Downloaded 330 times
Uploaded byYustus Rona
130704 pelatihan tr
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah yang mencakup konsep, penyelenggaraan, ketentuan teknis, proses penetapan, dan integrasi perencanaan tata ruang. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan tata ruang mulai dari pengertian dasar, asas, tujuan, penyelenggaraan, jenis-jenis rencana tata ruang, muatan rencana, hingga
130704 pelatihan tr
- 1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah MiaAmalia Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Jayapura, 4 July 2013
- 2.
- 3.
- 4. Pengertian dasar • Ruang:wadah yang meliputi ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sabagai satu kesaturan wilayah, tempat manusia an makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya • Tata ruang: wujud struktur ruang dan pola ruang • Penataan ruang: suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang • Penyelenggaraan penataan ruang: kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelasanaan dan pengawasan penataan ruang • Rencana tata ruang: hasil perencanaan tata ruang
- 5. Asas dan tujuanPR Nasional Asas • Keterpaduan • Keserasian, keselarasan dan keseimbangan • Keberlanjutan • Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan • Kebersamaan dan kemitraan • Perlindungan kepentingan umum • Kepastian hukum dan keadilan • Akuntabilitas Tujuan Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional
- 6.
- 7. Penyelenggaraan PR Pengaturan Pembentukan landasan hukum bagipemerintahh, pemda dan masyarakat dalam penataan ruang Penetapan ketentuan peraturan perundangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemda dan masyarakat Pemerintah pada pemprov, pemkab/kot, masyarakat; Pemprov pada pemkab/kot dan masyarakat; Pemkab/kot pada masyarakat. Pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan Pemantauan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Menentukan struktur ruang dan pola (penyusunan dan penetapan RTR) Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang (penyusunan pelaksanaan program dan pembiayaan) Mewujudkan tertib tata ruang Penyusunan RTR Pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaan- nya Peraturan zonasi Perizinan Insentif – disinsentif Pengenaan sanksi Cara:
- 8. Rencana Umum RencanaRinci Wilayah RTRWN RTR Pulau dan Kepulauan RTR KSN RTRWP RTR KSP RTRW Kab RTR KS Kab RDTR Kab RTR Kawasan Metropolitan Perkotaan RTRW Kota RTR KS Kota RDTR Kota RTR Bagian Wilayah Kota RTR K Perkotaan di dalam Wil. Kab Perencanaan sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, disusun bila a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan Ps. 14 ayat (1) Ps. 14 ayat (3) Ps. 14 ayat (4) Ps. 14 ayat (5) Ps. 14 ayat (6) sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, disusun bila Ps. 14 ayat (1)
- 9. Rencana Tata Ruang SistemPusat Permukiman Sistem Jaringan Prasarana Peruntukan Kawasan Lindung Peruntukan Kawasan Budidaya Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Energi & Kelistrikan Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem Persampahan & Sanitasi Sistem Jaringan SDA, dll. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Kegiatan Sosial Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi Kegiatan Pertahanan & Keamanan Ps. 17 ayat (1) Ps. 17 ayat (2) Ps. 17 ayat (3) Ps. 17 ayat (4) dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS Ps. 17 ayat (5)
- 10. RTRWN RTRWN Wawasan nusantaradan pertahanan nasional Permasalahan regional & global, pengkajian implikasi PR nasional Pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi; Keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Daya dukung & daya tampung lingkungan hidup RPJPN, RTR kawasan strategis nasional, RTRWP dan RTRWK Tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah nasional Struktur ruang Pola ruang Kawasan strategis nasional Arahan pemanfaatan: program utama jangka menengah lima tahunan Arahan pengendalian pemanfaatan ruang jangka waktu 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun RPJPN RPJPMN pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang perkembangan antarwilayah provinsi serta keserasian antarsektor lokasi dan fungsi ruang investasi kawasan strategis nasional wilayah provinsi dan kabupaten/kota lebih dari 1 kali dalam 5 tahun: perubahan kondisi lingkungan strategis (bencana alam skala besar); dan/atau perubahan batas teritorial negara PP diatur dengan Ps.19 Ps. 20 ayat (1) Ps. 20 ayat (2) Ps. 20 ayat (3) Ps. 20 ayat (5) Ps. 20 ayat (6)
- 11. Skala rencana RTRWN 1:1.000.000 RTRPulau 1:500.000 RTRWP 1:250.000 RTRW Kab 1:25.000 RTRW Kota 1:10.000 RDTR 1:5.000
- 12. Minimal 30% luaskota/DAS Ruang terbuka hijau privat (10% luas kota) Ruang terbuka hijau publik (20% luas kota) Tipologi RTH R T H Fisik Struktur Kepemilikan RTH Alami RTH Non- alami Pola Ekologis Pola Planologis RTH Publik RTH Privat Fungsi Ekologis Sosial/ Budaya Arsitektural Ekonomi Ps. 29 ayat (1) Ps. 29 ayat (2) Ps. 29 ayat (3) Ruang terbuka hijau/ kawasan lindung
- 13. Konsep Posisi RTRRTRWP/K Teknik Proses penetapan Integrasi
- 14. Istilah dan definisi RTRW Rencanatata ruang yang bersifat umum yang menjabarkan RTRWN. Tujuan penataan ruang: Tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang merupakan arah perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang untuk aspek keruangan.
