Peraturan terkait bangunan gedung mengatur fungsi, persyaratan penyelenggaraan, peran masyarakat, dan sanksi. Dokumen tersebut membahas pedoman teknis pembangunan, persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung.

1. PERATURAN BANGUNAN GEDUNG
Latifah Sumandari, ST, MT
Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Konstruksi
Bidang Bangunan Gedung

2. UU28/2002
Bangunan Gedung
UU06/2017
Arsitek
PP36/2005
UU20/2011
Rumah Susun
PP73/2011
Bangunan Gedung Negara
Permen PU 29/2006 Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
Permen PU 05/2007 Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.
Permen PU 25/2007 Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Permen PU 24/2008 Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
Permen PU 25/2008 Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
Permen PU 26/2008 Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan.
Permen PU 20/2009 Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.
Permen PU 16/2010 Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.
Permen PU 17/2010 Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung.
Permen PU 18/2010 Pedoman Revitalisasi Kawasan.
Permen PU 11/2014 Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya.
Permen PUPR 01/2015 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.
Permen PUPR 02/2015 Bangunan Gedung Hijau.
Permen PUPR 06/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor:
05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Permen PUPR 14/2017 Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
SE Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2016 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung Usaha Menegah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 M2 dengan
Menggunakan Desain Prototipe.
SE Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR nomor 86/SE/DC/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.

3. UUBG – PP36
mengatur
FUNGSI PERSYARATAN PENYELENGGARAAN
PERAN MASYARAKAT
SANKSI

4. Hunian
Keagamaan
Usaha
sosial dan budaya
fungsi khusus
persyaratan
administratif
Pembangunan
Pemanfaatan
Pelestarian
pembongkaran
FUNGSI PERSYARATAN PENYELENGGARAAN
persyaratan
teknis

5.  memantau dan menjaga ketertiban
penyelenggaraan;
 memberi masukan kepada Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan
standar teknis di bidang bangunan gedung;
 menyampaikan pendapat dan pertimbangan
kepada instansi yang berwenang terhadap
penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan, rencana teknis bangunan gedung
tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang
menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan;
 melaksanakan gugatan perwakilan terhadap
bangunan gedung yang mengganggu,
merugikan, dan/atau membahayakan
kepentingan umum.
PERAN MASYARAKAT
 Pemerintah menyelenggarakan pembinaan
bangunan gedung secara nasional untuk
meningkatkan pemenuhan persyaratan dan
tertib penyelenggaraan bangunan gedung.
 Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di
daerah.
 Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan
pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama
dengan masyarakat yang terkait dengan
bangunan gedung.
 Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
melakukan pemberdayaan masyarakat yang
belum mampu untuk memenuhi persyaratan

6.  peringatan tertulis,
 pembatasan kegiatan pembangunan,
 penghentian sementara atau tetap pada
pekerjaan pelaksanaan pembangunan,
 penghentian sementara atau tetap pada
pemanfaatan bangunan gedung;
 pembekuan izin mendirikan bangunan
gedung;
 pencabutan izin mendirikan bangunan
gedung;
 pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung;
 pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung; atau
 perintah pembongkaran bangunan
gedung.
SANKSI
administratif
• mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi
dapat dipidana kurungan
dan/atau pidana denda
pidana

7. Peraturan Menteri PU 29/2006
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
bangunan gedung yang berkualitas sesuai dengan fungsinya, andal, serasi, selaras
dengan lingkungannya
selamat, sehat, nyaman, dan memberikan kemudahan bagi penghuni dan/atau
pengguna bangunan gedung, serta efisien, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Persyaratan
Tata Bangunan
 Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 Arsitektur bangunan gedung;
 Pengendalian dampak lingkungan;
 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di
bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
• Persyaratan keselamatan
• Persyaratan kesehatan
• Persyaratan kenyamanan
• Persyaratan kemudahan
Persyaratan
Keandalan Bangunan

8. Persyaratan Tata Bangunan
Peruntukan lokasi
PP-No-8-Thn-2013-tentang-KETELITIAN-PETA
Sesuai RTRW
Sesuai RDTR
Sesuai RTBL

9. tinggi rendah
Itensitas bangunan

10. Itensitas bangunan
 menjaga keseimbangan
daya dukung lahan
 mencerminkan
keserasian bangunan
dengan lingkungan
 menjamin kesehatan dan
kenyamanan pengguna
serta masyarakat pada
umumnya.
JLB
KDB KLB
Koefisien Dasar Bangunan
Jumlah Lantai Bangunan
Koefisien Lantai Bangunan

