Downloaded 13 times
More Related Content
Similar to Modul Audit Kinerja Berbasis Risiko (BPKP Bogor).pptx
![Modul Ajar KBC SKI Kelas 6 MI [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkbcskikelas6mimodulkelas-260207160743-753abfd0-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Modul Audit Kinerja Berbasis Risiko (BPKP Bogor).pptx
- 1. AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DEPUTIBIDWAS PKD BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP
- 2. Perkembangan Pendekatan Audit CONTROLBASED- 2000an peran sebagai watcdog PROCESS BASED berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan RISK BASED- saat ini digunakan RISK MANAGEMENT BASED -MRI • Sasaran: Kepatuhan pada peraturan/ pedoman /standar • Fokus identifikasi: Penyimpangan dan kesalahan • Pendekatan: Audit ketaatan/ kepatuhan • Rekomendasi: Terkait dengan penyimpangan • Sasaran: Efektivitas dan efisiensi proses/operasi kunci • Fokus identifikasi: Kesenjangan antara proses saat ini dengan best practice • Pendekatan: Membandingkan operasi/proses berjalan dengan best practice (audit kinerja) • Rekomendasi: Terkait gap tujuan operasi tertentu • Sasaran: Efektivitas pengendalian dan prosedur untuk memitigasi risiko kunci • Fokus identifikasi: Efektivitas pengendalian dan prosedur yang belum sesuai untuk menangani risiko kunci • Pendekatan: Mengidentifikasi risiko bisnis kunci dan mengevaluasi pengendaliannya • Rekomendasi: Terkait eksepsi/ kesalahan pada risiko kunci • Sasaran: Efektivitas manajemen risiko pencapaian tujuan organisasi/ menangani risiko • Fokus identifikasi: Kesenjangan antara efektivitas MR saat ini dengan yang diharapkan • Pendekatan: Memahami tujuan, risiko terkait, tingkat toleransi identifikasi kinerja dan ukuran risiko, serta menilai efektivitas MR-nya • Rekomendasi: Terkait gap efektivitas untuk menangani risiko dan tujuan organisasi 2
- 3. Insert Image Perban BPKP Nomor8/2021 Standar Audit Intern Pemerintah (2021) UU Nomor 15 Tahun 2004 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 PP Nomor 60 Tahun 2008 Penilaian atas aspek 3 E (ekonomis, efisien, dan efektivitas) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Penilaian atas aspek ekonomis, efisien, dan efektif difokuskan terhadap area pengawasan yang memiliki risiko tertinggi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang terpilih dalam proses perencanaan pengawasan berbasis risiko Hasil audit kinerja diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perbaikan tata kelola organisasi termasuk juga perbaikan pengelolaan risiko dan pengendaliannya Permendagri Jakwas Tahunan Definisi Audit Kinerja PED-09/D3/04/2020 Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko
- 4. MENDAGRI/MENTERI/ KEPALA LEMBAGA GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA UU No23 Tahun 2014 Pemerintah Pusat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) Pembinaan dan Pengawasan Pasal 373 Menteri Dalam Negeri Menteri Teknis/ Kepala LPNK Gubernur PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Prov Pembinaan Umum & Pengawasan Umum PP 12 Tahun 2017 Pembinaan Umum dan Pembinaan Teknis Kab / Kot a Pasal 373 Pasal 3 & Pasal 10 Gubernur Bupati/Walikota Pembinaan dan Pengawasan KDH Pembinaan dan Pengawasan KDH Pasal 17 Permendagri 19 Tahun 2023 PEMBINAAN DAN PENAGWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH DASAR HUKUM Prov Pro v Kab / Kot a Kab / Kot a Pembinaan dan Pengawasan Pasal 3 & Pasal 10 Pembinaan Teknis & Pengawasan Teknis Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis Pasal 2 ayat (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berbasis prioritas dan risiko.
