Implementasi teori manajemen liabilitas dalam pelaporan akuntansi memungkinkan RS Pusdikkes Puskesad untuk mengelola kewajiban secara lebih efektif dengan mengukur, mengendalikan, dan melaporkan kewajiban dengan tepat. Namun, RS Pusdikkes Puskesad menghadapi hambatan seperti transaksi yang kompleks dan keterbatasan sumber daya dalam penerapannya.

1. TEORI AKUNTANSI
IMPLEMENTASI TEORI MANAJEMEN LIABILITAS DALAM
PELAPORAN AKUNTANSI
(Studi Kasus Pada Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad)
Disusun Oleh:
Norma Selestia - 43222120010
Nama Dosen:
Bpk. Yananto Mihadi Putra, SE. M.Si
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA, 2023

2. ABSTRAK
Implementasi teori manajemen liabilitas dalam konteks perusahaan memungkinkan
perusahaan untuk mengelola kewajiban mereka dengan lebih efektif. Dengan mengukur,
mengendalikan, dan melaporkan kewajiban dengan tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko
kebangkrutan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial, dan meningkatkan
kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana RS Pusdikkes
Puskesad dalam mengimplementasikan teori manajemen liabilitas yang digunakan serta hambatan
dan tantangan apa saja yang terjadi pada RS Pusdikkes Puskesad.
Kata Kunci: Manajemen Liabilitas, Teori Akuntansi
PENDAHULUAN
Liabilitas mencakup semua kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh sebuah
perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Implementasi teori manajemen liabilitas dalam pelaporan
akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan,
mengukur risiko finansial, serta memberikan gambaran yang akurat tentang kesehatan finansial
perusahaan kepada para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, investor, dan pihak
berkepentingan lainnya, termasuk RS Pusdikkes Puskesad
RS Pusdikkes Puskesad adalah Rumah sakit yang yang menyediakan pelayanan pasien
rawat jalan dan rawat inap. Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang pesat, Rumah Sakit ini
memiliki kewajiban finansial yang semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, penting
untuk memahami bagaimana RS Pusdikkes Puskesad mengimplementasikan teori manajemen
liabilitas dalam pelaporan akuntansi mereka.
Implementasi teori manajemen liabilitas dalam konteks perusahaan memungkinkan
perusahaan untuk mengelola kewajiban mereka dengan lebih efektif. Dengan mengukur,
mengendalikan, dan melaporkan kewajiban dengan tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko
kebangkrutan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial, dan meningkatkan
kepercayaan pemangku kepentingan. Seiring dengan itu, pelaporan akuntansi yang akurat dan
transparan akan memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban finansialnya, yang merupakan informasi penting bagi investor dan
pemegang saham.

3. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat artikel tentang “Implementasi
Manajamen Aset Dalam Pelaporan Akuntansi pada Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad”.
LITERATUR TEORI
A. Pengertian Manajemen Libilitas/Kewajiban
FASB mendefinisikan kewajiban dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut (SFAC
No.6, prg.35) Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup
pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asset atau
menyediakan/ menyerahkan jasa kepada kesatuan lain dimasa datang sebagai akibat transaksi
atau kejadian masa lalu.
Dengan makna yang sama, IASC mendefinisikan kewajiban adalah kewajiban masa kini
perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan
mengakibatkan keluarnya sumber daya perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomi.
Dalam Statement of Accounting Concepts No.4 Australian Accounting Standards Board
(AASB) mendefinisikan kewajiban sebagai berikut (prg.12) Pengorbanan masa depan atas
potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan yang saat ini wajib diberikan suatu entitas
kepada entitas lain sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya.
Definisi-definisi kewajiban di atas sangat menekankan konsep kesatuan usaha dengan
dinyatakannya secara eksplisit ungkapan kesatuan usaha (entitas/entity atau
perusahaan/enterprise) di dalamnya untuk menunjukkan pihak yang mempunyai keharusan
untuk melakukan pengorbanan ekonomik. Selain definisi APB, definisi kewajiban selalu
memuat pula ungkapan manfaat ekonomik, sumber ekonomik, atau potensi jasa. Ini berarti
bahwa pengertian kewajiban tidak dapat dipisahkan dengan pengertian aset. Aset dapat
menimbulkan kewajiban dan sebaliknya timbulnya kewajiban dapat dibarengi dengan
pengakuan aset.
B. Pengakuan Liabilitas
Kaidah pengakuan merupakan prosedur aplikasi untuk menandai adanya elemen dan saat
dipenuhinya kriteria pengakuan umum. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan berkaitan
dengan saat atau apa yang menandai bahwa kewajiban telah mengikat sehingga suatu
kewajiban dapat diakui (dibukukan). Kam mengajukan empat kaidah pengakuan untuk
menandai pengakuan kewajiban yaitu (hlm. 119-120):

