Penerapan KKPR di daerah

1. PENERBITAN KKPR
DI DAERAH
STUDI KASUS : PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

2. PRAKTEK
PELAKSANAAN

3. DASAR HUKUM
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Rencana
Teknik Ruang Kawasan Bagian Wilayah Perkotaan I Kota Payakumbuh
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Rencana
Teknik Ruang Kawasan Bagian Wilayah Perkotaan VI Kota Payakumbuh

4. PROSEDUR KKPR BERUSAHA
MELALUI SISTEM
OSS-RBA
RDTR terintegrasi
dengan OSS-RBA
JUMLAH YANG
DIPROSES
1. K-KKPR = 7 berkas
2. Pernyataan Mandiri
UMK = 991 berkas
3. KKPR PBG Usaha =
222 berkas (manual)

5. KKKPR BERUSAHA

6. PROSEDUR KKPR NON BERUSAHA
KKPR Diproses secara Manual
Masyarakat mengajukan permohonan dan
melengkapi persyaratan di Mal Pelayanan Publik
1
Kegiatan Hunian, Peribadatan, Pendidikan,
Kesehatan, dan Pemecahan Sertipikat
2
DATA KKKPR Non Berusaha
1. Untuk Kegiatan Non Berusaha = 20 berkas
2. Untuk Pemecahan Sertipikat Tanah = 46 berkas
3

7. KKPR
NON
BERUSAHA

8. PERMASALAHAN

9. KKPR BERUSAHA DAN PERNYATAAN MANDIRI
UMK
RDTR Kota Payakumbuh telah terintegrasi OSS-RBA,
akan tetapi terdapat beberapa KBLI serumpun yang
belum dapat diproses oleh sistem OSS-RBA
dikarenakan KBLI tersebut tidak diakomodir dalam
tabel ITBX RDTR (kondisi RDTR Perda Tahun 2018),
bagaimana solusinya?
Banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan
Pernyataan Mandiri Pelaku UMK padahal jika
digabungkan seluruh KBLI nya dan/atau jumlah modal
yang ada di gunakan, sudah termasuk kategori Non
UMK, contoh kasus developer perumahan.
Masih terdapat permohonan yang masuk ke akun
GISTARU Dinas PUPR (verifikator) sedangkan RDTR Kota
Payakumbuh sudah terintegrasi dengan OSS-RBA,
seharusnya tidak diarahkan ke proses P-KKPR.
Contoh Rumah Potong Hewan yang sampai saat ini tidak
bisa diproses, bagaimana solusinya?
Banyak Pernyataan Mandiri Pelaku UMK yang terbit
padahal di lapangan nyata2 sudah melanggar ketentuan
tata bangunan/intensitas bangunan, semestinya ditolak,
karena tidak ada sanksi yang jelas hanya pembinaan,
sebaiknya kebijakan ini direview kembali

10. KKPR BERUSAHA DAN PERNYATAAN MANDIRI
UMK
Untuk KKPR yang terbit otomatis, ada beberapa
titik koordinat yang tidak sesuai dengan di
lapangan setelah kami melakukan monev,
bagaimana solusinya?
Format K-KKPR yang diterbitkan oleh sistem tidak disertai dengan
lampiran peta seperti yang tertuang dalam Permen ATR No. 13 Tahun
2021, sehingga tidak informatif untuk pelaku usaha maupun
masyarakat, mohon ditambahkan dengan lampiran peta shg kami
mudah dalam melakukan penilaian dan informasi tata ruang tersebut
dapat tersampaikan dengan baik, karena didapati pada saat melakukan
pembangunan, masyarakat tsb melanggar GSB dan KDB yg diizinkan
Pada saat melaksanakan penilaian mandiri pelaku UMK
yang diterbitkan sistem pada tahun 2021, banyak pelaku
usaha yang tidak mencantumkan titik koordinat lokasi
usahanya, dan ini menyulitkan kami dalam melakukan
penilaian ke lapangan, karena lokasi tidak jelas
Sesuai PP 16 Tahun 2021 bahwa proses PBG juga mensyaratkan
KKPR, KKPR yang diterbitkan sistem OSS-RBA dan PM UMK oleh
sistem OSS-RBA untuk proses PBG tidak dapat dijadikan acuan
untuk tata bangunan, karena tidak ada peta dan informasi
intensitas/tata bangunan di dalam PM UMK, sehingga kami juga
mensyaratkan melakukan pengurusan KKPR secara manual,
bagaimana dg hal ini?

11. KKPR BERUSAHA DAN PERNYATAAN MANDIRI
UMK
Pengajuan KKPR Kegiatan Berusaha yang dilapangannya
bangunan tersebut sudah secara nyata terkena GSB/
melanggar intensitas bangunan dan bahkan bangunan
yang tidak memiliki Izin/ persetujuan bangunan, akan
tetapi PM UMK ataupun KKPR tetap diterbitkan
Bahkan terdapat beberapa dengan Tujuan Perpanjangan Izin
Usaha, diantaranya:
1. ASRI Payakumbuh, Kel. Padangdata Tanahmati Kec.
Payakumbuh Barat
2. Dapoer Rendang Riry, Kel. Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo
Nagori
3. Pall Studio, Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan
Kesulitan yang kami hadapi pada saat melakukan
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang nya
melalui penilaian KKPR dan penilaian PM UMK,
sanksinya apakah dicabut? dicabut menimbulkan
masalah baru, tidak dicabut melanggar tata ruang

12. KKPR NON BERUSAHA
Untuk kegiatan perumahan FLPP dan pemecahan kavling
oleh perorangan (kasiba) untuk tujuan komersil apakah
termasuk ke kegiatan berusaha atau non berusaha? Karena
di Payakumbuh mereka mengajukan KKPR non berusaha
dan melakukan pemecahan secara bertahap (1 kavling
dahulu, 5 kavling dahulu) bgmn cara mengendalikan hal ini?
ADMINISTRASI
Pelayanan KKPR Non Berusaha, kami lakukan dengan
proses manual yang salah satu prosedurnya melalui
survey lapangan, ada beberapa kasus yang ditemui,
kondisi sertipikat kepemilikan tanah dengan kondisi di
lapangan berbeda, tumpang tindih dan luasan yang
berbeda, harus ada solusi dari Pemeirntah terkait dengan
hal ini.
Terdapat Permohonan KKPR Non berusaha yang
berlokasi di kawasan LSD sesuai dengan SK Menteri
ATR/BPN, apakah wajib dimintakan pertek BPN sebagai
salah satu syaratnya? karena utk LSD blm
tersosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat,
masyarakat terlanjur memasukkan berkas, ada
persayaratan yang kurang maka terkesan berbelit-belit.
Masih terkait dengan LSD, sesuai dengan juknis yang
ada, apakah KKPR diterbitkan setelah lahan tersebut
dikeluarkan dari LSD oleh Kementerian ATR/BPN atau
dapat diterbitkan sebelum lahan tersebut dikeluarkan
dari LSD? karena lokasi ini akan digunakan untuk
membangun.

13. T E R I M A K A S I H