Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pajak penghasilan perusahaan, termasuk pengakuan dan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sebagai biaya, metode alokasi pajak, dan contoh kasus alokasi pajak penghasilan antar periode akibat perbedaan depresiasi bangunan untuk keperluan akuntansi dan perpajakan.
PSAK 19 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud harus dapat diidentifikasi, terdapat kontrol atasnya, dan kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh secara terpisah, akuisisi, pertukaran, atau dikembangkan secara internal. Aset diukur pada biaya perolehan dan
Siklus jasa personalia meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan kompensasu eksekutif dan tenaga kerja. Transaksi utama siklus ini adalah transaksi gaji dan upah, yang dipengaruhi berbagai rekening
Dokumen tersebut membahas berbagai metode akuntansi untuk hutang jangka panjang seperti obligasi, wesel bayar, dan transaksi terkait lainnya. Termasuk pencatatan penerbitan, amortisasi premi atau diskonto, konversi menjadi saham, dan penghentian pengakuan.
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pajak penghasilan perusahaan, termasuk pengakuan dan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sebagai biaya, metode alokasi pajak, dan contoh kasus alokasi pajak penghasilan antar periode akibat perbedaan depresiasi bangunan untuk keperluan akuntansi dan perpajakan.
PSAK 19 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud harus dapat diidentifikasi, terdapat kontrol atasnya, dan kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh secara terpisah, akuisisi, pertukaran, atau dikembangkan secara internal. Aset diukur pada biaya perolehan dan
Siklus jasa personalia meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan kompensasu eksekutif dan tenaga kerja. Transaksi utama siklus ini adalah transaksi gaji dan upah, yang dipengaruhi berbagai rekening
Dokumen tersebut membahas berbagai metode akuntansi untuk hutang jangka panjang seperti obligasi, wesel bayar, dan transaksi terkait lainnya. Termasuk pencatatan penerbitan, amortisasi premi atau diskonto, konversi menjadi saham, dan penghentian pengakuan.
Perjanjian konsinyasi adalah perjanjian antara consignor dan consignee dimana consignor menyerahkan barang untuk dijual oleh consignee dengan komisi tertentu tanpa penyerahan hak milik barang. Dokumen ini menjelaskan akuntansi untuk transaksi konsinyasi dengan metode terpisah dan tidak terpisah bagi kedua belah pihak."
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
PSAP No. 10 mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, sedangkan koreksi kesalahan berulang secara sistematis dilakukan dengan menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap sesuai dengan PSAK 16. Termasuk didalamnya adalah pengertian aset tetap, pengakuan awal dan setelahnya, model pengukuran biaya dan revaluasi, serta penyusutan dan penurunan nilai aset tetap.
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
Paragraf pertama memberikan definisi beban dan belanja. Paragraf berikutnya menjelaskan klasifikasi beban dan belanja menurut peraturan yang berlaku. Terakhir, dijelaskan pihak-pihak terkait dan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi beban dan belanja di SKPD serta contoh jurnal standar untuk beberapa transaksi beban dan belanja.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan atas saham dan investasi, termasuk pencatatan transaksi penerbitan dan pembayaran saham, pengakuan keuntungan/kerugian atas penjualan saham, dan perlakuan pajak atas dividen dan keuntungan modal."
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian tentang akuntansi keuangan lanjutan khususnya mengenai akuntansi konsolidasi. Soal-soal tersebut mencakup materi seperti metode akuntansi investasi, akuntansi metode ekuitas, penyusunan laporan keuangan konsolidasi, eliminasi transaksi antar perusahaan, dan pengukuran goodwill pada penggabungan usaha.
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan PersekutuanCorinna Theodora
Persekutuan adalah gabungan dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan usaha bersama dengan tujuan memperoleh laba. Unsur pokok persekutuan adalah gabungan sekutu, pemilikan dan pengelolaan bersama, serta tujuan memperoleh laba. Perjanjian persekutuan mengatur ketentuan modal, pembagian laba, pembubaran, dan pertanggungan. Laporan keuangan persekutuan meliputi laporan laba rug
1. Firma adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan kepercayaan. 2. Transaksi penyetoran modal dicatat terpisah dari pembukuan firma dengan menggunakan nilai pasar. 3. Laba atau rugi firma dibagi antara anggota sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau menggunakan rasio yang ditetapkan.
