Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI PERENCANAAN
PUSKESMAS DENGAN MUSRENBANGDES

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI PERENCANAAN PUSKESMAS DENGAN
MUSRENBANGDES
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mengembangkan perencanaan
pembangunan Puskesmas melalui Integrasi Perencanaan Puskesmas dengan
Musrenbangdes, maka dengan ini menginstruksikan:
KEPADA : Para Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
UNTUK :
KESATU : Agar melakukan langkah-langkah optimalisasi peran Puskesmas
melalui integrasi Perencanaan Puskesmas dengan Musrenbangdes
sesuai dengan Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas yang
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Instruksi ini.
KEDUA : Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan bagi:
a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
b. Kepala BPMD Kabupaten/Kota;
c. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten/Kota;
d. Camat;
e. Kepala Desa/Lurah; dan
f. Kepala Puskesmas.
KETIGA : Melakukan pengendalian, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan
Integrasi Perencanaan Puskesmas dengan Musrenbangdes.

KEEMPAT : Hasil pengendalian, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan instruksi
Gubernur ini dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun.
KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal , 22 Meil 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN
NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI PERENCANAAN
PUSKESMAS DENGAN MUSRENBANGDES
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2015

Pedoman Integrasi
Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa
@Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Diterbitkan Tahun 2015
Didukung oleh
Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH)

iii
Tim Penyusun
Ir.Wayan Darmawa,MT
Djoese S.M.Nai Buti, S.Pt, M.Si
Y.M.Ronaldus Amapiran, S.Si
Bona Vantura Taco, S.Pd
Efri R. Ballo,SH
Melchiades Serang
Tarsianus Tani
Widia W.Sipayung,S.KM
Vince B.Panggula,S.KM
Florence K.De Beribe,S.KM

iv
Ilustrasi
Ilustrasi pada buku pedoman ini bersumber dari dua buah buku terbitan
Hesperian Health Guide yaitu: Helping Health Workers Learn dan A Community
Guide to Environmental Health. Digunakan berdasarkan disclaimer yang tercantum
pada kedua buah buku yaitu:
Hesperian Health Guides encourages others to copy, reproduce, or adapt to meet
local needs any or all parts of this book, including the illustrations, provided that the
parts reproduced are distributed free or at cost-not for profit.
Disain Cover
Arif Manu

v
Kata Pengantar
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
yang merupakan ujung tombak penyelenggara pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat desa yang berada pada wilayah kerjanya. Untuk lebih mengoptimalkan
peran dan fungsi Puskesmas dalam pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat
desa, maka perencanaan Puskesmas perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan
reguler desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/musrenbang desa).
Dalam rangka membantu Puskesmas untuk melakukan Integrasi perencanaan
Puskesmas ke dalam perencanaan reguler desa, Bappeda Provinsi NTT
bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership For Maternal Neonatal Health
(AIPMNH) telah menyusun pedoman integrasi dimaksud.
Pedoman ini untuk melengkapi metode dan proses musrenbang desa sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, dengan lebih mendalam
untuk menemukan dan menindaklanjuti permasalahan pelayanan kesehatan dasar
pada masyarakat desa.
Besar harapan kami semoga pedoman ini dijadikan acuan bagi Puskesmas dan
Dinas Kesehatan Kabupaten dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat desa.
Akhirnya, tim penyusun sangat mengharapkan usul, kritik dan saran dari
berbagai pihak demi sempurnanya pedoman ini.
Kepala Bappeda Provinsi
Nusa Tenggara Timur,
Ir. Wayan Darmawa,MT

vii
Kata Sambutan
Perencanaan kesehatan merupakan bagian dari penguatan sistim kesehatan.
Untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu, bayi
baru lahir dan anak diperlukan perencanaan yang berkualitas baik dari sisi
pengguna layanan (demand side) maupun pemberi layanan (supply side).
Pengguna layanan (masyarakat desa) melakukan perencanaan melalui
mekanisme musrenbang desa. Mekanisme ini menggunakan pendekatan bottom-up.
Sedangkan perencanaan pemberi layanan (Puskesmas) dilakukan melalui
penyusunan RUK yang menggunakan pendekatanan teknokratis.
Supaya bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya
di bidang kesehatan maka kedua perencanaan ini harus saling terintegrasi.
Untuk itu AIPMNH mendukung Pemerintah Provinsi Nusa Teggara Timur
melalui Bappeda Provinsi NTT dalam penyusunan Pedoman Integrasi Perencanaan
Puskesmas ke Dalam Musrenbang Desa. Pedoman ini melengkapi Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender yang
telah ada.
Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang
telah terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas perencanaan kesehatan,
baik dari sisi masyarakat lewat musrenbang maupun dari sisi puskesmas sehingga
akan memberikan dampak positif bagi meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat.
Kupang, Juli 2015
Direktur Kemitraan AIPMNH
DR.Louise Simpson
.

ix
Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................v
Kata Sambutan ..........................................................................................vii
Daftar Isi ......................................................................................................ix
Daftar Tabel .................................................................................................x
Daftar Singkatan dan Istilah ......................................................................xi
BAB I.............................................................................................................1
Pendahuluan.................................................................................................1
1. Latar Belakang......................................................................................................................... 1
2. Tujuan......................................................................................................................................... 4
3. Hasil Yang Diharapkan......................................................................................................... 4
4. Sasaran....................................................................................................................................... 5
Bab II.............................................................................................................7
Hakekat Perencanaan Puskesmas..............................................................7
1. Tugas Pokok Dan Fungsi Puskesmas................................................................................. 7
2. Perencanaan Puskesmas...................................................................................................... 9
3. Mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas................................................................ 9
4. Tahapan Perencanaan Puskesmas. .................................................................................10
5. Konsolidasi Perencanaan Puskesmas ke Dalam Perencanaan Reguler Desa .....13
BAB III ........................................................................................................15
Mekanisme Integrasi..................................................................................15
1. Tahap Persiapan....................................................................................................................15
2. Tahapan Pelaksanaan .........................................................................................................16
Bab IV .........................................................................................................43
Penutup.......................................................................................................43
Daftar Pustaka ...........................................................................................45

x
Daftar Tabel
Tabel 1
Hasil Indentifikasi Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa/Kel. .......................... 22
Tabel. 2
Kalender Musim.................................................................................................. 24
Tabel. 3
Hasil identifikasi masalah dan Potensi................................................................ 29
Tabel 4
Penentuan Prioritas Masalah.............................................................................. 32
Tabel. 5
Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak ....................................................... 34
Tabel 6
Penentuan Peringkat Tindakan layak.................................................................. 35
Tabel. 7
Format : Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)...................................... 38
Tabel. 8
Format : Rencana Kerja Dan Anggaran Desa (RKA) ............................................ 40

xi
Daftar Singkatan dan Istilah
ADD : Alokasi Dana Desa
AIPMNH : Australia Indonesia Partnershif for Maternal Neonatal Health
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes : Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BCG : Bacillus Calmette-Guerin
BPP : Badan Penyantun Puskesmas
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GTZ-GLG : Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit Good Local
Governance
KPM : Kader Pemberdayaan Masyarakat
LKMD : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
MCK : Mandi Cuci Kakus
Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
Pustu : Puskesmas Pembantu
RKADes : Rencana Kerja dan Anggaran Desa
RKPDes : Rencana Kerja Pembangunan Desa
RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPK : Rencana Pelaksanaan Kegiatan
RT : Rukun Tetangga
RUK : Rencana Usulan Kegiatan
RW : Rukun Wilayah
SOP : Standar Operasional Prosedur
UKM : Usaha Kesehatan Masyarakat
UKP : Usaha Kesehatan Perorangan
UKS : Usaha Kesehatan Sekolah

xii
Suatu tujuan belum tentu menjadi tujuan apabila belum tertulis. Tujuan tertulis
terbaik adalah yang juga berisi rencana tindakan tertulis.
James Lee Valentine

BAB I
Pendahuluan
1. Latar Belakang
Perencanaan yang berkualitas di tingkat daerah membutuhkan sebuah tahapan
proses perencanaan yang dimulai dari tingkat desa. Perencanaan yang berkualitas akan
memberikan dampak positif yang sangat besar terutama bagi masyarakat desa.
Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) merupakan ruang
dialogis untuk menyepakati dan memutuskan rencana pembangunan desa. Saat ini
rencana pembangunan pada tingkat desa, kecamatan, maupun pada tingkat
kabupaten/kota dan seterusnya telah mengedepankan prinsip perencanaan partisipatif
dengan pelibatan masyarakat yang dimulai dari desa.
Musrenbang merupakan mekanisme atau proses yang membutuhkan pelibatan
masyarakat secara langsung untuk memutuskan atau berkontribusi terhadap keputusan
yang dibuat mengenai semua atau sebagian sumber daya desa yang tersedia. Dalam
konteks ini, masyarakat terlibat secara langsung dalam memutuskan apa yang harus
dilakukan dan bagaimana melakukannya (termasuk memanfaatkan sumber daya yang
ada).
Perencanaan desa merupakan ruang, mekanisme dan strategi yang tepat bagi
fasilitator bersama pemerintah desa serta kelompok masyarakat untuk melakukan,
memperjuangkan dan membudayakan nilai dan prinsip partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, keadilan sosial, gender, dan lain sebagainya pada lingkup komunitas dan
desa. Oleh karena itu dalam konteks perencanaan, masyarakat diberikan pemahaman
bahwa kebijakan perencanaan merupakan sarana penting yang dimiliki oleh pemerintah
dan dihasilkan oleh desa dalam upaya menjalankan kewajiban serta ranah strategis untuk
mengukur seberapa jauh pemenuhan dan penghargaan terhadap hak–hak asasi warga
negara tercapai.
Perencanaan lewat musrenbang merupakan bentuk legitimasi masyarakat untuk
menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal ini dapat

Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa2
diwujudkan jika proses penyusunan perencanaan mengedepankan prinsip partisipasi
masyarakat di tingkat desa.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) secara administrasi diperuntukan bagi
pencapaian visi dan arah kebijakan pembangunan desa. Sedangkan dari aspek manajemen
atau tata kelola desa berkaitan dengan pola pengelolaan rencana program pembangunan
ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari berbagai sumber dana baik dari
swadaya, APBDes, APBD Kabupaten/Kota, APBD Propinsi dan sumber pendanaan lain
yang sah.
Keberadaan perencanaan pembangunan desa yang dirumuskan atau disepakati
melalui proses musrenbangdes menjadi ruang yang sangat penting untuk menemukan
dan merumuskan rencana pembangunan termasuk perencanaan pembangunan bidang
kesehatan. Perencanaan harus berbasis pada persoalan masyarakat, potensi yang dimiliki
masyarakat dan mekanisme yang akan dibangun untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan secara partisipatif melalui wadah musyawarah tingkat desa.
Hal ini penting untuk dilakukan karena masih banyaknya berbagai permasalahan
pembangunan kesehatan seperti: kematian ibu dan anak, kasus gizi buruk, penyakit
menular, kekurangan tenaga kesehatan dan persoalan lainnya yang berhubungan dengan
kesehatan.
Masalah-masalah di atas bisa dikurangi apabila konsep pembangunan dirumuskan
secara baik dan adanya upaya yang sinergis dari sisi penyedia layanan kesehatan
(pemerintah) dan dari sisi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, serta
dari stakeholder lainnya yang berkontribusi pada upaya pemecahan masalah kesehatan.
Dari sisi masyarakat, masalah kesehatan seperti kematian ibu dan bayi disebabkan
adanya berbagai faktor seperti: tingkat pendidikan yang rendah, tingkat sosial ekonomi
yang rendah, kondisi sosial budaya yang tidak mendukung khususnya terkait dengan pola
pengambilan keputusan untuk menggunakan pelayanan kesehatan yang tidak berada di
tangan ibu, status gizi ibu hamil yang rendah, menderita anemia, kedudukan dan peranan
kaum perempuan di pedesaan yang dinomorduakan, serta sarana transportasi yang tidak
mendukung untuk cepat mengakses pelayanan kesehatan. Hal ini berakibat pada
ketidakmampuan para ibu hamil dan ibu nifas untuk mengakses pelayanan kesehatan yang
disediakan oleh pemerintah maupun swasta.
Upaya penyelesaian terhadap masalah kesehatan serta penyebabnya tidak cukup
hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berada di desa. Keberadaan bidan di
sebagian besar desa-desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya
mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan permasalahan yang mereka hadapi
karena kompleksnya penyebab masalah kesehatan. Permasalahan kesehatan yang
terkait dengan faktor-faktor sosial budaya serta ekonomi memerlukan upaya
pemecahan yang sinergis dari sisi masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat desa,
pemerintah telah membangun Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan.
Untuk melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, setiap Puskesmas menyusun rencana
kerja Puskesmas. Agar rencana kerja yang disusun dapat menjawab kebutuhan

3Pendahuluan
masyarakat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka proses perencanaan di
tingkat Puskesmas harus dapat dilakukan secara partisipatif. Berkaitan dengan proses
perencanaan partisipatif dimaksud, maka pemerintah desa bersama masyarakat telah
memiliki forum yang dikenal dengan musrenbang desa. Musrenbang desa merupakan
forum musyawarah seluruh pemangku kepentingan yang akan melaksanakan
pembangunan di desa, termasuk pembangunan bidang kesehatan. Dengan demikian
proses perencanaan Puskesmas harus dapat diintegrasikan dengan proses musrenbang
desa.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063)
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
Tentang KPM
8. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
Tentang Pedoman Administrasi Desa
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Puskesmas.
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun
2014 Tentang Integrasi Anggur Merah ke Dalam Musrenbang
Desa.

Permasalahan kesehatan
yang terkait dengan
faktor-faktor sosial
budaya serta ekonomi
memerlukan upaya
pemecahan yang sinergis
dari sisi masyarakat.
2. Tujuan
Integrasi perencanaan Puskesmas ke dalam musrenbang desa bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kondisi dan potensi desa,
terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan untuk menemukan solusi-solusi
pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh masyarakat bersama tenaga kesehatan
dan mengintegrasikannya dalam perencanaan desa.
3. Hasil Yang Diharapkan
A. Masyarakat di Desa
 Mampu mengenali masalah-masalah kesehatan serta faktor-faktor sosial,
ekonomi, adat istiadat yang berpengaruh:
 Menyadari pentingnya keterlibatan penuh seluruh komponen masyarakat
untuk memecahkan masalah kesehatan;
 Menyadari pentingnya pendayagunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat
untuk menyelesaikan masalah kesehatan;
 Mengalami proses pembelajaran dan penyadaran yang mendalam tentang
aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan;
 Menyepakati rencana pembentukan sistim siaga, sebagai wujud partisipasi
masyarakat dalam mengatasi kesehatan baik itu masalah kesehatan ibu dan
anak maupun masalah kesehatan lainnya.
B. Puskesmas
 Puskesmas mampu menemukenali permasalahan yang ada di tingkat desa.;
 Perencanaan tingkat Puskesmas mengakomodir usulan dari desa;
 Ada integrasi perencanaan antara desa dan Puskesmas.

5Pendahuluan
C. Dinas Kesehatan
 Tahapan perencanaan mulai dari tingkat yang paling bawah telah
mengakomodir permasalahan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam
menentukan isu strategis benar–benar terjamin keakuratannya;
 Intervensi pemerintah baik pusat maupun daerah tepat guna, efektif dan
efisien;
 Agar Dinas Kesehatan lebih memperhatikan RUK Puskesmas karena telah
memuat usulan kebutuhan pembangunan kesehatan di desa.
4. Sasaran
Pedoman integrasi perencanaan desa dan Puskesmas ditujukan bagi fasilitator atau
kader pemberdayaan masyarakat (KPM), pemerintah desa dan Puskesmas untuk
memudahkan dalam memfasilitasi. Pedoman ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber
pengetahuan yang implementatif dan efektif untuk dilakukan di tingkat desa dan
Puskesmas. Untuk memastikan bahwa perencanaan program kesehatan telah dibahas
secara optimal, penggunaan pedoman ini pada proses perumusan perencanaan
pembangunan desa sebaiknya dilakukan secara reguler.
Untuk memastikan supaya proses musrenbang terlaksana dengan baik, maka
diperlukan syarat-syarat fasilitator sebagai berikut:
A. Fasilitator memahami tentang substansi, regulasi, proses dan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan lokal yang demokratis;
B. Fasilitator memahami tentang substansi, regulasi, tata kelola dan penyelenggaraan
Pusat Kesehatan Masyarakat;
C. Mengumpulkan dokumen pendukung ( RPJMDes, RKPDes, APBDes, Perencanaan
Tingkat Puskesmas);
D. Memahami dengan baik kondisi sosial masyarakat desa.

Apa yang Puskesmas
lakukan untuk
meningkatkan
kesehatan warga?
Setiap tahun
kami
melakukan
upaya
kesehatan
masyarakat
Coba bisa
diintegrasikan
dengan
RKPDes.?

Fungsi Puskesmas
1. Penyelenggaraan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)
tingkat pertama di wilayah kerjanya
2. Penyelenggaraan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan)
tingkat pertama di wilayah kerjanya
Dalam
melaksanakan
tugas.
Puskesmas
menyelenggarakan
dua fungsi…
Bab II
Hakekat Perencanaan Puskesmas
1. Tugas Pokok Dan Fungsi Puskesmas
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka
mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama
Puskesmas berwewenang untuk:
a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan
masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
c. Melaksanakan komunikasi,informasi, edukasi,dan pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan.
d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah
kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama
dengan sektor lain terkait.
e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya
kesehatan berbasis masyarakat.
f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas.
g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.
h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu,
dan cakupan pelayanan kesehatan.
i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk
dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan
penyakit.
Untuk menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama, Puskesmas
berwewenang untuk:
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,
berkesinambungan dan bermutu.
b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif
dan preventif.
c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat.
d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan
dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung.
e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja
sama inter dan antar profesi.
f. Melaksanakan rekam medis.
g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses
pelayanan kesehatan.
h. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama di wilayah kerjanya.
j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem
rujukan.
Melihat fungsi Puskesmas yang sangat strategis sebagai penggerak pembangunan
kesehatan terdepan di tengah masyarakat, maka diperlukan dukungan dana,