- 15. Klasifikasi Sistem Fungsi utama Wilayahadm. Kegiatan Nilai strategis Wilayah Perkotaan Kw lindung Kw budidaya RTRWN RTRWP RTRWK Kw perkotaan Kw perdesaan Kw St Nasional Kw St Provinsi Kw St Kab/kota Kewenangan Pusat Provinsi Kab/kota
- 16. Tugas dan wewenang Turbin was PR Wil Nasional: • Lak PR nasional, provinsi, kabupaten/kota. • Lak Kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten/kota. • Kerjasama PR antar negara dan fasiltias kerjasama antar provinsi. Negara Pem. Pusat Pem. Provinsi Pem. Kab/kota Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tur bin was PR Wil Provinsi: • Lak PR provinsi, kabupaten/kota. • Lak Kawasan strategis provinsi, kabupaten/kota. • Kerjasama PR antar provinsi dan fasiltias kerjasama antar kab/kota. Tur bin was PR Wil Kab/Kota: • Lak PR kabupaten/kota. • Lak Kawasan strategis kabupaten/kota. • Kerjasama PR antar antar kab/kota.
- 17. Konsep Posisi RTR Penyelenggaraan PR KetentuanTeknis Proses penetapan Integrasi
- 18. Muatan • Tujuan, kebijakan,strategi penataan ruang • Rencana struktur ruang • Rencana pola ruang • Penetapan kawasan strategis • Arahan pemanfaatan ruang • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang • Indikasi program utama jangka menengah
- 19. Tujuan Dasar: • Visi • Misi •RPJPD • Karakateristik wilayah • Isu strategis • Kondisi yang diharapkan • Kriteria: • Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang nasional; • Jelas dan dapat dicapai dalam jangka waku perencanaan; • Tidak bertentangan dengan UU
- 20. Kebijakan dan Strategi Fungsi: •Dasar untuk strategi • Dasar untuk penyusunan pola dan struktur • Arah bagi indikasi program utama • Dasar penetapan arah pengendalian. Dasar: • Tujuan • Karakteritik ruang • Kapasitas sda • Kebutuhan wil di dalamnya. Strategi: • Jabaran ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional.
- 21. Rencana Struktur Pusat-pusat kegiatan:PKN, PKW, PKSN, PKL Sistem jaringan: • Transportasi • Energi • Telekomunikasi • Sumberdaya air Fungsi: • Membentuk sistem pusat kegiatan yang memberikan layanan bagi wilayah di dalamnya. • Arah peletakan sistem jaringan prasarana antar wilayah yang menunjang keterkaitan pusat kab/kota antarwilayah
- 22.
- 23. Rencana pola Rencana distribusi peruntukanruang yang berfungsi lindung dan budidaya Fungsi: • Alokasi untuk kawasan budidaya (sosek) dan lindung (pelestarian) • Dasar penyusunan indikasi program
- 24.
- 25. Kawasan strategis Fungsi: • Alokasiruang untuk kegiatan sosek dan/atau pelestarian lingkungan yang dinilai memiliki pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi tersebut. • Dasar: • Nilai strategis • Kesepakatan • Daya dukung dan daya tampung
- 26.
- 27. Arahan pemanfaatan Indikasi programutama: • Usulan program utama • Lokasi • Besaran • Sumber pendanaan • Instansi pelaksana • Waktu dan tahapan pelaksanan • Cakupan: • Perwujudan rencana struktur ruang • Perwujudan rencana pola ruang • Perwujudan kawasan strategis
- 28. Arahan pengendalian Indikasi arahan pengaturanzonasi: • Diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, tidak diperbolehkan. • Intensitas pemanfaatan • Sarana dan prasarana minimum Arahan perizinan: • Bentuk perizinan sesuai kewenangan. • Mekanisme perizinan. • Arahan sop perizinan.
