SlideShare a Scribd company logo
PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1983 dst Undang Undang No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pembebanan biaya atas perolehan harta
berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan
melalui penyusutan atau amortisasi. Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi harta tak berwujud
tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan (biaya fiskal).
Pada dasarnya, tujuan penyusutan dan amortisasi aktiva tetap menurut UU PPh (fiskal) sama
dengan menurut akuntansi /komersial. Tujuan penyusutan dan amortisasi komersial dimaksudkan
untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud
tersebut untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba neto.
Metode penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi banyak jenisnya. Namun metode penyusutan
dan amortisasi untuk kepentingan penghitungan pajak telah diatur tersendiri dalam UU PPh
dengan tujuan adanya keseragaman.
A. Penyusutan Aktiva Tetap (Harta Berwujud)
A.1. Ketentuan tentang Penyusutan menurut pasal 10 UU PPh
A.2. Harga/Nilai Perolehan Aktiva Tetap
Penentuan harga perolehan aktiva tetap sangat penting karena harga perolehan menjadi dasar
untuk menghitung besarnya biaya penyusutan tiap-tiap tahun. Adapun ketentuan sesuai dengan
pasal 10 UU PPh, penentuan harga perolehan aktiva tetap sebagai berikut:
1) Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak
dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima
sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau
diterima.
2) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah
yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
3) Nilai perolehan atau nilai pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi,
penggabungan, peleburan pemekaran, pemecahan, atau pengembalihan usaha adalah jumlah
yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh
Menteri Keuangan.
4) Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah:
a. Yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama
dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Direktur
Jenderal Pajak.
b. Yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan,
sama dengan nilai pasar dan harta tersebut.
5) Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal (inbreng) bagi badan
yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
A.3. Waktu Dilakukannya Penyusutan
1. pada bulan dilakukannya pengeluaran; atau
2. pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama
dihitung secara pro-rata; atau
3. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; atau
4. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan
yakni saat mulai berproduksi dan bukan saat diterima atau diperolehnya penghasilan
Tarif penyusutan dan golongan aktiva berwujud menurut UU PPh
Kelompok Harta
Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Penyusutan sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I. Bukan bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen
20 tahun
10 tahun
5%
10%
A.4. Metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan UU Perpajakan dan dasar
penyusutan
1. Metode garis lurus (straight line method)
Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah
penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi
harta tersebut.
Contoh Penghitungan penyusutan dengan metode garis lurus :
PT. Sumber Makmur membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud
seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan
aktiva tersebut berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :
TahunHarga Perolehan%PenyusutanBiaya PenyusutanNilai Sisa Buku
2009 Rp. 100.000.000 25% Rp. 12.500.000 Rp. 87.500.000
2010 25% Rp. 25.000.000 Rp. 62.500.000
2011 25% Rp. 25.000.000 Rp. 37.500.000
2012 25% Rp. 25.000.000 Rp. 12.500.000
2013 25% Rp. 12.500.000 Rp. 0
Keterangan :
Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan, karena
pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan
Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan.
Untuk tahun 2013 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan, karena
sisa masa manfaat hanya untuk bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 yaitu selama 6 bulan.
2. Metode saldo menurun (declining balance method)
Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah
penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas
nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang
disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa
manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus
Contoh Penghitungan penyusutan dengan metode saldo menurun:
PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga
Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva
tersebut berdasarkan metode saldo menurun adalah sebagai berikut :
TahunHarga Perolehan %PenyusutanBiaya PenyusutanNilai Sisa Buku
2009 Rp. 100.000.000 50% Rp. 25.000.000 Rp. 75.000.000
2010 50% Rp. 32.500.000 Rp. 32.500.000
2011 50% Rp. 16.250.000 Rp. 16.250.000
2012 50% Rp. 8.125.000 Rp. 8.125.000
2013 Disusutkan sekaligus50% Rp. 8.125.000 Rp. 0
Keterangan :
Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 50% x biaya perolehan, karena
pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan
Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan.
Perlakuan nilai sisa buku suatu harta yang dialihkan
Nilai sisa buku suatu harta yang dialihkan dibebankan sebagai kerugian pada:
1. tahun terjadikan pengalihan tersebut; atau
2. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada suatu masa kemudian dalam hal hasil
penggantian asuransi atas harta tersebut baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian.
Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku apabila harta dialihkan untuk tujuan bantuan sumbangan,
hibahan yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaan antara
pihak-pihak yang bersangkutan
B. Amortisasi Harta Tak Berwujud
Ketentuan mengenai amortisasi harta tak berwujud di atur dalam pasal 11 A UU PPh sebagai
berikut:
 Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan di amortisasi sesuai tarif dalam tabel berikut :
Kelompok Harta
Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Penyusutan sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I. Bukan bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen
20 tahun
10 tahun
5%
10%
 Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan
dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan table masa
manfaat dan tariff amortisasi

