Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan laporan keuangan untuk dana hibah penelitian dan PKM, termasuk komponen biaya yang dapat ditanggung, ketentuan honorarium, pembelian barang dan jasa, serta persyaratan administrasi pelaporan keuangan.

1. Penyusunan Laporan
Keuangan Dana Hibah
DRTPM Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA
9 NOVEMBER 2023

2. Komponen Biaya PENELITIAN
√ Bahan: barang persediaan, barang penelitian habis pakai, ATK
√ Pengumpulan Data: HR pembantu peneliti, FGD persiapan penelitian, HR survey,
transport, tiket, uang harian, penginapan, uang harian rapat dalam kantor, uang
harian rapat luar kantor, biaya konsumsi, HR pembantu peneliti, HR kesekretariatan
√ Sewa Peralatan: objek penelitian, ruang penunjang, transport, peralatan, kebun
percobaan
√ Analisis Data: tiket, uang harian, transport lokal, penginapan, konsumsi, HR pengolah
data, HR secretariat, HR narasumber, biaya analisis sampel
√ Pelaporan, luaran wajib/tambahan: HR secretariat, uang harian rapat dalam kantor,
uang harian rapat luar kantor, konsumsi rapat, seminar nasional, seminar
internasional, KI, TTG, uji produk, buku/book chapter, feasibility study

3. Komponen Biaya PKM
√ Honor (maks 5%): narasumber, moderator (minimal 300 peserta), panitia,
pembantu teknis, pembantu lapang, MC
√ Biaya Pelatihan (maks 25%): konsumsi, uang saku, paket ruangan+kosumsi
√ Perjalanan (maks 15%): tiket, taxi, penginapan., uang harian
√ Teknologi dan Inovasi (min 40%): alat, bahan baku produksi, barang
komponen produksi, ruang penunjang pelaksana
√ Biaya Lainnya (maks 5%): paten, TTG, SNI, pembuatan dokumen dan
video, publikasi media masaa, book chapter, pendaftaran seminar
nasional, pendaftaran seminar internasional, publikasi artikel

4. HONORARIUM
• Tim peneliti tidak diperkenankan mendapatkan honorarium, kecuali penunjang
peneliti yang berasal dari luar tim pengusul
• Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 83/PMK.02/2022
tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023
• HR pembawa acara hanya berlaku untuk kegiatan dg jumlah minimal 300 orang
• HR panitia yang berhak maksimal 10% dari jumlah peserta yang hadir offline,
missal jumlah peserta 40 orang, mk panitia yg berhak mendapat honor
maksimal 4 orang
• Maksimal satuan biaya honoroarium untuk narasumber Rp. 900.000,- per hari

5. HONORARIUM
• Tidak diberikan untuk tenaga kerja dari mitra pemberi dana
maupun mitra sasaran
• Tidak diberikan uang lembur dan uang makan
• Satuan biaya disesuaikan dengan peran tim pembantu
• Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor
• Disarankan honorarium penunjang dilengkapi dengan surat
tugas dan logbook

6. NO Jabatan Satuan Tarif (Rp)
1 Koordinator Peneliti OB 420.000
2 Pembantu Peneliti (maks 3
jam/hari dlm kurun waktu 20
hri kerja/bulan)
OJ 25.000
3 Sekretariat Peneliti OB 300.000
4 Pengolah Data Penelitian 1.540.000
5 Petugas Survey OR 8.000
6 Pembantu Lapangan (maks
20 hari /bulan)
OH 80.000

7. Yang Perlu Diperhatikan untuk Honorarium
1. Pastikan komponen honorarium diperincikan (mencantumkan nama, jumlah dan
posisinya)
2. Perincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan tidak ada duplikasi penganggaran
honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan/atau panitia
3. Periode perekayasaan/pengerjaan kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan
perkiraan mulainya program (6-8 bulan) hingga keharusan menyelesaikan pada akhir
tahun saat tutup anggaran
4. Mitra tidak berhak memperoleh honorarium dari komponen biaya ini
5. Tim pengusul dilarang mencantumkan diri sebagai narasumber, moderator,
pembawa acara dan/atau panitia yang dibiayai komponen ini.