- 29. Arahan pengendalian Arahan insentifdan disinsentif: • Insentif, mendorong perwujudan rencana. Arahan sanksi: • Pengenaan sanksi adminitratif bagi pelanggar.
- 30.
- 31. Proses penyusunan Penyusunan naskah (1) Penyusunan raperda Konsep pengembangan Rencana (2-7) Perumusan konsep Identifikasi daerah fungsional perkotaan Sistem pusat permukiman Dayadukung dan daya tampung: air, lahan (2-6) Pengolahan dan analisis data Peta Kebijakan Fisik lingkungan Sda alam dan buatan Kependudukan Sosekbud Kelembagaan (2-3) Pengumpulan data KAK, RAB Review Kajian kebijakan Persiapan teknis Pemberitaan (1) Persiapan
- 32. Proses penetapan raperda Koordinasi Kementerian PekerjaanUmum Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota BKPRN Kementerian Kehutanan Koordinasi Kementerian Dalam Negeri Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Gubernur Perda/Perdasi Bupati/ Walikota Rekomendasi Rancangan Perda Kab/Kota
- 33.
- 34. RENCANA TATA RUANGKAB A.1 RENCANA TATA RUANG KAB A.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Berdasarkan UU No. 24/2005 dan UU 32/2004 PENATAAN RUANG berdasarkan UU No. 26/2007 dan Permen 15, 16, dan 17/PRT/M/2009 RPJP Nasional RPJP Provinsi RPJM Nasional RPJM Provinsi Renstra KL (Dep. PU, Dep. Pertanian, dll) Renja KL (Dep. PU, Dep. Pertanian, dll) RKP Renstra SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) Renja SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) diacu pedoman pedoman diperhatikan diserasikan melalui musrenbang NASIONAL RPJP Kab/Kota RPJM Kab/Kota Renstra SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) Renja SKPD (Tata Ruang, Pertanian, Kehutanan, dll) diacu pedoman pedoman pedoman KAB/KOTA diperhatikan PROVINSI pedoman pedoman pedoman dijabarkan pedoman dijabarkan dijabarkan diserasikan melalui musrenbang 1. PRESIDEN & MENTERI 2. BAPPENAS 3. BKPRN 4. TIAP DEPARTEMEN/ KEMENTERIAN A. DEP. PU B. DEPDAGRI C. dll RTRW Provinsi · RTR Kawasan Strategis Provinsi · RDTR Kabupaten · RTR Kawasan Strategis Kota RTRW Kabupaten RTRW Kota · RTR Kawasan Strategis Kabupaten · RDTR KotaRencanaTataRuang Daerah diacu diacu RTRW Nasional · RTR Kawasan Strategis Nasional · RTR Pulau diselaraskan RENCANA TATA RUANG PROV A RENCANA TATA RUANG PROV B semua produk rencana tata ruang nasional yang terkait dipertimbangkan diselaraskan diacu diacu 1 2 2 4 4 5. GUBERNUR 6. BAPPEDA PROV 7. BKPRD PROV 8. SKPD PROV A. DINAS TATA RUANG B. DINAS KEHUTANAN C. dll 9. WALIKOTA/BUPATI 10. BAPPEDA KAB/ KOTA 11. BKPRD KAB/ KOTA 12. SKPD KAB/KOTA A. DINAS TATA RUANG B. DINAS KEHUTANAN C. dll 5 6 6 8 8 9 10 10 12 12 diacu RKP Provinsi RKP Kab/Kota diacu diacu Keterangan : Diacu Diturunkan Diselaraskan 2, 3, 4A 6,7,8A 10,11,12A Perencanaan Pembangunan (UU 25/2004 dan 32/2004) Penataan Ruang (UU 26/2007 dan Permen PU no. 15, 16, 17 /PRT/M/2009)
- 35. VISI PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) MISI PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) ·Bidang SOSIAL, BUDAYA, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA · Bidang EKONOMI · Bidang ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI · Bidang SARANA DAN PRASARANA · Bidang POLITIK · Bidang PERTAHANAN DAN KEAMANAN · Bidang HUKUM DAN APARATUR · Bidang WILAYAH DAN TATA RUANG · Bidang SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ARAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/KABUPATEN) LINGKUP SUBSTANSI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LINGKUP SUBSTANSI DOKUMEN RENCANA SPASIAL TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) memuat tentang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (NASIONAL/PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN) menjadi acuan Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah yang diharapkan Arahan pemanfaatan ruang wilayah disusun berdasarkan .... prioritas pengembangan wilayah dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJP
- 36.
