1. PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN
NAMA
PRODI
NIM
: EKA KUSUMA WARDANI
: AKUTANSI SEMESTER V
: 11.03.3937

2. Pembentukan Persekutuan
Pembentukan Persekutuan dapat didefinisikan
sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua
individu atau lebih untuk memiliki dan
menyelenggarakan suatu usaha secara
bersama dengan tujuan untuk memperoleh
laba.

3. Unsur Pokok Persekutuan
1. Gabungan atau asosiasi para sekutu. Sebagai suatu
asosiasi dari beberapa sekutu ( individu ) maka persekutuan
tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan atau
perjanjian, yaitu perjanjian untuk mendirikan, memiliki,
dan mengelola persekutuan.
2. Pemilikan dan pengelolaan bersama. Didalam
Persekutuan harus selalu dituntut adanya kebersamaan,
yaitu :
a. Persekutuan dimiliki bersama.
b. Persekutuan dikelola bersama.
c. Kalau ada risiko ditanggung bersama.
d. Kalau memperoleh laba dibagi bersama.
3. Tujuan untuk memperoleh laba. Laba dibagi secara adil
menurut rasio atau metode pembagian laba yang telah
disepakati.

4. Isi perjanjian dan fungsi isi perjanjian
A.Isi perjanjian
1. Ketentuan mengenai
persekutuan.
2. Ketentuan mengenai sekutu.
3. Ketentuan yang berhubungan
dengan modal persekutuan.
4. Ketentuan mengenai
pembagian laba.
5. Ketentuan yang berhubungan
dengan pembubaran
persekutuan.
6. Ketentuan mengenai
pertanggungan terhadap
masing-masing sekutu.
B. fungsi isi perjanjian
1. Dasar pencatatan setoran
modal.
2. Dasar perhitungan
modal.
3. Dasar pembagian laba.
4. Dasar pencatatan
transaksi-transaksi
persekutuan yang
menyangkut modal.
5. Dasar pembagian aktiva
dalam likuidasi.

5. Penggolongan Persekutuan
Berdasarkan persekutuan dapat digolongkan menjadi
dua, yaitu :
1. Persekutuan Firma Dalam persekutuan firma, semua
sekutu ikut aktif mengelola persekutuan dan
bertanggung jawab penuh (tidak terbatas) maksudnya
sebesar modal yang ditanam di persekutuan saja,
melainkan dengan seluruh harta pribadinya.
2. Persekutuan Komanditer Dalam persekutuan
komanditer, tidak semua sekutu ikut aktif mengelola
perusahaan. Berdasarkan luasnya tanggung jawab dan
ikut tidaknya di dalam pengelolaan perusahaan.

6. Persekutuan komanditer
Persekutuan komanditer ada 2 yaitu :
1. Sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu
komplementer adalah sekutu yang ikut aktif mengelola
perusahaan. Sekutu ini bertanggung jawab penuh
dengan seluruh harta pribadinya (tidak terbatas).
2. Sekutu pasif atau sekutu komanditer atau sekutu
diam adalah sekutu yang tidak ikut mengelola
perusahaan. Sekutu ini bertanggung jawab terbatas
sebesar modal yang di tanam di dalam persekutuan.
Sekutu pasif ini hanya menanam modal saja .

7. Karakteristik Utama Persekutuan
1. Mutual Agency = Masing-masing sekutu merupakan agen ( wakil,
perantara, perpanjangan tangan ) dari persekutuan.
2. Limited Life = Umur persekutuan adalah terbatas. Sewaktu-waiktu
persekutuan dapat bubar karena masuknya sekutu baru, pengunduran
sekutu dan sebagainya.
3. Unlimited Liability = Tanggung jawab masing-masing sekutu ( kecuali
sekutu pasif ) tidak terbatas pada modal yang telah disetor saja.
4. Ownership of an Interset in a Partnership Kekayaan yang telah disetor
ke dalam = persekutuan sudah bukan lagi milik sekutu penyetor,
melainkan milik semua sekutu.
5. Participation on Partnership Profit = Masing-masing sekutu
mempunyai hak di dalam pembagian laba atau rugi persekutuan.
6. Right to Dispose of a Partnership Interest = Masing-masing sekutu
mempunyai hak menjual haknya atas modal dan hak atas laba kepada
orang lain, baik kepada anggota sekutu maupun bukan.
7. Mutual Liabiliy = Semua sekutu bertanggung jawab terhadap utang
persekutuan. Jadi utang persekutuan adalah juga utang seluruh sekutu.

8. Kelebihan Bentuk Usaha Persekutuan
1. Bentuk persekutuan seperti firma lebih mudah dalam
pendiriannya.
2. Bentuk persekutuan seperti firma juga lebih mudah dalam
pembubarannya .
3. Bentuk persekutuan juga mempunyai kebebebasan dan
keluwesan dalam menentukan bentuk usahanya.
4. Kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan
keputusan.
5. Persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya tetapi bukan
pembayar pajaknya karena pajaknya berupa pajak penghasilan.
Kelemahan Bentuk Usaha Persekutuan:
a. Tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan.
b. Kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena
ikut ditetukan oleh perjanjian dalam pendirian persekutuan.
c. Kesulitan dalam memindahtangankan kepentingan pemilik.

9. Tahap pendirian firma pada anggota
sebelumnya yang memiliki usaha perseorangan
Apabila firma didirikan calon anggota sebelumnya telah
mempunyai usaha perseorangan, maka tahapannya
adalah:
1. menilai kembali asset usaha lama
2. menyerahkan asset usaha lama ke firma untuk
membentuk (mendirikan) firma Selanjutnya perlu
diperhatikan, apakah : Buku usaha lama dilanjutkan
Buku usaha lama ditutup, dan diganti buku baru.
1. Firma baru, semua anggota menyetor asset.
2. Firma didirikan dari perusahaan perseorangan, dan
anggota lain tidak punya usaha.
3. Firma didirikan dari beberapa usaha perseorangan.