Modul 4. Manajemen dan Administrasi K3.pdf

@LEMBAGA PENDIDtKAN & PELATtHAN
~.i~~.> KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 • INDONESIA
BAS. 1.
PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan proses pekerjaan konstruksi dituntut penggunaan tenaga
kerja yang sangat dominan. Pada. kenyataannya, tingkat pendidikan pekerja dalam
sektor konstruksi relatif rendah bila dibandingkan sektor lain, misalnya sektor
manufaktur. Keadaan ini terjadi di Indonesia pada khususnya, maupun di negara
negara lain pada umumnya. Tenaga kerja ini perlu untuk dilindungi, bukan hanya
karena peraturan yang mengharuskan, akan tetapi karena tenaga kerja adalah modal
usaha yang perlu dijaga dan dibina agar dapat memberi manfaat dan keuntungan
perusahaan.
Penggunaan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat pendidikan relatif
rendah telah membukti kan bahwa sektor ini mempunyai andil yang' cukup dominan
dalam hal timbulnya kecelakaan dan penya kit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit
akibat kerja tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tingkat
pengetahuan pekerja yang kurang, kebiasaan buruk yang melekat pada diri pekerja,
kurang disiplin, kondisi tempat kerja yang kurang terawat dengan baik. Hal ini bisa
dicegah, diken dalikan, diminimalisir dan ditindaklanjuti dengan baik bila perusahaan
menggunakan suatu sistem terten tu, berupa sistem manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Manajemen K3) merupakan
rangkaian proses pekerjaan yang mempunyai siklus yang dimulai dari suatu
perencanaan, dilanjutkan dengan aplikasi, pemantauan terhadap aplikasi dan
peninjauan kembali terhadap perencanaan yang telah dibuat. Rangkaian tersebut
merupakan rangkaian tertutup dan mempunyai semangat adanya perbaikan
berkesinambungan. Bila pro ses tersebut diperhatikan dengan lebih seksama, maka
akan terlihat adanya perpaduan yang serasi anta ra pelaksanaan pekerjaan di
lapangan dengan pekerjaan administrasi di atas meja.
Pihak-pihak yang berkompeten dafam bidang K3 telah menyusun manajemen
K3 secara sistematis menja di suatu sistem manajemen K3. Ada beberapa sistem
manajemen K3 telah diperkenalkan kepada masya rakat secara luas, diantaranya :
a Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permenaker No.
5/1996,
b Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999 (OHSAS
18001 :1999),
Tujuan dari penyusunan tulisan' adalah para pembaca agar memahami konsep
dasar sistem manajemen K3.
z.
C.
,0
z.
m
~CJ)
1
-
.~
.. :-·.'::,~_··,,:,,,,,':.'.'S·'.l,' .....·.~,.,,,,_'-;'; .. , ·.'__~1_,'_''.''---:'' , .'., " . _ , . .t";f
Pelat~h/J'!.~t!.{i.J.'!Atl9,;t:!<3.!l<:qn~truksi .. : ;,. ~L"-2. K3L 'A2K4 - .1NDONES1
~tt
.,,~ '-~"""~:="'.;3,,:.<t~';!.-"L:.:~·.":~';'·':'.'o._"1 ",-' ,. . ': _ _to • •
..

@LEMBAGA PENDID.KAN • "LATIHAN
~ e_~, KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA& L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -INDONESIA
BAS. 2.
SISTEM MANAJEMEN K3 SECARA
UMUM DAN PROSEDUR PENGENDALIAN
SISTEM MANAJEMEN K3
Secara umum dan singkat, pengembangan sistem manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja bisa dilihat sebagaimana uraian berikut.
1.a. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Permenaker
~Io. 5/1996 adalah sistem manajemen K3 yang dirumuskan oleh Departemen
Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang me rupakan penjabaran dari UU NO.1
thn 1970 dan dituangkan kedalam suatu Peraturan Menteri. Sistem ini terdiri
dari 12 elemen yang terurai kedalam 166 kriteria.
Penerapan terhadap SMK3 ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :
1. Perusahaan kedl atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus
menerapkan sebanyak 64 (enam puluh empat) kriteria,
2. Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah
harus menerapkan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kriteria,
3. Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus
menerapkan sebanyak 166 (sera tus enam puluh enam) kriteria.
Keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja diukur dengan cara berikut:
1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0% - 59% dan pelanggaran
peraturan perundangan akan dikenai tindakan hukum,
2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60%-84% diberikan sertifikat dan
bendera perak,
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85%-100% diberikan sertifikat dan
bendera emas
Sistem ini bisa digunakan untuk semua jenis industri, berupa industri
manufaktur, Industri jasa konstruk si, industri produksi, dll.
l.b. Sistem Mana;emen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi OHSAS
18001:1999 (Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999)
2
..

~ LEMBAGA PENDIDIKAN & PELAlIHAN
~' §>. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
-=:Il
~
1. Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3
2. Perencanaan (Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3)
Perencanaan
(Planning)
Penerapan dan
operasionil
(Implementation
Andoperation)
Kebijakan (Policy)
Pertbaikan
berke/anjutan
(Continual
improvement)
Pemeriksaan dan
tindakan
perbaikan(Checking and
corrective action
mjauan Manajemen
(Management review)
4
Sebagaimana diterangkan didepan bahwa, pada dasarnya secara umum ketiga
sistem dari SMK3 yang dimaksud diatas mengandung 5 prinsip dasar yang $ama
yang terdiridari 5 (lima) prinsip dasar (elemen u tama) yaitu :
1. kebijakan K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA policy)
2. Perencanaan (Planning)
3. Penerapan dan Operasi (Implementation and operation)
4. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (Checking and corrective action)
5. Tinjauan Manjemen (Management review)
6. Perubahan perbaikan Berkelanjutan (Perbaikan berkelanjutan)
Untuk memudahkan dan menyamakan pengertian,' secara umum
sebagaimana diamanatkan Undang - undang No 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Dalam pasal 87 ayat 2 yang menyebutkan setiap perusahaan wajib
menjalankan SMK3. yang dimaksudkan disini tentunya adalah SMK3 sesuai dengan
Perrnennaker No. 5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3). Berkaitan dengan yang tersebut terakhir ini maka
penjelasan detail ke stiap elemen SMK3 berikut ini, diberikandengan tetap mengacu
pada SMK3 yang dimaksudkan oleh Undang -undang.
5 Prinsip dasar pelaksanaan SMK3 sesuai Permennaker No. 5/MEN/1996
tentang pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3). Terdiri dari. :
PelatihanAiJjj.fVf,jdji~k3.;:Konstruksi.":> :/~'L'P2 K'3'L ;A2K4 ~ '1 N 0
~ .•....: '..i:,_"_"~:?~~~'_.J;.~_->~,:~:-:~},~~~J_.ic:' .~:" . ._,', - .• --, ..;. ~ ", ; •. ':~ -
..' .,' •• ,'. . ' .

lEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN
¥j:'E'-=:E'l'~Y lP2K3l A2K4 -INDONESIA
3. Penerapan Rencana K3 secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan
Mekanisme Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan
Sasaran K3
4. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan meliputi ; Pengukuran, Pemantauan dan
pengendalian K3
5. Peninjauan Secara Teratur dan Peningkatan Penerapan SMK3 secara
Berkesinambunga, melalui evaluasi Kinerja dan penerapan kebijakan K3
Sedangkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Ke~a, diberikan dalam 12 elemen audit yang diberikan sebagai berikut :
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
2. Pendokumentasian Strategi
3. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak
4. Pengendalian Dokumen
5. Pembelian
6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
7. Standar Pemantauan
8. Pelaporan dan PertJaikan Kekurangan
9. Fangelolaan Material dan Perpindahannya
10. Pengumpulan dan Penggunaan Data
11. Audit internal SMK3
12. Tinjauan Manajemen
Penjabaran ke 5 prinsip pedoman pelaksanaan penerapan SMK3 tersebut
diatas akan diberikan sebagai sebagaimana penjelasan berikut ini :
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN K3
Dalam suatu organisasi harus dibuat Penetapan Komitmen dan
Kebijakan K3, atau secara umum dikenal juga dengan istilah "OH&S Policy"
oleh top management, secara jelas menyatakan tujuan Komitmen dan
Kebijakan K3, serta adanya kommitmen terhadap perbaikan (perubahan)
berkelanjutan (pertJaikan berkelanjutan) dalam kine~a K3 L
Tinjauan Manajern (Management Review)
.
• Komitmen dan Umpan Balik (Feedback from)
Audit (Pengukuran kine~a Kebijakan 4
Imeasuring performance)
I I
~
Perencanaan (Planning)
5
..
~
m.
iI:...otO
~--.
N
.
,; ........ ~ ... : .
~
.. - ~ -' .

@LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
o0 KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN LP2K3L A2K4 - INDONESIA
Beberapa hal harus diperhatikan berkaitan dengan kebijakan (policy) organisasi
a. sesuai dengan iklim organisasi dan tingkat resiko Keselamatan dan
.. Kesehatan Kerja yang dihadapi organisasi,
b. mengandung komitmen dalam hal perbaikan berkelanjutan,
c, mengandung komitmen dalam hal pemenuhan terhadap peraturan z
perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku maupun c
persyaratan-persyaratan lainnya, o
:z
d. didokumentasikan, diterapkan dalam aktifitas organisasi dan dipelihara,
m
e. dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara intensif sehingga seluruh en
karyawan peduli terhadap kewajiban-kewajibannya dalam hal Keselamatan dan -
»
Kesehatan Kerja,
f. mudah dijangkau oleh pihak-pihak lain (pihak luar organisasi)/
r
g. dievaluasi secara periodik urtuk menjamin bahwa policy organisasi ini masih
"'D
relevan dan sesuai dengan aktifitas organisasi I)
CN
2. PERENCANAAN K3 "
r
,»
Dalam perencanaan K3 haruslah memenuhi Pemenuhan terhadap Kebijakan I)
'1 yang ditetapkan yang memuat Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja
~
.~ penerapan K3 dengan mempertimbangkan penelaahan awal sebagai bagian "
~:' dalam mengidentifikasi potensi sumber bahaya penialaian dan pengendalian
N resiko atas permasalahan K3 yang ada dalam perusahaan atau di proyek atau
« tempat kegiatan kerja konstruksi berlangsung.
z
c
..J: o
Dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta tantangan yang
M: z
dihadapi, akan sangat mempengaruhi dalam menentukan kondisi perencanaan
~/ m
K3 perusahaan.
N:' en
Q;; -
Untuk hal tersebut haruslah ditentukan oleh Isu Pokok dalam Perusahaan dalam
..J~ »
identifikasi bahaya :
II"!II
Frekewensi dan tingkat keparahan Keceiakaan Kerja
«.
- Keceiakaan Lalu Lintas
(f)"
Kebakaran dan Peledakan
.W:
Z Keselamatan Produk (Product Safety)
'Oi
O~ Keselamatan Kontraktor
Z')
Emisi dan Pencemaran Udara
Limbah lndustri
z
c
o
z
m
en
6
»
Pelatihan Ah'/i'Muda.K3KOfJstruksi LP2K3L A2K4 - INDONESIA
. I.':'~ • ~. -"L .'. • "-."