 .Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain dibidang
penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan
produksi.
 Metode satuan produksi diakukan dengan menerapkan persentasi amortisasi yang besarnya
setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak
dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan
minyak dan gas bumi dilokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah
produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa
pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran
tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan
 Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas
bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya,
dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun.
Contoh:
Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusaan hutan yang mempunyai potensi 10.000.000 ton
kayu sebesar Rp.500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan yang direalisasikan dalam tahun
yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000
ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun
tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang
diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut paling tinggi
adalah 20% dari pengeluaran atau sebesar Rp.100.000.000,00
Pengeluaran sebelum operasi komersial dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan table masa
manfaat dan tarif amortisasi.
Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak hak lainnya, maka nilai sisa buku harta
atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian
merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut
Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumangan atau hibah berupa harta tak
berwujud yang memnuhi syarat sebagai bukan objek pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta
tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugin bagi pihak yag mengalihkan.
Permenkeu No.248/PMK.03/2008 mengatur mengenai amortisasi atas pengeluaran untuk
memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu, sebagai
berikut:
Amortisasi atas pengeluaran unuk memperoleh harta tak berwujud dan engeluaran lainnya untuk
bidang usaha tertentu dimulai pada bulan diakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi
komersial (penjualan mulai dilakukan)
Bidang usaha tertentu adalah:.
1. Bidang usaha kehutanan yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang
tanamannya dapat berproduksi baerkal-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih
dari 1 (satu) tahun.
2. Bidang usaha perkebunan tnaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang
tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih
dari 1 (satu) tahun.
3. Bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat
berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun.
C. Jenis-jenis Harta Berwujud menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
96/PMK.03/2009
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1
Nomor Jenis Usaha Jenis Harta
1 Semua jenis usaha
1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku,
kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.
2. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin
fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner
dan sejenisnya.
3. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video
recorder, televisi dan sejenisnya.
4. Sepeda motor, sepeda dan becak.
5. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang
bersangkutan.
6. Dies, jigs, dan mould.
7. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon
seluler dan sejenisnya.
2
Pertanian, perkebunan,
kehutanan,
Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan,
perikanan, garu dan lain-lain.
3
Industri makanan dan
minuman
Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit,
penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4
Transportasi dan
Pergudangan
Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5 Industri semi konduktor
Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-
1), pose checker.
6
Jasa Persewaan Peralatan
Tambat Air Dalam
Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes,
Mooring Accessoris.
7
Jasa telekomunikasi
selular
Base Station Controller
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 2
Nomor Jenis Usaha Jenis Harta
1 Semua jenis usaha
1. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan
sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur
udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.
2. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.
3. Container dan sejenisnya.
2
Pertanian,
perkebunan,
kehutanan,
perikanan
1. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk,
penanaman, penebar benih dan sejenisnya.
2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau
barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3
Industri makanan
dan minuman
1. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan,
misalnya pabrik susu, pengalengan ikan .
2. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa,
margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian
seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.
3. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan
minuman segala jenis.
4. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan
makanan segala jenis.
4 Industri mesin
Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa
air).
5
Perkayuan,
kehutanan
1. Mesin dan peralatan penebangan kayu.
2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau
barang kehutanan.
6 Konstruksi
Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan
sejenisnya.
7
Transportasi dan
Pergudangan
1. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck
ngangkang, dan sejenisnya;
2. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan
barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan
sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan
dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;
3. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal
suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan
sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;
4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai
dengan 250 DWT;
5. Kapal balon.
8 Telekomunikasi
1. Perangkat pesawat telepon;
2. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio
telegraf dan radio telepon.
9
Industri semi
konduktor
Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar
test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting
press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in
system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full
automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser
marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system,
molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose
checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press,
trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
10
Jasa Persewaan
Peralatan Tambat
Air Dalam
Spoolling Machines, Metocean Data Collector
11
Jasa
Telekomunikasi
Seluler
Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register.
Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service
Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station,
Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 3
Nomor Jenis Usaha Jenis Harta
1
Pertambangan
selain minyak dan
gas
Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin
yang mengolah produk pelikan.
2
Permintalan,
pertenunan dan
pencelupan
1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain
katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami,
permadani, kain-kain bulu, tule).
2. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing,
texturing, packaging dan sejenisnya.
3 Perkayuan
1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang
dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.
2. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4 Industri kimia
1. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan
industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan
kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia,
elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk,
obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-
resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent
dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan
peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan
sinematografi.
2. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya
damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis,
karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5 Industri mesin
Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya
mesin mobil, mesin kapal).
6
Transportasi dan
Pergudangan
1. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan
barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan
sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan
ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai
dengan 1.000 DWT.
2. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar,
kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya,
yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.
3. Dok terapung.
4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250
DWT.
5. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7 Telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 4
Nomor Jenis Usaha Jenis Harta
1 Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi
2
Transportasi dan
Pergudangan
1. Lokomotif uap dan tender atas rel.
2. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik
dari sumber luar.
3. Lokomotif atas rel lainnya.
4. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat
dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat
pengangkutan.
5. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan
barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan
sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap
ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
6. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar,
kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan
sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
7. Dok-dok terapung.
.
D. Penyusutan Harta Menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 UU PPh)
1. Harta Yang Boleh Disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal
- Yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk
mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan (obyek pajak), kecuali tanah.
- Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang
masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta
tesebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.
- Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan
digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau
pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan
2. Harta yang tidak boleh disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal
- Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak
boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya; kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang
oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil.
- Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan),
keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar)
dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat
dikurangkan sebagai biaya.
KESIMPULAN
Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.
1. Harta yang dapat dilakukan penyusutan dan amortisasi adalah harta yang dimiliki oleh
Wajib Pajak dan dipergunakan untuk kegiatan usaha Wajib Pajak (untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan Wajib Pajak).
2. UU PPh memberikan aturan tersendiri mengenai penyusutan dan amortisasi fiskal untuk
memberikan keseragaman dan kepastian hukum.
3. Metode penyusutan dan amortisasi fiskal yang diperkenankan oleh UU PPh hanya metode
garis lurus (Straight Line Method) dan saldo menurun (Double Declining Method).
4. Penyusutan dan amortisasi fiskal menggunakan bulan sebagai dasar perhitungan. Apabila
harta tersebut diperoleh dalam bagian tahun maka penyusutan dihitung sebanyak bulan
pemakaian dibagi 12 bulan.