- 5. Keterkaitan PPBR dalamGrand Design Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan MR, dan Kapabilitas APIP
- 6. PEMILIHAN AUDITABLE UNITUNTUK AUDIT KINERJA Pemeriksaan terhadap program/kegiatan yang tecantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi Akin fokus pada program prioritas yang selaras dengan RPJMN-RPJMD. Salah satu bukti program tsb prioritas adalah program yg mendukung peningkatan ekonomi daerah. (dikutip dari Keterangan Ditjen Bina Bangda pada saat Brainstorming Perencanaan Daerah)
- 7. Ruang Lingkup danTujuan Audit Kinerja Berbasis Risiko RTRW Nasional RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RTRW Daerah RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah KUA- PPAS Renstra OPD Renja OPD APBD VISI MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS PROGRAM OPD PENGAMPU KEGIATAN RISIKO RISIKO RISIKO PENGENDALIAN Ruang Lingkup Audit Kinerja Tujuan audit kinerja berbasis risiko adalah memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi /menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi
- 8. PEMILIHAN AUDITABLE UNITUNTUK ASSURANCE LAINNYA Bila dalam penugasan mandatory terdapat beberapa area pengawasan, APIP dapat mempertimbangkan nilai risiko, maupun faktor risiko sebagai alat untuk menetapkan prioritas/urusan rencana pengawasannya. (contoh: dana desa, dana BOS, dsb) PENTING !!! PKPT HARUS MEMUAT: 1. Pengawalan/Reviu Perencanaan Jangka Menengah 2. Pengawalan/Reviu Perencanaan Tahunan dan Anggaran 3. Audit Ketaatan atas area high risk dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (PBJ, Perijinan, Hibah/Bansos, Promosi SDM) 4. Reviu Laporan Keuangan agar memperoleh opini WTP 5. Reviu LKJiP 6. Memberikan atensi yang signifikan sebagai upaya Early Warning System 7. Konsultansi berupa fasilitasi pengawalan untuk perbaikan tata kelola (RB/WBK/WBBM) 8. Konsultansi berupa fasilitasi pengawalan untuk perbaikan SPIP/MR (PDTT, Pengaduan Masyarakat, Permintaan APH) PENGECUALIA N
- 9. 9 METODOLOGI AUDIT KINERJA Pengukurankinerja dengan menggunakan empat perspektif yaitu keuangan, stakeholders, bisnis proses, dan learning process and growth. BALANCE SCORECARD Pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan.- digunakan saat ini dengan membandingkan dengan indicator kinerja INTEGRATED PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM Pengukuran kinerja dengan menggunakan empat persepektif yaitu keuangan, stakeholders, bisnis proses, dan learning process and growth.- teknik yang digunakan dulu LOGIC
- 10. TAHAPAN AUDIT KINERJABERBASIS RISIKO Tahapan Audit Kinerja Berbasis Risiko Persiapan Penugasan (PKA Perencanaan) Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Pemahaman Proses Bisnis Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Pengendalian Penetapan Indikator Kinerja, Bobot dan Penyusunan Rancangan Pengujian (PKA Pengujian) Mengumpulkan dan Menguji Bukti terkait Aspek 3E dan Ketaatan Meneliti dan Menganalisis Capaian Kinerja IKK yang mendukung Program Identifikasi Kinerja yang Tidak Optimal dan Penyebab Tidak Optimalnya Capaian Kinerja Identifikasi dan Analisis atas Risiko Utama dan Efektivitas Pengendalian Menyusun Temuan, Simpulan Sementara dan Pendokumentasian Hasil Perolehan Tanggapan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Monitoring TL PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGKOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 11. AGENDA PENDAMPINGAN PERSIAPANAUDIT KINERJA 11 Persiapan Penugasan (PKA Perencanaan) Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Pemahaman Proses Bisnis Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Pengendalian Penetapan Indikator Kinerja, Bobot dan Penyusunan Rancangan Pengujian (PKA Pengujian) PERENCANAAN 1 2 3 4 5 Pengisian kertas kerja ruang lingkup : evaluasi RR, PAO,TAO PKA Pengisian kertas kerja pemahaman proses bisnis dan penyusunan risiko penugasan Persiapan SPT, penyampaian kuesioner SPI Pengisian matriks SPI Kesepakatan parameter kinerja dan pengisian kertas kerja indikator Output : Panduan teknis tematik yang berisi : PKA dan parameter kinerja
- 12. 12 PERSIAPAN AUDIT KINERJA BERBASISRISIKO PED-09/D3/04/2020 21 JULI 2020 Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko
- 13. Gambaran Umum PerencanaanAudit Kinerja Berbasis Risiko Persiapan Penugasan (PKA Perencanaan) Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Pemahaman Proses Bisnis Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Pengendalian Penetapan Indikator Kinerja, Bobot dan Penyusunan Rancangan Pengujian (PKA Pengujian) PERENCANAAN 1 2 3 4 5
- 14. Insert Image Mengidentifikasi mandat/kewenangan APIPatas area pengawasan yang akan dilakukan audit kinerja, kebijakan/peraturan umum/informasi terkait area pengawasan yang terpilih dalam PPBR Mempersiapkan tim dan pembuatan surat penugasan dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif Mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan audit serta pembuatan Program Kerja Audit (PKA) Perencanaan Persiapan Penugasan (PKA Perencanaan) Titik kritis pada awal penugasan adalah penetapan tujuan dan ruang lingkup audit Tujuan audit kinerja yaitu APIP melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan atas aspek ketaatan, aspek 3E atas area pengawasan yang terpilih dan capaian kinerja atas area pengawasan Ruang lingkup yang terkait dengan audit kinerja berbasis risiko adalah area pengawasan terpilih yang mendukung sasaran strategis organisasi K/L/P dalam hal ini dapat berupa program prioritas yang terpilih dalam proses PPBR atau yang menjadi concern/perhatian pimpinan Penentuan tujuan dan Ruang Lingkup
