Recommended
More Related Content
Similar to POKOK-POKOK (PPKD) PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
Similar to POKOK-POKOK (PPKD) PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH (20)
More from Riyan Hidayatullah
More from Riyan Hidayatullah (20)
POKOK-POKOK (PPKD) PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
- 1. POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH Dr. Riyan Hidayatullah, M.Pd. LAMPUNG BARAT
- 2. “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. -- Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945
- 3. TUGAS PEMERINTAH DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEBUDAYAAN 1. UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya • PP No.66/2015 tentang Museum • PP No.1/2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 2. UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan • Perpres No.65/2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan • PP No.87/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan •Perpres No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan 3. UU No.33/2009 tentang Perfilman PELINDUNGAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEMBINAAN
- 4. UU 5/2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN PASAL 1: Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
- 5. 10 OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN TRADISI LISAN MANUSKRI ADAT ISTIADAT RITUS PENGETAHUAN TRADISIONAL TEKNOLOGI TRADISIONAL SENI BAHASA PERMAINAN RAKYAT OLAHRAGA TRADISIONAL
- 6. “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.” --UU No. 5 / 2017, Pasal 1 Visi Pemajuan Kebudayaan 20 Tahun Ke Depan: “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan” --Perpres No.114/2022
- 7. PERPRES 114/2022 TENTANG STRATEGI KEBUDAYAAN • Latar Belakang • Bahwa untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan strategi kebudayaan agar dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. • Bahwa penyusunan strategi kebudayaan dilaksanakan untuk menentukan arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. • Strategi Kebudayaan merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan (Pasal 2). • Strategi Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun sesuai dengan kepentingan nasional (Pasal 4).
- 8. 1. Pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. 2. Meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas. 3. Disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. 4. Pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia. 5. Belum adanya jalan keluar dari pembangunan yang merusak lingkungan hidup dan berpengaruh negatif terhadap kebudayaan lokal. 6. Belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan 7. Desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan 1. Menyediakan Ruang bagi Keragaman Ekspresi Budaya dan Mendorong Interaksi untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif. 2. Melindungi dan Mengembangkan Nilai, Ekspresi, dan Praktik Kebudayaan Tradisional untuk Memperkaya Kebudayaan Nasional. 3. Mengembangkan dan Memanfaatkan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Kedudukan Indonesia di Dunia Internasional. 4. Memanfaatkan Obyek Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 5. Memajukan Kebudayaan yang Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Memperkuat Ekosistem 6. Reformasi Kelembagaan dan Penganggaran Kebudayaan untuk Mendukung Agenda Pemajuan Kebudayaan 7. Meningkatkan Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Pemajuan Kebudayaan PERPRES 114/2022 TENTANG STRATEGI KEBUDAYAAN 7 ISU STRATEGIS 7 METODE UTAMA