9Hakekat Perencanaan Puskesmas
Perencanaan Puskesmas perlu mempertimbangkan
masukan dari masyarakat dan disinkronkan dengan
usulan desa melalui Musrenbang Desa.
sarana dan tenaga yang berkompeten dari para penentu kebijakan sehingga dapat
memberdayakan pelayanan Puskesmas secara maksimal.
2. Perencanaan Puskesmas
Perencanaan tingkat Puskesmas merupakan proses penyusunan rencana
kegiatan Puskesmas untuk tahun yang akan datang. Perencanaan dilakukan secara
sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat
di wilayah kerjanya. Masalah kesehatan yang ditangani pada tingkat Puskesmas
yaitu upaya kesehatan masyarakat esensial, upaya kesehatan masyarakat
pengembangan maupun upaya kesehatan perorangan. Perencanaan tingkat
Puskesmas disusun untuk kebutuhan satu tahun anggaran. Perencanaan perlu dibuat
agar Puskesmas mampu melaksanakannya secara efisien, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas
Perencanaan tingkat Puskesmas dilaksanakan melalui penyusunan rencana
usulan kegiatan yang meliputi: usulan kegiatan upaya kesehatan masyarakat
esensial, upaya kesehatan masyarakat pengembangan maupun upaya kesehatan
perorangan. Penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas perlu
memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku baik secara global, nasional
maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di
Puskesmas. Puskesmas perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat
melalui Konsil Kesehatan Kecamatan/Badan Penyantun Puskesmas dan
disinkronkan dengan usulan desa melalui musrenbang Desa. Rencana usulan
kegiatan harus dilengkapi dengan usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin,
sarana, prasarana dan operasional Puskesmas.
Rencana usulan kegiatan (RUK) yang disusun merupakan RUK tahun
mendatang (H+1). Penyusunan RUK dilakukan pada Bulan Januari tahun berjalan
(H) berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan tahun sebelumnya (H-1). Proses
penyusunan RUK diharapkan telah selesai dilaksanakan di Puskesmas pada akhir
Bulan Januari tahun berjalan (H).
Selanjutnya rencana usulan kegiatan yang telah disusun, dibahas di Dinas
Kesehatan Kabupaten untuk diajukan ke Pemerintah Daerah melalui Renja Dinas
Kesehatan. RUK Puskesmas yang terangkum dalam Renja Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota akan diajukan ke DPRD untuk sumber dana APBD
Kabupaten/Kota guna memperoleh persetujuan biaya dan dukungan politis.

a. Tahapan Persiapan
 Dinkes
 Puskesmas
b. Tahapan Analisis Situasi
 Data Umum
 Data Khusus
c. Tahapan Penyusunan Rencana
Usulan Kegiatan (RUK)
Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, selanjutnya diserahkan ke
Puskesmas melalui Dinas Kesehatan. Berdasarkan alokasi biaya yang telah
disetujui tersebut, Puskesmas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. Sumber
pembiayaan Puskesmas selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten/Kota juga berasal dari sumber dana pemerintah pusat
(APBN) dan pinjaman/bantuan luar negeri yang dialokasikan melalui Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) disusun dengan melakukan penyesuaian
dan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Penyesuaian ini
dilakukan, oleh karena RPK yang disusun adalah persetujuan atas RUK tahun yang
lalu (H-1). Alokasi dana yang diterima tidak selalu sesuai dengan apa yang
diusulkan oleh karena adanya perubahan sasaran kegiatan, tambahan anggaran
(selain APBN) dan lain-lainnya. Penyusunan RPK dilaksanakan pada Bulan Januari
tahun berjalan, dalam forum Lokakarya Mini yang pertama.
4. Tahapan Perencanaan Puskesmas.
A. Tahapan Persiapan
Pelaksanaan tahapan persiapan meliputi:
1) Persiapan Dinas Kesehatan
Persiapan Dinas Kesehatan yaitu: penyiapan jadwal pendampingan ke
setiap Puskesmas dan penyiapan bahan dari hasil lokakarya rancangan
awal renja.
2) Persiapan Puskesmas
Persiapan Puskesmas adalah untuk mempersiapkan staf Puskesmas yang

terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas agar
memperoleh kesamaan persepsi/pandangan dan pengetahuan untuk
melaksanakan berbagai tahapan perencanaan. Tahap ini dilakukan dengan
cara:
 Kepala Puskesmas membentuk tim penyusun perencanaan tingkat
Puskesmas yang anggotanya terdiri dari staf Puskesmas.
 Kepala Puskesmas menjelaskan tentang Pedoman Perencanaan
Tingkat Puskesmas kepada tim agar dapat memahami pedoman
tersebut demi keberhasilan penyusunan perencanaaan tingkat
Puskesmas.
 Puskesmas mempelajari kebijakan dan pengarahan yang telah
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan
Propinsi dan Kementerian Kesehatan.
 Puskesmas mengisi Format 1-12 untuk bahan analisis data tentang
situasi Puskesmas.
B. Tahapan Analisis Situasi
Tahapan analisis situasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai
keadaan dan permasalahan yang dihadapi Puskesmas. Hal ini dilakukan melalui
proses analisis terhadap data yang dikumpulkan oleh tim yang telah dibentuk
oleh Kepala Puskesmas. Ada 2 (dua) kelompok data yang perlu dikumpulkan
yaitu data umum dan data khusus.
1) Data Umum
Data umum mencakup beberapa jenis data yaitu:
 Peta wilayah kerja serta fasilitas pelayanan
Data wilayah mencakup luas wilayah, jumlah desa/dusun/RT/RW, jarak
desa dengan Puskesmas, waktu tempuh ke Puskesmas. Data ini dapat
diperoleh di kantor desa atau kantor kecamatan;
 Data sumber daya
Data sumber daya Puskesmas (termasuk Puskesmas pembantu dan bidan
di desa, mencakup: ketenagaan, obat dan bahan habis pakai, peralatan,
dan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah (pusat dan daerah),
masyarakat, dan sumber lainnya.
 Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana misalnya gedung, rumah dinas, komputer, mesin tik,
meubelair, kendaraan, dan lain-lain;
 Data peran serta masyarakat
Data ini mencakup jumlah posyandu, kader, dukun bayi dan tokoh
masyarakat;

 Data penduduk dan sasaran program
Data penduduk dan sasaran program mencakup: jumlah penduduk
seluruhnya berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur (sesuai sasaran
program), sosio-ekonomi pekerjaan, pendidikan, keluarga miskin
(persentase di tiap desa). Data ini dapat diperoleh di kantor desa, kantor
kecamatan, dan data perkiraan sasaran di Dinas Kesehatan Kabupaten.
 Data sekolah
Data sekolah dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan setempat,
mencakup jenis sekolah yang ada, jumlah siswa, klasifikasi sekolah UKS,
jumlah dokter kecil, dan jumlah guru UKS
 Data kesehatan lingkungan wilayah kerja Puskesmas
Data kesehatan lingkungan mencakup rumah sehat, tempat pembuatan
makanan/minuman, tempat-tempat umum tempat pembuangan sampah,
sarana air bersih, jamban keluarga dan sistem pembuangan air limbah.
2) Data Khusus
Data khusus yang dimaksud merupakan hasil kinerja Puskesmas yaitu:
 Status kesehatan yang meliputi data kematian, kunjungan, kesakitan dan
pola penyakit yaitu sepuluh penyakit terbesar
 Kejadian luar biasa
 Cakupan program pelayanan kesehatan 3 (tiga) tahun terakhir di tiap
desa, dapat dilihat dari Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas
 Hasil survei (bila ada), dapat dilakukan sendiri oleh Puskesmas
C. Tahapan Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan
Dalam penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas ada tiga hal yang perlu
diperhatikan yaitu:
1) Kebijakan pembangunan kesehatan di kabupaten serta hasil musyawarah
rencana pembangunan desa
2) Analisis situasi wilayah kerja Puskesmas
3) Analisis penyebab masalah
Setelah menentukan penyebab masalah, ada beberapa tahap yang perlu
dilakukan yaitu proses identifikasi masalah, menentukan prioritas masalah,
merumuskan masalah, menentukan akar penyebab masalah, kemudian
menentukan solusi dan kegiatan.
Setelah tahap-tahap di atas dilakukan, baru dilaksanakan penyusunan matrik
usulan kegiatan Puskesmas. Matrik ini nantinya akan menjadi lampiran pada
dokumen perencanaan Puskesmas. Dokumen ini merupakan dokumen utuh satu
tahun perencanaan dan akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana
pelaksanaan kegiatan atau RPK.

ADD akan menaggung biaya makan minum untuk
pelaksanaan kelas ibu hamil di desa kami. Puskesmas
membiayai
fasilitator saja
5. Konsolidasi Perencanaan Puskesmas ke Dalam
Perencanaan Reguler Desa
Konsolidasi tidak hanya dilakukan pada proses perencanaan pembangunan
desa. Konsolidasi juga sangat penting dilakukan pada proses perencanaan
Puskesmas untuk pembangunan kesehatan di desa.
Konsolidasi dalam perencanaan merupakan bagian lanjutan dari konsolidasi
yang telah dilakukan sebelumnya. Konsolidasi dalam perencanaan akan
mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penentuan kebutuhan
prioritas pembangunan.
Konsolidasi merupakan cara untuk memastikan supaya perencanaan
pembangunan kesehatan yang dihasilkan benar-benar berbasis pada kebutuhan
nyata masyarakat. Selain itu, perencanaan dapat disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran di Puskesmas dan desa untuk menghindari tumpang tindihnya
program/kegiatan. Dengan konsolidasi, target sasaran dan juga capaian kegiatan
dapat diperluas.