- 15. Insert Image Identifikasi keselarasanarea pengawasan yang terpilih Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU) di RPJMN/RPJMD Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait dengan unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian Identifikasi area pengawasan terpilih (program prioritas) dengan regulasi/pedoman, juklak/juknis, dan SOP yang ada dari K/L/P serta Instansi lain/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Identifikasi area-area kritis proses bisnis dari masing-masing aktor/pelaksana atas area pengawasan terpilih (program prioritas) yang mendukung IKU yang ada di RPJMN/RPJMD Pemahaman Proses Bisnis Auditi KKA
- 16. Identifikasi risiko bertujuan untukmenentukan risiko utama apa yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja program prioritas APIP dalam mengidentifikasi risiko harus melihat apakah risiko yang telah ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis organisasi K/L/P Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk register dan profil risiko auditi Penilaian ketepatan risiko juga dapat dilakukan dengan menggunakan area kritis yang telah teridentifikasi sebelumnya oleh APIP saat pemahaman proses bisnis auditi Hasil dari evaluasi register risiko tersebut maka APIP dapat membuat daftar risiko utama baik pada risiko strategis maupun risiko operasional yang berpotensi menghambat pencapaian program proritas APIP mengidentifikasi rancangan desain pengendalian-pengendalian atas daftar risiko utama yang telah teridentifikasi Lakukan penilaian/analisis apakah desain pengendalian yang direncanakan mampu menghilangkan/mengurangi penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin Hasil dari identifikasi dan penilaian risiko serta desain pengendalian utama akan dibuktikan dalam proses pelaksanaan audit kinerja. Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Pengendalian KKA
- 17. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI RRDAN RTP a. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah; b. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja-DPA); c. Dapatkan Dokumen register risiko terbaru yang sudah di update; d. Dapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-data historis seperti: hasil audit sebelumnya, laporan capaian kinerja organisasi, kejadian-kejadian penting yang pernah dialami organisasi, dan informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan; e. Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra); f. Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko apakah risiko yang teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi (4W1H), sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahwa risiko bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan); g. Lakukan evaluasi apakah penyebab terjadinya risiko telah mencerminkan penyebab hakiki (root cause), sehingga pengendalian risiko dapat langsung “menghilangkan” akar penyebab risiko. Akar penyebab terjadinya risiko biasanya mengarah pada kurangnya sumber daya 5M (Man, Money, Machine, Method, Material); h. Lakukan analisis apakah penetapan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-data historis dan pembandingan (benchmarking) kondisi serupa di tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko pada register risiko dengan kriteria yang terdapat pada kebijakan MR Pemda; i. Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncanakan mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko; j. Lakukan wawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap kegiatan/program yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional OPD, risiko strategis OPD dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat, apakah masih ada risiko kunci/utama/signifikan yang belum diidentifikasi oleh manajemen;
- 18. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI RRDAN RTP (LANJUTAN) k. Lakukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi keandalan register risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantaunya; dan l. Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko. Diperlukan prosedur agar auditor dapat menyampaikan permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen untuk meng-update register risiko. Dalam bertindak, auditor harus menegakkan prinsip dasar bahwa manajemenlah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Register risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai tingkat risikonya (pimpinan-pimpinan satuan kerja terkait, dan apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah). PENTING !!! 1. APIP harus memiliki/dapat mengakses database mengenai jumlah dan dampak risiko yang pernah terjadi. Pada tahap awal pembinaan MR, akan lebih banyak digunakan FGD untuk Menyusun RR dan RTP, namun seiring berjalannya waktu, database akan lebih banyak membantu dalam penyusunan RR dan RTP. 2. Dalam FGD penyusunan RR dan RTP, harus diperhatikan siapa pesertanya. Pemilik Risiko harus terlibat dalam penyusunan RR dan RTP.
- 19. Pembahasan dengan auditi atasindikator kinerja BA Kesepakatan Penyusunan model/metodologi audit kinerja Penyusunan PKA termasuk rencana pengujuan rinci dan alokasi sumber daya Perlu memperhatikan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup audit serta indikator kinerja yang disepakati bersama PENETAPAN INDIKATOR KINERJA, BOBOT PENILAIAN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN Sepakat atau tidak sepakat?
- 20.