10. BIAYA
BIAYA HABIS PAKAI
Untuk pembiayaan belanja habis pakai dan peralatan penunjang disesuaikan dengan kebutuhan
penelitian dan dirinci
PEMBELIAN KONSUMSI RAPAT
Harus menyertakan undangan dan daftar hadir kegiatan
PERJALANAN
Surat tugas dari LPPM, tiket riil, biaya penginapan riil (lumpsum), dilengkapi kuitansi sesuai
dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang termuat dalam rincian biaya perjalanan dinas

12. Pembelian Barang/Jasa
Jenis pembelian dan/atau pengadaan
barangP
Kelengkapan Dokumen
Pembelian dan/atau pengadaan barang dan
jasa ≤ 1.000.000,-
Kuitansi pembelian bermaterai + stempel
Pembelian dan/atau pengadaan barang dan
jasa ≥ 1.000.000,-
1. Kuitansi pembelian bermaterai + stempel
2. E-faktur (penyedia PKP)
3. Bukti bayar PPh 23 (penyedia non PKP)
Pembelian dan/atau Pengadaan barang dan
jasa dari e-commerce
E-faktur
Tambahan: bisa dilengkapi foto barang

13. Biaya TTG
Yang Perlu Diperhatikan
1. Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana DRTPM/DAPTV) harus berasal dari pihak
ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim pengusul dan tidak diperkenankan berasal dari PT
2. Pengusul perlu mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya. Pengusul yang
mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya
3. Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi tidak diperbolehkan untuk hal-hal berikut:
a) Pembelian tanah/lahan
b) pembelian kendaraan operasional
c) pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan
d) pembelian komputer/laptop, hp, printer
e) pembelian furniture
4. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan
harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana

14. Biaya Pelatihan
• Biaya rapat/pertemuan di luar kantor  pelaksanaan workshop,
sosialisasi, FGD, dll menggunakan hotel/ruang pertemuan yg sdh
termasuk konsumsi serta wajib melibatkan peserta dari luar PT
• Apabila menggunakan ruang rapat di dalam PT hanya boleh konsumsi
saja
• Biaya makan Rp 40.000,- sesuai dengan wilayah
• Biaya kudapan minimal pelaksanaan 2 jam, biaya makanan minimal 4 jam
• Uang saku apabila pelaksanaan rapat/pertemuan di luar PT dengan
mengeluarkan konsumsi dan/atau akomodasi

15. MATERAI
Pembelian barang/jasa, sewa ≤1.000.000,- tanpa dibubuhi materai
Pembelian barang/jasa, sewa ≥1.000.000,- dibubuhi materai 10.000,-

16. PAJAK
PAJAK PENGHASILAN (PPh 21)
• Jika memiliki NPWP dikenai pajak 5%
• Jika tidak memiliki NPWP dikenai pajak 6%  bisa menggunakan NPWP Universitas/Yayasan
PAJAK PENGHASILAN BELANJA BARANG (PPh 22)
• Setiap pembelian barang lebih dari Rp. 1.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar 11% (dilampiri
SSP PPN; SSP PPh psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko)
PAJAK PENGHASILAN PEMBELIAN JASA/SEWA (PPh 23)
• Setiap transaksi pembelian Jasa/Sewa ≤1.000.000 dikenakan PPh 23 sebesar 2%

17. Penyusunan Bukti SPJ
1. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan
2. Dikonsultasikan ke LPPM
3. Dijilid dan diserahkan ke LPPM
4. Bukti pengeluaran dibuat rangkap 3: arsip LPPM rangkap 2 (asli dan
fc) dan 1 jilid untuk arsip peneliti