Ikuti tanda panah
Tahun lalu ada ibu yang
meninggal saat
melahirkan, kita harus
mencegah kejadian ini
kembali terjadi di desa
kita
Apa yang perlu
kita laukan untuk
meningkatkan
kesehatan warga.?
Kita memiliki
dana desa ..
Kita usul di
musrenbang
Mereka semua
meninggal
karena
perdarahan
Terlambat di
bawa ke
Puskesmas,
kesulitan
transport
Padahal ada
warga desa
yang memiliki
kendaraan.
Kenapa ini
bisa
terjadi?
Kita belum
membentuk
Jejaring SIAGA
di desa kita. Ini
bisa kita
usulkan dalam
musrenbangdes
Saya
setuju. Ini
panggilan
kita semua.
Kita bisa memepersiapkan
jejaring transport, dana,
data dan donor darah.
Semuanya untuk membantu
ibu hamil dan keluarganya
sehingga kematian ibu dan
bayi bisa dicegah. Ini adalah
tugas kita semua!
Mari kita hitung kebutuhan
untuk membentuk dan
menjalankan Desa SIAGA. Kita
usulkan dalam musrenbang desa
tahun ini. Kita juga usulkan ini ke
perencanaan Puskesmas.
Supaya
warga
makin sehat

BAB III
Mekanisme Integrasi
Proses integrasi perencanaan Puskesmas ke dalam perencanaan reguler desa yang
dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa)
dilakukan dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
Sebelum proses integrasi dilakukan, peserta musrenbang desa perlu
dipersiapkan dengan baik, agar saat pelaksanaan integrasi masing-masing peserta
dapat memahami setiap tahapan proses serta berperan aktif pada setiap tahap
pelaksanaan musrenbangdes. Hal-hal yang perlu dilakukan pada tahap persiapan ini
adalah sebagai berikut:
A. Penyiapan bahan dan dokumen pendukung
1) Penyiapan Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas ke Dalam
Musrenbang Desa
Pengintegrasian perencanaan Puskesmas ke dalam musrenbangdes
memerlukan suatu pedoman yang mengatur tahapan-tahapan proses
integrasi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Dengan adanya
pedoman diharapkan dapat memudahkan aparat pemerintah desa, petugas
kesehatan serta masyarakat desa untuk mengidentifikasi potensi desa yang
jika digunakan dengan baik dapat membantu pemecahan persoalan
pembangunan desa selain bantuan dari pihak luar.
2) Menyiapkan data/dokumen desa: RPJMDes, profil desa dan data–data
pendukung lainnya
3) Meminta Puskesmas untuk membawa profil Puskesmas dan data-data
lainnya, seperti:
 Dokumen Perencanaan Puskesmas
 SOP pelayanan di Puskesmas
 Dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas

 Laporan kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan
masyarakat esensial dan pengembangan serta upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama yang dipilah per desa (format 1-12)
B. Membangun pemahaman bersama tentang integrasi perencanaan
Puskesmas ke dalam Musrenbang Desa
Puskesmas perlu menyampaikan kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten
dalam forum mini lokakarya.
C. Orientasi bagi aparatur pemerintahan desa dan Tim Penyelenggara
Musrenbang Desa.
Hasil kajian Bappeda Provinsi NTT bersama GTZ GLG tahun 2007
menunjukan bahwa sebagian besar aparatur pemerintahan desa dan tim
penyelenggara musrenbang desa belum memahami dengan baik mekanisme
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, sehingga perlu
diberikan pelatihan yang memadai. Materi yang diberikan dalam pelatihan
mencakup tahapan proses penyelenggaran musrenbang desa, teknik
memfasilitasi, analisis potensi dan masalah serta mekanisme integrasi
perencanaan Puskesmas ke dalam musrenbang desa.
D. Pelatihan bagi Kepala Puskesmas dan pemegang program
Fokus utama materi pelatihan yang diberikan adalah tentang perencanaan
puskesmas (RUK Puskesmas), Perencanaan Kesehatan Responsif Gender,
serta materi pokok tentang Integrasi Perencanaan Puskesmas ke Dalam
Musrenbang Desa.
2. Tahapan Pelaksanaan
Pada musrenbang desa semua komponen yang peduli dengan pembangunan
desa mendiskusikan permasalahan yang dihadapi desa, potensi yang dimiliki dan
dukungan dari pihak luar yang bisa digukanakan untuk pembangunan desa. Kepala
Desa boleh merangkap sebagai panitia dan fasilitator (kalau sudah pernah dilatih).
Sesuai arahan Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa, musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJM
Desa. Koordinator pelaksanaan musrenbang adalah adalah LKMD/LPM. Apabila
desa sudah memiliki RPJM Desa dan proses penyusunannya telah dilakukan secara
partisipatif, maka untuk proses perencanaan tahunannya cukup dilakukan review
terhadap RKP Desa tanpa harus memulai proses musrenbang desa dari awal.
Seluruh proses penggalian gagasan, potensi dan masalah tidak perlu diulang,
terkecuali proses musrenbang dusun tidak dibuat, atau dibuat namun tidak
optimal.

17Mekanisme Integrasi
Penggalian Potensi dan Masalah
 Peta Desa,
 Diagram Kelembagaan
 Kalender Musim
1
Penentuan
Masalah dan Potensi
2
Penentuan
Prioritas Masalah 3
Identifikasi dan
Penentuan Tindakan Layak 4
Penentuan Peringkat
Tindakan Layak 5
Penentuan
Sumber Dana 6
Penyusunan RKP Desa
dan RKA Desa
7
Integrasi Pada
Tahapan
Musrenbang Desa
RPJM Desa

A. Integrasi Pada Tahapan Musrenbang Desa RPJM Desa.
Secara umum proses musrenbang desa dilakukan dengan menggunakan tiga
alat kajian, yaitu sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. Proses
integrasi dilakukan pada tahapan penggunaan tiga alat kajian dimaksud.
Integrasi Pada Tahapan Penggalian Potensi dan Masalah
Penggunaan Alat Kajian Sketsa Desa
Tujuan
 Menyadari akan jenis, jumlah dan mutu sumber daya yang terdapat di desa.
 Menyadari pola, cara dan tingkat pemanfaatan sumber daya tersebut.
 Dapat menggali masalah yang sesuai dengan keadaan desa.
 Dapat menyamakan persepsi tentang masalah yang dihadapi.
Tahapan Penggunaan Sketsa Desa
Tahapan penggunaan alat kajian sketsa desa adalah sebagai berikut:
1) Pastikan bahwa ada keterwakilan dari Puskesmas (Kepala Puskesmas atau
pemegang program), bidan desa, kader Posyandu dan pengurus jejaring Desa
Siaga.
2) Peserta musrenbang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jumlah anggota
kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta dan kondisi ruang atau tempat
diskusi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian fasilitator pada saat
pembagian kelompok ini antara lain :
 Ada keterwakilan dari petugas kesehatan baik itu Kepala Puskesmas,
pemegang program, BPP, pengelola rumah tunggu, mitra puskesmas,
kader posyandu, pengurus jejaring Desa Siaga dan bidan desa. Jika jumlah
kader dan bidan desa jumlahnya melebihi jumlah kelompok maka bidan
desa ataupun kader yang tersisa setelah semuanya dibagi ke masing-
masing kelompok,
mereka ditempatkan
pada kelompok yang
tidak ada kepala
Puskesmas atau
pemegang program di
puskesmas.
 Perhatikan juga
keterwakilan
perempuan dari utusan
masyarakat desa pada
masing-masing
kelompok dan perwakilan kelompok anak (apabila anak-anak sudah

dipersiapan dan di desa yang bersangkutan sudah dapat menyelenggarakan
musrenbang desa berperspektif anak), kelompok disabilitas dan lansia.
3) Sepakati media yang akan digunakan untuk menggambar sketsa desa (pada
permukaan tanah, kertas, papan, atau apa saja yang bisa digunakan).
4) Tentukan arah mata angin. Arah mata angin ini, penting untuk dijadikan
sebagai acuan dalam proses perencanaan spasial/ruang.
5) Tentukan jenis sumber daya yang ada di desa (sumber daya alam, buatan dan
manusia). Yang dimaksudkan dengan menentukan sumber daya disini adalah
menyebutkan jenis sumber daya yang ada di wilayah setempat dan
menentukan pula atau menunjukkan lokasi/tempatnya di dalam wilayah itu.
Diharapkan pada saat mengidentifikasi sumber daya kesehatan yang ada di
desa fasilitator didampingi petugas kesehatan mendorong forum untuk
menemukan gambaran sarana prasarana kesehatan di desa. Pada saat
menggunaan alat kaji ini, peserta/kelompok diminta dapat menentukan lokasi
sumber daya yang terdapat di desa (beserta keadaan sumber daya, seperti:
baik dan berfungsi, baik tapi tidak dapat difungsikan, rusak).
 Batas administrasi desa
 Letak perumahan warga secara umum
 Lokasi rentan penyakit menular
 Lokasi sumber air bersih
 Lokasi rumah tangga dengan MCK
 Letak rumah tangga yang memilki bayi, balita dan ibu hamil
 Letak kelompok Kader Posyandu
 Letak perumahan dan pemerintah desa, aparat desa dan unsur kewilayahan
desa
 Letak jalan desa
 Fasilitas umum seperti sekolah, gereja, masjid, lumbung pangan, Posyandu,
Puskesmas, rumah tunggu, kantor desa, dll
 Mess bidan desa
 Sungai dan anak sungai, embung
 Persawahan, kebun, hutan, padang penggembalaan, dll.
Sketsa Desa menggambarkan
 Batas administrasi desa
 Letak perumahan warga secara umum
 Lokasi rentan penyakit menular
 Lokasi sumber air bersih
 Lokasi rumah tangga dengan MCK
 Letak rumah tangga yang memilki bayi, balita dan ibu hamil
 Letak kelompok Kader Posyandu
 Letak perumahan dan pemerintah desa, aparat desa dan unsur
kewilayahan desa
 Letak jalan desa
 Fasilitas umum seperti sekolah, gereja, masjid, lumbung pangan,
Posyandu, Puskesmas, rumah tunggu, kantor desa, dll
 Tempat tinggal bidan desa
 Sungai dan anak sungai, embung
 Persawahan, kebun, hutan, padang penggembalaan, dll.

