1. PANDUAN KEGIATAN
PEMBEKALAN TIM PENDAMPING
SELEKSI AKADEMIK DAN DIKLAT
CALON KEPALA SEKOLAH

3. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH (LPPKS) INDONESIA
Kp. Dadapan RT 06/07, Desa Jatikuwung Gondangrejo
Karanganyar, Jawa Tengah - INDONESIA
Telp. +62 2718502888; +62 2718502999
Fax. +62 2718502000
e-mail : lp2kssolo@gmail.com

4. A. Pendahuluan
Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah adalah
proses penyediaan calon kepala sekolah/madrasah
yang meliputi rekrutmen serta pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Penyiapan
calon kepala sekolah/madrasah didasarkanpada
proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan kemudian
dilakukan rekrutmen dengan memberikan kesempatan
bagi guru terbaik yang memenuhi persyaratan untuk
mendaftar sebagai calon kepala sekolah/madrasah.
Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah
diselenggarakan oleh pemerintah daerah antara lain
melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (komisi
yang membidangi pendidikan), Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian
Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan.
Pemerintah daerah dengan segala kewenangannya
dapat menyelenggarakan program penyiapan calon
kepala sekolah/madrasah mulai tahap rekrutmen,
seleksi administratif, seleksi akademik, dan
pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah, sepanjang
memiliki lembaga diklat calon kepala sekolah yang
terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara
(LAN). Bagi pemerintah daerah yang belum memiliki
lembaga diklat calon kepala sekolah terakreditasi maka
pemerintah daerah, baik langsung maupun dengan
[Penyiapan Calon KS/M] Page 1

5. fasilitasi pemerintah dapat bekerjasama dengan
LPPKS, LPMP atau lembaga lain yang setara.
Amanah pemerintah melalui Permendiknas No.6
Tahun 2009 menggariskan agar LPPKS melaksanakan
penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala
sekolah. Konsekuensi logis dari amanah ini antara lain
mendudukkan LPPKS sebagai LeadingSector
penyelenggaraan Program Penyiapan Calon Kepala
Sekolah/Madrasah (PPCKS/M), artinya setiap pihak
yang akan melaksanakan PPCKS/M wajib
berkoordinasi dengan LPPKS. Dengan kata lain,
sebelum melaksanakan program penyiapan calon
kepala sekolah, dinas pendidikan atau melaluilembaga
diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan harus
menyampaikan kepada LPPKS bahwa dinas pendidikan
akan menyelenggarakan program penyiapan calon
kepala sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya
penjaminan mutu pelaksanaan PPCKS/M.
Sebagai Leading Sector LPPKS wajibmelakukan
supervisi pada saat dinas pendidikan atau melalui
lembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan
melaksanakan seleksi akademik dan Diklat Calon
Kepala Sekolah (In 1, OJL, In 2) dengan biaya dari dinas
pendidikan atau Pemerintah. Dinas pendidikan atau
melaluilembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas
pendidikan wajib menyampaikan dokumen hasil
seleksi administratif, dokumen hasil seleksi akademik,
dan dokumen hasil Diklat Calon Kepala Sekolah kepada
[Penyiapan Calon KS/M] Page 2

6. LPPKS. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan
sebagai dasar oleh LPPKS dalam memproses Nomor
Unik Kepala Sekolah, NUKS, dan sertifikat kepala
sekolah.Calon Kepala Sekolah yang sudah memiliki
NUKS merupakan aset pemerintah daerah yang dapat
diangkat kapan saja sesuai formasi yang ada setelah
lulus penilaian akseptabilitas.
B. Proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah/Madrasah
Proyeksi pada dasarnya merupakan suatu perkiraan
atau taksiran mengenai kebutuhan kepala
sekolah/madrasah untuk waktu dua tahun yang akan
datang. Hasil proyeksi kebutuhan kepala
sekolah/madrasah menjadi patokan tentang jumlah
calon kepala sekolah yang harus dipersiapkan.
Proyeksi harus dilakukan secara cermat agar
kebutuhan kepala sekolah dapat terpenuhi.
Proyeksi ini disusun dengan mendasarkan pada data-
data tentang jumlah sekolah berdasarkan jenjang;
penambahan dan pengurangan jumlah sekolah; data
kepala sekolah berdasarkan usia, masa jabatan, mutasi,
dan pemberhentian.
C. Rekrutmen Calon Kepala Sekolah/Madrasah
Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang
memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk
mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madrasah.
Rekrutmen meliputi (1) pengusulan calon oleh kepala
[Penyiapan Calon KS/M] Page 3