More Related Content

What's hot

Akuntansi keuangan lanjutan konsinyasi
Akuntansi keuangan lanjutan konsinyasiAkuntansi keuangan lanjutan konsinyasi
Akuntansi keuangan lanjutan konsinyasirizky nurul chasanah
 
5. konsinyasi
5. konsinyasi5. konsinyasi
5. konsinyasi
Indra Tugus
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganadaaje
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Adi Jauhari
 
Aset tetap psak 16 (r2011) iai.oke
Aset tetap psak 16 (r2011) iai.okeAset tetap psak 16 (r2011) iai.oke
Aset tetap psak 16 (r2011) iai.oke
Nita Putri
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
risangaji febriyanto
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Fox Broadcasting
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
Alfath Zulhiansyah Zulhiansyah
 
Akuntansi pajak-saham-investasi
Akuntansi pajak-saham-investasiAkuntansi pajak-saham-investasi
Akuntansi pajak-saham-investasi
rap27
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Ismed Nur
 
Akuntansi investasi23
Akuntansi investasi23Akuntansi investasi23
Akuntansi investasi23
farisfebrianto
 
Psak 5-segmen-operasi-
Psak 5-segmen-operasi-Psak 5-segmen-operasi-
Psak 5-segmen-operasi-
Sri Apriyanti Husain
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Elsita Fransisca Mokodompit
 
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan PersekutuanPembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Corinna Theodora
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma
findira
 
Flow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetapFlow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetap
Tulus Surachman
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
iyandri tiluk wahyono
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Hasan Romadon
 

What's hot (20)

Akuntansi keuangan lanjutan konsinyasi
Akuntansi keuangan lanjutan konsinyasiAkuntansi keuangan lanjutan konsinyasi
Akuntansi keuangan lanjutan konsinyasi
 
5. konsinyasi
5. konsinyasi5. konsinyasi
5. konsinyasi
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuanganPsak 1-penyajian-laporan-keuangan
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan
 
Konsinyasi
KonsinyasiKonsinyasi
Konsinyasi
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Aset tetap psak 16 (r2011) iai.oke
Aset tetap psak 16 (r2011) iai.okeAset tetap psak 16 (r2011) iai.oke
Aset tetap psak 16 (r2011) iai.oke
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Akuntansi pajak-saham-investasi
Akuntansi pajak-saham-investasiAkuntansi pajak-saham-investasi
Akuntansi pajak-saham-investasi
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
 
Akuntansi investasi23
Akuntansi investasi23Akuntansi investasi23
Akuntansi investasi23
 
Psak 13 - Properti Investasi
Psak 13 - Properti InvestasiPsak 13 - Properti Investasi
Psak 13 - Properti Investasi
 
Psak 5-segmen-operasi-
Psak 5-segmen-operasi-Psak 5-segmen-operasi-
Psak 5-segmen-operasi-
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan PersekutuanPembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma
 
Flow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetapFlow chart aktiva tetap
Flow chart aktiva tetap
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
 

Similar to Penyusutan dan-amortisasi

Akuntansi Pajak, Alfia Oktaviani, Suryanih, INSTITUT STIAMI
Akuntansi Pajak, Alfia Oktaviani, Suryanih, INSTITUT STIAMIAkuntansi Pajak, Alfia Oktaviani, Suryanih, INSTITUT STIAMI
Akuntansi Pajak, Alfia Oktaviani, Suryanih, INSTITUT STIAMI
Alfia Oktaviani
 
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
FirmanHidayat77
 
Pertemuan 10.pptx
Pertemuan 10.pptxPertemuan 10.pptx
Pertemuan 10.pptx
SaveFile1
 
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud presentation
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud  presentationAktiva tetap dan aktiva tak berwujud  presentation
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud presentation
itafathul
 
PENJUALAN ANGSURAN.pptx
PENJUALAN ANGSURAN.pptxPENJUALAN ANGSURAN.pptx
PENJUALAN ANGSURAN.pptx
definur1
 
Slide-ACC-411-Slide-6.pptx
Slide-ACC-411-Slide-6.pptxSlide-ACC-411-Slide-6.pptx
Slide-ACC-411-Slide-6.pptx
sofyanhelmi2
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
Akuntansi ASET Tetap
Akuntansi ASET TetapAkuntansi ASET Tetap
Akuntansi ASET Tetap
Sunarwan Se
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Bbe Mee
 