6) Sepakati simbol/tanda untuk menggambarkan tiap sumber daya. Kesepatan
tentang simbol ini sangat penting untuk proses selanjutnya.
7) Berikan contoh-contoh tentang:
 Membuat simbol/tanda-tanda potensi serta menyepakatinya
 Cara meletakkan simbol/tanda pada tempat yang sesuai pada contoh
sketsa
8) Gambarkan garis batas desa.
9) Letakkan simbol/tanda yang menggambarkan sumber daya sesuai letaknya
didalam wilayah desa.
10) Gambarkan lokasi jalan dan bangunan-bangunan publik, seperti: gereja,
sekolah, pasar, dan sebagainya untuk memperjelas lokasi sebenarnya dari
masing-masing sumber daya.
11) Amati cara para peserta menggambar dan menentukan simbol serta
meletakkannya.
12) Jika ada kemacetan dalam membuat sketsa desa, berikan saran atau
kemungkinan pemecahannya untuk disepakati bersama.
13) Doronglah peserta yang pasif untuk bergabung atau pancing dengan
pertanyaan-pertanyaan agar mereka tergerak untuk aktif berperan.
14) Jika gambar sudah selesai, tanyakan kepada peserta:
 Adakah yang kurang? Tentang apa?
 Adakah yang perlu diperbaiki?
 Apakah sketsa yang tergambar sudah cukup mampu menggambarkan
potensi-potensi dan masalah-masalah dalam desa?
15) Sepakati sketsa desa yang telah dipandang mampu menggambarkan situasi
desa.
Setelah sketsa desa
disepakati, tugaskan beberapa
anggota kelompok untuk
membuat ulang sketsa desa tadi
menjadi lebih baik. Hasilnya dapat
dipajang di kantor desa.
Pada tahapan identifikasi
dengan sketsa desa, integrasi
sudah mulai dilakukan, yaitu
dengan cara mencari tahu lebih
rinci tentang lokasi-lokasi yang
berkaitan dengan pola hidup sehat. Pada saat melakukan identifikasi sebaiknya
fasilitator didampingi petugas kesehatan sehingga pengalian informasi lebih
mendalam. Informasi-informasi yang perlu digali adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi lokasi rawan penyakit menular:
 Letak lokasi yang sering terjadi kasus penyakit menular.
 Kasus penyakit menular apa saja yang sering dialami pada lokasi tersebut.
 Apakah sudah pernah dilakukan tindakan terhadap permasalahan di atas,
baik oleh Puskesmas maupun masyarakat.
2) Mengidentifikasi lokasi pembuangan sampah:
 Lokasi pembuangan/penampungan sampah.
 Lokasi perumahan yang telah memiliki lubang pembakaran sampah.
 Lokasi perumahan yang telah memiliki lubang penampungan kotoran
ternak.
 Apakah sudah pernah dilakukan tindakan, baik oleh Puskesmas ataupun
masyarakat terkait permasalahan sampah.
3) Mengidentifikasi lokasi jejaring desa siaga.
4) Mengidentifikasi lokasi genangan air di musim hujan.
5) Mengidentifikasi keberadaan MCK
 Lokasi permukiman yang belum memiliki MCK
6) Mengidentifikasi lokasi rumah tangga yang memiliki bayi, balita dan ibu hamil
dan balita gizi kurang. Identifikasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan
informasi tentang:
 Berapa banyak jumlah rumah tangga yang memiliki bayi, balita dan ibu
hamil di desa.
 Cakupan kelahiran.
 Cakupan bayi, balita yang telah mendapat imunisasi polio, campak dll.
 Cakupan balita yang teridentifikasi kekurangan gizi.
 Berapa jumlah ibu hamil yang ada dalam desa.
 Cakupan ibu hamil dan ibu nifas yang telah mendapat pelayanan kesehatan
dari Puskesmas.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa hasil informasi ini akan
berkembang pada saat dilakukan identifikasi potensi dan masalah dengan
menggunakan kalender musim dan bagan kelembagaan serta menjadi acuan dalam
merumuskan kegiatan yang pernah/belum/perlu diupayakan, dll. Contohnya adalah
sebagai berikut :
 Usaha penanganannya seperti apa?
 Waktu penanganan. Merupakan rutinitas desa atau pada waktu-waktu
tertentu, misalnya pada saat timbulnya kasus penyakit menular.
 Sudah sejauh mana usaha pencegahan penularan penyakit menular dilakukan
di lokasi yang rentan?
 Apakah usaha penanganan ini melibatkan masyarakat atau hanya petugas
kesehatan saja?
 Apakah dampak yang dirasakan oleh puskesmas dan masyarakat?

Hasil identifikasi ini menjadi masukan dalam menentukan tindakan yang tepat
sasaran dan tepat waktu.
7) Lokasi sumber air bersih, bak penampung umum dan sumur keluarga
Pada langkah indentifikasi lokasi sumber air bersih (air kemasan, air isi ulang,
ledeng, sumur pompa tangan, sumur terlindungi, sungai), pengamatan
mendalam dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang:
 Cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih.
 Apakah sumber air bersih tersebut masih baik dan berfungsi, masih baik
tapi tidak bisa difungsikan atapun sudah rusak?
8) Lokasi bak penampung air umum:
 Adakah bak air minum umum?
 Berapa jumlahnya dan lokasinya di mana?
 Apakah masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak?
9) Kelompok kader Posyandu
Identifikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang:
 Apakah ada kader posyandu di desa dan pengurus jejaring Desa Siaga?
 Pelayanan kader seperti apa saja?
 Bagaimana kerjasama kader dengan puskesmas?
 Bagaimana kerjasama kader dengan masyarakat?
 Selain kader Posyandu dan kader desa SiAGa adakah kader lainnya?
10) Persawahan, kebun, hutan, padang penggembalaan, dll
Pada langkah indentifikasi terhadap persawahan, kebun, hutan, padang
penggembalaan dan potensi lainnya, fasilitator perlu melakukan indentifikasi
yang mendalam terhadap sumber daya alam yang ada di desa yang
mendukung ketahanan pangan desa seperti ketersediaan, luasan serta tanaman
pertanian perkebunan yang ditanam pada kebun keluarga, kebun garapan dan
ketersediaan lumbung.
Hasil identifikasi dan analisis dimasukan pada tabel dibawah ini :
Tabel 1
Hasil Indentifikasi Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa
No Identifikasi Masalah Identifikasi Potensi
1 2 3

Untuk mendapatkan masalah yang benar-benar menjadi permasalahan warga,
masalah yang ada perlu dianalisis/diurai secara lebih mendalam dengan menelusuri
masalah sampai menemukan akar permasalahannya. Tahapan ini juga dapat
dilakukan dengan menggunakan bagan tulang ikan.
Penggunaan Alat Kajian Kalender Musim
Tujuan
 Mengetahui masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar
seperti: kekurangan air bersih, pangan, banyak penyakit, keadaan perumahan
yang rawan banjir, pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan pokok dan
kesempatan kerja yang kurang.
 Mengetahui masalah-masalah kritis bagi kehidupan masyarakat yaitu masa-
masa tertentu dimana masyarakat menghadapi masalah.
Tahapan proses identifikasi dan analis menggunakan alat kajian kalender musim
adalah sebagai berikut:
1) Mintalah kepada setiap kelompok untuk mengerjakan alat kajian kalender
musim.
2) Sebagai panduan buatlah tabel kalender musim yang masih kosong dan
tempelkan pada lokasi yang dapat dilihat jelas oleh semua peserta.
3) Beri contoh cara mengisi tabel kalender musim tersebut.

Tabel. 2
Kalender Musim
No
Situasi/Keaadaan/
Kegiatan/Masalah
Musim Hujan Musim Kemarau
Nov Des Jan Agt Sept Okt
1 2 3 4 5 6 7 8
4) Bahas dan sepakati bersama akan simbol-simbol musim yang mengandung
potensi dan masalah yang akan dipakai, misalnya:
 Musim hujan atau musim kemarau. Pada bulan apa dimulai musim hujan
dan kapan berakhirnya. Pada bulan apa dimulai musim kemarau dan kapan
berakhirnya?
 Musim buah-buahan tertentu, seperti mangga, pisang, dan sebagainya.
 Musim panen tanaman pangan, seperti jagung, padi, ubi kayu, dan
sebagainya.
 Musim panen tanaman kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kacang
merah, kacang beras, dan sebagainya.
 Musim panen tanaman perkebunan, seperti, kelapa, kemiri, asam, dan
sebagainya.
 Musim kelaparan – (bulan-bulan dimana makanan sangat susah didapat).
 Musim banjir.
 Musim kering – (bulan-bulan dimana air sangat susah didapat)
 dan lain-lain.
5) Mintalah peserta untuk menyepakati bulan apa yang menjadi awal pembahasan
potensi dan masalah berdasarkan musim selama satu tahun kehidupan.
Misalnya, bulan Agustus sebagai awal musim kekurangan air.
Contoh satu tahun periode adalah Agustus 2014 hingga Juli 2015
Agustus 2014 September 2014 … dan seterusnya hingga Juli 2015
Contoh simbol kritis
+++ : Sangat kritis
++ : Cukup kritis
+ : Tidak kritis

Untuk lebih mendalami
dan mengetahui
permasalahan kesehatan
yang terjadi di desa
dengan menggunakan alat
kaji kalender musim,
fasilitator dengan
didampingi kader/petugas
kesehatan dapat
meggunakan pertanyaan-
pertanyaan sebagai
berikut :
6) Pisahkan peserta perempuan dari laki-laki pada dua tempat terpisah, apabila
pada desa tersebut telah mengembangkan musrenbang desa berperspektif
anak, maka pelu juga melibatkan anak-anak dalam proses musrenbang desa.
7) Mintalah kepada peserta perempuan dan laki-laki untuk membahas tentang:
 Hal apa saja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa selama satu
tahun?
 Apa saja masalah kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan musim
kemarau dan hujan?
 Kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat pada musim-musim tersebut?
Penyakit apa yang sering diderita warga baik pada musim
penghujan dan kemarau.
 Pada musim penghujan penyakit menular apa saja yang paling banyak
diderita warga? malaria, diare, TB paru, DBD, batuk rejan, tetanus, dll.
 Kebanyakan penyakit tersebut menyerang warga kelompok usia
mana?
 Kemana penderita berobat? Berobat ke dukun, mantri kesehatan,
bidan desa atau ke Puskesmas?
 Apakah mendapat pelayanan obat?
 Selama ini apakah sudah ada tindakan pencegahan yang telah dilakukan
oleh masyarakat/Puskesmas.
 Tindakannya seperti apa?
 Apakah tindakan tersebut sudah dapat mencegah penyebaran penyakit
tersebut?
 Akses terhadap air bersih untuk minum dan masak (ledeng, sumur
pompa tangan, sumur terlindungi, sumur tak terlindungi, mata air
terlindungi, mata air tak terlindungi, air hujan, sungai dll). Bagaimana
ketersediaan air bersih pada musim kemarau (cukup/kurang).