- 9. INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DIMENSI 5 Ekspresi Budaya DIMENSI 4 Warisan Budaya DIMENSI 1 Ekonomi Budaya DIMENSI 2 Pendidikan DIMENSI 3 Ketahanan Sosial-Budaya DIMENSI 7 Kesetaraan Gender DIMENSI 6 Budaya Literasi 7 DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 1 Indikator 6 Indikator 8 Indikator 6 Indikator 4 Indikator 3 Indikator 3 Indikator • % penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/penduku ng pertunjukkan seni sebagai sumber penghasilan • MYS 25+ • HLS • AKS • % penduduk penyandang disabilitas bersekolah • Partisipasi pendidikan penduduk kategori 40% termisikin • % Satuan Pendidikan mempunyai guru muatan lokal • % RT yg setuju jika ada orang dari agama lain atau suku lain yang melakukan kegiatan di sekitar tempat tinggal • % RT yg setuju jika salah satu anggota RT bersahabat dengan orang yg beda agama atau beda suku • % penduduk berumur 10 th ke atas yg mengikuti keg sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar • % RT yang merasa aman • % penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong • % CB yang telah ditetapkan • % WB yang telah ditetapkan • % penduduk (10 th) ke atas yg menggunakan bahasa daerah • % penduduk >10 th menonton pertunjukkan seni • % penduduk >10 th mengunjungi peninggalan sejarah • % RT menggunakan produk tradisional • % penduduk >10 th memberikan saran/pendapat dlm kegiatan rapat • % penduduk >10 th yg aktif mengikuti keg organisasi • % penduduk >10 th yg terlibat pelaku pertunjukkan seni • % RT menyelenggarakan upacara adat • % penduduk >10 th membaca selain kitab suci • % penduduk >10 th mengakses internet • % penduduk >10 th yg mengunjungi perpustakaan/TB M • Rasio TPAK usia >15 th perempuan thdp laki-laki • Rasio penduduk >25 th perempuan thdp laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat • Rasio anggota parlemen perempuan thdp jumlah anggota parlemen INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN alat ukur kemajuan kebudayaan Indonesia TOTAL DIMENSI 7 DAT A 34 PROVINSI TOTAL INDIKATOR 31
- 12. DATA POKOK KEBUDAYAAN DAPOBUD adalah bagian dari Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- 13. SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU
- 19. TUJUAN SPKT
- 21. PLATFORM AKSI KEBUDAYAAN • Pekan Kebudayaan Nasional (PKN). Diselenggarakan dua tahun sekali. Didahului Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Representasi keanekaragaman hayati dan budaya. • Indonesia Bertutur. Diselenggarakan dua tahun sekali bergantian dengan PKN. Mengolah kekayaan budaya dengan pendekatan baru, teknologi, dan media. • Indonesiana TV. Saluran kebudayaan pertama dalam sejarah. • Jaringan Bhinneka Tunggal Ika: Jalur Rempah, Kenduri Suwarnabhumi. • Pendukungan Komunitas: Dana Indonesiana, Fasilitasi Bidang Kebudayaan.
- 22. POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH (PPKD) LAMPUNG BARAT
- 32. The Power of PowerPoint | thepopp.com 32 Dasar Pemikiran
- 33. PPKD memuat kondisi faktual tentang objek pemajuan kebudayaan, tentang masalah yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN (OPK): Tradisi Lisan Manuskrip Adat istiadat Permainan Rakyat Olahraga Tradisional Pengetahuan tradisional Teknologi tradisional Seni Bahasa Ritus
- 34. 1 2 3 4 5 Profil Kabupaten (Wilayah, demografi, karakteristik penduduk dan alam, sejarah, perda, dan lain-lain Memuat informasi Lembaga Pendidikan Bidang Kebudayaan di wilayah itu (Sekolah, Perguruan Tinggi, dll) Memuat informasi siapa saja Tim Penyusun, proses pendataan/pengumulan data, dll Memuat data-data OPK, permasalahan, dan rekomendasi penyelesaian masalah itu DOKUMEN PPKD HARUS TERDIRI ATAS:
- 35. Proses Pendataan Proses penyusunan PPKD sebaknya memperhatikan, Rapat persiapan Sosialisasi PPKD Pembentukan Tim Penyusun Dialog budaya perihal PPKD Pendataan dan Survey Rapat lanjutan Pendokumentasian Input data Penyusunan draf Proses ini melibatkan beberapa kalangan baik dari pejabat pemerintah daerah, akademisi, budayawan, seniman, komunitas seni budaya, instansi yang berkaitan dengan seni budaya dan tokoh masyarakat. Pendataan dilakukan dengan cara studi pustaka dan survey langsung ke lapangan.
- 36. PROSES PENYUSUNAN MASALAH DAN REKOMENDASI Dilakukan beberapa kali survey lapangan dan menganalisa setiap bentuk kebudayaan yang ada dimasyarakat agar dapat diketahui pemanfaatan dan permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Kegiatan Survey dan penyusunan dibantu oleh Tim Ahli dari berbagai latarbelakang baik dari Dosen, Komunitas Seni Budaya, Budayawan, Peneliti, Sejarahwan, Seniman, dan tokoh masyarakat.