Perencanaan pajak berdasarkan uu domestik
Perencanaan pajak berdasarkan uu domestikPerencanaan pajak berdasarkan uu domestik
Perencanaan pajak berdasarkan uu domestikAyuni Annisah
 
Audit siklus pembayaran beban dibayar di muka
Audit siklus pembayaran beban dibayar di mukaAudit siklus pembayaran beban dibayar di muka
Audit siklus pembayaran beban dibayar di muka
RILFA DIRWANTO
 
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
Alfia Oktaviani
 
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
Indri Yanti
 
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMIIndri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
Indri Yanti
 
Aktiva
AktivaAktiva
Calk modul 9
Calk modul 9Calk modul 9
Calk modul 9
Tantri Puspita
 
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANGAKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
Meysi Resyanti
 
Modul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskalModul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskal
YABES HULU
 

Similar to Penyusutan dan-amortisasi (20)

Akuntansi Pajak, Alfia Oktaviani, Suryanih, INSTITUT STIAMI
Akuntansi Pajak, Alfia Oktaviani, Suryanih, INSTITUT STIAMIAkuntansi Pajak, Alfia Oktaviani, Suryanih, INSTITUT STIAMI
Akuntansi Pajak, Alfia Oktaviani, Suryanih, INSTITUT STIAMI
 
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
4a-Penyusutan dan Amortisasi.pptx
 
Pertemuan 10.pptx
Pertemuan 10.pptxPertemuan 10.pptx
Pertemuan 10.pptx
 
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud presentation
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud  presentationAktiva tetap dan aktiva tak berwujud  presentation
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud presentation
 
PENJUALAN ANGSURAN.pptx
PENJUALAN ANGSURAN.pptxPENJUALAN ANGSURAN.pptx
PENJUALAN ANGSURAN.pptx
 
sekapur sirih
sekapur sirihsekapur sirih
sekapur sirih
 
Slide-ACC-411-Slide-6.pptx
Slide-ACC-411-Slide-6.pptxSlide-ACC-411-Slide-6.pptx
Slide-ACC-411-Slide-6.pptx
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
 
Akuntansi ASET Tetap
Akuntansi ASET TetapAkuntansi ASET Tetap
Akuntansi ASET Tetap
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
 
Perencanaan pajak berdasarkan uu domestik
Perencanaan pajak berdasarkan uu domestikPerencanaan pajak berdasarkan uu domestik
Perencanaan pajak berdasarkan uu domestik
 
Audit siklus pembayaran beban dibayar di muka
Audit siklus pembayaran beban dibayar di mukaAudit siklus pembayaran beban dibayar di muka
Audit siklus pembayaran beban dibayar di muka
 
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
ALFIAOKTAVIANI_AKTPAJAK_SURYANIH_PSAK46_STIAMITANGERANG_CA116222093
 
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
indri,Akuntansi Pajak,suryanih,STIAMI 2017
 
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMIIndri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
Indri,yanti_Akuntansi Pajak,Suryani,STIAMI
 
Ranty 2
Ranty 2Ranty 2
Ranty 2
 
Aktiva
AktivaAktiva
Aktiva
 
Calk modul 9
Calk modul 9Calk modul 9
Calk modul 9
 
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANGAKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
AKT_PAJAK_MEYSI RESYANTI_SURYANIH_STIAMITANGERANG
 
Modul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskalModul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskal
 

Recently uploaded

Bahan diskusi. PT PPDB SMP SLEMAN 2024 (1).pptx
Bahan diskusi. PT PPDB SMP SLEMAN 2024 (1).pptxBahan diskusi. PT PPDB SMP SLEMAN 2024 (1).pptx
Bahan diskusi. PT PPDB SMP SLEMAN 2024 (1).pptx
PradnyaPadma
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN 5 SRI WAHYUNI.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN 5 SRI WAHYUNI.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN 5 SRI WAHYUNI.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN 5 SRI WAHYUNI.pdf
SriWahyuni58535
 
