamannya bergelut dalam misi kita juga membuat target dan
Makassar. bidang air minum dan sanitasi. Ia fokus,” kata josrizal menceritakan
menceritakan, bagaimana kondisi awal keterlibatan Payakumbuh ke
Advokasi Pertama air minum dan sanitasi ketika dalam program PPSP.
Kegiatan advokasi dan horizontal awal pemerintahannya. “Waktu itu
learning ini berlangsung 23- kondisinya sangat jelek. Kualitas Walikota yang mendapat
24 Oktober 2012. Kegiatan ini hidup masyarakat kurang baik,” penghargaan Kalpataru 2012
menghadirkan lima pembicara. katanya. ini juga menyampaikan tentang
Mereka adalah Capt. josrizal Zain, manfaat peningkatan anggaran
selaku Direktur Eksekutif AKKOPSI Sejak saat itu, ia mencanangkan sanitasi. Meski kotanya mendapat
sekaligus mantan Walikota untuk menjadikan Payakumbuh berbagai penghargaan karena
Payakumbuh, dan Dr Itoc Tochija bersih, aman dan higienis. Yosrizal kepedulian sanitasi, bahkan dirinya
MT, mantan Walikota Cimahi menambahkan, pada tahun dijuluki sebagai “Walikota Jamban”,
serta Dr. Eddy Soedjono, Kepala 2007 Payakumbuh diperkuat lagi atau “Walikota Sampah” atau
Jurusan Teknik Lingkungan Institut dengan adanya bantuan fasilitasi “Walikota Sanitasi” dan bangga
Teknologi Surabaya (ITS) mewakili dari Indonesia Sanitation Sector akan hal itu, yang penting adalah
Pokja Sanitasi Jawa Timur. Mereka Development Program (ISSDP) bagaimana menyejahterakan
tampil di hari pertama. Pada yang kemudian mulai tahun 2010 masyarakat. “Kalau dahulu
hari berikutnya, tampil Dra Tety dilanjut dengan nama Urban Payakumbuh menganggarkan
Murtiwendani, Ketua Bappeda Kota Sanitation Development Program sanitasi jauh lebih kecil, saat
Cimahi, Jawa Barat, dan Ir. Zulinda (USDP). ini perubahan mendasar dan

46. 44 Majalah Percik
November 2012
manfaatnya sangat terasa yaitu kekompakan Pokja Sanitasi merupakan salah satu cara untuk
dana subsidi untuk orang sakit Jawa Timur dalam memfasilitasi dapat memastikan kualitas BPS, SSK
menurun, angka tidak masuk kabupaten/kota di provinsi ini. dan MPSS.
sekolah menurun. Sehingga waktu Pokja senantiasa melaksanakan
itu Payakumbuh mendapatkan pertemuan meski tidak dihadiri Ia juga menceritakan bagaimana
penghargaan pertumbuhan oleh atasan mereka. Namun kiat menggerakkan sektor ini
ekonomi tertinggi di Sumatera hasilnya selalu terkomunikasikan melalui tangan pihak lain. Ini
Barat yaitu mencapai 6,7 persen,” dengan atasan masing-masing untuk mengatasi ketiadaan
ujar josrizal. instansi/dinas. “Ini yang membuat anggaran. Misalnya, Pokja Jatim
berbagai permasalahan justru menggerakkan kabupaten/kota
Itoc Tochija, mantan Walikota dapat dibicarakan secara gamblang agar tetap dalam suasana yang
Cimahi ini menceritakan dan terbuka untuk dicarikan mendukung sanitasi melalui lomba
bagaimana pengalamannya pemecahannya,” jelasnya. yang diadakan bekerja sama
menjadi selama tiga periode—satu dengan media lokal. Hasilnya cukup
periode diangkat oleh gubernur Eddy mengakui bahwa berdasarkan efektif.
dalam menangani masalah sanitasi. pengalaman Jawa Timur,
Ia senantiasa memasukkan masalah permasalahan pendampingan Peserta yang hadir menyambut
ini dalam berbagai kegiatan provinsi dari tahap BPS, SSK, MPSS positif kegiatan ini. Banyak
bersama masayarakat, tokoh agama dan implementasi, yang paling pertanyaan yang dilontarkan.
dan tokoh masyarakat. berat adalah tahap implementasi Banyak usulan yang disampaikan.
mencari sumber pendanaan. “Hal Setidaknya upaya awal ini
Ia pun berbagi cerita bagaimana yang terpenting dari BPS, SSK, menjadi titik terang bagi kegiatan
kendala pembuatan TPA regional, MPSS adalah pada kualitas. Pada serupa di kota-kota lainnya di
khususnya TPA Bandung Raya. saat implementasi baru akan terasa Indonesia untuk menularkan
Cerita ini penting agar kendala pentingnya kualitas ini karena semangat kepedulian terhadap
itu tidak terjadi di provinsi terkait dengan perencanaan pembangunan sanitasi. Mujiyanto
lain. Menurutnya, persoalan anggaran.” ujar Eddy.
komunikasi politik antardaerah dan
ketersediaan lahan menjadi hal Untungnya, lanjut Eddy, saat ini ada
krusial. Perlu ada komitmen dan sistem monitoring berbasis web
sikap tegas semata-mata dengan Nawasis. Banyak kabupaten/kota
kepentingan rakyat. memang seolah menelanjangi diri
sendiri, karena perkembangannya
Sementara itu Eddy Soedjono dapat dilihat oleh kabupaten/kota
berbagi pengalaman tentang lain. Namun sesungguhnya ini