- 37. STRATEGI PENYUSUNAN OPK 1. Bekerjasama dengan peneliti kampus sesuai dengan masing-masing bidang objek. Para peneliti bisa melakukan riset lapangan secara langsung (didanai oleh pemerintah setempat) serta melakukan penelusuran (literature review) penelitian sebelumnya. 2. Menyusun program tahunan berkala untuk mendanai pemutakhiran data (data harus diupdate terus) 3. Pemerintah daerah menyiapkan putera daerah untuk melakukan studi terkait bisang OPK (misal: kuliah di jurusan seni, antropologi, akreologi, manuskrip, dll) 4. Tim penyusun PPKD Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh praktisi kebudayaan yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan 5. Menjadikan naskah akademik PPKD sebagai penyusunan program berkala/tahunan
- 38. CATATAN EVALUASI ATAS PROSES PENYUSUNAN Penyusunan PPKD merupakan langkah awal dalam pemajuan kebudayaan Indonesia dan merupakan program baru di tahun 2018 untuk menindak lanjut UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga dalam prosesnya masih banyak kekurangan baik dari Data Budaya maupun strategi untuk menganalisis data budaya tersebut. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan analisis data yang tepat maka program pendataan PPKD harus senantiasa dilakukan minimalnya satu tahun sekali sebagai bentuk monitoring dan update data Kebudayaan yang berada di Daerah, yang didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
- 39. LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN SEKOLAH Kabupaten atau kota setidaknya memiliki Lembaga Pendidikan Menengah yang khusus mempelajari Bidang Kebudayaan, namun hampir diseluruh Lembaga Pendidikan Menengah, khususnya SMA dan SMK yang ada di Kabupaten memiliki ekstrakulikuler bidang budaya (Karawitan, Teater, Sastra dan Seni) PERGURUAN TINGGI Pendidikan Tinggi/ Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Kabupaten masih belum memiliki PT, tetapi Perguruan Tinggi yang khusus mempelajari Bidang Kebudayaan sudah ada di wilayah kota, misalnya UNILA (Prodi Tari dan Musik).
- 40. CITRA DAN IDENTITAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT Citra dan Identitas
- 41. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI Perkembangan Zaman menjadikan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah untuk menjaga, melestarikan dan memajukan kebudayaan lokal. Hal ini menjadikan dampak yang sangat besar, karena arus globalisasi menggiring kebudayaan lokal keluar tergantikan budaya luar. Beberapa masyarakat memliki pandangan “dengan berbudaya maka mereka kembali ke zaman dulu (terbelakang)” sehingga tidak sedikit kebudayaan yang sudah diwariskan secara turun temurun dengan mudah ditinggalkan oleh masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap budaya mengakibatkan banyak beberapa kalangan yang menolak pelaksanaan atau ekspresi budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat ata masyarakat yang masih menjalankan budaya warisan leluhurnya.
- 42. 1 2 3 4 5 REKOMENDASI UMUM PPKD Pembangunan sarana prasarana untuk mengekspresikan budaya Mendukung penuh kegiatan kebudayaan di setiap daerah Memberikan bantuan dan pembiaan kepada setiap pelaku budaya baik secara personal maupun komunal. Melakukan pendataan potensi budaya daerah secara berkala Membuat buku yang berkenaan dengan Budaya Daerah Melihat fenomena perkembangan zaman yang begitu pesat, pemerintah daerah bergerak cepat melakukan upaya-upaya yang dapat memberikan pemahaman kebudayaan secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga tidak terjadi komflik budaya, diantaranya :
- 43. REKOMENDASI UMUM 6 Melakukan sosialisasi berkenaan budaya oleh para ahli terhadap masyarakat umum, seniman, budayawan, beserta pejabat pemerintah lainnya 7 Mengadakan workshop kebudayaan lokal yang dikolaborasikan dengan budaya modern. 8 Menerapkan kebudayaan di lingkungan pendidikan 9 Memuat museum kebudayaan dan Membuat rencana penyusunan Perda berkaitan dengan Kebudayaan.
- 44. CATATAN KRITIS PPKD PPKD Perlu dikritisi melalui pertanyaan dan pernyataan berikut: 1.Data Objek kebudayaan diambil per tahun berapa? Apakah sudah di update? 2.Siapa tim yang menyusun naskah PPKD, termasuk merumuskan objeknya? 3.Apakah objek-objek kebudayaan yang dirumuskan sudah representasi seluruh masyakarat Lampung Barat? Apakah sudah terdata semua per kecamatan? Lebih lengkap akan lebih baik supaya merata setiap kecamatan memiliki keunggulan/ciri khas masing-masing, implikasinya pada sektor pariwisata 4.Dari mana data-data objek kebudayaan diambil?berapa lama? 5.Data-data objek kebudayaan harus faktual karena sebagai dasar merumuskan kebijakan/regulasi/riset berikutnya 6.Bagaimana kondisi terbaru OPK saat ini 7.Berapa unsur kademisi yang dilibatkan dalam merumuskan OPK?peneliti? 8.OPK harus terkoneksi dengan perguruan tinggi dan program dinas, agar terangkat ekosistemnya 9.OPK apakah sudah melibatkan akademisi?Organisasi masyarakat yang peduli budaya?dan unsur birokrat 10.SDM penting dalam merumuskan OPK, misal ahli manuskrip, pemda Lampung Barat perlu memberikan beasiswa untuk putra daerah agar banyak ahli di tingkat kabupaten
- 45. HUBUNGAN PELESTARIAN BUDAYA DAN EKONOMI PARIWISATA Pelestarian budaya dan ekonomi pariwisata memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi bagi suatu daerah atau negara, sementara pelestarian budaya menjadi dasar daya tarik utama bagi pariwisata yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan pelestarian budaya pada ekonomi pariwisata: 1. Menarik Wisatawan: Pelestarian budaya, termasuk seni, tradisi, bahasa, dan kepercayaan, menciptakan daya tarik bagi para wisatawan yang mencari pengalaman otentik dan unik. Wisatawan sering datang ke suatu tempat untuk merasakan kehidupan lokal, belajar tentang tradisi, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, pelestarian budaya dapat menarik lebih banyak wisatawan ke daerah tersebut, yang berdampak positif pada pendapatan sektor pariwisata.
