Persetujuan Bangunan Gedung

1. Implementasi
PBG, SLF
Direktorat Bina Penataan Bangunan
Lampung, 20 Juni 2022
Sesuai Amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

2. 2
ISU UTAMA
PP 16/2021
IMB PBG
Persyaratan Teknis Standar Teknis
Penyelenggaraan BG (penerbitan PBG, SLF, SBKBG dan
RTB) harus dilaksanakan melalui SIMBG
Bisnis proses penerbitan PBG yang lebih jelas dengan batas waktu
yang terukur
Fungsi Pengawasan oleh Pemerintah Daerah hadir melalui proses
konsultasi bersama Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap penerbitan
PBG dan mekanisme inspeksi pada tahap pembangunan BG
1
2
3
4
5

3. KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG
AKIBAT KETIDAKANDALAN BANGUNAN
Plafon Atap Mall di Kemang Ambruk akibat
Angin Kencang (Jakarta)
Bangunan Mid-Rise di Slipi Runtuh akibat Kegagalan
Perhitungan Ketahanan Beban Struktur Bangunan
(Jakarta)
Selasar Cantilever Gedung BEI Runtuh Akibat Kesalahan
Spesifikasi Komponen Struktur (Jakarta)

4. KONDISI BANGUNAN GEDUNG DI INDONESIA
TEBAL PLAT LANTAI YANG TERLALU TIPIS
(BANDUNG)
JUMLAH & UKURAN
TULANGAN YG TDK
MEMADAI
(BENGKULU)
PENGGUNAAN AGREGAT/SPLIT
BULAT
(NABIRE)
PENGGUNAAN TULANGAN
BEKAS
(SUMBAR)
PEMBESIAN HUBUNGAN SUDUT
YANG KELIRU
(YOGYA)

5. 5
ISU UTAMA
PP 16/2021
IMB PBG
Persyaratan Teknis Standar Teknis
Penyelenggaraan BG (penerbitan PBG, SLF, SBKBG dan
RTB) harus dilaksanakan melalui SIMBG
Bisnis proses penerbitan PBG yang lebih jelas dengan batas waktu
yang terukur
Fungsi Pengawasan oleh Pemerintah Daerah hadir melalui proses
konsultasi bersama Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap penerbitan
PBG dan mekanisme inspeksi pada tahap pembangunan BG
1
2
3
4
5

6. 6
Pemberlakuan PBG
“Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyediakan PBG dalam
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini
berlaku”
Diundangkannya PP 16/2021
2 Februari 2021
Implementasi PBG mulai
2 Agustus 2021
Pasal 347 ayat (2)

7. 7
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Keterangan
PBG : Persetujuan Bangunan Gedung
SLF : Sertifikat Laik Fungsi
SLFn : Sertifikat Laik Fungsi (Perpanjangan)
KI : Kajian Identifikasi
KT : Kajian Teknis
Perencanaan
PBG
Pelaksanaan
SLF
Pemanfaatan
SLFn KT
KI
Pembongkaran
Pelestarian
RTB
KT
Pembangunan
Laik Tidak
Laik

8. 8
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Building Permit
Pengendalian Mutu
(QC)
Pendampingan
Pemenuhan
Standar Teknis
Permohonan
dilakukan sebelum
pelaksanaan
konstruksi.
Tahapan:
• Cek Kelengkapan
• Pemeriksaan
Pemenuhan
Standar Teknis
• Retribusi
• Penerbitan
• Penetapan nilai
retribusi dilakukan
oleh Dinas Teknis.
• SKRD diterbitkan
oleh DPMPTSP
(sehingga retribusi
dapat dibayarkan
oleh Pemohon)
Dokumen
persyaratan sesuai
dengan jenis PBG
yang diajukan.

9. 9
PENYELENGGARAAN
PBG
Pemenuhan
Kelengkapan
Standar Teknis
Permohonan PBG
Pemohon
Sekretariat
Pemeriksaan Dokumen
Rencana Teknis
*TPA/TPT
Perhitungan Teknis Retribusi
Penetapan Retribusi dan
Surat Pemenuhan Standar
Teknis
Kepala Dinas
Pembayaran
Retribusi
Penerbitan
PBG
* Pemeriksaan dokumen rencana
teknis dilakukan paling banyak 5 kali
dalam kurun waktu paling lama 28
hari kerja
Pemohon Sekretariat
Pemeriksaan
kelengkapan
Sekretariat

10. 10
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Pemohon SLF
dilakukan oleh
pemohon/pelaku
usaha bersamaan
dengan penerbitan
PBG
Proses penerbitan
SLF adalah 3 hari
sejak surat
pernyataan
kelaikan fungsi
diupload di SIMBG
• Penerbitan SLF BG
baru berdasarkan
hasil inspeksi oleh
penilik.
• Penerbutan SLF BG
Eksisting berdasar
hasil kajian pengkaji
teknis
SLF harus diperpanjang:
- Tiap 20 tahun untuk
hunian
- Tiap 5 tahun untuk
BG lainnya
Proses didahului
pemeriksaan kelaikan
fungsi.
Occupancy Permit
Penjaminan Mutu
(QA)
Keandalan
Bangunan Gedung

11. 11
Proses Penyelenggaraan SLF
Penerbitan
PBG
Pelaksanaan Konstruksi
Inspeksi oleh Penilik
Struktur
Bawah
Basemen
Struktur
Atas dan
Ars,MEP
Testing &
commisioning
Penyedia Jasa Pengawasan atau
Manajemen Konstruksi atau Pemilik (untuk
BG Hunian Sederhana)
Surat
Pernyataan
Kelaikan
Fungsi
Penerbitan
SLF dan
SBKBG
A. BANGUNAN GEDUNG BARU

12. 12
Proses Penyelenggaraan SLF
B. BANGUNAN GEDUNG YANG SUDAH EKSISTING
Pemanfaatan Bangunan Gedung
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi BG oleh
Penyedia Jasa Pengkaji Teknis atau
TPT (untuk BG Sederhana)
Surat
Pernyataan
Kelaikan
Fungsi
Penerbitan SLF
Perpanjangan

13. Kebijakan Pelaksanaan PBG dan SLF
dalam Penyelenggaraan BG
Pemungutan retribusi
PBG harus ditetapkan
melalui Peraturan
Daerah
Berdasarkan UUCK
tahun 2020 dan PP No.
16 tahun 2021:
Pelayanan PBG tetap
berjalan melalui SIMBG Berdasarkan SEB 4 Menteri
tentang Percepatan
Penyusunan Perda
Retribusi, Perda tentang
retribusi IMB masih tetap
berlaku paling lama 2
(dua) tahun sejak tanggal
diundangkannya UU No. 1
tahun 2022 (5 Januari
2022)
SEB 4 Menteri
● Nomenklatur IMB
berubah menjadi PBG
● PBG harus disediakan
Pemda paling lama 6
bulan sejak PP 16/2021
(2 Agustus 2021)

14. 14
“Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung
dilaksanakan pembinaan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui SIMBG”
“”
PP 16/2021 Pasal 326 ayat (1)

15. 15
SIMBG [Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung]
Link:
simbg.pu.go.id

16. Langkah percepatan implementasi
pp 16 tahun 2021[Kementerian PUPR]
Penyesuaian
dan
Pengembangan
Fitur SIMBG
Pendamping
an kepada
Pemerintah
Kab/Kota
Koordinasi
dengan K/L
terkait
Sosialisasi
PP 16/2021
dan
Pelatihan
SIMBG

17. 17
Terima
Kasih