 Jika tidak mencukupi, langkah apa yang dilakukan?
 Apakah tersedia bak penampung air umum?
 Bagaimana kondisinya (baik dan berfungsi / baik tetapi tidak berfungsi /
rusak)?
 Bak air umum tersebut merupakan swadaya masyarakat/bantuan
PNPM/sumber pendanaan lain?
 Untuk menjaga penularan wabah penyakit demam berdarah, apakah pernah
dibagikan abate atau fooging oleh Puskesmas?
Akses terhadap fasilitas kesehatan
 Fasilitas kesehatan apa saja yang paling dekat dengan desa? (urutkan mulai
yang terdekat).
 Berapa jarak tempuhnya dan fasilitas apa yang dapat digunakan untuk
menuju tempat tersebut? Apakah ada kendala untuk menjangkau sarana
tersebut saat musim hujan?
 Kemana akan dirujuk apabila fasilitas terdekat tidak dapat melayani?
 Fasilitas apa yang akan digunakan untuk merujuk? Adakah hambatan
menggunakan fasilitas tersebut saat musim hujan?
Akses terhadap air bersih untuk MCK
 Bagaimana ketersediaan air bersih untuk MCK pada musim kemarau?
(cukup / kurang).
 Apabila persediaan air bersih untuk MCK tidak mencukupi, apa langkah yang
biasa dilakukan warga untuk memperoleh air untuk kebutuhan MCK?
Kegiatan menjaga kebersihan desa
 Adakah kebiasaan masyarakat desa secara gotong royong untuk
membersihkan lingkungan desa?
 Apakah di rumah/ kantor desa/ Posyandu memiliki tempat sampah?
Status gizi
 Tanaman pangan apa saja yang ditanami pada musim hujan di kebun warga?
 Jenis tanaman apa saja yang ditanam?
 Tujuan penanaman untuk apa (dijual/dimanfaatkan untuk makan saja/atau
kedua-keduanya).
 Apakah hasil kebun tersebut juga disisihkan untuk pemenuhan makanan di
musim kemarau?
 Hasil kebun tersebut disimpan dimana? Lumbung, karung, atau wadah lain?
 Apakah hasil yang disimpan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan
warga di saat musim kemarau?
 Apakah ada asupan gizi tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita dari
Puskesmas?
 Apakah proses penimbangan bagi balita di Posyandu berjalan dengan baik?

Akses ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan balita terhadap
fasilitas kesehatan (Pustu / Puskesmas)
 Apakah saat musim penghujan ibu hamil selalu rutin memeriksa
kehamilan dan mendapat pelayanan di Pustu/Puskesmas?
 Apakah bayi dan balita saat musim penghujan tetap dibawa ke
Pustu/Puskesmas untuk mendapat pelayanan kesehatan?
 Apakah saat musim penghujan, proses melahirkan ditangani di fasilitas
kesehatan (Pustu/Puskesmas)?
Bayi dan balita yang memperoleh vaksin anti tetanus, polio,
BCG, campak pada fasilitas kesehatan (Pustu / Puskesmas)
 Apakah saat musim penghujan bayi dan balita dibawa ke fasilitas
kesehatan untuk mendapat vaksin tetanus, polio, BCG dan campak?
 Jika tidak, apa kendalanya.
Ketersediaan obat di fasilitas kesehatan
 Apakah pada saat terjadi wabah penyakit menular di desa,
ketersediaan obat di fasilitas kesehatan dapat terpenuhi?
Sosialisasi tentang penyakit menular dan pencegahannya
menjelang musim hujan yang dilakukan oleh Pustu atau
Puskesmas
 Apakah warga desa pernah dilakukan sosialisasi tentang penyakit
menular dan bagaimana pencegahannya?
 Jika pernah, sosialisasi tentang penyakit menular apa?
 Apakah ada keterlibatan dari pemerintah desa?
8) Setelah data dan informasi yang dibutuhkan memadai, mulailah menggali
pemikiran peserta akan masalah yang teridentifikasi dalam kalender musim
tersebut, terutama masalah-masalah yang mendapatkan nilai tertinggi dari
setiap keadaan atau kegiatan yang tercantum dalam tabel.
9) Bahas bersama mereka, gunakan pertanyaan-pertanyaan pancingan seperti
berikut:
 Bagaimana situasi kehidupan Anda pada musim? (sebutkan musimnya,
contoh: musim hujan, musim kemarau, dll) yang berlangsung dari
bulan....(sebutkan bulan apa) hingga bulan…? (gunakan informasi yang
terkandung dalam tabel kalender musim untuk mengetahui periode musim
kemaraunya)
 Apa saja dampak terburuk yang dialami?
10) Catatlah jawaban yang dikemukakan para peserta dan bahaslah dengan peserta
yang lain untuk dibuatkan rumusan masalahnya.

11) Luangkan waktu secara khusus untuk menggali pemikiran kaum perempuan
yang hadir dalam pertemuan.
12) Bagi kepentingan mengatasi rumusan permasalahan yang telah disampaikan,
tanyakan juga potensi apa saja yang ada di desa yang dapat digunakan untuk
memecahkan masalah terkait. Gunakan pertanyaan-pertanyaan pancingan
seperti berikut:
 Apa saja yang saat itu Anda lakukan untuk mengurangi akibat dari dampak
musim yang bersangkutan?
 Apa saja sumber daya dari lingkungan sekitar tempat tinggal Anda atau
desa Anda yang saat itu Anda manfaatkan untuk mengatasi masalah dalam
musim tersebut?
13) Catatlah tiap jawaban yang dikemukakan pada media papan tulis yang tersedia
dan tanyakan pada peserta yang lain, apakah mereka setuju dengan yang telah
dikemukakan atau tidak. Jika mereka tidak setuju, tanyakan apa saja alternatif
jawaban yang dapat mereka kemukakan dan catat juga di papan. Lingkari
jawaban-jawaban yang disepakati agar perhatian peserta tertuju pada hal-hal
yang telah disepakati tersebut.
Untuk lebih mendapatkan masalah yang benar-benar menjadi permasalahan
warga, masalah perlu dianalisis lebih mendalam sampai ditemukan akar
masalahannya. Tahapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan bagan tulang ikan
seperti di bawah ini:

14) Hasil diskusi dimasukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel. 3
Hasil identifikasi masalah dan Potensi.
No Masalah Potensi
1 2 3
Penggunaan Alat Kajian Bagan Kelembagaan
Tujuan
 Untuk mengetahui jumlah lembaga yang berperan di desa.
 Untuk mengetahui susunan pria dan wanita yang aktif dalam lembaga desa.
 Untuk mengetahui manfaat lembaga yang dirasakan oleh masyarakat.
Tahapan proses penggunaan alat kajian bagan kelembagaan adalah sebagai berikut:
1) Peserta musrenbang dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah anggota
kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta dan kondisi ruang atau tempat
dikusi. Fasilitator perlu memperhatikan keterwakilan perempuan dalam
kelompok dan perwakilan kelompok anak (apabila anak-anak sudah
dipersiapan dan di desa yang bersangkutan sudah dapat menyelenggarakan
musrenbang desa berperspektif anak).
2) Siapkan kertas, tempelkan pada dinding dan buatlah garis batas desa.
3) Tentukan lembaga formal dan non formal apa saja yang ada di desa baik
jumlah ataupun manfaat yang dirasakan masyarakat dari lembaga tersebut.
4) Untuk mempermudah menentukan kedudukan suatu lembaga di desa, maka
untuk ukuran lembaga digunakan tiga ukuran lingkaran, yaitu, lingkaran besar,
sedang, dan kecil. Lingkaran besar menandakan ukuran lembaga adalah besar,
lingkaran sedang menandakan ukuran lembaga adalah sedang, sedangkan
lingkaran kecil menandakan ukuran lembaga kecil. Untuk menggambarkan
peran lembaga tersebut di desa, maka lembaga yang memiliki peran besar
digambarkan dekat dengan masyarakat dan sebaliknya, bila perannya kecil
diletakkan jauh dari masyarakat.
5) Bahas lembaga kunci yang terpilih untuk menentukan manfaat yang ditandai
dengan bulatan besar, sedang dan kecil.
6) Tulislah nama lembaganya pada bidang/bulatan kertas yang telah disepakati
sesuai besar/kecilnya bulatan.