Modul Ajar Informatika Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Informatika Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Fathan Emran
 
SERTIFIKAT NINA Peserta coaching fff.doc
SERTIFIKAT NINA Peserta coaching fff.docSERTIFIKAT NINA Peserta coaching fff.doc
SERTIFIKAT NINA Peserta coaching fff.doc
sdnbaktimulyagunungh
 
Tugas Ruang Kolaborasi Modul 1.1 Guru Penggerak
Tugas Ruang Kolaborasi Modul 1.1 Guru PenggerakTugas Ruang Kolaborasi Modul 1.1 Guru Penggerak
Tugas Ruang Kolaborasi Modul 1.1 Guru Penggerak
sarirahmi390
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
adityanoor64
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Herry Prasetyo
 
Jurnal Refleksi Dwimingguan Modul 2.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwimingguan Modul 2.1.pdfJurnal Refleksi Dwimingguan Modul 2.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwimingguan Modul 2.1.pdf
pahrullah55
 
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Fathan Emran
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
Kanaidi ken
 
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian PembelajaranIntegrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
walidumar
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
Kanaidi ken
 
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-KOSP 2024-2025.pdf
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-KOSP 2024-2025.pdfPANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-KOSP 2024-2025.pdf
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-KOSP 2024-2025.pdf
MayaSiswindari
 
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdfSRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SriWahyuni58535
 
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
nengenok23
 
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kedirijuknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
DaraAOi
 

Recently uploaded (20)

Bahan diskusi. PT PPDB SMP SLEMAN 2024 (1).pptx
Bahan diskusi. PT PPDB SMP SLEMAN 2024 (1).pptxBahan diskusi. PT PPDB SMP SLEMAN 2024 (1).pptx
Bahan diskusi. PT PPDB SMP SLEMAN 2024 (1).pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN 5 SRI WAHYUNI.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN 5 SRI WAHYUNI.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN 5 SRI WAHYUNI.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN 5 SRI WAHYUNI.pdf
 
Modul Ajar Informatika Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Informatika Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
SERTIFIKAT NINA Peserta coaching fff.doc
SERTIFIKAT NINA Peserta coaching fff.docSERTIFIKAT NINA Peserta coaching fff.doc
SERTIFIKAT NINA Peserta coaching fff.doc
 
Tugas Ruang Kolaborasi Modul 1.1 Guru Penggerak
Tugas Ruang Kolaborasi Modul 1.1 Guru PenggerakTugas Ruang Kolaborasi Modul 1.1 Guru Penggerak
Tugas Ruang Kolaborasi Modul 1.1 Guru Penggerak
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
 
Jurnal Refleksi Dwimingguan Modul 2.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwimingguan Modul 2.1.pdfJurnal Refleksi Dwimingguan Modul 2.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwimingguan Modul 2.1.pdf
 
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Fisika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
 
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
 
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian PembelajaranIntegrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
 
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-KOSP 2024-2025.pdf
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-KOSP 2024-2025.pdfPANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-KOSP 2024-2025.pdf
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-KOSP 2024-2025.pdf
 
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdfSRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
 
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 3 PB 2 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
 
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kedirijuknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
juknis_2024_new pendaftaran ppdb kota kediri
 