47. Majalah Percik
November 2012 45
APPSANI
Dari Tukang Sanitasi Jadi Tukang Advokasi
Tak ada yang menduga asosiasi yang dibentuk para Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi
mantan peserta ‘Pelatihan Tukang Sanitasi’ yang Indonesia disingkat APPSANI ini didirikan oleh
diselenggarakan oleh WSP-World Bank bisa seperti saat “SHANG 11”, (11 orang) yakni Koen irianto, Budi
ini. Mereka tak hanya berkumpul dan berkomunikasi Purwanto, Agung, Subianadi, Maryono, Suwarjianto,
melalui asosiasi ini tapi sudah menjadi juru advokasi ke Agus, Abu Naim, Hariyanto, Suyanto dan satu satunya
pemerintah daerah di seluruh Indonesia. perempuan adalah Nanik. Mereka pada tahun 2010-
2011 pernah merasakan pelatihan ‘Wirausaha Sanitasi’

48. 46 Majalah Percik
November 2012
yang juga diadakan oleh WSP. MDGs 2015. Di samping itu, asosiasi Berkat keiikutsertaan mereka
ingin memberikan layanan kepada menyadarkan masyarakat akan
“Kami pelaku wirausaha sudah seluruh lapisan masyarakat, untuk hidup bersih dan sehat, kini sudah
begitu dekat dengan usaha jamban menyediakan alternatif produk ada 12 ribu-14 ribu desa dari
tersebut, hingga muncul ide-ide sanitasi yang sehat, khususnya 20 ribu desa yang mengalami
untuk membentuk perkumpulan jamban sehat, untuk menuju sehat. peningkatan akses masyarakat ke
pelaku usaha sanitasi dan yang Juga meningkatkan profesionalitas jamban.
peduli akan perubahan perilaku ketrampilan SDM berbasis
masyarakat BAB di sembarang masyarakat melalui pelatihan Asosiasi ini pun aktif melakukan
tempat dan berubah pada jamban sanitasi dan memberikan manfaat “Pelatihan Marketing Sanitasi”
sehat,” kata Koen Irianto yang dipilih bagi orang yang membutuhkan dilanjutkan dengan “Pelatihan
sebagai Ketua Umum pada 25 jamban sehat ataupun penyedia Wirausaha Sanitasi” di lima provinsi
Januari 2012. jasa layanan jamban sehat, dengan dukungan WSP dan STBM
sehingga “terciptakan simbiosis Pusat yaitu: Jawa Timur sendiri,
Sebagaimana layaknya organisasi, mutualisme”. Jawa tengah, Jawa Barat, Bali, dan
APPSANI pun memiliki visi yaitu Nusa Tenggara Barat. Muncul para
menjadi mitra pemerintah untuk Prestasi pengusaha-pengusaha baru di
meningkatkan akses sanitasi dalam Sebagai organisasi yang masih wilayah tersebut.
rangka mencapai Percepatan baru, APPSANI boleh berbangga.