Y'~'Y LP2K3l A2K4 • INDONESIA
«.
-
en
.,WII,~
IZ:I
0') Tujuan dan Sasaran
C Berdasar telaan awal ditetapkan target atau tujuan serta sasaran yang akan
,z': dicapai dalam bidang K3. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan
,
tingkat resiko yang ada.
j "
-.::t . I
~.
(I, Sasaran Penerapan SMK3, meliputi :
e:(
; • Sumber Daya Manusia
...Jj
(f)' o Sistem dan Prosedur
~.
i (I~ • Sarana dan Fasilitas
0,;:: • Pencapaian prespektif di Lingkungan internal dan ektenal
,..J
• Pemberdayaan, pertumbuhan dalam penerapan K3
~
Organisasi harus menyusun planning KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA yang meliputi :
a. identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian dan pengendalian
resiko (risk assessment and risk control) yang dapat diukur
.. b. pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya,
C. penentuan tujuan dan sasaran ,
d, program kerja secara umum dan program kerja secara khusus.
e. Indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja K3
Kebijakan t(Policy)
, , Umpan balik & pengukuran kinerja
:
II
Audit •
Perencanaan
(Planning)
(Feedback
measuring performance
from
~ ~'r.
"tJ
N
Penerapan dan opetsionil (Implementation and operation)
"
.W
,.
I
-,' 2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko
Organisasi harus menyusun dan memeJihara prosedur tentang
-»
I)
"
~
perencanaan identifikasi bahaya, peniiaian resiko dan pengendaliannya, dalam
memenuhi kebijakan K3 yang ditetapkan.
Prosedur perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko
pengendaJiannya harus ditetapkan,dikendalikan dan didokumentasikan
dan
z
c
o
Z
m
7
en
-
»
Pelatiha'n AhlrMlji:Fa'·'k3,'K~n~truksi ' ,,/' LP21<3L A2K4 - INDONESIA
.< ·:.::,····~~'....{i-'·;i.~~-;:.'-~~·~·_.::',·~;{.: /1·:~·:_ .;::..~...~'. ';'!.,:~ ~.•... ",;.: ·':t...• - . : ' '

- <EMBAGA PENDIDIKAN &PELAT'HAN
@ 'LP2K3L A2K4 - INDONESIA
~_~~:' KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
lP2K3l A2K4 •INDONESIA r
"tJ
N
"
Assessment dan pengendalian resiko ini harus telah dipertimbangkan
dalam penetapan target K3.
Beberapa hal perlu diperhatikan dalam menyusun identifikasi bahaya :
a. identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya bersifat
proaktif, bukan reaktif,
b. buat identifikasi dan klasifikasi resiko kemudian dikontrol dan
diminimalisir, dikaitkan dengan objective dan program kerja,
c. konsisten diterapkan,
d. bisa memberi masukan dalam penentuan fasilitas-fasilitas yang
diperlukan oleh drganisasi, identifikasi pelatihan dan pengembangan
kontrol terhadap operasi organisasi,
e. bisa menjadi alat pemantau terhadap tindakan-tindakan yang diperlukan,
sehingga terwujud efektifitas dan efisiensL
2.2. Peraturan dan Perundang - Undangan dan Persyaratan Lainnya.
Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang
identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang
diperlukan dalam kegiatan organisasi.
Organisasi tersebut harus memelihara ketersediaan dokumen-dokumen
ini, mensosialisasikan kepada karyawan maupun kepada pi hak luar terkait.
Organisasi harus memastikan dapat mengendalikan tinjauan peraturan
dan perundang-undangan. standar / acuan terkini sebagai akibat perubahan
kebijakan pemerintah, perubahan keadaan / peralatan / teknologi yang terjadi
diluar organisasi
2.3. Tujuan dan Sasaran .
Organisasi harus menyusun dan memelihara tujuan dan sasaran K3, bila
memungkinkan berupa tujuan dan sasaran K3 yang telah dikuantifisir, pada
setiap fungsi dan level dalam organisasi.
Ketika menetapkan maupun meninjau kembali tujuan dan sasaran ini,
organisasi harus mempertimbangkan peraturan perundangan dan persyaratan
persyaratan lainnya, bahaya dan resiko, teknologi yang digunakan, kemampuan
keuangan, persyaratan dalam pengoperasian organisasi dan pandangan pihak
luar terkait.
Dalam menetapkan tujuan dan sasaran sekurang - kurangnyua harus
rnemenuhi kualifikasi :
a. Dapat diukur.
I
b. Satuan / indikator pengukuran,
c. Sasaran pencapaian,
d. Jangka waktu pencapaiannya
8
(,,)
r
»
N
~
"
z
c
o
z
m
en
-
»
r
J
N
(,,)
"
r
.»
N
~
"
z
c
o
z
m
en
-
»
r
J
N
(,,)
"
r
»
N
~
"
-
Z
C
o
z
m
en
-
»
t4~,"" 'p~/atihiiQY~!Iiil[;Jud~i/K3iK;'~struksii" '~LP2K3L A2K4 - INDONESIA
,~-"t:l;l;.: ,q.~~~~i~;:;;:l~":,>,.;/·,-,,.;'·i::·· . .

@LEMBAGA PENOIOIKAN' PELATIHAN 'LP2K3L A2K4~INDONES1A.:
r( ~~ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan K3 harus dikonsultasikan
dengan wakil tenaga kerja, Ahli K3, dan pihak - pihak yang terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan
Tujuan dan sasaran ini harus konsisten terhadap kebijakan K3 termasuk
kebijakan tentang perbaikan berkelanjutan. ~
2.4. Indikator Kinerja .
Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan Keselamatan dan
kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat
diukur sebagai dasar penilaian kinerja Keselamatan dan kesehatan kerja, yang
sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian system
manejemen Keselamatan dan kesehatan kerja.
2.5. Program - Program Manajemen K3 .
Program manjemen Keselamatan dan kesehatan kerja meliputi
perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung,
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka organisasi harus menyusun dan
memelihara program kerja Keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan .
kondisi Keselamatan dan kesehatan kerja. Disesuaikan dengan kondisi, sumber daya
yang tersedia dan tingkat prioritasnya.
Program kerja memuat penanggung jawab dan otoritas pada fungsi-fungsi dan
level dalam organisasi dan target waktu dalam pencapaian tujuan dan sasaran
I
organisasi tersebut.
I
II:::=;l
Program kerja ini harus dievaluasi secara periodik dan terencana, bila
diperlukan, bisa diamandemen sehubungan dengan pergeseran aktifitas, hasil produksi,
hasil jasa atau kondisi operasi dalam organisasi.
Elemen Program K3
a. Untuk menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen Keselamatan
dan kesehatan kerja disusun program implementasi atau elemen
Keselamatan dan kesehatan kerja, dengan menetapkan system
pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai
dengna fungsi dan tujuan dari tingkatan manajemen perusahaan yang
bersangkutan
b. Elemen Keselamatan dan kesehatan kerja disesuaikan dengan kebutuhan
masing - masing perusahaan berdasarkan hasH telaah awal dan penetapan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan termasuk dalam
menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan
sasaran tersebut .
~
ilIIJ
PENERAPAN
3.
3. PENERAPAN RENCANA
RENCANA K3
K3 ,
"
9
9

II
LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN 'LP2K3L 'A2K4,~ INDONESIA;c'
~~.¥ LP2K3L A2K4 • INDONESIA
secara Efektif dgn Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme
Pendukung yg Diperlukan utk Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran
Keselamatan dan kesehatan kerja
Audit
3.1.
Perencanaan K3 (Planning)
t
I
of
jJmpan balik & pengukuran kinerja
• (Feedback from
measuring performance
Penerapan dan
Operasional
(Implementation and
operation)
1
Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan (Checking and corrective action)
Jaminan Kemampuan
~
3.1.1. Sumber Daya ~anusia, Sarana Dan Dana
Organisasi (Perusahaan)' harus menyediakan Sumber daya
manusia (SDM), sarana dan dana yang memadai untuk menjamin
pelaksanaan SMK3 sesuai dengan persyaratan system SMK3 yang
ditetapkan.
Dalam memenuhi ketentuan diatas, organisasi harus membuat
prosedur dan menyediakan biaya, sehingga dapat dipantau ke
efektiffannya, diantaranya :
a. Sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat
keperluannya,
b. Melakukan identifikasi kompetensi ke~a termasuk pelaksanaan
pelatihan yang dibutuhkan, ~
"'C
c. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3
N
secara efektif,
d. Membuat ketentuan / peraturan untuk mendapatkan saran e".)
saran dari para ahli "
...
e, Membuat ketentuan / peraturan untuk pelaksanaan konsultasi
l>
dan keterlibatan pekerja. N
- .a:::.
"
3.1.2. Integrasi
Organisasi menjamin system SMK3 yang dilaksanakan dapat
terintegrasi dengan system manajemen perusahaan secara selaras
dan seimbang
10

®"MBAGA "NOIOIKAN & "tAliHAN
~0 . KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN -.:LP2K3LA2K4 ':. INDONESIA/"
3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
• Organisasi
Organisasi harus menentukan aturan main, kewenangan
dan otoritas personil-personil yang mengatur, menjalankan dan !I'll
memantau aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan resiko K3
dalam kaitan dengan aktifitas, fasilitas dan proses dalam
organisasi secara keseluruhan. Dokumen-dokumen tersebut
harus di tetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan.
Penanggung jawab tertinggi dalam K3 adalah top
management. Bila organisasi berupa perusahaan berskala besar,
mempunyai anak-anak perusahaan, maka yang dimaksud top
management harus didefi nisikan dengan jelas.
Manajemen organisasi harus menyediakan sumber daya
utama, termasuk didalamnya sumber daya manusia, spesialis
spesialis, teknologi maupun keuangan dalam rangka
pelaksanaan; kontrol dan perbaikan ma najemen K3.
Organisasi mampu mengembangkan Organisasi K3 yang
handal dan berkualitas dalam hal Implementasi :
• Pengembangan Job Description K3
• Penerapan Job Safety Analysis
..
• Peran Tenaga Ahli
Untuk mengembangkan, menerapkan dan
memelihara eara kerja, prosedur, sistem, pengaman dan
standar untuk menghilangkan, mengendalikan dan mengurangi
bahaya Kecelakaan kerja terhadap manusia, prasarana dan
Iingkungan, pembinaan SOM K3
Penanggung jawab K3 dalam manajemen organisasi
harus mempunyai aturan main, tanggung jawab dan wewenang
dalam rangka :
.. ,'"
'
• ",
a. menjamin bahwa persyaratan-persyaratan dalam sistem 1
"Wl
..c:(~ manajemen K dibangun, diterapkan dan dipelihara sesuai
dengan spesifikasi dalam OHSAS,
Cii'~
i
l
'~'
;W1
b_ menjamin bahwa laporan performance sistem manajemen
..Z: K33 disampaikan kepada top management dalam
0 "·'
- ' rangka evaluasi dan sebagai dasar perbaikan sistem
.,0:' manajemen K3.
'·Z!
-'
3.1.4.
3.1.4. Konsu
KonsuItasi,
Itasi, Komunikasi,
Komunikasi, dan
dan Kesadaran
Kesadaran
Organisasi
Organisasi harus
harus mempunyai
mempunyai prosedur
prosedur yang
yang menjamin
menjamin bahwa
bahwa
informasi-informasi
informasi-informasi K3
K3 dikomunikasikan
dikomunikasikan kepada
kepada dan
dan dari
dari karyawan
karyawan
, maupun
maupun pihak
pihak lain
lain terkait.
terkait. Keterlibatan
Keterlibatan dan
dan konsultasl
konsultasl karyawan
karyawan harus
harus
11
11