- 21. ALUR IMPLEMENTASI IPMS StrategicIntent SI Core Activity CA Critical Success Factor CSF Key Performance Indicator KPI Maksud strategis yang ingin dicapai oleh suatu program dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas/ kegiatan utama/ kegiatan inti yang dilaksanakan di dalam suatu program untuk mencapai strategic intent. Faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program. Petunjuk/ indikator kunci yang menentukan kinerja suatu program. Formula KPI Skor
- 22. AUDIT KINERJA DENGANMETODOLOGI IPMS 22
- 23. 23 PELAKSANAAN AUDIT KINERJA BERBASISRISIKO PED-09/D3/04/2020 21 JULI 2020 Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko
- 24. Mengumpulkan dan menguji buktiterkait aspek ketaatan serta aspek 3E atas indikator kinerja Menilai dan menyimpulkan capaian kinerja atas hasil indikator kinerja SImpulan Kinerja tidak tercapai/tidak optimal Identifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinerja Kaitkan dengan analisis efektivitas pengendalian atas risiko utama Menyusun temuan (FAO), simpulan dan KKA PELAKSANAAN AUDIT KINERJA KKA
- 25. • Observasi • Inventarisasi/Opname •Inspeksi Bukti Fisik • Verifikasi • Cek • Footing/Cross Footing Bukti Dokumen • Konfirmasi • Keterangan Bukti Keterangan • Analisis • Evaluasi • Investigasi Bukti Analisis Hubungan Teknik Audit dengan Bukti Audit (Pengumpulan Bukti)
- 26. • n =N/N(d)2 + 1 • n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05 Rumus Slovin • APIP dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael • Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila populasi kurang dari 30, seyogyanya diambil keseluruhan. Jumlah sampling minimal Rumus/tabel statistik dalam menentukan jumlah sampel:
- 27. PENGUJIAN ASPEK KETAATAN,ASPEK KINERJA (3E), DAN CAPAIAN KINERJA • Pengujian Aspek Ketaatan 1 • Pengujian Aspek 3E 2 • Penilaian Capaian Kinerja 3 Insert Image Atas capaian kinerja yang masih di bawah ambang batas, APIP dapat mengambil kesimpulan berkaitan pengujian pengendalian dan dihubungkan dengan efektivitas penanganan risiko yang diharapkan menjadi area of improvement terkait dengan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang terkait dengan risiko dan pengendalian utama yang ada pada auditi.
- 28. PENGUJIAN RISIKO UTAMADAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN
- 29. Penyusunan Temuan danSimpulan Hasil Audit Kriteria Kondisi Perbaikan Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Sebab Akibat Kinerja Tidak Tercapai Rekomendasi
- 30. PENYUSUNAN TEMUAN DANSIMPULAN HASIL AUDIT Setelah temuan hasil audit dikembangkan dan rekomendasi dirumuskan, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut satu atau beberapa temuan, yang teridentifikasi perlu dikaitkan/dihubungkan dengan proses pengujian risiko dan pengendalian yang bermasalah masing-masing temuan (observasi) diklasifikasikan, apakah berkaitan dengan desain pengendalian yang lemah atau implementasi/operasional pengendalian yang tidak efektif. 1. Simpulan Capaian Kinerja 2. Simpulan Efektivitas Pengendalian Dokumentasi Kertas Kerja Audit
- 31. 31 KOMUNIKASI/ PELAPORAN HASIL AUDITKINERJA BERBASIS RISIKO PED-09/D3/04/2020 21 JULI 2020 Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko
- 32. Tujuan Pengkomunikasian HasilAudit LHA Menyampaikan hasil penugasan audit kepada aduiti dan pihak lain yang berwenang Menghindari kesalahpahaman terhadap hasil penugasan audit intern Menjadi dasar bagi auditi dan instansi terkait untuk melakukan tindak perbaikan Memudahkan pemantauan tindak lanjut hasil
- 33. Tujuan Pemantauan TLHasil Meningkatkan efektivitas laporan hasil audit Membantu pihak pemerintah dan lembaga pembuat laporan dalam penyempurnaan peraturan Menyediakan umpan balik kepada auditor, APIP dan pemerintah tentang efektivitas audit kinerja Memantau tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh manajemen, serta hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa Memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan
- 34. PEMANTAUAN TINDAK LANJUTYANG BELUM TUNTAS 1. Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan auditan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang. 2. Apabila dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditan, maka Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan surat peringatan kedua. 3. Apabila dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak juga dilakukan, maka tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada pimpinan organisasi. 4. Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang.
- 35. TERIMA KASIH “The bestpreparation for tomorrow is doing your best today.” - H. Jackson, Jr. -
Editor's Notes
- #12Â Sisipkan risiko fraud saat penyusunan PPBR,ruang lingkup audit. Jika audit hanya berbatas bagi program, siapa yang memeriksa kegitan rutin spd stsu uang makan minum.