Penyusutan dan-amortisasi

  • 1. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1983 dst Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi harta tak berwujud tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan (biaya fiskal). Pada dasarnya, tujuan penyusutan dan amortisasi aktiva tetap menurut UU PPh (fiskal) sama dengan menurut akuntansi /komersial. Tujuan penyusutan dan amortisasi komersial dimaksudkan untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud tersebut untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba neto. Metode penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi banyak jenisnya. Namun metode penyusutan dan amortisasi untuk kepentingan penghitungan pajak telah diatur tersendiri dalam UU PPh dengan tujuan adanya keseragaman. A. Penyusutan Aktiva Tetap (Harta Berwujud) A.1. Ketentuan tentang Penyusutan menurut pasal 10 UU PPh A.2. Harga/Nilai Perolehan Aktiva Tetap Penentuan harga perolehan aktiva tetap sangat penting karena harga perolehan menjadi dasar untuk menghitung besarnya biaya penyusutan tiap-tiap tahun. Adapun ketentuan sesuai dengan pasal 10 UU PPh, penentuan harga perolehan aktiva tetap sebagai berikut: 1) Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. 2) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. 3) Nilai perolehan atau nilai pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan pemekaran, pemecahan, atau pengembalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 4) Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah: a. Yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. b. Yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dan harta tersebut.
  • 2. 5) Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal (inbreng) bagi badan yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. A.3. Waktu Dilakukannya Penyusutan 1. pada bulan dilakukannya pengeluaran; atau 2. pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata; atau 3. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; atau 4. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan yakni saat mulai berproduksi dan bukan saat diterima atau diperolehnya penghasilan Tarif penyusutan dan golongan aktiva berwujud menurut UU PPh Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2) I. Bukan bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 25% 12,5% 6,25% 5% 50% 25% 12,5% 10% II. Bangunan Permanen Tidak Permanen 20 tahun 10 tahun 5% 10% A.4. Metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan UU Perpajakan dan dasar penyusutan 1. Metode garis lurus (straight line method) Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Contoh Penghitungan penyusutan dengan metode garis lurus : PT. Sumber Makmur membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :
  • 3. TahunHarga Perolehan%PenyusutanBiaya PenyusutanNilai Sisa Buku 2009 Rp. 100.000.000 25% Rp. 12.500.000 Rp. 87.500.000 2010 25% Rp. 25.000.000 Rp. 62.500.000 2011 25% Rp. 25.000.000 Rp. 37.500.000 2012 25% Rp. 25.000.000 Rp. 12.500.000 2013 25% Rp. 12.500.000 Rp. 0 Keterangan : Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan, karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan. Untuk tahun 2013 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan, karena sisa masa manfaat hanya untuk bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 yaitu selama 6 bulan. 2. Metode saldo menurun (declining balance method) Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus Contoh Penghitungan penyusutan dengan metode saldo menurun: PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode saldo menurun adalah sebagai berikut : TahunHarga Perolehan %PenyusutanBiaya PenyusutanNilai Sisa Buku 2009 Rp. 100.000.000 50% Rp. 25.000.000 Rp. 75.000.000 2010 50% Rp. 32.500.000 Rp. 32.500.000 2011 50% Rp. 16.250.000 Rp. 16.250.000 2012 50% Rp. 8.125.000 Rp. 8.125.000 2013 Disusutkan sekaligus50% Rp. 8.125.000 Rp. 0 Keterangan : Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 50% x biaya perolehan, karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan. Perlakuan nilai sisa buku suatu harta yang dialihkan Nilai sisa buku suatu harta yang dialihkan dibebankan sebagai kerugian pada: 1. tahun terjadikan pengalihan tersebut; atau 2. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada suatu masa kemudian dalam hal hasil penggantian asuransi atas harta tersebut baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian.
  • 4. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku apabila harta dialihkan untuk tujuan bantuan sumbangan, hibahan yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan B. Amortisasi Harta Tak Berwujud Ketentuan mengenai amortisasi harta tak berwujud di atur dalam pasal 11 A UU PPh sebagai berikut:  Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan di amortisasi sesuai tarif dalam tabel berikut : Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2) I. Bukan bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 25% 12,5% 6,25% 5% 50% 25% 12,5% 10% II. Bangunan Permanen Tidak Permanen 20 tahun 10 tahun 5% 10%  Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan table masa manfaat dan tariff amortisasi   .Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain dibidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.  Metode satuan produksi diakukan dengan menerapkan persentasi amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi dilokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan  Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun.
