More Related Content
Similar to Perbankan.ppt
Similar to Perbankan.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Perbankan.ppt
- 1. Aspek Regulasi Perbankan (Umum & Syariah) Dr. Nursanita Nasution, S.E., M.E. Seminar Masyarakat Ekonomi Syariah, 28 Juni 2007
- 2. SISTEM KEUANGAN INDONESIA BANK SENTRAL BPUG BPR/BPRS LK DAN PASAR MODAL OTORITAS MONETER SISTEM MONETER SISTEM PERBANKAN (Termasuk Perb. Syariah) SISTEM KEUANGAN
- 3. Peraturan Perbankan di Indonesia • UU No 14/1967 ttg Pokok-pokok Perbankan : UU perbankan pertama yg dibuat pemerintah RI • UU No 13/ 1968 ttg Bank Sentral: penetapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral • UU No 7/1992 ttg Perbankan : diperkenalkan istilah bagi hasil dan PP No 72/1992 ttg Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil • UU No 10/1998 ttg Perbankan : landasan dual banking system • UU No 23/1999: UU Bank Indonesia
- 4. LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DENGAN SISTEM BAGI HASIL UU NO. 10 TH 1998 PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN RUU PERBANKAN SYARIAH (Ius constituendum) SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL PERBANKAN SYARIAH PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BANK BAGI HASIL UU NO. 7 TH 1992 PRAKTEK SEHARI-HARI MASY. ADAT (Seb. Th 1992) UU NO. 23 TH 1999 UU NO. 3 TH 2006
- 5. UU Perbankan Syariah Dimulai sejak berlakunya UU No 7/1992 dan PP No.72/1992 yang mengatur ttg bagi hasil • 2002: blue print pengembangan perbankan syariah di Indonesia • 2003: fatwa MUI Bunga bank haram • 2005 : RUU Perbankan Syariah
- 6. UU LPS UU JPSK BANK SYARIAH LINGKUNGAN PER-UU-AN UU PT UU BI UU PEMBIAYAAN/LEASING UU PERBANKAN (SYARIAH) UU PERADILAN AGAMA UU SUKUK
- 7. RUU Perbankan Syariah usul inisiatif DPR yang sedang dibahas bersama Menkeu, Menteri Agama, Menteri Hukum dan Ham atas dasar Surat Presiden : R 08/Pres/2/2007 • Lembaga yang berwenang mengeluarkan ketetapan dan atau opini mengenai kesesuaian produk dan jasa sesuai syariah • Pembentukan Komite Perbankan Syariah • Dewan Pengawas Syariah pada bank konvensional yang mempunyai unit usaha syariah
- 8. UU yang Berkenaan dengan Perbankan Syariah • UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan • UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia • UU No. 3/2004 tentang perubahan UU No. 23/1999, UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan • UU No. 41/ 2004 tentang Wakaf • Peraturan BI
- 9. Perbankan dan Sektor Riil Sejak krisis ekonomi 1998, Perbankan terkesan masih trauma sehingga saat ini masih mencari “aman” dengan menyalurkan dananya hanya pada sektor yang beresiko rendah. Akibatnya: • Fungsi Bank sbg intermediator belum berjalan optimal • Permintaan kredit sektor riil tidak optimal • Tingkat kompetisi di sektor perbankan relatif rendah • Kemampuan perbankan dalam mengelola resiko belum optimal • Daya inovasi dan kreativitas perbankan nasional menjadi kurang
- 10. Pangsa Penggunaan Kredit (%) 28,6 19,1 52,3 29,1 19,1 51,8 0 10 20 30 40 50 60 Des'06 Apr'07 Konsumsi Investasi Modal Kerja
- 11. Pembiayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) • Perbankan memiliki peran besar dlm mendorong pembangunan ekonomi terutama melalui pembiayaan UMKM • Porsi kredit UMKM menurut laporan BI per April 2007 tercatat Rp 420,49 triliun atau 51,73 persen dari total kredit yang Rp 812,86 triliun. Porsi itu menunjukkan penurunan dari periode yang sama tahun 2006 yang 52,86 persen.
- 12. DPRD UMKM ASKRINDO/LP SKEMA PENJAMINAN KREDIT PEMDA BPD/BANK UMUM/BPR KKM DINAS TERKAIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEMBINAAN TEKNIS DAN PEMASARAN 11 12 13 14 15 PEMBINAAN KEUANGAN DAN PEMASARAN 1. DPRD menyetujui penyisihan Dana Abadi dlm rangka Penjaminan Kredit UMKM 2. Pemda,PT Askrindo,BPD/Bank Umum melakukan Penandatanganan Kerjasama Penjaminan Kredit UMKM 3. Pemda menempatkan Dana di BPD/Bank Umum utk Penjaminan Kredit UMKM 4. UMKM mengajukan proposal pinjaman ke BPD/Bank Umum 5. BPD/Bank Umum melakukan analisa kredit sesuai pedoman penyaluran kredit atas proposal yg diajukan UMKM 6. BPD/Bank Umum mengajukan permohonan penjaminan ke PT Askrindo 7. PT Askrindo melakukan penilaian atas UMKM 8. PT Askrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan sbg Persetujuan Penjaminan Kredit 9. BPD/Bank Umum menyalurkan kredit kpd UMKM 10. Apabila tjd kegagalan pembayaran dr UMKM, sesuai perjanjian BPD/Bank mengajukan Klaim kpd PT Askrindo 11. PT Askrindo membayar klaim BPD/Bank Umum 12. PT Askrindo mengajukan penagihan pembayaran penjaminan kpd Pemda sesuai porsi penjaminan Pemda 13. Pemda melakukan pembayaran kpd PT Askrindo 14. Hak tagih kredit UMKM beralih dr BPD/Bank Umum ke PT Askrindo (Hak Subrogasi) 15. Pembagian Pengembalian Kredit UMKM kpd Pemda
- 13. Tantangan Perbankan Syariah • Menjalankan fungsi intermediasi dengan baik sebagaimana salah satu fungsi bank seharusnya • Menjawab kebutuhan masyarakat akan hadirnya sistem yang aman dan menenangkan • Ikut berpartisipasi dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional
- 14. • Terima Kasih • Jazakumullah