49. Majalah Percik
November 2012 47
“Sudah lebih dari 1.000 orang Kendala dan Tantangan jaringan akses guna menciptakan
yang kita latih secara professional. Sebagai produsen, APPSANI peluang-peluang baru bagi para
Teori dilakukan di dalam kelas dan menghadapi tantangan secara wirausahawan baru yang ingin
latihan praktek secara langsung ke teknis produk. Ketersediaan meningkatkan usahanya. Selain itu,
lapangan dengan membuat produk Cetakan/Mould Buis beton sangat ada tantangan soal mengelola dan
oleh peserta sendiri, sehingga terbatas. Soalnya, harganya masih meningkatkan kualitas produksi
mengena. Tingkat keberhasilan dirasakan cukup mahal setiap jamban. Dalam kaitan itu, APPSANI
telah kita coba mengukur dengan unitnya dan belum banyak yang berencana mengontrol kualitas
cara monitoring. Hampir 30-40 memproduksi Mould/Cetakan produksi para anggotanya dengan
persen mereka berhasil menjadi Buis beton tersebut di beberpa cara melakukan sertifikasi.
pengusaha sanitasi,” kata Koen provinsi. Misalnya di Jawa Timur,
menceritakan. penyedia atau pabrikasi alat cetak Soal sumber daya manusia (SDM),
tersebut hanya ada di empat mereka yang sudah dilatih masih
Tahun depan APPSANI telah tempat saja. Padahal, jika alat cetak membutuhkan pelatihan ulang
merencanakan pelatihan serupan tersebut banyak maka hal itu akan untuk meningkatkan kualitas
ke beberapa propinsi lainnya. “Ini memperbesar dalam percepatan mereka. Dengan pelatihan ini,
sebagai tindak lanjut perjuangan pencapaian Target MDGs 2015. asosiasi berharap para anggotanya
kami, mengentaskan kemiskinan memiliki jiwa entrepreneur yang
melalui sanitasi,” katanya. Tantangan lain yang dihadapi lincah, licin dan lihai, serta memiliki
oleh APPSANI adalah memperluas kemampuan usaha dan sikap
mental yang selalu positif.
Sejauh ini masalah pendanaan
masih bisa diatasi. Asosiasi masih
mengandalkan kekuatan sendiri.
Kendati begitu sudah ada pihak-
pihak yang membantu dalam hal
skill dan keterampilan. “Tantangan
keuangan ini dapat kami balik
menjadi satu peluang bagi siapa
saja, dan kami buka untuk semua
pihak yang mempunyai keinginan
usaha jamban sehat dalam
peningkatan akses sanitasi,” kata
Koen. Mujiyanto

50. 48 Majalah Percik
November 2012
Gemricik
Wadah
Akademisi
Merevitalisasi
Cikapundung
Unik, tanpa surat tugas dari pimpinan atau instruksi Teranyar, para akademisi yang tergabung dalam
atasan, sekitar 36 dosen dari berbagai perguruan tinggi komunitas Gerakan Masyarakat Cinta Cikapundung
di Bandung, berjibaku merumuskan masalah dan (Gemricik) tersebut menggelar lokakarya yang
memberikan solusi terhadap permasalahan seputar didukung Waspola dan Bappenas melalui Pokja
Sungai Cikapundung. AMPL Nasional untuk memperkuat keorganisasian

51. Majalah Percik
November 2012 49
dan persiapan uji coba Rencana Di antaranya adalah Gai Suharja, mesti segera dipecahkan. Pertama,
Pengamanan Air (RPA) Sungai PhD (Univ. Maranatha), Dr. pembuangan limbah ternak di
Cikapundung, Selasa (18/9) di salah Katharina Oginawati (ITB), wilayah Kabupaten Bandung Barat
satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Mohamad Satori, MT. (Univ. Islam ke sungai. Kedua, pembuangan
Bandung), dan Lili Mulyatna, MT. limbah cair dan air limbah
“Kegiatan ini merupakan langkah (Univ Pasundan). Sedangkan yang domestik. Ketiga, pengelolaan
pionir di Indonesia dan diharapkan menjadi fasilitator pertemuan sampah yang kurang baik.
menjadi suatu pilot percontohan para dosen tersebut adalah Dodit
bagi kegiatan RPA di daerah lain,” Pancapana, MT. (Bappeda). Maka Gemricik melakukan berbagai
ungkap Mohamad Satori, Ketua kegiatan untuk merevitalisasi
Gemricik. Karena sering bertemu, beberapa Cikapundung. Di antaranya
dosen menggagas cita-cita adalah menanam pohon,
Gemricik terbentuk pada 2010, bersama untuk mewujudkan pembuatan biopori, membersihkan
sejalan dengan mulainya Program kawasan Sungai Cikapundung sungai, memberikan pelatihan
Cikapundung Bersih yang menjadi tempat wisata di Kota pengomposan, pembuatan
dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Melalui forum Gemricik kerajinan daur ulang dan
Bandung. Pemrakarsanya tentu saja ini, diharapkan para dosen dapat mengajarkan konsep urban farming
para dosen yang sering berkumpul mengaplikasikan keilmuannya kepada warga bantaran sungai.
saat mengadakan pengabdian bersama-sama, saling mengisi demi
kepada masyarakat di sekitar terwujudnya cita-cita tersebut. Di samping itu, Gemricik pun
Sungai Cikapudung sebagai wujud menggelar pameran dan
dari Tridharma Perguruan Tinggi. Gemricik memandang ada tiga perlombaan kebersihan antar RW di
isu penting di Cikapundung yang sepanjang bantaran Cikapundung,