7) Bahaslah peran dari masing-masing lembaga yang telah ditulis pada lingkaran
kertas untuk menentukan jarak dengan lingkaran/bidang yang menggambarkan
masyarakat.
8) Tempatkanlah satu lingkaran bertuliskan masyarakat di tengah-tengah bidang
kerja.
Contoh Gambar Bagan Kelembagaan
9) Apabila lembaga dimaksud memiliki peran besar bagi masyarakat desa dan
lembaganya cukup besar, maka ditulis dalam lingkaran besar dan diletakan
dekat ke lingkaran yang bertuliskan masyarakat. Apabila lembaganya besar
tetapi perannya kecil maka tetap ditulis dalam lingkaran besar tetapi
diletakkan diluar (pada gambar di atas, contohnya adalah KUD). Apabila
lembaga dimaksud memiliki peran besar bagi masyarakat desa tetapi ukuran
lembaganya kecil, maka ditulis dalam lingkaran kecil dan diletakan dekat ke
lingkaran yang bertuliskan masyarakat.
10) Proses integrasi pada tahapan ini dilakukan pada tahapan indetifikasi terhadap
lembaga kesehatan dan sosial yang ada di desa dan pada saat menentukan
peran masing-masing lembaga di desa. Fasilitator akan mendapatkan informasi
yang cukup detail berkaitan dengan lembaga kesehatan yang ada di desa
seperti Puskesmas, Posyandu, Pustu, Polindes, dan kader Posyandu.
Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan semua tahapan
penggalian potensi dan masalah menggunakan tiga alat kajian ini, maka penggalian
potensi dan masalah dapat dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang
tersedia di Puskesmas dan desa.

Ternyata banyak juga
permasalahan
kesehatan di desa kita Mekipun begitu kita
juga menemukan
banyak potensi di
desa kita
Apakah
semua
masalah harus
selesaikan?
Kalau diselesaikan
dalam waktu yang
bersamaan
sepertinya tidak
akan mungkin
Untuk itu kita
harus
menentukan
prioritas
Kita bisa
selesaikan
secara
bertahap
Integrasi Pada Tahapan Penentuan Prioritas Masalah
Penggunaan tiga alat kajian di atas akan menemukan sejumlah potensi dan
permasalahan yang ada di desa. Permasalahan yang ada tersebut akan ditentukan
peringkatnya untuk mendapatkan masalah prioritas yang perlu segera diselesaikan.
Penentuan prioritas masalah menggunakan tabel bantu dibawah ini:

Tabel4
PenentuanPrioritasMasalah

Penentuan prioritas dengan menggunakan tabel di samping melalui tahapan
sebagi berikut:
1) Permasalahan yang diperoleh melalui tiga alat kajian dimasukan pada kolom 2.
2) Untuk kepentingan analisis digunakan indikator sebagaimana pada kolom 3-9.
3) Setiap kolom indikator diberikan nilai 1-5, untuk mempermudah proses maka
gunakan teknik 1–3–5 untuk memudahkan peserta menentukan skor yang
cocok bagi tiap kriteria terhadap tiap masalah.
4) Skoring dilakukan secara vertikal. Artinya, ujilah semua masalah terhadap satu
kriteria dulu, baru pindah ke kriteria berikut.
5) Agar peserta tidak bias dengan jumlah skor yang tercantum untuk masing-
masing kriteria terhadap tiap masalah, maka gunakan teknik buka-tutup
“jendela”. Kolom kriteria yang aktif atau yang sedang dibahas saja yang
terbuka, sedangkan kolom-kolom kriteria yang lain harus ditutup.
6) Jika seluruh kriteria telah diterapkan pada semua masalah, maka bukalah
semua “jendela” penutup kolom dan hitunglah total skor dari masing-masing
masalah.
7) Beri nomor peringkat menggunakan angka Romawi I, II, III, IV, V, dan
seterusnya.
Pada tahap ini fasilitator perlu didampingi perwakilan tenaga kesehatan
diharapkan dapat membantu fasilitator memfasilitasi sampai pada tahapan
penentuan sumber pendanaan.
Proses integrasi mulai dilakukan pada kolom 3, yaitu ketika dilakukan analis
terhadap ketersediaan potensi yang dapat mendukung penyelesaian masalah yang
sedang dihadapi. Ketika masalah yang dibahas adalah masalah terkait pelayanan
kesehatan, maka fasilitator dapat menanyakan ke forum tentang potensi yang
dimilliki desa (potensi di sini adalah rumusan potensi dari penggunaan alat kaji
sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan) yang bisa dimanfaatkan bila
dengan bantuan pihak luar dalam hal ini perlu intervensi dari Pustu atau
Puskesmas, (misalnya : ketersediaan pengurus desa siaga, sarjana kesehatan yang
belum mendapat pekerjaan yang sementara menetap di desa, bisa juga sikap
gotong royong/saling membantu yang masih dimiliki warga).
Untuk kondisi seperti ini perlu dibuat berita acara yang dilampirkan pada
Surat Keputusan Kepala Desa tentang hasil musrenbang desa antara warga,
pemerintah desa dan pihak Puskesmas atau Pustu setempat.
Proses intergasi juga dilakukan pada kolom 4 dan 5. Jawaban forum terkait
permasalahan kesehatan yang terjadi dan dirasakan oleh banyak warga desa perlu
disikapi dengan:
1) Pendamping fasilitator yaitu tenaga kesehatan perlu memeriksa ulang apakah
kegiatan kuratif atau preventif dari Puskesmas/Pustu pernah dilakukan dan
berdampak, dapat mengatasi masalah atau tidak dilakukan karena tidak
dianggarkan atau kurang pendanaannya sehingga tidak optimal.

2) Pendamping fasilitator yaitu tenaga kesehatan perlu memeriksa ulang apakah
kegiatan kuratif atau preventif dari Puskesmas/Pustu terkait permasalahan
kesehatan yang terjadi tersebut telah ada dalam rancangan RUK Puskesmas.
Integrasi Pada Tahapan Identifikasi Dan Penentuan Tindakan Layak
Pada tahap ini dilakukan proses secara partispatif untuk mengidentifkasi
tindakan atau upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengatasi
permasalahan dengan tindakan atau upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat
apabila mendapatkan dukungan dari pihak luar, dengan tahapan:
1) Upaya yang dapat dilakukan warga dengan memanfaatkan potensi yang
dimilliki desa (potensi disini adalah rumusan potensi dari penggunaan alat kaji
sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan) yang bisa dimanfaatkan
tanpa bantuan pihak luar dalam hal ini perlu intervensi dari Pustu atau
Puskesmas.
2) Upaya yang dapat dilakukan warga dengan memanfaatkan potensi yang
dimilliki desa (potensi disini adalah rumusan potensi dari penggunaan alat kaji
sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan) yang bisa dimanfaatkan
bila dengan bantuan pihak luar dalam hal ini perlu intervensi dari Pustu atau
Puskesmas.
Upaya ini juga sebaiknya dibuat dalam berita acara sebagai lampiran Surat
Keputusan Kepala Desa tentang hasil musrenbang desa antara warga, pemerintah
desa dan pihak Puskesmas atau Pustu setempat.
Tabel. 5
Identifikasi dan Penentuan Tindakan Layak
No Masalah Penyebab
Tindakan Yang
Bisa Dibuat
Sendiri Oleh
Masyarakat
Tindakan Yang
Bisa Dibuat
Oleh
Puskesmas
Tindakan Yang Hanya
Bisa Dibuat Masyarakat
Jika Didukung Pihak Luar
(Pemerintah maupun
donatur/NGO)
1 2 3 4 5 6
Tahapan selanjutnya adalah menentukan peringkat tindakan yang layak untuk
dilaksanakan. Penentuan peringkat tersebut menggunakan tabel di bawah ini:

Tabel6
PenentuanPeringkatTindakanlayak
PenjelasanPengisianKolom
Kolom1:diisidengannomor
Kolom2:diisidengantindakanyangLayakdarikolom4dan5padatabelidentifikasidanpenentuantindakanlayak
Kolom3-9:kolom-kolomkriteriaataudasarpenilaianyangdijadikanukuran.
Kolom10:kalikanskoryangtelahdiisipadakolom3sd.9
Kolom11:prioritasatauperingkat(urutkandarinilaiskortertinggi)

1) Bahas dan sepakati bersama kriteria-kriteria yang akan digunakan, meliputi:
 Adanya potensi yang mendukung tindakan layak yang akan dilakukan
(makin banyak potensi yang ada, makin tinggi nilai skor tindakan layak
tersebut).
 Pemenuhan kebutuhan orang banyak (makin banyak orang yang dapat
merasakan/terpenuhi kebutuhannya, tindakan layak tersebut makin tinggi
nilainya).
 Sering terjadi di sini pengertiannya adalah tindakan layak yang dipilih
sudah sering atau pernah dilaksanakan sebelumnya. Jika hal itu terjadi
maka tindakan layak tersebut bernilai skor tingi.
 Menghambat pembangunan. Jika tindakan layak yang dipilih menghambat
kegiatan pembangunan yang ada di desa maka tindakan layak tersebut
nilai skornya rendah.
 Menghambat akses pada pendidikan. Tindakan layak yang dipilih tidak
boleh menghambat akses pada pendidikan. Jika tidak menghambat maka
tidakan layak tersebut nilainya tinggi.
 Menghambat pencapaian hidup sehat. Jika tindakan layak yang dipilih
mendukung tercapainya pola hidup sehat bagi masyarakat desa maka
nilainya tinggi.
 Berpengaruh pada perempuan dan anak-anak. Tindakan layak yang dipilih
jika memberi dampak positif terhadap perempuan dan anak-anak maka
nilai skornya tinggi.
2) Sepakati nilai terendah dan tertinggi yang akan digunakan dalam memilih
tindakan layak. Nilai skor ditentukan dengan angka 1:rendah, 3:sedang dan
5:tinggi.
3) Berikan penilaian secara musyawarah pada tindakan-tindakan tersebut sesuai
kriteria yang telah disepakati.
4) Pada pemberian nilai ini proses integrasi mulai dilakukan pada kolom 3 yang
berkaitan dengan identifikasi sumberdaya dan potensi yang dimiliki untuk
melaksanakan kegiatan layak tersebut. Pada bagian ini fasilitator/narasumber
dapat memberikan informasi yang lengkap tentang sumber daya dari desa
yang dapat digunakan.
5) Setelah proses pemberian nilai diberikan dilanjutkan dengan perhitungan total
nilai dan penentuan peringkat tindakan yang layak. Forum dapat menyepakati
jumlah tindakan layak yang akan dibawa ke proses penganggaran ditingkat
desa pada tahapan penyusunan RKP Desa dan RKA Desa.