@LEMBAGA PENDIDI..N& PELATINAN
:-'<). ~,.~ ' KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
'-.-./ LP2K3L A2K4 ·INDONESIA
Ll'lK:R AlK4 'INUUNt:lIA
didokumentasikan
didokumentasikan dan
dan disampaikan
disampaikan kepada
kepada pihak
pihak lain
lain yang
yang
berkepentingan.
berkepentingan.
Dalam
Dalam hal
hal ini
ini pengurus
pengurus organisasi
organisasi harus
harus dapat
dapat menunjukkan
menunjukkan
komitmennya
komitmennya dalam
dalam pelaksanaan
pelaksanaan konsultasi,
konsultasi, komunikasi
komunikasi dan
dan
penyadaran
penyadaran pekerja
pekerja kan
kan pelaksanaan
pelaksanaan K3,
K3, dengan
dengan melibatkan
melibatkan seluruh
seluruh
unsur
unsur pekerja
pekerja dan
dan pihak
pihak -
- pihak
pihak lain
lain yang
yang terkait
terkait akan
akan pelaksanaan
pelaksanaan dan
dan
penerapan,
penerapan, pemeliharaan
pemeliharaan dan
dan pengembangan
pengembangan SMK3,
SMK3, untuik
untuik hal
hal ini
ini
maka,
maka, Karyawan
Karyawan harus
harus :
:
a.
a. berperan
berperan aktif
aktif dalam
dalam pengembangan
pengembangan dan
dan evaluasi
evaluasi kebijakan
kebijakan dan
dan
prosedur
prosedur berkaitan
berkaitan dengan
dengan pengen
pengen dalian
dalian resiko,
resiko,
b.
b. diberi
diberi informasi
informasi tentang
tentang wakil
wakil karyawan
karyawan dalam
dalam bidang
bidang K
K dan
dan
penanggung
penanggung jawab
jawab manajemen
manajemen da
da lam
lam bidang
bidang K.
K.
3.1.5.
3.1.5. Pelatihan
Pelatihan Kompetensi
Kompetensi Kerja
Kerja
Pengurus
Pengurus organisasi
organisasi harus
harus mempunyai
mempunyai dan
dan menjamin
menjamin
kompetensi
kompetensi ke~a
ke~a dan
dan pelatihan
pelatihan setiap
setiap tenaga
tenaga kerja
kerja yang
yang cukup
cukup dalam
dalam
rangka
rangka menjalankan
menjalankan tugasnya
tugasnya dalam
dalam unit-unit
unit-unit ke~a
ke~a yang
yang terkait
terkait dengan
dengan
K3.
K3. Kompetensi
Kompetensi harus
harus didefinisikan
didefinisikan sesuai
sesuai dengan
dengan pendidikan,
pendidikan, pelatihan
pelatihan
dan
dan pengalaman.
pengalaman.
Organisasi
Organisasi harus
harus menetapkan
menetapkan dan
dan memelihara
memelihara prosedur
prosedur untuk
untuk
menjamin
menjamin karyawan-karyawannya
karyawan-karyawannya bekerja
bekerja pad
pada
a fungsi-fungsi
fungsi-fungsi dan
dan level
level
yang
yang relevan,
relevan, dalam
dalam kaitan
kaitan dengan
dengan :
: ''
a.
a. menjamin
menjamin kesesuaian
kesesuaian sistem
sistem yang
yang dijalankan
dijalankan dengan
dengan kebijakan,
kebijakan,
prosedur
prosedur dan
dan persyaratari-persyaratan
persyaratari-persyaratan dalam
dalam sistem
sistem K3,
K3,
b.
b. konsekwensi-konsekwensi
konsekwensi-konsekwensi K3,
K3, baik
baik aktual
aktual maupun
maupun potensial,
potensial,
dalam
dalam menjalankan
menjalankan aktifitas
aktifitas kerja,
kerja,
aturan
aturan main
main dan
dan tanggung
tanggung jawab
jawab dalam
dalam pencapaian
pencapaian kebijakan
kebijakan K3
K3
dan
dan prosedur
prosedur
3.2.
3.2. Kegiatan
Kegiatan Pendukung
Pendukung
3.2.1.
3.2.1. Komunikasi
Komunikasi
Komunikasi
Komunikasi dua
dua arah
arah yang
yang efektif
efektif dan
dan pelaporan
pelaporan rutin
rutin merupakan
merupakan
sumber
sumber penting
penting pelaksanaan
pelaksanaan SMK3,
SMK3, semua
semua kegiatan
kegiatan ini
ini harus
harus
, didokumentasikan,
didokumentasikan, prosedur
prosedur yang
yang ada
ada harus
harus dapat
dapat menjamin
menjamin
pemenuhan
pemenuhan kebutuhan
kebutuhan tersebut
tersebut :
:
a.
a. Mengkomunikasikan
Mengkomunikasikan hasil
hasil pelaksanaan
pelaksanaan SMK3,
SMK3, pemantauan,
pemantauan,
audit
audit dan
dan tinjauan
tinjauan ulang
ulang manajemen
manajemen kesemua
kesemua pihak
pihak yang
yang
mempunyai
mempunyai tanggung
tanggung jawab
jawab dalam
dalam kinerja
kinerja K3,
K3,
b.
b. Melakukan
Melakukan identifikasi
identifikasi dan
dan menerima
menerima informasi
informasi K3
K3 yang
yang terkait
terkait
dari
dari luar
luar perusahaan,
perusahaan,
c.
c. Menjamin
Menjamin informasi
informasi yang
yang terkait
terkait dikomunikasikan
dikomunikasikan kepada
kepada orang
orang
-
- orang
orang diluar
diluar perusahaan
perusahaan yang
yang membutuhkannya
membutuhkannya
12
12

@lEM'AGA PENVIVIKAN & PEtAlIHAN
d.fj)~ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN
1IIIIIIII
LP2K3L A2K4 ·INDONESIA
3.2.2. Pelaporan
Sistem pelaporan internal penerapan SMK3 perlu ditetapkan oleh
organisasi untuk memastikan bahwa SMK3 dipantau dan kinerjanya
ditingkatkan, Hal tersebut untuk menangani :
a. Pelaporan identifikasi sumber bahaya,
b. Pelaporan terjadinya insiden,
c. Pelaporan ketidaksesuaian,
d. Pelaporan Kinerja SMK3, dan
e. pelaporan lainnya yang dipersyaratkan oleh perusahaan
maupun oleh peraturan - perundang undangan
3.2.3. Pendokumentasian
Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam
bentuk cetak (kertas) atau elektronik. Dokumen-dokumen disusun
sepraktis mungkin, sehingga bisa mewujudkan efektifitas dan efisiensi
dalam be kerja.
3.2.4. Pengendalian Dokumen
Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk
mengontrol seluruh dokumen dan data--data untuk menjarnin :
a. seluruh dokumen diarsip dengan baik,
b. secara periodik dievaluasi, direvisi sesuai kebutuhan dan
disetujui, disesuaikan dengan kecukupannya oleh personil yang
berkompeten,
c. revisi yang berlaku tersedia di semua lokasi yang
memerlukannya,
d. dokumen-dokumen yang tidak terpakai dipisahkan dengan baik
dan aktifitas yang sedang berjalan
3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi
,
Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur untuk
menglaemlTlKaSf, memellnara aan menaespo S1S1 CalaIan K, IermaSUK
termasuk
mengidentifikasi, memelihara dan mendespo sisi catatan t',
hasil
hasil audit
audit dan
dan evaluasi.
evaluasi. ''
Catatan
Catatan K3
K3 harus
harus sah,
sah, bisa
bisa diidentifikasi
diidentifikasi dan
dan mempunyai
mempunyai
kemampuan
kemampuan teiusur
teiusur sehubungan
sehubungan dengan
dengan akti
akti fitas
fitas tertentu.
tertentu. Catatan
Catatan K
K
harus
harus disimpan
disimpan dan
dan dipelihara
dipelihara dengan
dengan eara
eara tertentu,
tertentu, sehingga
sehingga siap
siap
setiap
setiap sa
sa at
at untuk
untuk didapatkan
didapatkan dan
dan terlindung
terlindung dari
dari kerusakan
kerusakan atau
atau hilang.
hilang.
3.3.
3.3. Identifikasi
Identifikasi Sumber
Sumber Bahaya,
Bahaya, Penilaian,
Penilaian, dan
dan Pengendalian
Pengendalian Resiko
Resiko
13
13
HI
_O;l
I
~
I
•
•

@LEM"G' PENDIDIKAN & PELATI"'N
~'0~::' KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN <:::LP2K3l: A2K4 ':;' INDONESIJ(4~'~.;.
eo·' >", ;, ".,:,., . ", ,- , !1r~~~
~.;.~'·i~ LP2K3L A2K4 • INDONESIA
:::~~t
':r-'
'"«"'" Hi'
"-1
,en' 'N"
:....'.
:·W~ -:,"".
rzf Identifikasi bahaya sebagaimana ditetapkan dalam bagian / ,:(,,)1
elemen 2.2.1, harus dinillai tingkat resikonya, yang merupakan tolok !~,
f"'d~ .,:' ,
'CT' ukur mengetahui adanya kemungkinan terjadinya bahaya-kecelakaan r~,:.
:'zj~ kerja dan penyakit akibat ke~a.. yang selanjutnya akah dapat , .....l:
)."'..i.'
1-:;./ dikendalikan tingkat resikonya '~~
},' .')
,·11
'l::t)
'~.~ ~.&.
'N~ 3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya
Zi'
«t !c·
Identifikasi potensi sumber bahaya dilakukan dengan
i"::~ ~Oi,
..I~ mempertimbangkan :
t~'Z"
(W)~
, ~~, a. Kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya m'
lNt '·,00:'.
"CL b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat
"'»-'
",
,~.~. terjadi "-.
;~ ..~:.
3.3.2. Penilaian
Penilaian resiko harus dilakukan setelah diketahui identifikasi
potensi sumber bahaya, Penilaian resiko didasarkan pada :
a. Tingkat kekerapan (frekwensi) terjadinya insiden / kecelakaan
kerja
b. Tingkat keparahan (consequences) yang terjadi akibat insiden /
kecelakaan kerja
Penilaian resiko ini untuk memastikan dan menentukan adanya
prioritas pengendalian resiko inseden, kecelakaan dan penyakit akibat
kerja
3.3.3. Tindakan Pengendalian
Organisasi harus mengontrol seluruh aktifitas-aktifitas sesuai
dengan identifikasi resiko yang telah disusun. Hal ini .bisa ditempuh
dengan jalan:
di
a. penerapan dan pemeliharaan prosedur, sehingga akan bisa
mefihat adanya deviasi tertladap policy dan tujuan dan sasaran
K3,
b. menyusun kriteria-kriteria operasi dalam prosedur,
c, penerapan dan pemeliharaan prosedur yang bertlubungan
dengan resiko material, peralatan kerja dan tenaga kerja dan
" mengkomunikasikan prosedur-prosedur tersebut kepada pihak
terkait lainnya,
d. penerapan dan pemeliharaan prosedur dalam perencanaan areal
ke~a, proses, instalasi lainnya.
Pengendalian resiko kecelakaan dan penyekit akibat kerja
dilakukan juga melalui metode
e. Pendidikan, peltihan,
14