Sistem ini menjelaskan proses pengeluaran modal perusahaan mulai dari permintaan reparasi, pembuatan surat perintah kerja, pencatatan jam kerja, pembuatan laporan proyek selesai, penempatan aktiva tetap, dan pencatatan di bagian-bagian terkait seperti gudang, upah dan gaji, serta jurnal umum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan secara proporsional selama proses produksi berdasarkan tingkat penyelesaian fisik atau biaya. Sedangkan metode kontrak selesai hanya mengakui pendapatan pada saat penyelesaian kontrak. Dokumen ini jug
Poin-poin yang dibahas :
1. Pengertian Penjualan cicilan
2. Pengakuan & Metode Penetapan Laba Kotor
3. Penjualan Cicilan Barang dagang
4. Contoh Soal dan Pelaporan Transaksi
5. Perputaran Piutang
6. Pembatalan dan kepemilikan kembali
terima kasih,
Hasan Romadon
D3 Akuntansi STIE Kusuma Negara
Dokumen tersebut membahas tentang penyusutan, amortisasi, dan persediaan pajak badan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi, metode penyusutan dan tarifnya, serta contoh perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan pajak.
Perjanjian konsinyasi adalah perjanjian antara consignor dan consignee dimana consignor menyerahkan barang untuk dijual oleh consignee dengan komisi tertentu tanpa penyerahan hak milik barang. Dokumen ini menjelaskan akuntansi untuk transaksi konsinyasi dengan metode terpisah dan tidak terpisah bagi kedua belah pihak."
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
PSAP No. 10 mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, sedangkan koreksi kesalahan berulang secara sistematis dilakukan dengan menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap sesuai dengan PSAK 16. Termasuk didalamnya adalah pengertian aset tetap, pengakuan awal dan setelahnya, model pengukuran biaya dan revaluasi, serta penyusutan dan penurunan nilai aset tetap.
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
Paragraf pertama memberikan definisi beban dan belanja. Paragraf berikutnya menjelaskan klasifikasi beban dan belanja menurut peraturan yang berlaku. Terakhir, dijelaskan pihak-pihak terkait dan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi beban dan belanja di SKPD serta contoh jurnal standar untuk beberapa transaksi beban dan belanja.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan atas saham dan investasi, termasuk pencatatan transaksi penerbitan dan pembayaran saham, pengakuan keuntungan/kerugian atas penjualan saham, dan perlakuan pajak atas dividen dan keuntungan modal."
Dokumen tersebut berisi soal-soal ujian tentang akuntansi keuangan lanjutan khususnya mengenai akuntansi konsolidasi. Soal-soal tersebut mencakup materi seperti metode akuntansi investasi, akuntansi metode ekuitas, penyusunan laporan keuangan konsolidasi, eliminasi transaksi antar perusahaan, dan pengukuran goodwill pada penggabungan usaha.
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan PersekutuanCorinna Theodora
Persekutuan adalah gabungan dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan usaha bersama dengan tujuan memperoleh laba. Unsur pokok persekutuan adalah gabungan sekutu, pemilikan dan pengelolaan bersama, serta tujuan memperoleh laba. Perjanjian persekutuan mengatur ketentuan modal, pembagian laba, pembubaran, dan pertanggungan. Laporan keuangan persekutuan meliputi laporan laba rug
1. Firma adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan kepercayaan. 2. Transaksi penyetoran modal dicatat terpisah dari pembukuan firma dengan menggunakan nilai pasar. 3. Laba atau rugi firma dibagi antara anggota sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau menggunakan rasio yang ditetapkan.
Sistem ini menjelaskan proses pengeluaran modal perusahaan mulai dari permintaan reparasi, pembuatan surat perintah kerja, pencatatan jam kerja, pembuatan laporan proyek selesai, penempatan aktiva tetap, dan pencatatan di bagian-bagian terkait seperti gudang, upah dan gaji, serta jurnal umum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan secara proporsional selama proses produksi berdasarkan tingkat penyelesaian fisik atau biaya. Sedangkan metode kontrak selesai hanya mengakui pendapatan pada saat penyelesaian kontrak. Dokumen ini jug
Poin-poin yang dibahas :
1. Pengertian Penjualan cicilan
2. Pengakuan & Metode Penetapan Laba Kotor
3. Penjualan Cicilan Barang dagang
4. Contoh Soal dan Pelaporan Transaksi
5. Perputaran Piutang
6. Pembatalan dan kepemilikan kembali
terima kasih,
Hasan Romadon
D3 Akuntansi STIE Kusuma Negara
Dokumen tersebut membahas tentang penyusutan, amortisasi, dan persediaan pajak badan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi, metode penyusutan dan tarifnya, serta contoh perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan pajak.
Aktiva tetap dan aktiva tak berwujud presentationitafathul
Aktiva tetap dan aktiva tetap tidak berwujud merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva tetap berwujud meliputi mesin, kendaraan, dan bangunan sedangkan aktiva tetap tidak berwujud meliputi hak paten dan merek dagang. Dokumen ini menjelaskan pengertian, jenis perolehan, dan pencatatan akuntansi terkait aktiva tetap dan aktiva tetap tidak berwujud.