11. Arsitektur Bangunan Gedung
 memperhatikan bentuk dan
karakteristik arsitektur
lingkungan yang ada di
sekitarnya
 Keserasian dengan bangunan
yang dilestarikan tersebut
Penampilan Bangunan Gedung
Keseimbangan, Keserasian
dan Keselarasan dengan
Lingkungan Bangunan
Gedung
Tata Ruang-dalam
 Penempatan dinding-dinding
penyekat dan lubang-lubang
pintu/jendela diusahakan sedapat
mungkin simetris terhadap
sumbu-sumbu denah bangunan
mengantisipasi terjadinya
kerusakan akibat gempa
 Ruangan dalam bangunan harus
mempunyai tinggi yang cukup
untuk fungsi yang diharapkan
 Bangunan atau bagian bangunan
yang mengalami perubahan
perbaikan, perluasan,
penambahan, tidak boleh
menyebabkan berubahnya
fungsi/penggunaan utama
 Keseimbangan, keserasian dan
keselarasan dengan lingkungan
bangunan gedung adalah
perlakuan terhadap lingkungan di
sekitar bangunan gedung yang
menjadi pertimbangan
penyelenggaraan bangunan
gedung baik dari segi sosial,
budaya, maupun dari segi
ekosistem
 RTH, RTHP, GSB, Parkir, Sirkulasi,
Signage, dst

14. Persyaratan Keandalan Bangunan
Persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 beban muatan,
 bahaya kebakaran,
 bahaya petir
 bahaya kelistrikan.
Umum
Struktur Bangunan Gedung
kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi
persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability)
selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan
gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin,
pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak
Perencanaan konstruksi
mengacu kepada SNI
yang berlaku
Sistem proteksi kebakaran pasif dan aktif

15. Ruang Pusat Pengendali Kebakaran
ruang untuk pengendalian dan pengarahan selama berlangsungnya operasi
penanggulangan kebakaran atau penanganan kondisi darurat
pada bangunan gedung yang tinggi efektifnya lebih dari 50 meter harus merupakan
ruang terpisah
konstruksi penutupnya dari beton, dinding atau sejenisnya mempunyai kekokohan
yang cukup terhadap keruntuhan akibat kebakaran
Mempunyai luas lantai tidak kurang dari 10
Memiliki fasilitas Pencahayaan darurat

16. Persyaratan kesehatan bangunan gedung;
Persyaratan Sistem Penghawaan
Persyaratan Sistem Pencahayaan
Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi
mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya
Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan harus
mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan
darurat sesuai dengan fungsinya.
Persyaratan Sanitasi
Sistem plumbing, penyaluran air hujan, pembuangan air kotor, sampah
Persyaratan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung
Bahan bangunan gedung yang digunakan harus aman bagi kesehatan pengguna
bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Bahan bangunan yang mengandung racun, memantulkan cahaya secara berlebihna, dsb.

17. Persyaratan kenyamanan bangunan gedung;
kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kenyamanan termal dalam ruang,
kenyamanan pandangan (visual), serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan
kebisingan

18. Persyaratan kemudahan bangunan gedung.
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam
bangunan gedung, serta kelengkapan fasilitas prasarana dan sarana dalam
pemanfaatan bangunan gedung
Permen PUPR No.14 Tahun 2017
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

27. Permen PU 11/2014
Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan
Gedung dan Persilnya.

28. Perencanaan Bangunan Gedung
proses perencanaan teknis
pelaksanaan konstruksi
kegiatan pemanfaatan pelestarian
pembongkaran

29. DOKUMEN PERENCANAAN
Setiap bangunan gedung negara harus memiliki dokumen perencanaan, yang dihasilkan
dari proses perencanaan teknis, baik yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Perencana
Konstruksi, Tim Swakelola Perencanaan, atau yang berupa Disain Prototipe.
LINGKUP DOKUMEN PERENCANAAN
 Gambar rencana teknis (arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata
lingkungan);
 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang meliputi persyaratan umum, administratif,
dan teknis bangunan
 Rencana anggaran biaya pembangunan;
 Laporan-laporan terkait:
1) laporan arsitektur;
2) laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (soil test);
3) laporan perhitungan mekanikal dan elektrikal;
4) laporan perhitungan IT (Informasi & Teknologi);
5) laporan tata lingkungan..

30. LINGKUP TANGGUNG JAWAB PERENCANA
Tenaga Ahli perencanaan disesuaikan dengan lingkup dan kompleksitas pekerjaan:
• Tenaga Ahli Arsitektur;
• Tenaga Ahli Struktur;
• Tenaga Ahli Utilitas (M&E);
• Tenaga Ahli Estimasi Biaya;
• Tenaga Ahli lainnya.
konsep perencanaan
pra-rencana
Value engineering
pengembangan rencana
rencana detail
• Gambar detil
• rencana kerja dan syarat-syarat
• rincian volume pelaksanaan pekerjaan,
• rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi
pengawasan berkala