--
J; KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
~.··I '1f!.{'lE:t"·~_·::z·:¥V LP2K3L A2K4.INDONESIA
f. Pembangunan kesadaran dan motivasi dengan pemberian
penghargaan dapat berupa insentif / bonus, surat penghargaan
dllnya,
rm
~
g. Evaluasi terhadap
kecelakaan,
hasil inspeksi, audit, analis~;:jnsiden
l'.
dan
h. Penegakkan hokum dan peraturan - peraturan K3,
i. Pengendalian teknis / rekayasa yang meliputi : eliminasi, subtitusi ~
bahaya, isolasi, ventitasi, higene dan sanitasi
Ada suatu contoh siklus aplikasi K3 yang dibuat oleh Japan
Construction Safety and Hearth Association (JCSHA), terdiri dari :
a. Siklus harian K3 (Daily Safety Work Cycle)
b. Siklus mingguan K3 (Weekly Safety Work Cycle)
c. Siklus bulanan K3 (Monthly Safety Work Cycle)
Ketiga siklus K3 (Iihat Bab 5) diatas penting sekali untuk secara
konsisten dilakukan oleh organisasi proyek, mengingat pelaksanaan .
proyek konstruksi mempunyai item-item pekerjaan yang berbeda dan
dinamis, berganti dari waktu ke waktu. Satu jenis proyek konstruksi juga
berbeda dari jenis proyek lainnya, sehingga mempunyai strategi
penanganan yang berbeda pula.
3.3.4. Perancangan (Design) dan Rekayasa
Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakrt akibat kerja dalam
proses rekayasa harus dimulai sejak tahapan perancangan dan
perencanaan.
Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi :
a. Pengembangan,
b. Verifikasi tinjauan ulang,
c. Validasi dan penyesuaian yang dikaitkan dengan identifikasi
sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian resiko
, kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Pada bagian Perancangan (Design) dan Rekayasaini, personel
yang menangani harus memiliki kompetensi kerja yang sesuai dan,
diberikan wewenang serta tanggung jawab yang jelas untuk melakukan
validasi persyaratan SMK3
L:"""'l'I
3.3.5. Pengendalian Administratif
a. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus
mempertimbangkan segala aspek K3 pada setiap tahapan,
b. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus terdokumentasi,
15

@LEM'AGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
~§?~. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
lP2K3l A2K4 • INDONESIA
c. Rancangan, tinjauan ulang Prosedur dan instruksi kerja harus
dibuat oleh personel yang mempunyai kompetensi kerja dengan
melibatkan pelaksana yang terkait. Dalam hal ini personel yang
melaksanakan harus diberikan pelatihan agar memiliki
kompetensi yang sesuaidengan bidang pekerjaannya.
d. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus ditinjau secara
berkala, untuk memastikan bahwa prosedur dan instruksi kerja
tersebut terkendali sesuai dengan perubahan keadaan yang
terjadi seperti pada peraturan - perundang undangan, peralatan,
proses atau bahkan bahan baku yang digunakan.
3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak
Pengadaan barang dan jasa harus ditinjau ulang untuk
memastikan dan menjamin kemampuan organisasi dalam memenuhi
persyaratan - persyaratan K3 yang ditentukan
3.3.7. Pembelian
Setiap pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur
pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi
penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja :
a. Dalam sistem pembelian harus menjamin agar produk barang
dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan
K3, .
b. Pada saat penerimaan barang dan jasa di tempat kerja ,
organisasi harus dapat n'lenjelaskan kepada semua pihak yang
akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai
identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko
kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi.
3.3.8. Prosedur Menghadapi KeadJiart Darurat atau Bencana
Organisasi harus membuat dan memelihara perencanaan d~n
prosedur untuk mengidentifik~si potensial bahaya dalam rangka
ma.respon insiden dan situasi ke<1daan darurat dan dalam rangka
tindakan prefentif dan reduksi terhadap kecelakaan dan sakit akibat
kerja.
Dokumen ini harus dievaluasi, terutama setelah mendapatkan
insiden dan situasi keadaan darurat. Dokumen ini juga harus ditest / di
uji secara periodic / berkala, untuk mengetahui kehandalan sistem yang
ditetapkan,
Pengujian sistem keadaan darurat harus dilakukan oleh orang /
petugas yang mempunyai kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang
besar harus rnendapatkan ijin dari / atau dikoordinasikan dengan
instansi yang berwenang.
16

~~1 KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN ~. ''lP2K3L A2K4 '- INDONESIA",~;"
r.
~===':>j LP2K3L A2K4 -INDONESIA
3,3.9. Prosedur Menghadapi Insiden
Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang
menetapkan tanggung jawab dan wewenang dalam hal:
a. menangani dan menyelidiki kecelakaan kerja, insiden dan ketidak
sesuaian,
b. pengambilan tindakan dalam rangka mereduksi akibat yang
timbul oleh kecelakaan, insiden atau keti dak sesuaian,
c. konfirmasi dalam hal efektifitas dari tindakan korektif dan
tindakan prefentif yang telah dilakukan.
Penyediaan fasilatas guna melengkapi prosedur yang ditetapkan
meliputi:
d. Penyediaan sarana dan fasilitas P3 K yang cukup sesuai dengan
tingkatan besamya organisasi, guna menyakinkan dapat
melaksanakan pertolongan medik dalam ke?daan darurat,
e. Proses perawatan lanjutan setelah insiden I kecelakaan
Prosedur ini juga mengandung hal-hal dimana tindakan korektif
dan tindakan prefentif harus dievaluasi dengan menggunakan proses
penilaian resiko sebelum diimplementasikan
3.3.10. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan darurat
Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang
menetapkan tanggung jawab dalam hal PemuJihan Keadaan darurat,
yang secara cepat dapat menangani dan mengembalikan pada kondisi
normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.
4. Prosedur pengendalian K3
Prosedur pengendalian disini maksudnya adalahsuatu tata cara yang
~ mengatur bagaimana melaksanaan pengendalian penerapan K3 meliputi
fI
pemeriksaan atas seluruh pelaksariaan penerapan K3, adakah terdapat
. ~ kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, dan bilamana terdapat
ketidaksasuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan tentunya harus
dilaksanakan perbaikan menuju ke standar yang telah ditetapkan, atau
melakukan pencegahan pada suatu kondisi yang akan mengarah terjadinya
• insiden I kecelakaan kerja, hal - hal yang menyangkut perbaikan dan
• pencegahan inilah yang dinamakan dengan pengendalian.
Prosedur pengendalian tersebut perlu ditetapkan dengan tujuan untuk
tetap mempertahankan pe!aksanaan K3 secara konsisten terus - menerus, ~
bahkan bilamana dianggap perlu, dapat ditindak lanjuti dengan ~~
pengembangannya guna mempertinggi ha.sil- hasil yanghendak dicapai
•
.f
17

y,~..y KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
4.1. Prosedur Pengendalian
Pengendalian disini maksudnya adalah memantau dan mengukur
pencapaian kinerja K3, yang meliputi proses K3 didasarkan dengan adanya :
a. Kinerja masing-masing proses kegiatan dan.
b. Sasaran
Pengukuran (Evaluasi) dan peningkatan Kinerja K3 Pengukuran adalah
Pengukuran kinerja dilakukan didasarkan pada ketentuan yang telC!h ditetapkan
sebelumnya berupa parameter kinerja, cara penilaian dan pengukurannya.
Misalnya mengukur :
1. Tingkat pemahaman pengetahuan dan partisipasi pekerja dalam
kegiatan K3, termasuk partisipasi pengunjung / tamu / sub kontraktor/
vendor / mitra kerja dll yang terkait pelaksanaan kerja konstruksi
dilapangan
2. statistilk angka insiden / kecelakaan, tingkat keparahan dan frekwensi
insiden ataupun kecelakaan ,
3. jumlah jam kerja hilang,
Penerapan dan Operasionil (Implementation and operation)
I
~
Umpan balik dan
Checking pengukuran kinerja
• And •
Audit (Feedback from
Corrective Action
measuring performance )
1
Ti~jauan Manajemen (Management review)
Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3
Organisasi harus membuat dan memeiihara prosedur untuk memantau
dan mengukur kinerja K seca ra teratur. Prosedur ini mengandung :
a. ukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan
organisasi,
b. pemantauan terhadap peningkatan tujuan dan sasaran K organisasi,
18

't~'Y KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
c, secara proaktif melakukan pengukuran terhadap kinerja pemenuhan
program manajemen,
d. secara reaktif melakukan pengukuran kinerja kecelakaan kerja, sakit
akibat kerja, insiden (termasuk near-miss) dan bukti-bukti historis K,
pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja dalam upaya
analisa upaya korektif dan analisa upaya prefentif.
Prosedur pengendalian jika di teliti dapat secara berturutan dibagi dalam
pembagian sebagai berikut : Prosedur Pemeriksaan, inspeksi dan pengujian,
Tindakan perbaikan
4.2. Prosedur Pemeriksaan, inspeksi dan pengujian, Tindakan perbaikan
1. Prosedur Pemeriksaan
Prosedur pemeriksaan dapat berupa inspeksi dan audit yang
bersifat intemal, pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang
mempunyai kompetensi di bidang K3, khususnya K3 dibidang pekerjaan
konstruksi,
Pemeriksaan yang bersifat inspeksi dapat dilaksanakan secara
harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), yang harus
dijalankan secara tetap dan kontinyu untuk mempertahankan hasil yang
telah dicapai
Pemeriksaan yang bersifat audit tentunya dilaksanakan secara
berkala tiap 2 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam ) bulan sekali. ketentuan
ini ber1aku mengikuti standar / ketentuan audit yang diberlakukan pada
umumnya oleh badan intemal organisasi dan / atau badan auditor,
Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai
kompetensi di bidang kerjanya dan mendapat pengesahan serta
verifikasi oleh petugas yang mempunyai kompetensi K3 atau yang
diberi kewenangan akan hal ini dalam bidang K3.
Kegiatan pemeriksaan dapat dimulai dan pengendalian kegiatan
pengendalian material dan pergudangan termasuk didalamnya
penerimaan barang masuk, penyimpanan / penempatan, pengambilan /
pengeluaran / pemindahan, pemasangan, pemeliharan, pengelolaan
peralatana konstruksi dan fasilitas pekerjaan konstruksi lainnya serta
penanganan kesehatan dan lingkungan, semuanya ini harus dipastikan
terintegrasi dalam strategi pencegahan resiko kecelakaan yang akan
terjadi dan / atau peny~kit akibat kerja,
Pemeriksaan yang bersifat inspeksi maupun audit keduanya
mempunyai sifat yang sama yakni, untuk memastikan bahwa penerapan
pelaksanaan sistem manjemen K3 telah dijalankan sesuai kaidah
kaidah / standar K3. Sedangkan audit lebih ditekankan pada
a. Pencapaian Sasaran dan target
b. Penanganan ketidaksesuaian (noncorforming)
19