Integrasi Pada Tahapan Penentuan Sumber Dana
Berkaitan dengan penentuan sumber dana pada tahapan penyusunan RKP
Desa dan RKA Desa, maka prinsip utama yang harus diperhatikan adalah proses
identifikasi sumber dana. Pada tahapan penyusunan RKP Desa proses identifikasi
terhadap sumber daya meliputi:
1) Dukungan dari masyarakat yang terdiri dari nilai uang murni / riil dan bahan
material yang dapat dihitung atau dikompensasikan dengan nilai uang.
2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) Desa.
3) Dari Pemerintah yang terdiri dari APBD I dan APBD II.
4) Sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Sedangkan pada tahapan penyusuan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA
Desa proses indentifikasi terhadap sumber dana lebih fokus pada sumber dana
yang sudah pasti diserahkan ke desa dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab
pemerintah desa).
Sumber dana dari APB Desa adalah sebagai berikut:
1) Swadaya masyarakat. Dukungan dari masyarakat terdiri dari nilai uang
murni/riil dan bahan material yang dapat dihitung atau dikompensasikan
dengan nilai uang.
2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) Desa.
3) Pendapat Asli Desa (PAD).
4) Alokasi Dana Desa.
5) Bantuan/sumbangan/hibah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Integrasi pada
tahapan
penyusunan RKP
Desa dan RKA
Desa adalah
sebagai berikut
 Pada tahapan penyusunan RKA Desa
proses integrasi dilakukan pada saat
penentuan kegiatan umum pada
kolom 2 (format RKP Desa).
 Apabila kegiatan terpilih
berdasarkan analisis pada tahapan
penentuan tindakan layak dapat
didanai dari dana Puskesmas,
dukungan APBD I/II ataupun donor
(NGO) maka pada sumber
pendanaan di kolom (format RKP
Desa) dapat diisi sesuai sumber
pendanaan tersebut.

Tabel.7
Format:RencanaKerjaPembangunanDesa(RKPDes)

Cara pengisian Format Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)
1 : Cukup jelas.
2 : Mencantumkan/mengisi kegiatan utama yang sudah diprioritaskan
sebagai tindakan dalam formulir 3 tindakan layak prioritas
3 : Mencantumkan jumlah unit/jarak/hari.
4 : Mengisi/mencantumkan kelompok dan berapa banyak penerima.
manfaat/manfaat artinya apa manfaat yang akan diterima atau diperoleh
dari sebuah kegiatan utama.
5 : Mengisi sifat yang dimaksud adalah sifat dari kegiatan utama (apakah
baru/pengembangan/lanjutan)
6 : Lokasi mengisi tempat kegiatan utama dilakukan/dilaksanakan
(dusun/RT/RW)
7 : Waktu periode-tahun berapa dan bulan apa kegiatan utama
dilaksanakan.
8 : Besaran uang kontan yang disumbangkan oleh masyarakat.
9 : Nilai rupiah dari sumbangan material atau non uang oleh masyarakat.
10 : Total dari APBDes yang dibutuhkan untuk membiayai sebuah kegiatan
utama.
11 : Berapa jumlah dana yang dibutuhkan dari APBD kabupaten.
12 : Berapa jumlah dana yang dibutuhkan dari APBD provinsi/sumber dana
lain yang sah.
13 : Berapa jumlah dana yang dibutuhkan dari sumber dana lain yang sah.
14 : Cukup jelas

Tabel.8
Format:RencanaKerjaDanAnggaranDesa(RKA)

Cara pengisian Format Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKADes)
1 : Cukup jelas
2 : Mencantumkan bidang dari kegiatan utama yang sudah diprioritaskan
(meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan).
3 : Mencantumkan kegiatan utama
4 : Mencantumkan kegiatan rinci dari kegiatan utama (misalnya : kegiatan
utama=pengembangan jagung hibrida. Kegiatan rinci: 1) Penyiapan
lahan, 2) Penyediaan bibit, 3) Penyediaan obat-obatan, 4) Pembentukan
kelompok masyarakat, dst).
5 : Mencantumkan jumlah unit/jarak/hari.
6 : Mengisi/mencantumkan kelompok dan berapa banyak penerima.
Manfaat artinya apa yang akan diterima atau diperoleh dari sebuah
kegiatan utama.
7 : Besaran uang kontan yang disumbangkan oleh masyarakat.
8 : Nilai rupiah dari sumbangan material atau non uang oleh masyarakat.
9 : Nilai PADes yang di dibutuhkan untuk membiayai kegiatan rinci.
10 : Nilai ADD yang di dibutuhkan untuk membiayai kegiatan rinci.
11 : Jumlah dana yang dibutuhkan dari APBN, APBD provinsi/APBD
kabupaten.
12 : Jumlah dana yang dibutuhkan dari sumber dana selain APBN, APBD
Provinsi/APBD kabupaten.
13 : Jumlah keseluruhan dana yang dibutuhkan.
14 : Cukup jelas.
B. Integrasi pada Musrenbang RKP Desa.
Musrenbang yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun di desa merupakan
musrenbang tahunan desa untuk melakukan evaluasi terhadap capaian target
tahunan desa dan penyempurnaan RKP untuk tahun berikutnya. Proses integrasi
perencanaan pembangunan desa dengan Puskesmas bisa dilakukan pada tahapan
ini dengan meknisme sebagi berikut:
1) Integrasi pada tahapan evaluasi capaian target RKP Desa.
Hakekat musrenbang tahunan desa adalah untuk melakukan evaluasi terhadap
capaian target RKP Desa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di desa
yang bersangkutan. Tujuan musrenbang tahunan RKP adalah:
 Melaksanakan perencanaan tahunan desa
 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
dalam RKP.
 Melakukan analisis terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam
RKP.

 Menyepakati kembali kegiatan prioritas yang perlu diusulkan pada tahun
berikutnya dan penentuan target kinerja baru. Pada tahapan ini tim
penyelenggara musrenbang dan fasilitator dapat memfasilitasi agar kegiatan
baru yang telah disepakati dalam Musrenbang RKP yang memiliki daya ungkit
untuk menjawab permasalahan dapat diusulkan.
2) Integrasi pada tahapan penyempurnaan RKP Desa tahun
berikutnya.
Proses integrasi yang dilakukan pada tahapan evaluasi capaian target RKP
Desa lebih bersifat kearah proses tahunan perencanaan desa, sehingga setelah
proses tersebut selesai hasil proses integrasi harus disempurkan pada Dokumen
RKP Tahunan Desa secara utuh.
3) Integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa.
Bagi pemerintah desa yang masa berlaku RPJM Desa-nya masih lama, maka
proses integrasinya dapat dilakukan dengan menyesuaikan terhadap hasil analisis
tentang potensi dan masalah, indentifikasi tindakan, penentuan tindakan layak dan
penentuan sumber dana yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa. Berdasarkan
hasil penyesuaian tersebut, maka dapat dilakukan review terhadap dokumen RPJM
Desa.

Bab IV
Penutup
Perencanaan pembangunan mengedepankan prinsip perencanaan
partisipatif yang membutuhkan pelibatan masyarakat yang dimulai dari desa.
Musrenbang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme atau proses yang
membutuhkan pelibatan masyarakat secara langsung untuk memutuskan atau
berkontribusi terhadap keputusan yang dibuat mengenai semua atau sebagian
sumber daya desa yang tersedia.
Puskesmas sebagai lini terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat
menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer) secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan mencakup pelayanan kesehatan
perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Melihat fungsi Puskesmas yang
sangat strategis sebagai penggerak pembangunan kesehatan terdepan di tengah
masyarakat, maka diperlukan kebijakan umum seperti dukungan dana, anggaran,
sarana dan tenaga yang berkompeten, dari para penentu kebijakan berwenang
yang dapat memberdayakan pelayanan Puskesmas secara maksimal.
Beranjak dari kondisi tersebut di atas maka sebagai upaya
mengintegrasikan perencanaan Puskesmas dan perencanaan desa, disusunlah buku
Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas ke Dalam Musrenbang Desa. Pedoman ini
diharapkan dapat mempermudah proses pembahasan usulan bidang kesehatan
dalam musrenbang desa dan membantu fasilitator dalam memandu proses. Modul
ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten, pemerintah desa,
Puskesmas dan fasilitator dalam melaksanakan musrenbang desa secara
partisipatif.

sinyal

45Daftar Pustaka
Daftar Pustaka
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pusat dan Daerah.
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015, tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 tahun 2014.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Permendagri Nomor 66 tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(PPD).
Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Permenkes Nomor 75 tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2009, tentang Revolusi KIA.
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Rencana Kerja
Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender.
Kemenkes RI, 2004. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmasg bualing akhir
Djohani,Rianingsih.(2008).Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa: cetakan pertama, Forum Pengembangan Partisipasi
Masyarakat (FPPM), bersama mitra – mitra.
Conan,Jeff.,Pam Faden.(2008).A Community Guide to Environmental Health,Barkeley
CA:Hesperian Foundation.
Werner,David., Bill Bower.(2012).Helping Health Workers Learn,Barkeley
CA:Hesperian Foundation.

Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa

Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa

Similar to Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas Dengan Musrenbang Desa