Dokumen tersebut membahas definisi penjualan angsuran dan beberapa metode pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran, termasuk contoh penerapannya dalam transaksi penjualan rumah dengan pembayaran angsuran."
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak yang harus dilakukan sendiri setiap bulan oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Besaran angsuran dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak jika terjadi perubahan kondisi usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Wajib Pajak baru akan dibebankan angsuran nihil, sedangkan terlambat membayar akan dikenai
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Dokumen ini juga menjelaskan cara penghitungan besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan data SPT tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kredit pajak dalam dan luar negeri. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak akan men
Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 46 mengenai pajak penghasilan dan pajak tangguhan. PSAK 46 memperkenalkan istilah-istilah seperti aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, perbedaan temporer, dan metode pengakuan pajak tangguhan. Dokumen ini juga menjelaskan cara menghitung dan menyajikan pajak tangguhan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pajak terhadap aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, termasuk klasifikasi, perolehan, penyusutan, dan amortisasi aktiva tetap dan tidak berwujud sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
Aktiva tetap dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva nonmoneter (baik sejenis
atau bukan) atau sekuritas (obligasi atau saham sendiri atau emisi badan lain). Perolehan
aktiva melalui pertukaran harus dinilai menurut nilai wajar aktiva yang diterima atau
diserahkan mana yang diketahui dengan pasti dan andal (PSAK No. 16 Buku Sak 1994).
Selisih nilai (nilai buku aktiva lama dengan perolehan aktiva baru) dari pertukaran aktiva
bukan sejenis harus diakui sebagai laba atau rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aktiva tetap, meliputi klasifikasi, pengeluaran, pencatatan perolehan, penggunaan, penghapusan, dan penjualan aktiva tetap. Aktiva tetap diklasifikasi menjadi aktiva berwujud dan tak berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam jangka panjang. Pencatatan perolehan aktiva tetap meliputi berbagai metode seperti pembelian secara tunai, angsuran, sewa guna, dan donasi
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan untuk aktiva tetap. Menguraikan klasifikasi aktiva tetap dan bagaimana aktiva tetap dapat diperoleh. Juga menjelaskan tentang penyusutan dan amortisasi aktiva tetap sesuai dengan peraturan perpajakan.
1. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1983 dst Undang Undang No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pembebanan biaya atas perolehan harta
berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan
melalui penyusutan atau amortisasi. Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi harta tak berwujud
tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan (biaya fiskal).
Pada dasarnya, tujuan penyusutan dan amortisasi aktiva tetap menurut UU PPh (fiskal) sama
dengan menurut akuntansi /komersial. Tujuan penyusutan dan amortisasi komersial dimaksudkan
untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud
tersebut untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba neto.
Metode penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi banyak jenisnya. Namun metode penyusutan
dan amortisasi untuk kepentingan penghitungan pajak telah diatur tersendiri dalam UU PPh
dengan tujuan adanya keseragaman.
A. Penyusutan Aktiva Tetap (Harta Berwujud)
A.1. Ketentuan tentang Penyusutan menurut pasal 10 UU PPh
A.2. Harga/Nilai Perolehan Aktiva Tetap
Penentuan harga perolehan aktiva tetap sangat penting karena harga perolehan menjadi dasar
untuk menghitung besarnya biaya penyusutan tiap-tiap tahun. Adapun ketentuan sesuai dengan
pasal 10 UU PPh, penentuan harga perolehan aktiva tetap sebagai berikut:
1) Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak
dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima
sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau
diterima.
2) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah
yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
3) Nilai perolehan atau nilai pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi,
penggabungan, peleburan pemekaran, pemecahan, atau pengembalihan usaha adalah jumlah
yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh
Menteri Keuangan.
4) Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah:
a. Yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama
dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Direktur
Jenderal Pajak.
b. Yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan,
sama dengan nilai pasar dan harta tersebut.
2. 5) Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal (inbreng) bagi badan
yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
A.3. Waktu Dilakukannya Penyusutan
1. pada bulan dilakukannya pengeluaran; atau
2. pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama
dihitung secara pro-rata; atau
3. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; atau
4. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan
yakni saat mulai berproduksi dan bukan saat diterima atau diperolehnya penghasilan
Tarif penyusutan dan golongan aktiva berwujud menurut UU PPh
Kelompok Harta
Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Penyusutan sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I. Bukan bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen
20 tahun
10 tahun
5%
10%
A.4. Metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan UU Perpajakan dan dasar
penyusutan
1. Metode garis lurus (straight line method)
Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah
penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi
harta tersebut.