  • 5. Contoh: Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusaan hutan yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu sebesar Rp.500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut paling tinggi adalah 20% dari pengeluaran atau sebesar Rp.100.000.000,00 Pengeluaran sebelum operasi komersial dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan table masa manfaat dan tarif amortisasi. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak hak lainnya, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumangan atau hibah berupa harta tak berwujud yang memnuhi syarat sebagai bukan objek pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugin bagi pihak yag mengalihkan. Permenkeu No.248/PMK.03/2008 mengatur mengenai amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu, sebagai berikut: Amortisasi atas pengeluaran unuk memperoleh harta tak berwujud dan engeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan diakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial (penjualan mulai dilakukan) Bidang usaha tertentu adalah:. 1. Bidang usaha kehutanan yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi baerkal-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun. 2. Bidang usaha perkebunan tnaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun. 3. Bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun. C. Jenis-jenis Harta Berwujud menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.03/2009 JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1 Nomor Jenis Usaha Jenis Harta 1 Semua jenis usaha 1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. 2. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.
  • 6. 3. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. 4. Sepeda motor, sepeda dan becak. 5. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. 6. Dies, jigs, dan mould. 7. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya. 2 Pertanian, perkebunan, kehutanan, Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain. 3 Industri makanan dan minuman Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya. 4 Transportasi dan Pergudangan Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum. 5 Industri semi konduktor Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8- 1), pose checker. 6 Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris. 7 Jasa telekomunikasi selular Base Station Controller JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 2 Nomor Jenis Usaha Jenis Harta 1 Semua jenis usaha 1. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. 2. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. 3. Container dan sejenisnya. 2 Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan 1. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. 2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 3 Industri makanan dan minuman 1. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . 2. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. 3. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. 4. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis. 4 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
  • 7. 5 Perkayuan, kehutanan 1. Mesin dan peralatan penebangan kayu. 2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan. 6 Konstruksi Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya. 7 Transportasi dan Pergudangan 1. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck ngangkang, dan sejenisnya; 2. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; 3. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; 4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; 5. Kapal balon. 8 Telekomunikasi 1. Perangkat pesawat telepon; 2. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon. 9 Industri semi konduktor Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester. 10 Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam Spoolling Machines, Metocean Data Collector 11 Jasa Telekomunikasi Seluler Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 3 Nomor Jenis Usaha Jenis Harta 1 Pertambangan selain minyak dan gas Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan. 2 Permintalan, pertenunan dan pencelupan 1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). 2. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
  • 8. 3 Perkayuan 1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. 2. Mesin dan peralatan penggergajian kayu. 4 Industri kimia 1. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida- resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi. 2. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah). 5 Industri mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal). 6 Transportasi dan Pergudangan 1. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. 2. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. 3. Dok terapung. 4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. 5. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis. 7 Telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh. JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 4 Nomor Jenis Usaha Jenis Harta 1 Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi 2 Transportasi dan Pergudangan 1. Lokomotif uap dan tender atas rel. 2. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. 3. Lokomotif atas rel lainnya. 4. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. 5. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. 6. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
  • 9. 7. Dok-dok terapung. . D. Penyusutan Harta Menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 UU PPh) 1. Harta Yang Boleh Disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal - Yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan (obyek pajak), kecuali tanah. - Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tesebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata. - Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan 2. Harta yang tidak boleh disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal - Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya; kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil. - Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. KESIMPULAN Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. 1. Harta yang dapat dilakukan penyusutan dan amortisasi adalah harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan dipergunakan untuk kegiatan usaha Wajib Pajak (untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Wajib Pajak). 2. UU PPh memberikan aturan tersendiri mengenai penyusutan dan amortisasi fiskal untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum. 3. Metode penyusutan dan amortisasi fiskal yang diperkenankan oleh UU PPh hanya metode garis lurus (Straight Line Method) dan saldo menurun (Double Declining Method). 4. Penyusutan dan amortisasi fiskal menggunakan bulan sebagai dasar perhitungan. Apabila harta tersebut diperoleh dalam bagian tahun maka penyusutan dihitung sebanyak bulan pemakaian dibagi 12 bulan.