LEMBAGA PENDIDIKAN & PElATIHAN
V'~ I KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
c. . Tindak lanjut HasH inspeksi, tes dan comrnisioning, dll.
2. Inspeksi dan Pengujian
Organisasi harus menetapkan inspeksi, pengujian dan
pemantauan berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3 yang ditetapkan,
frekwensi inspeksi, pengujian dan pemantauan harus disesuaikan
dengan obyeknya, Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan
meliputi:
a. Personel yang terlibat mempunyai kompetensi dan pengalaman
yang cukup,
b. Catatan, rekaman hasil inspeksi, pengujian, dan pemantauan
dipelihara dan tersedia dengan baik bagi tenaga kerja, kontarktor
yang terkait dan manajemen,
c. Penggunaan peralatan dan metode pengujian di jamin
memenuhi standar keselamatan
d. Tindakan perbaikan segera dilakukan atas ketidaksesuaian yang
ditemukan saat inpeksi, pengujian dan pemantauan,
e. Penyelidikan yang memadai harus doilakukan untuk menemukan
permasalahan suatu insiden,
f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
3. Tindakan Perbaikan
Tindakan perbaikan lebih ditujukan dan bersifat perbaikan
keadaan dan pencegahan situasi terhadap bahaya yang akan timbul.
Tindakan perbaikan yang dilaksanakan dilapangan secara umum
menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerjanya, dan perbaikan yang
dilakukan diantaranya :
1. perbaikan atas temuan ketidaksesuaian (nonconforming) K3
disemua tingkatan aktifitas, untuk mengeliminasi penyebab
ketidak sesuaian potensial.
2. " Pelaksanaan K3 L yang yang tidak sesuai atau menyimpang dari
v ketentuan/strandar yang ditentukan dalam sasaran dan program
Kerja K3 L, sesuai dengan pengembangan kondisi pekerjaan
dilapangan yang sebelumnya belum di antisipasi bahayanya
atau belum ditinjau tingkat keseuaiannya, guna penyempurnaan
untuk mencegah terjadinya kesafahan penggunaan bahan /
material / prosedur opersionil sehingga mengakibatkan
kecelakaan kerja.
3. Rekomendasi hasil inspeksi, pengujian dan commissioning yang
termasuk pada pekerjaan fase pemindahan, penempatan,
pemasangan / perakitan dan pelepasan / pembongkaran
kembali, Pengelolaan Alat Kerja dan Peralatan Konstruksi,
20

--
tEMBAGA PENDIDIKAN &PELATIHAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
'f"'~~ LP2K3L A2K4 -INDONESIA
pelaksanaan pengetesan / pengujian ini didasarkan pada proses
dan hasil kerja
Audit dan Sistem Manajemen K3
Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur audit dan
program audit dalam rangka audit sistem manqjemen K3, agar:
a. mengetahui kesesuaian dengan sistem manajemen K3 :
a.1. kesesuaian dengan perencapaan manajemen K3 termasuk
spesifikasinya,
a.2. telah diterapkan dan dipelihara dengan benar,
a.3. kesesuaian dengan kebijakan dan target dengan efektif
b. evaluasi terhadap hasil audit sebelumnya,
c. menyediakan informasi tentang hasil audit kepada manajemen
organisasi
Program audit lengkap dengan jadwalnya yang dilaksanakan secara
berkala, harus didasarkan pada hasil dari penilaian resiko dari aktifitas
organisasi dan hasil dari audit sebelumnya.
Pelaksanaan audit dilaksanakan secara sistimatik terhadap pekerjaan
yang menjadi obyek audit oleh personil independen yang mempunyai
kompetensi kerja audit, dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan sistem
manjemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan..
Prosedur audit mencakup Iingkup, frekwensi, metodologi, kompetensi,
wewenang dan persyaratan-persyaratan untuk melakukan audit dan pelaporan
hasil.
Frekwensi audit harus ditentukan atas hasil tinjauan ulang audit
sebelumnya oleh manajemen, rekaman hasil audit ini hal-us disebar luaskan ke
unit - unit yang terkait dengan observasi audit. Hal ini guna memastikan agar
tidak akan terjadi ketidaksesuaian yang sama pada unit - ynit lain yang belum
dilaksanakan audit, dimana hasil audit sebelumnya menjadi acuan tindakan
perbaikandah peningkatanpelaksanaan K3 yang berkelanjutan.
5. T1NJAUAN [JLANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
Tinjauan Manajemen harus dilakukan Peninjauannya Secara Teratur untuk
Peningkatan Penerapan SMK3 'secara Berkelanjutan (continual improvement),
hal ini harus dapat dipastikan dilakukan dan didokumentasikan serta mudah
ditelusur bila diperlukan untuk kepentingan pengembangan SMK3.
1
~
[I
10
~~
[J
I~
•
21

Pemerikasaan dan Tindakan perbaikan (Checking and corrective action)
External Factors
(faktor eksternal)
~
1
Tinjauan
Manajemen
(Management
review
Kebijakan (Policy)
(faktor internal)
Pimpinan Puncak manajemen dalam organisasi harus rnengevaluasi
manajemen sistem K3 secara periodik sesuai yang telah ditentukan, untuk
menjamin kecocokan, kesesuaian dan efektifitasnya.
Dalam proses evaluasi ini harus tersedia informasi yang memadai
sehingga manajemen organisasi bisa melakukan evaluasi dengan tepat. Hasil
evaluasi harus didokumentasikan.
TinJauan manaJemen ditujukan untuk memungkinkan dilakukan
perubahan policy, tUJuan dan sasaran dan hal-hal lain dalam sistem K didalam
kerangka hasil audit sistem K3 dan perbaikan berkelanjutan.
-------.... Internal
LEMBAGA PENDIDI.KAN & PELATI.HAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & UNGKUNGAN
{'~'Y LP2K3L A2K4 ·INDONESI.A
•

•
@!.EMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
l$~, KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 • INDONESIA . .
BAB.3.
i
SIKLUS K3
I~
u
~ 5.1. Siklus Harian K3.
Siklus Harian K3 (Daily Safety Work Cycle) adalah suatu siklus aktifitas safety
..~ yang mempunyai periode ulang setiap hari. Ak ti fitas ini sebaiknya dilakukan oleh
kelompok-kelompok kecil pekerja yang menangani pekerjaan sejenis, dipimpin
~ langsung oleh kepala grup kerja.
10 minutes
-I
safety talk
morning
meeting
"I
[l
LiSpecti-:Xl
prior to
start of ) •
NOrk
•
I
DAILY
SAFETY
WORK
CYCLE
1
;
~J
[(
Secara mudah daily safety work cycle diuraikan sebagaimana tabel pada
-c--- ~
lampiran-1.
23

@LEMBAGA PENDIDIKAN' PELATIHAN
~~~' KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 - INDONESIA ~
5.2. Siklu5 Mingguan K3.
Siklu5 Mingguan K3 (Weekly safety work cycle) dilakukan periodik mingguan,
biasanya pada akhir minggu. Hal ini perlu dilakukan untuk tujuan :
a. evaluasi oleh manajemen proyek terhadap grup-grup kerja
b. penyampaian informasi-informasi dari manajemen proyek kepada grup-grup
kerja
c. adanya interaksi satu gtup kerja dengan grup kerja lainnya, sehingga akan
terjadi tukar menukar peng alaman yang diperoleh 5uatu grup kerja selama satu
minggu berjalan,
Secara mudah weekly safety work cycle diuraikan sebagaimana tabel pada
lampiran-2.a.
5.3. Siklus Bulanan K3.
Siklus Bulanan K3 (Monthly safety work cycle) dilakukan periodik bulanan,
biasanya pada akhir bulan. Hal ini perlu dilakukan untuk tujuan :
a. penyampaian informasHnformasi dari manajemen proyek kepada personil
kunci proyek,
b. evaluasi oleh manajemen proyek terhadap pelaksanaan proyek selama satu
bulan,
c. penentuan program-program kerja yang bersifat strategis
Secara mudah monthly safety work cycle diuraikan sebagaimana tabel pada
lampiran-2.b.
,
24

Lampiran -1
Siklu5 Harian K3 (DAILY SAFETY WORK CYCLE)
NO
I
URAlAN
10 Minutes safety
Talk Meeting
WAKTUPELAKSANAAN
a. Setiap hari kerja
b. 08.00 - 08, 10 = 10 menit
a.
b.
KTiT~HI.IIJATAN
. Sc'i1111;' pckcljii
Pckc~i; kOlllraklor
TEMPAT DILAKSANAKAN
a. Di terbuka disite a.
MATERI
Meng-absen pekerja &
pemeriksaan kesehatan
lIl,lIlli! (i;111 sllb secara visual
kOlllraklm b. Senanl pagi
c. Dipilllpill olch: c. Pengumuman
pcmimpill group kerja informasi yang bersifat
• d.
umum
Pelatihan praktis
e. Bukti kegiatan: daftar
·II Inspection Prior to
Start of Work
a.
b.
Setiaphari kerja
08.10 - 08.25 = 15 menit
a.
b.
Setiap grop kerja
Pekerja kontrfl,ktor
a. Tempat peralatan
'diparkir/di1etakkan
a.
badir, risaIah, dB
Pemeriksaan kesiapan
alat
c. Sebe1um menggunakan utama dan sub b. Bukti kegiatan: daftar
peralatan kontraktor hadir, risaIah, dll
c. Dipimpin oleh:
Pemimpin Gmp Kerja
III Patrol, Guidance a. Setiap hari kerja a. Safety supervisor a. Se1utuh areal proyek a. Pemeriksaan
and Supervision b. 08.25 - 16.40 pe1aksanaan pekeIjaan
".
b. Bukti 1<egiatan: c1aftar
hadir, risaIah, dll
IV Site Check a. Setiap hari keIja a. Setiap grup kerja a. Tempat keIja a. Pembersihari ternpat
b. 16.40 - 16.55 = 15 menit b. Pekerja kontraktor kerja dan alat keIja
utanla dan sub dari kotoran
kontraktor b. Bukti kegiatan: daftar
c. Dipimpin a1eh: hadir, risalall, dll
Pemimpin Gmp Kerja
V Final Check a. Setiap hari keIja a. Kepala grup kerja a. Tempat keIja a. Pemeriksaan hasil site
b. 16.55 -17.00 = 15 menit b. Pekerja kontraktor Clean Up
utama dan sub b. Bukti kegiatan: daftar
kontraktor hadir, risalah, dll
~
~
r-;><r
~..,m
~~~
~S;~
»~Gl
N»»
~>~
,zZ
z ..... 5:2
0..,0
11>
..,;><
0
z::I:»
..,>z
!:!!>120
»z~
;><"'
~E
»X
120»
c: Z
z
Gl
;><
c:
Z
Gl
»
z
25

Lalllpiran 2.il.
Siklus Mingguan K3 (WlmKLY SAFETY WORK CYCLE)
NO URAIAN WAKTUPELAKSANAAN KETERLIB
I Weekly Meeting
..
a. Setiap hari Sabtu
b. 10.30 -11.30 = 60 menit
. .
a.
b
c
KOlltraktor I
il.l. Sile 111;
a.2. Super!
a.3. SakI'
Kontraktor I
b. I ForCIll:1
DipiIllpin
Mclflager
._.__.....
_
~
ITIN
~
aIWI a Pemantauan
linger h~bersihan, 30 menit sebelum
TEMPAT DILAKSANAKAN MATERI
Di kantor kontraktor utama
r-:;>:;r
"'tlmm
SOl' meeting
~~s
Ilper! ,sor b Materi meeting: ~>~
~sG'l
lallla b.l Evaluasi pelaksanaan N):o,~
~);!~
'. daily meeting ,ZZ
lldl Site b:2 Kompiling data daily z ..... 52
omO
meeting' m:;>:;
0 "'
z:J:~
m):o,Z
!!!);!f20
b.3 Informasi lainnya
c. Bukti kegiatan: daftar haclir, ~Z"'tl
:;>:;m
risalah, dll ;E
lOX
f20~
Z
Z
r-
G'l
:;>:;
La III pi1':111 2.b. C
Siklus Bulanan K3 (MONTIILY SAFETY WORK CYCLE)
Z
G'l
~
Z
NO URAIAN WAKTUPELAKSANAAN KETERLIBATAN TEMPAT DILAKSANAKAN MATEJU
I Monthly
Meeting
c. Setiap hari Sabtu pada
rninggu terakhir
d. 13.00 - 15.00 = 120 menit
a.
b.
Kontraktor utUlllll
a.1. Project
manager
a.2. Safety
koordinator
a.3. Constrctio
nmanager
a.4. Site
manager
a.5. Safety
supervisor
Dipimpin oleh: Project
Manager
Di kantor kontraktor utama a.
b.
c.
d.
e.
Evaluasi
peJaksanaan weekly meeting
Kornpiling data
daily meeting dan weekly
meeting
Penyusunan
laporan kepada P2K3
Informasi
lainnya
Bukti kegiatan:
daftar hadir, risalah, dll