Contoh Penghitungan penyusutan dengan metode garis lurus :
PT. Sumber Makmur membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud
seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan
aktiva tersebut berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :
3. TahunHarga Perolehan%PenyusutanBiaya PenyusutanNilai Sisa Buku
2009 Rp. 100.000.000 25% Rp. 12.500.000 Rp. 87.500.000
2010 25% Rp. 25.000.000 Rp. 62.500.000
2011 25% Rp. 25.000.000 Rp. 37.500.000
2012 25% Rp. 25.000.000 Rp. 12.500.000
2013 25% Rp. 12.500.000 Rp. 0
Keterangan :
Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan, karena
pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan
Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan.
Untuk tahun 2013 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 25% x biaya perolehan, karena
sisa masa manfaat hanya untuk bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 yaitu selama 6 bulan.
2. Metode saldo menurun (declining balance method)
Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah
penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas
nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang
disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa
manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus
Contoh Penghitungan penyusutan dengan metode saldo menurun:
PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga
Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva
tersebut berdasarkan metode saldo menurun adalah sebagai berikut :
TahunHarga Perolehan %PenyusutanBiaya PenyusutanNilai Sisa Buku
2009 Rp. 100.000.000 50% Rp. 25.000.000 Rp. 75.000.000
2010 50% Rp. 32.500.000 Rp. 32.500.000
2011 50% Rp. 16.250.000 Rp. 16.250.000
2012 50% Rp. 8.125.000 Rp. 8.125.000
2013 Disusutkan sekaligus50% Rp. 8.125.000 Rp. 0
Keterangan :
Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan 6/12 x 50% x biaya perolehan, karena
pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan
Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan.
Perlakuan nilai sisa buku suatu harta yang dialihkan
Nilai sisa buku suatu harta yang dialihkan dibebankan sebagai kerugian pada:
1. tahun terjadikan pengalihan tersebut; atau
2. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada suatu masa kemudian dalam hal hasil
penggantian asuransi atas harta tersebut baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian.
4. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku apabila harta dialihkan untuk tujuan bantuan sumbangan,
hibahan yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaan antara
pihak-pihak yang bersangkutan
B. Amortisasi Harta Tak Berwujud
Ketentuan mengenai amortisasi harta tak berwujud di atur dalam pasal 11 A UU PPh sebagai
berikut:
Pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan di amortisasi sesuai tarif dalam tabel berikut :
Kelompok Harta
Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Penyusutan sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I. Bukan bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen
20 tahun
10 tahun
5%
10%
Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan
dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan table masa
manfaat dan tariff amortisasi
.Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain dibidang
penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan
produksi.
Metode satuan produksi diakukan dengan menerapkan persentasi amortisasi yang besarnya
setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak
dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan
minyak dan gas bumi dilokasi tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah
produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa
pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran
tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan
Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas
bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya,
dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% setahun.
5. Contoh:
Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusaan hutan yang mempunyai potensi 10.000.000 ton
kayu sebesar Rp.500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan yang direalisasikan dalam tahun
yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000
ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun
tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang
diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut paling tinggi
adalah 20% dari pengeluaran atau sebesar Rp.100.000.000,00
Pengeluaran sebelum operasi komersial dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan table masa
manfaat dan tarif amortisasi.
Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak hak lainnya, maka nilai sisa buku harta
atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian
merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut
Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumangan atau hibah berupa harta tak
berwujud yang memnuhi syarat sebagai bukan objek pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta
tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugin bagi pihak yag mengalihkan.
Permenkeu No.248/PMK.03/2008 mengatur mengenai amortisasi atas pengeluaran untuk
memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu, sebagai
berikut:
Amortisasi atas pengeluaran unuk memperoleh harta tak berwujud dan engeluaran lainnya untuk
bidang usaha tertentu dimulai pada bulan diakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi
komersial (penjualan mulai dilakukan)
Bidang usaha tertentu adalah:.
1. Bidang usaha kehutanan yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang
tanamannya dapat berproduksi baerkal-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih
dari 1 (satu) tahun.
2. Bidang usaha perkebunan tnaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang
tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih
dari 1 (satu) tahun.
3. Bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat
berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun.
C. Jenis-jenis Harta Berwujud menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
96/PMK.03/2009
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1
Nomor Jenis Usaha Jenis Harta
1 Semua jenis usaha
1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku,
kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.
2. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin
fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner
dan sejenisnya.
6. 3. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video
recorder, televisi dan sejenisnya.
