1. Dokumen tersebut membahas tentang keberagaman dalam penyiaran di Indonesia.
2. Beberapa poin kunci adalah pentingnya menghormati perbedaan, larangan merendahkan kelompok tertentu, dan ketentuan penyiaran agama harus netral dan tidak merendahkan keyakinan lain.
3. Dokumen ini menekankan pentingnya penyiaran yang mencerminkan keberagaman Indonesia.
Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
Kebudayaan daerah merujuk pada warisan budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah tertentu. Ini mencakup beragam aspek kehidupan manusia, seperti bahasa, tradisi, adat istiadat, seni, arsitektur, makanan, pakaian, dan banyak lagi yang berkembang secara unik di suatu wilayah geografis.
Latar Belakang
Bahwa untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan strategi kebudayaan agar dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.
Bahwa penyusunan strategi kebudayaan dilaksanakan untuk menentukan arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
Strategi Kebudayaan merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
Setiap Orang dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan (Pasal 2).
Strategi Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun sesuai dengan kepentingan nasional (Pasal 4).
Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
Kebudayaan daerah merujuk pada warisan budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah tertentu. Ini mencakup beragam aspek kehidupan manusia, seperti bahasa, tradisi, adat istiadat, seni, arsitektur, makanan, pakaian, dan banyak lagi yang berkembang secara unik di suatu wilayah geografis.
Latar Belakang
Bahwa untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan strategi kebudayaan agar dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.
Bahwa penyusunan strategi kebudayaan dilaksanakan untuk menentukan arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
Strategi Kebudayaan merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
Setiap Orang dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan (Pasal 2).
Strategi Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun sesuai dengan kepentingan nasional (Pasal 4).
A Community Empowerment Program addressed to marginal and disable groups in Indonesia. This is a breakthrough program under the supervision of the Coordinating Ministry for Human Development and Culture, Republic of Indonesia. The Program Peduli (Care) encourages marginal dan disable groups to take their dignity and to make happen a social inclusion for them. The ultimate goal is a good social integration ; No even a person in this country will have any discrimination, intimidation, torture, exclusion, violences, unjust acts, etc because of differences that she/he has in religion, belief, ethnical characteristic, race and physical capabilities. This Program contributes to achieve one pillar of nation's philosophy a Pancasila ; a just and civilized Humanity.
A Community Empowerment Program addressed to marginal and disable groups in Indonesia. This is a breakthrough program under the supervision of the Coordinating Ministry for Human Development and Culture, Republic of Indonesia. The Program Peduli (Care) encourages marginal dan disable groups to take their dignity and to make happen a social inclusion for them. The ultimate goal is a good social integration ; No even a person in this country will have any discrimination, intimidation, torture, exclusion, violences, unjust acts, etc because of differences that she/he has in religion, belief, ethnical characteristic, race and physical capabilities. This Program contributes to achieve one pillar of nation's philosophy a Pancasila ; a just and civilized Humanity.
Makalah Kuliah Umum Karlina Supelli dalam Pemberian Diversity Award 2016 yang diselenggarakan oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman di GoetheHaus, 31 Agustus 2016.
Media & Multikulturalisme
Persentasi berikut adalah salah satu materi yang diberikan dalam Workshop Pers Kampus "Meliput Isu Keberagaman" di Bali dari Ramdan Malik, jurnalis di MNC TV
Dalam media, perempuan banyak direpresentasikan sebagai objek berita ketimbang aktor, pembuat, dan subjek berita. Bahkan hampir 90 tahun usia sebuah kantor berita, tak satu pun editor perempuan dipilih untuk memimpin awak keredaksian. Ini adalah potret amat suram dalam media. Jika berkenaan dengan menarik konsumen, maka serta merta perempuan ditempatkan sebagai “pengail” (objek)—iklan-iklan banyak menggunakan figur perempuan seksi dan cantik.
3. Televisi
Internet
(survey APJII)
Radio
(survey Gallup)
Koran
• 55 juta houshold
• 85-90% populasi
• 63 juta (2012) 24,5% Populasi
• 82 juta (prediksi 2013)
• 107 juta (prediksi 2014)
• 139 juta (prediksi 2015=50% Populasi
• 31% (2011)
• 24% (2012)
• Beralih versi online
• 15% (data SPS 2011)
4. JENIS LEMBAGA PENYIARAN
Status Izin Penyelenggaraan Penyiaran
PRINSIP TETAP EXISTING JUMLAH
TV
SWASTA 281 137 202 620
PUBLIK 17 2 1 20
KOMUNITAS 12 2 0 13
BERLANGGANAN 238 72 11 321
RADIO
SWASTA 843 348 1145 2336
PUBLIK 106 14 1 121
KOMUNITAS 182 14 0 196
TOTAL 1679 589 1360 3627
11. Penyiaran diselenggarakan
berdasarkan......asas manfaat,
adil dan merata, kepastian
hukum, keamanan, keberagaman,
kemitraan, etika, kemandirian,
kebebasan, dan tanggung jawab
Penyiaran diselenggarakan dengan
tujuan untuk memperkukuh integrasi
nasional, terbinanya watak dan jati diri
bangsa yang beriman dan bertakwa,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, dalam
rangka membangun masyarakat yang
mandiri, demokratis, adil dan sejahtera,
serta menumbuhkan industri penyiaran
Indonesia
12. • a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;Komisi Penyiaran
Indonesia
• c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya
bangsa yang multikultural;
• d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh
peraturan perundang-undangan;
• e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
• f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
• g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
• h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
• i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok
masyarakat tertentu; dan
• j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.
13. 1 • Informasi (yang layak dan benar)
2 • Pendidikan (karakter bangsa)
3 • Hiburan (yang sehat)
4 • Kontrol/ Perekat (Sosial)
5 • Ekonomi (Kesejahteraan)
6 • Kebudayaan (lokal, nasional)
*Sudahkan dijalankan secara konsisten?
14. • Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan
berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
• Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan
secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang
menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
• Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi
latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan
kesepakatan.
15. • (1) Program siaran wajib menghormati perbedaan suku,
agama, ras, dan antargolongan yang mencakup
keberagaman budaya, usia, gender, dan/ atau kehidupan
sosial ekonomi.
• (2) Program siaran dilarang merendahkan dan/atau
melecehkan:
• a. suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau
• b. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama,
ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial
ekonomi.
16. • Materi agama pada program siaran wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
– a. tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan
terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam
agama tertentu serta menghargai etika hubungan
antarumat beragama;
– b. menyajikan muatan yang berisi perbedaan
pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati,
berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang
berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
– c. tidak menyajikan perbandingan antaragama; dan
– d. tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang
atau sekelompok orang
17. aktual
Good
news
obyektif
faktual
proporsional
Orientasi
publik
Etis
18. Perang/konflik
merupakan masalah
(bukan berkah)
Perang/konflik
adalah ironi dan
tragedi
Empati kepada
korban, bukan
exposure konflik
secara kontinyu
Munculkan niat
damai, endapkan
dendam
Tawarkan dan
dorong rekonsiliasi
para pihak
Prioritaskan solusi
akhiri konflik dan
penderitaan akibat
perang/konflik
19. We are what……
we read
We hear
We see
(from mass media..)