@LEMBA.APENDIDIKAN & PElATiHAN
r{~ " KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
,·
W
'.,
~ .,.
MENTERI PEKERlAAN UMUM
R~,pueYl< :lNPON~SY!
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 091PERJMJ2008
TENTANG
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (KJ)
KONSTRUKSIBIDANG PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM
Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib· penyelenggaraan peke~aan
kontruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi
syarat-syarat keamanan, keselamatan dan kesehatan ke~a pada
tempat kegiatan konstruksi;
b. bahwa agar penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan
·kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum dapat terselenggara secara optimal, maka diperlukan suatu
pedoman pembinaan dan pengendalian sistem keselamatan dan
kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Ke~a
(K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
Mengingat 1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.'" Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa KQnstruksi;
4. Undang-Undang N~mor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nbmbr 29 tahun 2000 tentang
Periyeleri9garaan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

('+==--'-Y LP2K3L A2K4 -INDONESIA
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi
NasionaJ;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan. Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian negata
Republik Indonesia;
11. Surat Kepl)wsan B~r$<;lma Ment~ri Tenag<;l Kerja dan Menteri
Peke~aan Umum Nomor: 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan
Konstruksi;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02lMENI1992 tentang
Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban dan Wewenang Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Ke~a.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER05/MEN/1996 tentang
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
14. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 384/KPTS/M/2004 tentang
Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Ke~a Pada Tempat
Kegiatan Konstruksi Bendungan;
15. Peraturan Menteri Peke~aan Umum Nomor 43/PRTIMI2007 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang
Organisasi dan Tata Ke~a Departemen Pekerjaan Umum.
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(K3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
:;.- .
1. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian
perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan
dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses
produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari
sistem manajemen secara kesefuruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
tanggung jawab, pelaksanaan. prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi
pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan
keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman,
efisien dan produktif.
2