4. Sepeda motor, sepeda dan becak.
5. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang
bersangkutan.
6. Dies, jigs, dan mould.
7. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon
seluler dan sejenisnya.
2
Pertanian, perkebunan,
kehutanan,
Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan,
perikanan, garu dan lain-lain.
3
Industri makanan dan
minuman
Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit,
penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4
Transportasi dan
Pergudangan
Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5 Industri semi konduktor
Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-
1), pose checker.
6
Jasa Persewaan Peralatan
Tambat Air Dalam
Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes,
Mooring Accessoris.
7
Jasa telekomunikasi
selular
Base Station Controller
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 2
Nomor Jenis Usaha Jenis Harta
1 Semua jenis usaha
1. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan
sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur
udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.
2. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.
3. Container dan sejenisnya.
2
Pertanian,
perkebunan,
kehutanan,
perikanan
1. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk,
penanaman, penebar benih dan sejenisnya.
2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau
barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3
Industri makanan
dan minuman
1. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan,
misalnya pabrik susu, pengalengan ikan .
2. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa,
margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian
seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.
3. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan
minuman segala jenis.
4. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan
makanan segala jenis.
4 Industri mesin
Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa
air).
7. 5
Perkayuan,
kehutanan
1. Mesin dan peralatan penebangan kayu.
2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau
barang kehutanan.
6 Konstruksi
Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan
sejenisnya.
7
Transportasi dan
Pergudangan
1. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck
ngangkang, dan sejenisnya;
2. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan
barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan
sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan
dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;
3. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal
suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan
sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;
4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai
dengan 250 DWT;
5. Kapal balon.
8 Telekomunikasi
1. Perangkat pesawat telepon;
2. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio
telegraf dan radio telepon.
9
Industri semi
konduktor
Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar
test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting
press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in
system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full
automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser
marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system,
molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose
checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press,
trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
10
Jasa Persewaan
Peralatan Tambat
Air Dalam
Spoolling Machines, Metocean Data Collector
11
Jasa
Telekomunikasi
Seluler
Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register.
Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service
Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station,
Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 3
Nomor Jenis Usaha Jenis Harta
1
Pertambangan
selain minyak dan
gas
Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin
yang mengolah produk pelikan.
2
Permintalan,
pertenunan dan
pencelupan
1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain
katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami,
permadani, kain-kain bulu, tule).
2. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing,
texturing, packaging dan sejenisnya.
8. 3 Perkayuan
1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang
dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.
2. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4 Industri kimia
1. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan
industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan
kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia,
elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk,
obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-
resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent
dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan
peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan
sinematografi.
2. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya
damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis,
karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5 Industri mesin
Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya
mesin mobil, mesin kapal).
6
Transportasi dan
Pergudangan
1. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan
barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan
sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan
ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai
dengan 1.000 DWT.
2. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar,
kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya,
yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.
3. Dok terapung.
4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250
DWT.
5. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7 Telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.
JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 4
Nomor Jenis Usaha Jenis Harta
1 Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi
2
Transportasi dan
Pergudangan
1. Lokomotif uap dan tender atas rel.
2. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik
dari sumber luar.
3. Lokomotif atas rel lainnya.
4. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat
dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat
pengangkutan.
5. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan
barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan
sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap
ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
6. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar,
kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan
sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
9. 7. Dok-dok terapung.
.
D. Penyusutan Harta Menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 UU PPh)
1. Harta Yang Boleh Disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal
- Yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk
mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan (obyek pajak), kecuali tanah.
- Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang
masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta
tesebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.
- Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan
digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau
pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan
2. Harta yang tidak boleh disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal
- Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak
boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya; kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang
oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil.
- Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan),
keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar)
dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat
dikurangkan sebagai biaya.
KESIMPULAN
Pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.
1. Harta yang dapat dilakukan penyusutan dan amortisasi adalah harta yang dimiliki oleh
Wajib Pajak dan dipergunakan untuk kegiatan usaha Wajib Pajak (untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan Wajib Pajak).
2. UU PPh memberikan aturan tersendiri mengenai penyusutan dan amortisasi fiskal untuk
memberikan keseragaman dan kepastian hukum.
3. Metode penyusutan dan amortisasi fiskal yang diperkenankan oleh UU PPh hanya metode
garis lurus (Straight Line Method) dan saldo menurun (Double Declining Method).
4. Penyusutan dan amortisasi fiskal menggunakan bulan sebagai dasar perhitungan. Apabila
harta tersebut diperoleh dalam bagian tahun maka penyusutan dihitung sebanyak bulan
pemakaian dibagi 12 bulan.