7. sekolah dan/atau pengawas, (2) seleksi administratif,
dan (3) seleksi akademik. Seleksi administratif dan
akademik diselenggarakan oleh dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota, dan kantor wilayah
kementerian agama/kantor kementerian agama
kabupaten/kota atau instansi lain terkait yang
berwenang.
Pengusulan guru sebagai calon kepala
sekolah/madrasah dilakukan melalui langkah-langkah
sebagai berikut: pengumuman, identifikasi guru
potensial, penyiapan berkas usulan, dan pengajuan
usulan calon kepala sekolah. Guru yang potensial dapat
diusulkan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan
kantor wilayah kementerian agama/kantor
kementerian agama kabupaten/kota oleh kepala
sekolah/madrasah atau bersama-sama dengan
pengawas sekolah/madrasah.
Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian
kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak
yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala
sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan pada Permendiknas
No.28 Tahun 2010 Pasal2, Ayat (2).
Sedangkan seleksi akademik dilakukan melalui
Penilaian Potensi Kepemimpinan, penyusunan Makalah
Kepemimpinan, serta penguasaan awal terhadap
kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
[Penyiapan Calon KS/M] Page 4

8. Penilaian Potensi Kepemimpinan adalah suatu proses
pengumpulan informasi yang berkaitan dengan
kemampuan, kekuatan atau daya kepemimpinan yang
dimiliki oleh calon kepala sekolah/madrasah yang
memungkinkan untuk dikembangkan.
Penyusunan makalah kepemimpinan dimaksudkan
untuk menilai pemahaman/wawasan guru tentang
kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam
konteks pendidikan. Selain itu juga untuk memilih dan
memilah calon kepala sekolah/madrasah yang
memiliki kerangka berpikir yang konseptual dan
akademik untuk menjadi pemimpin yang baik di masa
depan. Seleksi akademik ini dilakukan oleh asesor
nasional untuk PPCKS/M.
Penguasaan awal kompetensi dilakukan melalui
Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian
(AKPK) semenjak guru melamar sebagai calon kepala
sekolah/madrasah. Hasil AKPK diolah dan dianalisis
untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
Sekolah/Madrasah (Diklat Calon Kepala
Sekolah/Madrasah). AKPK bersifat individual dan
merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon
kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat
pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya
berkenaan dengan kompetensi calon kepala
sekolah/madrasah.
[Penyiapan Calon KS/M] Page 5

9. C. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
Sekolah/Madrasah
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pemberian
pengalaman pembelajaran secara teoretik maupun
praktik danbertujuan untuk menumbuhkembangkan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi-
dimensi kompetensi kepribadian, manajerial,
kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan
dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu
minimal 100 jam dan praktik pengalaman lapangan
dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan atau
ekuivalen dengan 200 jam..
1. Kurikulum
Kurikulum Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah
dikembangkan berdasarkan hasil analisis AKPK yang
memiliki 5 dimensi kompetensi yaitu: kepribadian,
manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
Kurikulum diklat terdiri dari silabus, struktur
program, mata diklat, dan deskripsi mata diklat.
2. Pola Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah
a. In Service Learning I (In 1)
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
Sekolah/Madrasah tahap pertama berupa
[Penyiapan Calon KS/M] Page 6

10. kegiatan tatap muka in service learning I yang
diselenggarakan dalam durasi minimal 70 jam @
45 menit. Materi pelatihan mencakup materi
umum, materi inti dan materi penunjang.
b. On the Job Learning (OJL)
On the job learning bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada calon kepala
sekolah/madrasah mendapatkan pengalaman
belajar di sekolah/ madrasah. Disamping itu, OJL
bertujuan untuk mempraktikkan hasil
pembelajaran in service learning I sehingga
memperoleh pengalaman praktik-praktik yang
baik (good practices) tentang kompetensi kepala
sekolah/ madrasah.
Kegiatan OJL dilaksanakan sesuai dengan action-
plan yang telah dibuat pada tahap in service
learning I. Peserta diperkenankan untuk
melakukan modifikasi dan perubahan-
perubahan yang diperlukan atas action plan
yang telah dibuat dengan persetujuan fasilitator.
On the Job Learning dilaksanakan selama
minimal 3 bulan atau setara dengan minimal
200 jam. Dalam OJL peserta
mengimplementasikan kegiatan sebagaimana
action plan selama 150 jam di
sekolah/madrasahnya dan 50 jam di sekolah
lain. Selama pelaksanaan OJL peserta dibimbing
[Penyiapan Calon KS/M] Page 7