4. 1. Ketersediaan dasar hukum
Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberpautan informasi. Faktur
pembelian dan tanda penerimaan barang merupakan dasar hukum yang cukup meyakinkan
untuk mengakui kewajiban. Telah disebutkan bahwa ketersediaan dasar hukum yang
menimbulkan daya paksa hanya merupakan karakteristik pendukung definisi kewajiban.
Jadi, kaidah ini tidak mutlak sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti
substantif adanya keharusan konstruktif atau demi keadilan.
2. Keterterapan konsep dasar konservatisma
Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan-keadaan tertentu
yang menjadikan konsep konservatisma terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban.
Implikasi dianutnya konsep konservatisma adalah rugi dapat segera diakui tetapi tidak
demikian dengan untung. Ini berarti kewajiban dapat diakui segera sedangkan aset tidak.
Gugatan perdata terhadap suatu perusahaan yang boleh jadi menimbulkan rugi baginya
dapat memicu pencatatan kewajiban (sebagai pasangan rugi yang diantisipasi) atas dasar
penerapan konsep konservatisma. Untuk dealer sepeda motor, utang jaminan suku cadang
(sebagai pengimbang biaya pemakaian suku cadang) dapat diakui atas dasar konsep dasar
konservatisma meskipun penggantian suku cadang belum terjadi.
3. Ketertentuan substansi ekonomik transaksi
Substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika
transaksi terjadi meskipun secara yuridis/kontraktual kewajiban baru akan mengikat
secara berkala pada saat keharusan sekarang timbul. Kaidah ini berkaitan dengan masalah
relevansi informasi. Utang sewaguna dapat diakui pada saat transaksi, meskipun tidak ada
transfer hak milik dalam transaksi sewaguna tersebut. Dalam hal ini, kewajiban dapat atau
bahkan harus diakui kalau secara substantif sewaguna tersebut sebenarnya adalah
pembelian angsuran (yaitu memenuhi salah satu kriteria kapitalisasi).
4. Keterukuran nilai kewajiban
Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi.
Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti (probable) yang mengacu tidak hanya
pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomik masa datang tetapi juga pada jumlah

5. rupiahnya. Oleh karena itu, adanya kepastian mengenai jumlah rupiah dapat memicu
diakuinya suatu kewajiban. Kalau pengukuran suatu pos kewajiban bersifat sangat
subjektif dan arbitrer, pada umumnya pos tersebut tidak diakui. Hendriksen dan van Breda
(1991, hlm. 675-676) menunjukkan saat-saat untuk mengakui kewajiban yaitu:
- Pada saat penandatanganan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat.
Dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak
memanfaatkan/menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya (to
perform).
- Bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum
dicatat sebagai aset sebelumnya.
- Bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan
barang dan jasa diperoleh.
- Pada akhir perioda karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Pengakuan
ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akruan (accrued liabilities).
C. Pengukuran Kewajiban
Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan biaya
kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset. Terjadinya kewajiban pada
umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau timbulnya biaya. Pemerolehan aset dapat
berupa penguasaan barang dagangan atau aset nonmoneter lainnya yang terjadi dari transaksi
pembelian. Pemerolehan aset dapat juga berupa kas yang terjadi dari transaksi peminjaman
(penerbitan obligasi) atau penerimaan uang muka untuk barang atau jasa. Oleh karena itu,
pengukur yang paling objektif untuk menentukan biaya kewajiban pada saat terjadinya adalah
penghargaan sepakatan (measured considerations) dalam transaksi-transaksi tersebut dan
bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. Jadi, konsep dasar penghargaan
berlaku baik untuk aset maupun untuk kewajiban. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban
jangka panjang.
Untuk kewajiban jangka pendek, biaya penundaan dianggap tidak cukup material sehingga
jumlah rupiah kewajiban yang diakui akan sama dengan jumlah rupiah pengorbanan sumber
ekonomik (kas) masa datang. Dengan kata lain, untuk kewajiban jangka pendek, biaya

6. pendanaan (financing cost) atau biaya penundaan (bunga sebagai nilai waktu uang) dianggap
tidak material.
Komponen Pengukuran Kewajiban:
- Kewajiban dalam pembelian kredit, Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah
biaya tunai (cash cost) atau biaya tunai implisit (implied cash cost). Karena kewajiban
merupakan bayangan cermin aset, pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset.
- Diskon dan premium utang obligasi, Nilai nominal atau jatuh tempo utang obligasi sering
dianggap sebagai jumlah rupiah kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi
penerbit maupun kreditor.
- Makna harga efektif obligasi
- Diskon obligasi
- Premium obligasi
- Kewajiban moneter dan nonmoneter
D. Penyajian Kewajiban
Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan
dengan penyajian asset. PSAK No.1 (pasal 39) menggariskan bahwa asset lancar disajikan
menurut urutan likuiditas sedagkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti
kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini
dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Dari segi
urutan perlindungan dan jaminan (sequence of protection), utang yang dijamin pada umumnya
disajikan lebih dahulu untuk menunjukkan bahwa dalam hal terjadi likuiditas utang ini harus
dibayar lebih dahulu. Juga, dari sudut urutan perlindungan, kewajiban disajikan lebih dahulu
daripada ekuitas.
PSAK No.1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai
kewajiban jangka pendek harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek bila :
- Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan.
- Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca

7. PEMBAHASAN
A. Penerapan Teori Manajemen Liabilitas Pada RS Pusdikkes Puskesad
Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad merupakan Rumah Sakit Pemerintah yang berada di
bawah naungan TNI Angkatan Darat. RS merupakan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat.
Untuk memberikan layanan operasional yang maksimal, dibtuhkan untuk membuat laporan
liabilitas atau lebih awam disebut hutang sendiri adalah segala bentuk kewajiban yang
belum dilunaskan dan masih wajib dilunaskan oleh pihak panti.
Laporan Liabilitas yang dibuat oleh Rumah Sakit ini terbagi menjadi dua, yaitu yang
bersifat panjang dan pendek, yang ditentukan berdasarkan umur piutang, apakah dia
setahun/satsu periode atau lebih. Bila nantinya terdapat kewajiban yang belum dibayarkan
kepada pihak lain, baik itu dikarenakan kurangnya uang untuk menjalankan aktivitas
panti, maka wajib untuk dicatat di akun hutang.
B. Hambatan dalam Mengelola Liabilitas Pada RS Pusdikkes Puskesad
Hambatan dan Tantangan untuk Penerapan Teori Manajemen Liabilitas (Kewajiban) dalam
Pelaporan Akuntansi pada Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad adalah sebagai berikut:
1) Kompleksitas Transaksi
RS Pusdikkes Puskesad menghadapi hambatan dalam mengakui dan mengukur liabilitas
yang terkait dengan transaksi yang kompleks. Transaksi yang melibatkan banyak
pihak dan aspek dapat menyulitkan perusahaan dalam menentukan kewajiban yang harus
diakui dan diukur.
2) Keterbatasan Sumber Daya
Penerapan teori manajemen liabilitas dalam pelaporan akuntansi memerlukan sumber
daya yang memadai, seperti tenaga ahli dan sistem informasi akuntansi yang baik. PT.
Dunia Pancing Indonesia mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan
sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan teori ini.
3) Perubahan Regulasi
Perubahan regulasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan
penyajian liabilitas. RS Pusdikkes Puskesad harus memperhatikan perubahan regulasi
dan memastikan bahwa pelaporan akuntansi perusahaan selalu sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku.

8. 4) Keterbatasan Data
Penerapan teori manajemen liabilitas memerlukan data yang akurat dan lengkap. RS
Pusdikkes Puskesad Dunia menghadapi tantangan dalam memperoleh data yang
diperlukan untuk mengakui dan mengukur liabilitas dengan benar.
5) Pengaruh Eksternal
RS Pusdikkes Puskesad menghadapi pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi
pengakuan, pengukuran, dan penyajian liabilitas. Pengaruh eksternal seperti perubahan
kondisi pasar atau perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi nilai liabilitas
dan mempersulit penerapan teori manajemen liabilitas dalam pelaporan akuntansi.
KESIMPULAN
Pelaporan akuntansi yang akurat dan transparan akan memberikan gambaran yang jelas
tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, yang merupakan
informasi penting bagi investor dan pemegang saham.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad
dalam Pengelolaan Liabilitasnya sudah baik, dimana Laporan Liabilitas yang dibuat oleh Rumah
Sakit ini terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat panjang dan pendek, yang ditentukan
berdasarkan umur piutang, apakah dia setahun/satsu periode atau lebih. Bila nantinya terdapat
kewajiban yang belum dibayarkan kepada pihak lain, baik itu dikarenakan kurangnya uang
untuk menjalankan aktivitas panti, maka wajib untuk dicatat di akun hutang.

9. DAFTAR PUSTAKA
Putra, Y. M., (2022). Kerangka Konsep Informasi Akuntansi. Modul Kuliah Teori Akuntansi.
Jakarta : FEB-Universitas Mercu Buana
Harahap, Sofyan Syahri. 2012. Teori Akuntansi – Edisi Revisi 2011. Cetakan Ke duabelas.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Siregar, D.Doli (2018). “Manajemen Liabilitas”, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-jenis-liability-adalah/

10. Link Slideshare
Norma Selestia-43222120010-TM06