Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-4 namun masa pemerintahannya berakhir singkat karena dipemecat oleh MPR pada Juli 2001 akibat kontroversi kebijakannya dan tuduhan korupsi. Ia digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri.

1. MASA PEMERINTAHAN
KH.ABDURRAHMAN WAHID

2. Nama Lengkap: KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
: Jombang, 7 September 1940
: Jakarta, 30 Desember 2009
: Islam
: Sinta Nuriyah
: 4 orang putri
: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Lahir
Wafat
Agama
Istri
Anak
Partai Politik
Karier :
 Ketua Umum PBNU (1984 –1994)
 Anggota MPR dari Golkar (1987)
 Ketua Dewan Penasihat PKB (1998)
 Presiden Republik Indonesia (1999 –2001)

3. Abdurrahman Wahid lahir dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Ia lahir dengan
nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti "Sang Penakluk". Kata "Addakhil"
tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal dengan
panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada
seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas".
Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang
sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah
K.H Hasyim Asyari, pendiri Nadhlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu,
K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada
perempuan Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis
dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri
pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid
dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa,
Yenny,Anita, dan Inayah.

4. PENDIDIKAN
SD KRIS pindah ke SD Mataram Perwari
SMP di Pondok Pesantren Krapyak
Pesantren Tegal Rejo
Pesantren Tambak Beras
UniversitasAl - Azhar Kairo, Mesir
Universitas Baghdad, Irak

5. Diangkatnya Gus Dur sebagai Presiden
Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid atau yang, sering kita sebut dengan Gus
Dur dimulai dari sidang umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1-21 Oktober
1999, Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie tersebut ditolak oleh
segenap anggota dengan menggunakan voting. Suara yang menolak 355 yang menerima
322, absen 9, dan tidak sah 4. Dengan demikian B.J Habibie tidak dapat maju mencalonkan
diri menjadi Presiden RI selanjutnya. Akhirnya diadakan Pemilu 1999 dengan hasil PKB
memenangkan 12% suara dengan PDI - P memenangkan 33% suara.
Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan
presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI - P tidak memiliki mayoritas penuh,
sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros
Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai
kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI - P mulai
berubah.
.

6. Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan
Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak
pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa
saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR
kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian
terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya
313 suara
Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung
Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai
wakil presiden. Setelah meyakinkan Jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam
pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun
berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut
serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

7. Masa Awal Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota
berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non-partisan dan TNI juga
ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama
adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media.
Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.
Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat,
Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina.
Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan
Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul
dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan
korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz
diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel.
Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan
bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih
lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30
Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid
berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

8. Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri
Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia.
Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi
Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga
mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur
mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan
menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan
Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan
Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya,
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan
GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatanganan akan melanggar persetujuan. Gus Dur
juga mengusulkan agar TAP MPRS Nomor XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme -
Leninisme dicabut.
Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok
Muslim Indonesia. Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia,
kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada
Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang
penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar
Palestina untuk Indonesia, diganti.

9. Kebijakan –Kebijakan
Presiden Abdurrahman Wahid
 Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua
 Menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional
 Pencabutan Larangan penggunaan huruf Tiong Hoa
 Meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadhan
Merdeka
 Melakukan negoisasi dengan Gerakan Aceh
(GAM)
 Melakukan beberapa kunjungan ke Luar Negeri
 Membubarkan Kementerian yang terlibat korupsi
 Memberikan Aceh referendum Otonomi
 Ingin mereformasi militer

10. Kebijakan –Kebijakan Presiden Abdurrahman
Wahid yang Kontroversial
 Pencopotan beberapa menteri yang tidak menurutinya dan
tidak sejalan dengannya seperti : Jusuf Kalla (Menag
Perindustrian dan Perdagangan) ; Laksamana Sukardi
(Menteri BUMN) ; Wiranto (Menkopolkam) ; Yusril Ihza
Mahendra (Menkum HAM) ; Susilo Bambang Yudhoyono
(Menkopolsoskam) dan lain – lain, sehingga
merenggangkan hubungan dengan Golkar dan PPP.
 Berusaha membuka hubungan dengan Israel.
 Menghapus TAP MPRS yang melarang Marxisme-
Leninisme
 Mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di Papua
Barat asalkan berada di bawah bendera Indonesia
 Mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membekukan
DPR/MPR

11. Peristiwa skandal yang terjadi
Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan
Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4
juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim
bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang
berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini.
Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh
menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari
Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggung
jawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

12. Berakhirnya Masa Pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid
Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan
Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah
Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun
lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan
Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati
melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif
tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi
yang meminta pemakzulan Gus Dur. Anggota DPR merasa kurang puas
dengan kinerja dari Presiden yang seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot
pejabat negara tanpa pertimbangan DPR.

13. Puncak kekecewaan DPR dibuktikan dengan dikeluarkannya memorandum I untuk presiden
pada tanggal 1 Februari 2001. Namun beliau tidak hadir dalam sidang tersebut. Karena DPR
dianggap sebagai Taman Kanak-Kanak (TK). Kemudian DPR kesal dan kembali mengeluarkan
memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Namun hal ini tidak jauh beda dengan
memorandum sebelumnya. Akhirnya Presiden datang tetapi tidak untuk berniat untuk
melakukan sidang tersebut (hanya sekedar datang lalu pulang). Akhirnya pada 20 Juli, Amien
Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan
40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara
sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Di lain pihak pimpinan partai politik lima besar
pemenang pemilu minus PKB mulai mendekati dan mendorong Wapres Megawati untuk
menjadi presiden. Oleh karena itu Gus Dur menengarai adanya persengkokolan oleh para elit
politik untuk menjatuhkannya. Akhirnya presiden mengeluarkan dekrit presiden meski tidak
mendapatkan dukungan yang penuh dari kabinetnya. Dekrit presiden tanggal 23 Juli 2001
sebagai perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR yang berisi :
1. Membekukan MPR dan DPR RI
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyusun badan – badan untuk
menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun
3. Membekukan partai Golkar
Amien Rais selaku Ketua MPR menolak secara tegas dekrit tersebut, dan ternyata dekrit
tersebut hanya didukung oleh NU dan PKB. Namun hal ini juga tidak mendapat dukungan dari
TNI dan Polri.

14. tersebut memperoleh
Namun
dukungan
dekrit
dan pada
tidak
MPR secara resmi
memakzulkan
23 Juli,
Gus Dur dan menggantikannya
dengan Megawati Soekarno Putri. Abdurrahman
Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan
tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari,
namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke
Amerika Serikat karena masalah kesehatan.
Dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli
2001, MPR memilih Megawati Soekarno Putri
sebagai Presiden RI menggantikan Presiden K.H
Abdurrahman Wahid dan Hamzah Haz sebagai
Wapres RI, maka berakhirlah kekuasaan Presiden
K.H Abdurrahman Wahid.

15. Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid
Kelebihan
• Presiden Abdurrahman Wahid menghargai adanya perbedaan
• Iklim politik yang demokratis
•Lebih memerhatikan kaum minoritas
Kekurangan
• Presiden Abdurrahman Wahid memerintah seenaknya sendiri, jika ada yang tidak
sejalan dengannya maka akan langsung di copot jabatannya “gitu aja kok repot”
• Banyak kebijakannya yang menimbulkan kritik
• Memberikan peluang kepada separatis
• Tak punya basis politik yang kuat di Parlemen

16. SELESAI
Terima Kasih atas Perhatiannya, Mohon
maaf apabila ada kesalahan kata maupun
ucapan selama kami presentasi.