modul ini sebagai bahan belajar kita bersama

1. PERBAWASLU NO 5 TH 2022
Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Oleh : Alim Mustofa

2. PERBAWASLU 5/22 TERDIRI DARI
• BAB I KETENTUAN UMUM ( 24 ayat)
• BAB II PELAKSANA DAN LINGKUP PENGAWASAN
• BAB III TATA CARA PENGAWASAN
• BAB IV PEMBINAAN PENGAWASAN
• BAB V LAPORAN HASIL PENGAWASAN
• BAB VI KERJA SAMA PENGAWASAN
• VII KETENTUAN PENUTUP
• 7 Bab
• 24 pasal

3. BAB. I KETENTUAN UMUM
• Pasal 1 terdiri dari 24 ayat
• Pasal 2 terdiri dari 4 ayat meliputi :
1. Pengawasan pemilu menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu s/d PTPS
(Panwaslu LN)
2. Pengawasan pemilu (1) berbasis Lingkungan
3. Pelaksanaan Pengawasan memperhatikan pelindungan fungsi lingkungan
hidup dan prinsip pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanan pengawasan dapat didukung system tehnologi informasi dan
komunikasi.

4. BAB.II PELAKSANA DAN LINGKUP
PENGAWASAN
• Pasal 3 tentang pengawasan Bawaslu RI
• Pasal 4 Tentang Pengawasan Bawaslu Provinsi
• Pasal 5 tentang pengawasan Bawaslu Kabupaten/kota
• Pasal 6 Pengawasan Panwaslu Kecamatan
• Pasal 7 pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa
• Pasal 8 Pengawasan Panwaslu LN
• Pasal 9 Pengawasan Pengawas TPS

5. PASAL 5
(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
yang meliputi:
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara, dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata
cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

6. 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilu;
7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah
kerjanya;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
10.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang,
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11.proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

7. b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
d. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri
atas:
1. putusan DKPP;
2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil
negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota
Kepolisian Republik Indonesia; dan
e. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota.

8. 2) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 4 juga mencakup masa tenang.
3) Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

9. PASAL 6 : Panwaslu Kecamatan
(1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau
nama lain yang meliputi:
1. Data Pemilih, DPS,DPT
2. Kampanye
3. Logistik dan Distribusi Logistik
4. Pungut & Hitung di TPS
5. Pergerakan Surat Suara, Berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara
dari TPS ke PPK
6. Rekapitulasi di PPK
7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK;
dan
8. pelaksanaan penghitungan dan PSU, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

10. b) pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
c) netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu di wilayah
kecamatan;
d) pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri
atas:
1. putusan DKPP;
2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil
negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas
anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
e) pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

11. 2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 juga mencakup masa tenang.
3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
a. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di
seluruh PPS; dan
b. pergerakan berita acara rekapitulasi hasil dari tingkat PPK sampai ke KPU
Kabupaten/Kota.

12. PANWASLU KELURAHAN
1) Panwaslu Kelurahan/Desa Melakukan Pengawasan Thd:
a. Tahapan Pemilu tingkat kel/desa, meliputi :
1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. pendistribusian logistik Pemilu;
4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap
TPS;
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di
sekretariat PPS;

13. 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat
hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK;
dan
9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan,
dan Pemilu susulan;
b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu di wilayah
kelurahan/desa; dan
d. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kelurahan/desa.

14. BAB III
TATA CARA PENGAWASAN
PASAL 10
• Pengkoordiansian dan Pengendalian Pengawasan :
1. Ketua - Untuk Bawaslu RI
2. Ketua – Untuk Bawaslu Provinsi
3. Ketua – Untuk Bawaslu Kota (5 Orang)
4. Kordiv. Pencegahan Bersama Kordiv. PP & PS. ( 3 ) Orang.
5. Anggota Panwascam div.SDM-O
6. Anggota Panwaslu LN div.SDM-O Bersama PP.

15. PASAL 13 , BAWASLU KOTA MELAKSANAKAN FUNGSI
a. penyusunan rencana Pengawasan Pemilu
b. supervisi
c. Pembinaan
d. Pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi.
e. evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu
f. analisis hasil Pengawasan;
g. pengadministrasian dan pengelolaan basis data
h. pelaporan hasil Pengawasan

16. PASAL 14 ; PANWASCAM
MELAKSANKAN FUNGSI
a. Pembinaan dan Pengawasan Thd Pelaksanaan Tugas Panwaslu Kel/Desa,
PTPS
b. Pembinaan thd pelaksanaan pengawasan Panwaslu Kel/Desa, PTPS
c. Pengarahan dan penyediaan wadah komunikasi
d. Evaluasi pelaksanaan pengawasan
e. Analisa hasil pengawasan
f. Pengadministrasian dan pengelolaan basis data
g. Pelaporan hasil pengawasan.

17. PASAL 15
Dalam melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu membuat
perencanaan.
kalender Pengawasan;
kebutuhan alat kerja; dan
Per-UU an, pedoman, atau petunjuk teknis
PERENCANAAN

18. PELAKSANAAN PENGAWASAN
PASAL 16
Kegiatan Pengawasan
Pelaksanaan Pengawasan
Evaluasi & Laporan

19. PELAKSANAAN
PENGAWASAN
Pengawasan Secara Langsung
Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa
Membuat Analisa Hasil Pengawasan
Menentukan Ada tidaknya Unsur dan Jenis
Pelanggaran
Melakukan Penindakan Pelanggaran
Melakuan Penyelesaian Sengketa
Evaluasi dan Laporan adalah terhadap pelaksanaan pengawasan

20. PELAKSANAAN PENGAWASAN
Surat Tugas, ID Cart dan Alat Kelengkapan Pengawasan
Alat Kelengkapan Pengawasan :
Panduan Pengawasan
Alat Kerja
Alat Dokumentasi

21. HASIL PENGAWASAN ( PASAL 18)
⮚Setiap pengawasan tahapan pemilu wajib dituangkan kedalam Form-A :
a. Uraian kejadian
b. Uraian hasil pengawasan
c. Surat atau dokumen
d. Foto dan atau Video
e. Dokumen elektronik
f. Bukti lainnya
⮚Jika terdapat pelanggaran :
- saran perbaikan (pelanggaran adm)
- Mencatat sebagai temuan dugaan pelanggaran.
⮚Saran perbaikan wajib dilaksanakan paling lama 3 hari atau sesuai waktu yang
diberikan oleh pengawas.
⮚Dalam hal tidak dilaksanakan maka dicatat sebagai temuan.
⮚Hasil pengawasan dibawa kerapat pleno, jika pleno ditemukan adanya unsur
pelanggaran maka diputuskan sebgai temuan dan dituanglan dalam berita acara.

22. PEMBINAAN PENGAWASAN
•Pembinaan Pengawasan dilakukan dengan
cara:
a.supervisi;
b.koordinasi;
c.monitoring; dan
d.asistensi.

23. LAPORAN HASIL PENGAWASAN
❖ Laporan Pengawasan disampaikan secara berjenjang.
❖ Jenis Laporan :
a. Laporan Periodik Tahapan
b. Laporan Akhir Tahun
c. Laporan Tentatif/sewaktu-waktu

24. KERJA SAMA PENGAWASAN
❖ Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Bawaslu
dapat melakukan kerjasama dengan para pihak
❖Pengawas pemilu dapat melibatkan partisipasi para pihak :
a. Koordinasi dengan instansi/Lembaga terkait
b. Kerjasama dengan kelompok masyarakat

25. TERIMA KASIH
website : alimmustofa.com