- 37.
- 38.
- 39. RTR dan RPJPRTRW RPJP Penilaia n Rekomenda si Tujuan Visi Langkah 1: Tujuan dan Visi RTRW RPJP Penilaia n Rekomenda si Tujuan 1 Visi 1 Tujuan ... Visi ...
- 40. RTR dan RPJP RTRWRPJP Penilaia n Rekomenda si Alokasi 1 Misi 1 Arah Kebijakan Alokasi 2 Misi 2 Arah Kebijakan Langkah 2: Alokasi Ruang dan Misi RTRW RPJP Penilaia n Rekomenda si Alokasi 1 Misi 1 Arah Kebijakan ... Alokasi 2 Misi 2 Arah Kebijakan ... Alokasi ...
- 41. RTR dan RPJP RTRWRPJP Penilaia n Rekomenda si Kebijakan 1 Misi 1 Strategi 1.1 Arah Kebijakan Strategi 1.2 ... Kebijakan 2 Misi 2 Strategi 2.1 Arah Kebijakan Strategi 2.2 ... Kebijakan.. . Langkah 3: Kebijakan dan Arah Kebijakan
- 42. RTR dan RPJP RTRWRPJP RPJM Rekomenda si Program 1 Misi 1 Arah Kebijakan I, II, III, IV Program 2 Misi 2 Arah Kebijakan I, II, III, IV Langkah 4: Program, Tahap dan Arah Kebijakan
- 43. RTR dan RPJM RTRWRPJM Penilaia n Rekomenda si Kebijakan 1 Strategi 1.1 Arah Kebijakan Strategi 1.2 Arah Kebijakan Kebijakan 2 Strategi 2.1 Arah Kebijakan Strategi 2.2 Arah Kebijakan Langkah 1: Kebijakan dan Arah Kebijakan
- 44. RTR dan RPJM RTRWRPJM Penilaia n Rekomenda si Program 1 Program 1 Program 2 Program 2 Program 3 Program 3 Program 4 Program 4 Program 5 Program 5 Program 6 Program 6 Langkah 2: Program dam Program
- 45. Contoh • Perda KabMojokerto No 15/2008 RPJPD • Rancangan RTRWKab Mojokerto 45
- 46. 46 RTRW RPJPD Analisis Tujuan: Mewujudkanruang wilayah Kab. Mojokerto sebagai basis pertanian didukung industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing dan memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup serta pemerataan pembangunan Visi: Mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, Makmur, Tentram, dan Beradab Terintegrasi. “Maju” dan “Makmur” dijabarkan dalam “basis pertanian didukung industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing”; “Adil” dijabarkan dalam “pemerataan pembangunan”; “Tentram” dan “Beradab” tidak dijabarkan dalam RTRW, karena a-spasial; “Memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup” tidak ditekankan dalam Visi RPJPD, tetapi diakomodir di dalam Misi RPJPD
- 47. 47 Jakstra RTRW MisiRPJPD Keterangan Sistem Perdesaan Misi 1: Mewujudkan pemerataan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum, dan keamanan tanpa mentoleransi adanya diskriminasi Cukup terintegrasi. Catatan: 1. RPJPD menekankan peran sektor pertanian sebagai sektor unggulan Kabupaten Mojokerto yang mendukung perkembangan sektor industri, sementara di dalam RTRW tidak. 2. RPJPD tidak menyebut sektor pertambangan, sementara di RTRW menyebutkan sektor pertambangan. 3. Misi-misi yang lain bersifat a- spasial, sehingga tidak terkait langsung dengan kebijakan- kebijakan dalam RTRW yang bersifat spasial. Sistem Perkotaan Sistem Praswil Sistem Perdesaan Misi 6: Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil perdesaan, penurunan jumlah keluarga miskin, dan penurunan jumlah pengangguran Sistem Praswil Sistem Perkotaan Kawasan budidaya Kawasan lindung Misi 7: Mewujudkan pengelolaan dan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan Kawasan budidaya Misi 11: Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai pusat tujuan wisata Budaya dan religius di Jawa Timur
- 48.