- 46. HUBUNGAN PELESTARIAN BUDAYA DAN EKONOMI PARIWISATA 2. Diversifikasi Produk Pariwisata: Pelestarian budaya memungkinkan pengembangan berbagai produk dan paket pariwisata yang berbeda. Misalnya, festival budaya, tur kuliner, pertunjukan seni tradisional, dan kunjungan ke situs bersejarah menjadi daya tarik bagi berbagai jenis wisatawan. Dengan memiliki beragam produk pariwisata, destinasi dapat menarik lebih banyak segmen pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pariwisata saja. 3. Pengembangan Ekonomi Lokal: Industri pariwisata yang berfokus pada pelestarian budaya seringkali berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Perkembangan pariwisata menciptakan lapangan kerja baru di sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan industri kreatif terkait. Selain itu, kehadiran wisatawan juga mendorong pertumbuhan bisnis mikro dan kecil yang menjual produk-produk lokal dan kerajinan tangan.
- 47. HUBUNGAN PELESTARIAN BUDAYA DAN EKONOMI PARIWISATA 4. Peningkatan Pendapatan dan Infrastruktur: Pendapatan yang diperoleh dari pariwisata dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah tersebut. Dana yang dihasilkan dari pajak pariwisata dapat dialokasikan untuk pembangunan jalan, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. 5. Kesadaran akan Pelestarian Budaya: Dengan kehadiran wisatawan, masyarakat setempat menjadi lebih sadar akan pentingnya pelestarian budaya mereka. Peningkatan kesadaran ini dapat mengarah pada langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya yang berharga.
- 48. LANGKAH PENINGKATAN PPKD Pertama, pemerintah daerah kabupaten dan kota harus terlebih dahulu punya komitmen untuk pemajuan kebudayaan daerahnya. Komitmen tersebut dipraktikkan dengan menyusun Tim Penyusun PPKD. Tim tersebut merupakan orang yang memiliki profesional dibidangnya, sebab merekalah yang akan bekerja untuk menyusun PPKD tersebut.
- 49. LANGKAH PENINGKATAN PPKD Kedua, setelah dibentuk PPKD tersebut perlu kiranya diajak serta semua stakholder dibidang kebudayaan. Mereka memiliki kontribusi yang besar untuk penyusunan PPKD tersebut, prosesnya seperti melaksanakan FGD (Focus Group Discussion). Hasil FGD tersebutlah yang menjadi rujukan awal untuk disusun oleh tim tersebut.
- 50. LANGKAH PENINGKATAN PPKD Ketiga, setelah dilaksanakan FGD tersebut (bisa satu kali atau lebih) maka mulailah tim menyusun PPKD tersebut. Tim haruslah bekerja dengan baik dan professional sehingga menghasilkan PPKD yang baik pula nantinya.
- 51. LANGKAH PENINGKATAN PPKD Keempat, setelah dilaksanakan penyusunan PPKD oleh tim tersebut, maka perlu penguatan akan hal ini yakni berbentuk regulasi. Maka sebaiknya hasil dari tim tersebut dalam bentuk PPKD dibuatlah Peraturan Daerah (Perda) supaya bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan nantinya dari isi yang diamanatkan dalam PPKD tersebut.
- 52. LANGKAH PENINGKATAN PPKD Kelima, pemerintah daerah Lampung Barat dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dapat mengkoordinir dan mendorong terbentuk dan tersusunnya PPKD eskosistem kebudayaan. Keenam, perihal yang sangat penting adalah PPKD tersebut tidak hanya sebagai dokumen semata namun dilaksanakan kedepannya. Disinilah pentingnya komitmen kepala daerah dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam bidang kebudayaan untuk melaksanaknnya.