11. oleh fasilitator dan kepala sekolah/madrasah
yang memiliki kompetensi baik.
c. In Service Learning II (In 2)
In service learning II berdurasi minimal 30 Jam
@ 45 menit diselenggarakan dalam bentuk
penilaian portofolio dan presentasi refleksi hasil
kegiatan OJL.
D. Akreditasi Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah
Akreditasi lembaga penyelenggara Diklat Calon Kepala
Sekolah bertujuan untuk mengidentifikasi potensi
lembaga yang mampu dan layak untuk
menyelenggarakan Diklat Calon Kepala Sekolah.
Akreditasi lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah
dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)
selaku penanggung jawab pembinaan diklat aparatur
negara secara nasional. Dalam proses akreditasi
terdapat Tim Penilai dan Tim Verifikasi. Unsur-unsur
Tim Penilai adalah pejabat eselon I dari LAN, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Penjaminan Mutu Pendidikanyang selanjutnya
disingkat BPSDMP-PMP (eselon I yang menaungi
lembaga yang akan diakreditasi), BKN, Kementerian
PAN RB, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen
Keuangan, serta Pusat Pendidikan dan
Pelatihan(Pusdiklat) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Unsur-unsur Tim Verifikasi adalah
[Penyiapan Calon KS/M] Page 8

12. pejabat eleson II, III, dan IV dari LAN dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjuk oleh Kepala
BPSDMP-PMP. LPPKS selaku instansi pembina dalam
Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah memberikan
usulan bahan-bahan penilaian akreditasi kepada LAN
melalui Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
dan BPSDMP-PMP.
Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah dapat terdiri dari perguruan tinggi
negeri/swasta, PPPPTK, LPMP, Badan Diklat Daerah,
Badan Diklat Kementerian Agama, dan Lembaga Diklat
Calon Kepala Sekolah lainnya.
E. Pemerolehan Sertifikat Kepala Sekolah/Madrasah
Sertifikat kepala sekolah/madrasah adalah bukti
formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru
bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi
dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan
sebagai kepala sekolah/madrasah. Pemegang sertifikat
dinyatakan telah lulus program pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dan telah
memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi untuk
diberi tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/madrasah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sertifikat kepala sekolah/madrasah ditanda-tangani
oleh Kepala BPSDMP-PMP Kementerian Pendidikan
[Penyiapan Calon KS/M] Page 9

13. dan Kebudayaan atau Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama untuk kepala MI, MTs, dan
MA/MAK.
Sertifikat yang diperoleh calon kepala
sekolah/madrasah diberikan Nomor Unik Kepala
Sekolah (NUKS) yang dikeluarkan dan dicatat dalam
database nasional oleh LPPKS sebagai penjaminan
mutu penyelenggaraan PPCKS/M.
F. Penilaian Akseptabilitas Kepala Sekolah/Madrasah
Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala
sekolah/madrasah yang bertujuan untuk menilai
ketepatan calon dengan sekolah/madrasahdi mana
yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
Agar proses penilaian calon kepala sekolah/madrasah
dapat dipedomani dengan baik oleh dinas pendidikan
kabupaten/kota dalam wilayah Republik Indonesia,
maka berikut ini beberapa langkah yang perlu
dilaksanakan sesuai amanat Permendiknas Nomor 28
Tahun 2010.
Tim pertimbangan pengangkatan kepala
sekolah/madrasah ditetapkan oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau
penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan
oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Tim
pertimbangan melibatkan unsur pengawas
sekolah/madrasah dan dewan pendidikan.
Timpertimbangan pengangkatan kepala
[Penyiapan Calon KS/M] Page 10

14. sekolah/madrasah membuat rekomendasi
berdasarkan hasil penilaian akseptabilitas kepada
Bupati/Walikota melalui dinas pendidikandan
rekomendasi tersebut harus disertai dengan
penjelasan pendukung.
[Penyiapan Calon KS/M] Page 11