@LEMBA.APENDIDIKAN & PElATiHAN
~~~. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
3. SMK3 Koilsfruksl Bidang Pekerjaail Umum adalah SMK3 pada sektor jasa konstruksi
yang berhuburigan dengan kepelitiligan ur'num (masyarakat) alitai"a laili pekerjaan·
konstruksi: jalan, jernbatan, bangunan gedung fasilitas umurn, sistem penyediaan air
minum dan perpipaannya, sisterri pengolahan air litnbah dan perpipaannya, drainase,
pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan
lainnya.
4. Ahli K3 Konsfruksi adalah Ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam merencanakan. melaksanakan dan
mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi sesuai pedoman ini di tempat
penugasannya yang dibuktikan dengan sertifikat dari yang berwenang dan sudah
berpengalaman 5ekurang-kurangnya 2 (dua) tahlJn dalam pelaksanaan K3 Konstruksi
l.?iQ~ng P~k~rj~~!l l)mlJffi y~ng giPlJktik~n d~ng<:ln r~fer~m?i ~l1g<:ll<:lm<:l11 kerj~,
5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau
Organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi
Bidan!) Peke~aan Umum.
6. P2K3 (Panitia Pembina K3) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja
yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk
mengembangkan kerja sarna saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dan Ketua, Sekretaris dan
Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia Jasa dan Sekretaris
P2K3 adalah Ahli K3 Konstruksi.
7. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk
keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber sumber bahaya baik
didarat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di
dalam wilayah kekuasaan l1iJkLim Republik Indonesia.
8. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas
yang tnelTiadai.
9. Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3
dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi.
10. Kategori Risiko K3 berupa tinggi; sedang atau keel!. Jika terjadi peroodaan pendapat
tentang pernmtuan kategori ri~iko, harus diambil tingkat risiko yang lebih tinggi,
11. Risiko Tinggl mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat
membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta
tergan9gunya kegiatan konstruksi.
12. Rislko Sedang rrfencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko
membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusiaserta terganggunya
kegiatan konstruksi.
13. Risiko Kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak
membahayakan keselamatan umum dan harta benda setta terganggunya kegiatan
konstruksi.
14. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan
mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko.
3

...... £ LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
'('~"Y LP2K3L A2K4 -INDONESIA
15. Peiiggulia Jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugss atau pemillk
peke~aan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
I
16. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab
kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN
Departemen Pekerjaan Umum.
17. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melakukan tindakan yang ~
[]
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
18. Penyedia barangJjasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasakonstruksi.
19. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik
lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat ~embuat
Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta
pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komrtmen.
20. Jasa Konsuttansi adalah layanan jasa keahlian profeslonal dalam berbagai bidang yang
meJiputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksl, dan jasa pelayanan
profesi lainnya, dalam. rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk
piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang
ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesual penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.
21. Kegiatari Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan. dikerjakan/
I
dilciksancikan, dan diawasi sendiii oleh pengguna jasa.
22. Pemangku Kepentingan adalah .pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan
konstruksi meJiputi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan pihak lain yang berkepentingan.
23. Audit Internal K3 Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah pemeriksaan secara []
sistematik dan independen oleh Auditor K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam
I
kerangka pembinaan untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas penyelenggaraan
K3 Konstruksi Bidang Peke~aan Umum di Iingkungan kerja.
-I ~
~4. A",d~ 'rttem~1 K~ KOrl$~k$i ei<f~rtg P~k~!'i~~n Ymym Q'~h P~n.Y~<fi~ ,J~$~ ~Q9!911
Audit K3 Konstruksi BidangPekerjaan Umum yang dilakukan oleh auditor internal
Penyedia Jasa.
25. Laporan Audit Internal K3 Konstruksl Bidang Pekerjaan Umum adalah hasil audit K3
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yangdilakukan oleh auditor yang berisi fakta yang
didapatkan pada saatpelaksanaan Audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
26. RK3K (Rencana K3 Kontrak) adalah dokurnen rencana penyelenggaraan K3 Konstruksi
Bidang Peke~aan Umum yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna
Jasa, untuk selanJutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan
Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
I
27. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 1<3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah
kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Penyelenggaraan K3 Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum yang meli~ti pengumpulan data, analisa. penilaian,
;
kesimpulan dan rekomendasi tingkat penerapan K3 KonstfLiksi Bidaiig Peke~aaii UmiJm.
[]
28. Teliaga Kerja adalah orang yang bekerja di stJatLJ petusahaan dan/atau di tampat kerja.
; •
I
•
4
~.< . . . ~

@LEMBAGA PENDIDIKAN & PELATIHAN
~:?~~~ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LPZK3L AZK4 • INDONESIA
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal2
(1) Maksud Pedoman ini sebagai aGUan bagi P€lngunCi JClS;:l dan Penyedia J;:lsa dClICIm
PlilnY~'~!1gg~rC!an SMK3 Kom,tryk$i Bic;:l;:1119 Pekerj;;l;:ln LJIT)JIT) y;;lng dilakS;;InClkCln S€l~rCl
sistemCltis, terenCClnCl, terpCldu dan terkoordinasi.
(2) TUjuan diberlakukannya Pedoman ini agar semua pemangku kepentingan mengetahui
dan memahami tugas dan kewajibannya dalam Penyelen9garaan SMK3 Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja
konstruksi dan penyakit akibat kerja-konstTuksi serta menciptakan iingkungan kerja yang
aman dan nyaman, yang pada akhimya akan meningkatkan produktivitas kerja.
Pasal3
(1) Ruang lingkup Pedoman ini mengatur Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang
Pekedaan Umum bagi: . . . . . _.... . .
a. p-engguna..Jasa khususnya di Iingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dan
b. Penyedia Barang/Jasa. .
(2) Untuk instansi di luar Departemen Pekerjaan Umum, perlu ada penyesuaian lebih lanjut
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) KONSTRUKSI
Pasal4
(1) Kegiatan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Qleh pengguna jasalpenyedia jasa terditi
dari Jasa Pemborongan, Jasa Konsultansi dan Kegiatan Swakelola yang aktifitasnya
melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan
fisik di lapangan wajib menyelen9garakan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
(2) Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum wajib menggunakan
Pedoman ini beserta lampirannya.
(3) PenyelenggarClan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dikelompokkan menjadi 3
(tiga) kategori, Yait!J ;
a Risiko Tinggi;
b Risiko Sedang;
c Risiko Keeil.
(4) Kiherja penerapan Penyeleilggaraan SMK3 KoristfiJksi Bidailg Pekerjaail UmLim dibagi
metijadi 3 (tiga), yaitu :
•
a. Baik, bila mencapai hasil penilaian > 85%;
b. Sedang, bila menCClpai hasil penilaian 60 % - 85%;
c. Kurang, bila mencapai hasil.Q~nilaian .: 60 %.
(5) Dalam rangka Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum harus
dibuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) oleh Penyedia Jasa
dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
(6) Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dCln/atau bertanggung
iawab. Qa!affi PertQlcmgan Pertama Pada Ke~laka(;ln (P3.K).
5
."

¥',......-"'-_.'/ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN
y lP2K3l A2K4· INDONESIA
(7) Untuk kegiatan swakelola, peHiJ adaperieritlJ<;lh tentang :
a. Pihak yang berperan sebagai Penyelenggara Langsung;
b. Pihak yang berperan sebagai Pengendali.
BABIV
TUGASj TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
e~gia!1 PQ$mlil
Departemen Pekerjaan Umum
Pasal5
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang MEinteri Pekerjaan Umutn meliputi:
(1) Menetapkan Kebijakan tentang SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan lJmum.
(2) Membina Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
Pasal6
Tugas, TanggLiiig Jawab dan Weweiiaiig Kepala Badan Peiilbinaaii KbnstfiJksi Dan Sumber
Daya Mahusia (BPKSDM) meliputi :
(1) Merumuskan Kebijakan tentang SMK3 Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan
Umum.
(2) Bertanggung jawab dalam Pembinaan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang
Pekerjaan Urnum.
(3) Menyusun Pedoman SMK3 Konstruksi dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Monitoring
dan Evaluasi Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
(4) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang Penyelenggaraan SMK3
Konstruksi Bidang PekerjaanUmum.
(5) ~elaksanakan Monitoring dan Evaluasl terhadap Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum di setiap Unit Kerja Eselon I secara acak.
(6) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penilaian Aspek K3 Konstruksi Bidang
Pekeijaan Umurii 5agi calor! Penyedia Jasa dalciiTl proses pengadaari Dararig/jasa
sepaiijang tidcik bertentarigan der;gan peratLirari yang betlaku.
(7) Melaksanakim rapatkoordinasi deng~hUnitEselonI tentang Penyelenggaraan SMK3
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum: secara periodik, dan melaporkan hasil rapat
koordinasi kepada Menteri Pekerjaan Umum.
6

'f'=~-¥ LP2K3L A2K4.INDONESIA
Pasal7
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala UnilEselon , meliputi:
(1) Menyusun prcisedur teknis pelaksanaan SMK3 Konstruksi, mengacu pada ketentuan
teknis yang berlaku.
(2) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Monitoring dan Evaluasi di Iingkungan Unit Eselon I
yang bersangkutan.
(3) Bertanggung jawab atas Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bldang Pekerjaan Umum
di i1ngkungan Unit Eseion I yang bersangkutan.
(4) Menggunakan data, analisa. penilaian. kesimpulan dan rekomendasi tingkat Penerapan
SMK3 Koiistfuksi Bidarig Pekeijaan Urriuiii temadap hasil Monitoring dan Evaluasi yang
dilaksanaki:ln olen Afasan Laiigsuiig Safuali Kefja sebagai b~ihaii tapat kobrdiiiasi
teiitSrig PeiiyeJeiiggaraan SMK3 Konstitiksi. Bidaiig Peke~aaM Umlim deiigan
BPKSDM.
(5) Memasukkan program tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil Monitoring dan Evaruasi
K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam program kerja rutinnya.
PasalS
Tugas; Tanggung Jawab dan Wewenang Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja meliputi:
(1) e~rtgngglJng jawab a~s Penye1e.nggaraan SMK3 KQnstrv.ksi 8idang P~k~rjaQn Uml,lm
Oi linglq.ln9an ke!ianya,
(2) Mengevaluasi laporan Penyelenggaraan SM·K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
yang diterima dari Ungkungan Kerjanya.
(3) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Iingkungan kerjanya.
(4) Melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Unit Eselon I.
(5) Memasukkan hasil Monitoring dan Evaluasi dalam program kerja rutinnya.
Pasal9
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Satuan Kerja meJiputi:
(1) Melaksaiiakan pengawasari dan evaluasi teihadap pengendalian Penyeleriggaraari
SMK3 K6iistr'uKsi Bidang PeKerjaari Umum yang diiakLikali bleh Pejaoat Pembuat
Kbriiitmen dan riielapbtkannya setiap bulan kepada Atasah Larigsling Kepala SaWari
~~. .
(2) Membuat analisa, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap laparan
kecelakaan kerja konstruksi dan penyakilakibat kerja konstruksi yang diterima dari
Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Atasan Langsung Kepala Satuan
Kerja.··· .
7

lEMBAGA PENOIOIKAN & PElATIHAN
't.,..............y KESElAMATAN, KESEHATAN KERJA & lINGKUNGAN
. .. . .
(3) Mempemituhgkan biiiya Periyel~riggaraafi SMK3 K6ristrUksi Bicarig Pekerjaali Umum
dalam orgariisasi Penggulia Jasa pada DIPA Scitlian Keija.
(4) Memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
oleh Penyedia Jasa dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatai1
konstruksi untuk dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja. Perhitungan biaya
penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut sudah I
merupakan satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan konstruksi, yang diperhitungkan []
dalam Analisa Harga Satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung risiko K3
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
P~fia110
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi:
(1) Dalam hal materi Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
dijadikan salah satu bahan evaluasi dalam proses Pemilihan Penyedia Jasa maka PPK
wBjib menyediakan acuannya.· .
(2) Dalam rangka menentukan kategori fisiko seluruh paket kegiatan yang dikendalikannya,
wajib berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi.
(3) Memberi penjelasan tentang Risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum termasuk
kondisi dan bahaya yang dapat timbul daram pelak&;anaan pekerjaan pada saat I
penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang ditenderkan. .
(4) Memasukkan materi Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
dalam Dokumen Kontrak dengan cara mewajibkan Penyedia Jasa untuk mengikuti
Pedoman ini dalam pelaksanaan pekerjaannya.
,I[]
.
I"""""'l
(5) Me!akukan pembahasan persetujuan tingkat risiko yang disusun penyedia jasa dalam
rangka menetapkan tingkat risikokegiatan yang akan dilaksanakan~ - .
~
(6) Menyetujui RK3K yang disusun oleh Penyedia Jasa pada awal kegiatan. •
(7) Menetapkan Ahii K3 Konstruksi atau Petugas K3 Konstruksi untuk pengendalian K3
Konstruksi sesuai dengan tingkat risiko K3 pada paket kegiatan yang dikendaiikannya.
(8) P~nggl,ll1a ja~a wajil;l me1iPat!<an Ahli K-3 KQI1~t.I1.!!<~i pa.Qa ~et!aP Paket pek~rjaa!1 Yang
mempunyai fisiko K3 tinggi, dengan ketentuan:
a. Ahli K3 koristruksi Pehgguna jasa tidak bOleh merangkap pada paket pekerjaari
yang lairi.
b. Ahli K3 konstruksi pengguna jasa dimaksud dapat berasal dari konsultan pengawas
atau pihak lain yang ditunjuk.
c. Ahli K3 Konstruksi Pengguna Jasa tidak diperkenankan berasal dari Penyedia Jasa
yang sedang terikat dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang ditangani, agar tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan.
(9) Pengguna jasa wajib melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada
setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan keci!.
a, Petl,lgp.$ K:3 kon!3.tru!<!3.i MngglJna jC!$p. tidak b91~h merangkaP pada paket pe!<erjp.an
yang lain,
•
8

@lEMBAGA PENDIDIKAN & PELAnHAN
if}>.> KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
b. Petugas K3 koiisthJksi peiigguna jasa diniakSud dapat berasal dati kol1sultah
supervisi atau pihak lain yang ditunjuk.
e. Petugas K3 Konstruksi Pengguna Jasa tidak diperkenankan berasal dan Penyedia
Jas9 yang sedang terikat dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang ditangani. agar
tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.
(10) Menyetujui hasH tinjau uial1gRK3K yang dilakukan oieh Penyedia Jasa setiap bulan
(untuk butir-butir yangperfu diadakim tinjauan ulang) dan melaporkannya kepada
KepalaSatuan Ke~a. .
. ..
(11) Men~rirnCl dan m~mpelajClri tenipljsan 4ClPOra.n Rutin K~iCltan P2K3 yang c;iiPLJa.t ol~h
Penyedia Jasa ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
(12) Melaksanakan inspeksi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dibantu oleh Ahli K3
Konstruksi / Petu9as K3 Konstruksi bersama Penyedia Jasa sesuai den~an RK3K.
(13) Melakukan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat
kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan di bawah kendalinya, untuk selanjutnya
dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja.
(14) Memberi surat perlngatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa apabila Penyedia
~asa m~nyimpang dan ketentuan yang berkattan ciengan Pecioman sMk3 ~onstruksi
Bidang Pekerjaan Umum dengan eara memberi surat peringatan ke-1 dan ke-2. Apabila
peringatan ke-~ tidak ditindaklanjuti, maka Pejabal Fiembuat Komitmen dapal
menghentikan pekerjaan. Segala risiko akibat penghentian pekerjaan menjadi tanggung
jawab Penyedia Jasa.
(15) BertaiiggUhg jawab atas tetjadiriya kecelakaaii kerja kbristrUksi dan penyakit cikibcit
kerja kbnstruksi, apabila Pejabat Pembuat Kbmitrilen tidak nielakSahakaJi keterituari
sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
(16) Memberi surat keterangan -tidak terjadi kecelakaan kerja- kepada Penyedia Jasa yang
tetah menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tanpa terjadi
kecelakaan kerja.
(17) Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi pada Pengguna Jasa rnelakukan
p~ng~n<,i<:lli(m ri$ikO K~ Kqn$tn,Jl<$i aid9ng Pe.k~dc;l(;m UlT1lJm; Y9ng melipyu ; in$p-~I<$i
tempat kerja, perala~an, sarana pencegahan k~lakaan kerja konstrl;Jksi s~~l;lCli dengan
RK3K.
(18) Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung pada Kegiatan Swakelola wajib
membuat RK3K Kegiatan Swakelola.
(19) Wajib menggunakan Pedoman Teknis yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum
dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan untuk keperluan
Pengendalian SMK3 Bidang Pekerjaan Umum terhadap pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia Jasa.
9

'l'-
..-.'1 LP2K3L A2K4 -INDONESIA
Bagian Kedua
PenyediaJasa
Pasal11
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PElnyedia Jasa meliputi:
(1) Befnak memperolEih ir1f6fmasi dari Perigguna Jasa teriffing fisiko K3 K6iisfriiksi Bidang
PeRerjaatl Uhiuitl tetmaslik ktitidisi dan potEHisi bahaya yang dapat terjadl.
(2) Memasukkan biaya penyelenggaraan SMKJ Konstruksi eidang Pei<e~aan Umum dalam
ha~~~ penawaran pengadaan lasa konstruksi. Perhitungan blaya penyeienggaraan
SMK3 Konstruksi Bidang Pekeriaan Umum tersebut sudah merupakan satu kesatuan
dengan biaya pelaksanaan konstruksi, yang diperhitungkan dalam Analisa Harga
Satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung risiko 1<3 Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum.
(3) Wajib Illembuat "pra RK3K" sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam
proses pengadaan barang I jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.
(4) Wajib menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan
PPK sebagaimana Lampiran 4 yang disusun pada awal kegiatan.
(5) Wajib membuat RK3K sebagaimana Lampiran 1 dan Lampiran 2, dengan ketentuan:
a. Dibuat pada awal kegiatan.
b. HarUs mericantiJinkan kateg6ii risik6 pekeijaaii yang felah aitentl,ikan oersama
PPK.
c. Pada awal dimulainya kegiatan, Penyedia Jasa mempresentasikan RK3K kepada
Pelabat Pembuat komitmen untuk mendapat persetujuan.
d. Tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang' memang perlu dilakukan kaji
ulang) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan
pekerjaan konstruksi berlangsung.
(6) Wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai
. . risiko K3 tinggi.
(7) Wajib meHbatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket
pe.ke.rjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan keel!.
(8) Melakukan kerja sarna untuk membentuk kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum bila ada dua atau lebih Penyedia Jasa yang bergabung dalam satu kegiatan.
(9) Kerja sarna kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut dipimpin oleh
penanggung jawab Lifariia Penyedia Jasa.
(1 0) Wajib membentuk P2K3 bila:
a. Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah palin!;! sedikit 100
orang,
9, M~ng~19Ia p~kerj<;lan Yang m~mp~k~rjakan pE;lk,E;lrja k,urang <,jan 100 on;lng, akan
tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar
akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaranradioaktif.
(11) Wajib melapar ke Dinas Tenaga Kerja dan Jamsostek setempat sesuai ketentuan yang
berlaku.
(12) Wajib iileitlbuat Lapbran Rutin Kegiatari P2K3 Re DiMS Tehaga Kerja setempat dan
tembosantW3 disampaikan kepada PPK.
(13) Wajib melaksanakan Audit Internal k3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
sebagaimana Lampiran 3. .
10

V'~1 KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
(14) Wajib membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegialan pada akhir kegiatan.
(15) Wajib melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Dinas Tenaga Kerja
setempat teotang kejadiariberbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akiba.t
kerja konstruksi yang telah terjadi pad~rkegiatan yang dilaksanakan.
(16) Wajib rnenindaklanjuti sural peringatan yang diterima dan Pejabat Pembuat Komitmen.
(17) Bertanggung jamb atas terjadinya keeelakaan kerja konstruksi.
(18) Wajib melakUkan petlgeridalian risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang
melitmti: jn~peksi tempat· kerja, peraiatan, sarana pencegahan kecelakaan kerja
konstruksi seSuai dengan RK3K.
(19) Penyedia Jl;lSc1 yang melaksanakari pekerjaan dengan tingkat fisiko tinggi wajib rtlertlilikl
sertifikat K3 perusahaan yang dilE~rbitk~m oleh Iembaga sertifikasi yang lelah diakredilasi
OIeh Komite Akreclitasi NasionaJ (KAN).
. KETf;NTUAN PENUTUP
Pasal12
: . .
" . : : . ' , ' I
Peraturan ini rneliputi .ketentuim mengenai Tata Cara Penyusunan K3 Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum, Format Re·ncana K3 Kontrak (RK3K), Format Audit Internal K3 Konstruksi
Bagi Penyedia Jasci dan Tala Cara Penilaian tngkat Risiko berpedoman pada Lampiran 1,
lampiran 2. lampifan 3 dan Lampiran 4 yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perciiuran Meriteri ini.
Pasal13
(1) Perauran Menteri ini bertaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Peraluran ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk di1<etahui
dan dilaksanakan.
Disahkari di Jakarta
II
--'

V'~'Y LP2K3l A2K4 -INDONESIA
LAMPIRAN 1
TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM
..
•
•

lEMBAGA PENDIDIKAN & PElATIHAN
~="¥ lP2K3l A2K4 -INDONESIA
LAMPIRAN 1
TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM
BAGI PENYEDIA JASA
Elemen-elemen yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan SMK3
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah :
1. Kebijakan K3
2. Perencanaan
2.1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya;
2.2. Pemenuhan perunda~ndangan dan persyaratan lainhya;
2.3. Sasaran dan Program; .
3. Penerapan dan Operasi
3.1. Sumber Daya. Struktur Organisasi danPertanggungjawaban;
3.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian; .
3.3. Komunikasi, Keterlibatan dan Konsliltasi;
3.4. Dokumentasl;
3.5. Pengendalian Dokurrien;
3.6. Pengendalian Operasional; .
3.7. Kesiagaan dan Tanggap Darurat;
4. Pemeriksaan
4.1. Pengukuran dan Pemantauan;
4.2. Evatuasi Kepatuhan:
4.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan;
4.4. Pengendalian Rekaman;
4.5. Audit Internal;
5. Tinjauan Manajemen
5.1. Tinjauan Manajemen.
Elemen-elemen sebagaimana tersebirt diatas meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Kebijakan K3
a. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi
yang dilaksanakan.
b. Pimpinan Penyedia Jasa harus mengesahkan Kebijakan K3.
c. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3 bagi Penyedia Jasa;
2) Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta
peningkatan berkelanjutan SMK3;
3) Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan
lain yang terkait dengan K3;
4) Sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran K3;
5) Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara;
6) Dikomunikasikan kepada semua person;1 yang bekerja dibawah pengendalian
Penyedia Jasa agar peduli terhadap K3;
7) Dapat diakS€s ofeh semua pihak yang berkepentingan; dan
Lampiran 1: Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum halaman 1 dari 10

. .
LEMBAGA PENDIDIKAN &PELATIHAN
,fiJj. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4· INDONESIA . .
@
8) DievaJuasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih relevan dan
sesuai. .
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib
menerapkan 10 ketentuan. yaitu ketentuan : a; b; c.1); c.2); c.3); c.4); c.5); c.6); c.7); c.B);
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib
menerapkan 10 ketentuan. yaitu ketentuan: a; b; c.1); c.2); c.3); c.4); c.5); c.6); c.7); c.B);
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Kecil wajib
menerapkan 9 ketentuan. yaitu ketentuan : a; b; c.1); c.2); c.3); c.5); c.6); c.7); c.8);
2. Perencanaan
2.1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya;
a. Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk
identifikasi bahaya. penilaian risiko dan pengendaliannya secara
berkesinambungan.
b. Prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya harus
mempertimbangkan:
1) Mengakomodasi kegiatan rutin.
2) Mengakomodasi kegiatan non rutin.
3) Kegiatan semua orang yang memiliki akses di tempat kerja.
4) Perilaku manusia. kemampuan dan faktor manusia lainnya.
5) Mengidentifikasi bahaya yang berasal dan luar tempat kerja yang dapat
mempengaruhl kesehatan dan keselamatan personil di tampat kerja.
6) Bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja
penyedia jasa.
7) Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang
disediakan oleh penyedia jasa atau pihak lain.
8) Modifikasi pada SMK3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya
pada operasi, proses dan kegiatannya.
9) Beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian
risiko dan penerapan pengendaliannya.
10) Desain Iokasi kerja, proses. instalasi, mesinJperalatan, prosedur operasi dan
instruksi kerja termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia.
c. Penyedia Jasa haros menerapkan prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian
risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan.
d. Penyedia Jasa haros memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya. penilaian
risiko dan pengendaliahnya secara berkesinambungan.
e. Penyedia jasaharus rnendokurnentasikan dan menjaga rekaman hasil identifikasi
bahaya,penilaian risikodan pengendalian yang ditentukan selalu mutakhir.
Untuk PenyediaJasa ,yang melak.sanakanpekerjaan dengan Risiko K3 Tinggi wajib
menerapkan 1.4 ketentlian, yaitiJ ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); b.4); b.5); b.6); b.7); b.8);
b.9); b.10); c;d; e. •. ' . .
menerapkan 12 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.3); b.4); b.5); b.7); b.8); b.9);
b.10); c; d; e.
menerapkan 8 ketentuan. yaitu ketentuan : a; b.1); b.3); b.7); b.9); c; d; e.
2.2. Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;
Penyedia Jasa wajib :
a. Membuat prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan
persyaratan K3 lainnya yang digunakan.
if

,,~>y LP2K3L A2K4 • INDONESIA
b. Menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan
c. Memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan dan
d. Mempematikan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku
dalam membuat, menerapkan dan memelihara SMK3.
e. Memelihara informasi in; selalu mutakhir.
f. Mengkomunikasikan informasi persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang
relevan untuk personil yang bekerja dalam pengendalian Penyedia Jasa, dan
pihak terkait lain yang relevan.
g. Memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Peke~aan Umum
dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi.
h. Membuat "pra RK3K" sOOagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam
proses pengadaan barang I jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku.
i. Menyusun tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan
PPK yang disusun pada awa! kegiatan.
j. Melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada setiap paket peke~aan yang mempunyai
risiko K3 tinggi.
k. Melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket
peke~aan yang mehlpunyai risiko K3 sedang dan keci!.
I. Melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum bila ada dua atau Iebih Penyedia Jasa yang berfJabung dalam
satu kegiatan. Ke~a sama kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pek.erjaan Umum
tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama Penyedia Jasa.
m. Membentuk P2K3 bila:
1) Mengelola peke~aan yang mempeke~akan pekerja dengan jumlah paling
sedikit 100 orang,
2) Mengelola peke~aan yang mempeke~akan pekerja kurang dari 100 orang,
akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai fisiko
yang besar akan te~adinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran
radioaktif.
n. Melapor ke Dinas Tenaga Ke~a dan Jamsostek setempat sesuai ketentuan yang
berlaku.
o. Membuat Laporan Rutin Kegiatan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan
tembusannya disampaikan kepada PPK
p. Melaksanakan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
q. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaai I SMK3 Konstruksi Bidang Peke~aan
Umum sebagaibagian dan dokumen serah terima kegiatan pada akhir kegiatan.
r. Melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Dinas Tenaga Kerja
setempat tentangkejadian berbahaya, kecelakaan ke~a konstruksi dan penyakit
akibat kerja konstruksi yang telah te~adi pada kegiatan yang dilaksanakan.
s. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen.
t. Bertanggung jawab atas te~adinya kecelakaan ke~a konstruksi.
u. Melakukan pengendalian risiko K3 Konstruksi Bidang Peke~aan Umum yang
meliputi: inspeksi tempat kerja, peralatan. sarana pencegahan kecelakaan kerja
konstruksi sesual dengan RK3K.
v. Memiliki sertifikat K3 perusaha~n yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang
telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) apabila melaksanakan
peke~aan dengan tingkat risiko tinggi.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Tinggi wajib
menerapkan 21 ketentuan, yaitu ketentuan: a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; I; m; n; 0; p; q; r; s; t;
u; v.
(r'
Lampiran 1: Pedoman Penyefenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum halaman 3 dari 10

V'~V KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
LP2K3L A2K4 -INDONESIA ..
menerapkan 19 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; d; e; f; g; h; i; k; I; m; n; 0; q; r; s;' t;
u.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekeljaan dengan Risiko K3 Kedl wajib
menerapkan 16 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; e; g; h; i; k; I; m; n; 0; r; s; t; u.
2.3. Sasaran dan Program;
Penyedia Jasa wajib :
a. Membuat Sasaran K3 yang terdokumentasi.
b. Menyusuri Sasaran K3 dengan ketentuan:
1) Relevan pada fungsi dan tingkat yang di dalam perusahaan Penyedia Jasa.
2) Dibuat secara spesifik dan terukur;
3) Dideklarasikan secara eksplisit;
4) Disosialisasikan kepada pihak terkait yang relevan;
5) Sesuai dengan Kebijakan K3;
6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan berkelanjutan;
c. Memelihara sasaran K3 yang terdokumentasi.
d. Mengukur tingkat pencapaian sasaran.
e. Mengkaji tingkat pencapaian sasaran.
f. Membuat program untuk mencapai sasarannya. •
g. Menerapkan program untuk mencapai sasarannya.
h. Memelihara program untuk mencapai sasarannya.
i. Menyusun program dengan ketentuan:
1) Penunjukkan tanggung jawab dan kewenangan untuk mencapai tujuan pada
fungsi dan tingkat Penyedia Jasa yang relevan; dan
2) Cara dan jangka waktu tujuan untuk dicapai.
j. Mengkaji program secara rutin dan terencana, dan menyesuaikannya jika perlu,
untuk memastikan sasaran itu tercapai.
k. Membuat RK3K, dengan ketentuan:
1) Dibuat pada awal kegiatan.
2) Mencantumkan kategori risiko pekeljaan yang telah ditentukan bersama PPK
3) Pada awal dimulainya kegiatan, Penyedia Jasa mempresentasikan RK3K
kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk rnendapat persetujuan.
•
4) Melakukan tinjauan ulang terhadap RK3K {pada bagian yang memang perlu
dilakukan kaJi ulang} dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama
pelaksanaan pekeljaan konstruksi berlangsung.
I. Membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
menerapkan 21 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); bA); b.5); b.6); c; d; e; f;
g; h; i.1); i.2); j; k.1);k.2); k.3); .k.4); I.
menerapkan 18 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2);. b.3); bA); b.6); c; d; e; f; g;
i.1); i.2); k.1); k.2); k.3); kA); I.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekeljaan dengan Risiko K3 Kecil wajib
menerapkan 14 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.2); b.3); c; d; f; g; i.1); i.2); k.1); k.2);
k.3); kA); I.
3. Penerapan dan Operasi Kegiatan
3.1. Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban;
a. Pimpinan Puncak harus mengambil tanggung jawab utama untuk K3 dan sistem
manajemen K3 '
b. Pimpinan Puncak harus menunjukkan komitmennya dengan:
1) Menjamin ketersediaan sumber daya yang utama dalam membangun,
menerapkan, memelihara dan meningkatkan SMK3;

menerapkan 7 ketentuan. yaitu ketentuan a; b.1); b.2); b.3); c.1); c.2); d.
menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan a; b.1); b.2); b.3); c.1).
menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan a; b.1); b.2); b.3); c.1).
halaman 5 dan 10
LEMBAGA PENDIDIKAN &PELATIHAN
"....---..yKESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
2) Menentukan peranan, pembagian tanggung jawab dan memberi kewenangan
kepada pelaksana SMK3.
3) Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan ketentuan pada angka 1) dan 2) di
atas kepada personil yang diberi tanggung jawab dan wewenang.
c. Penyedia Jasa harus menentukanpenanggungjawab K3 untuk:
1) Menjamin bahwa SMK3 dibuat. diterapkan dandipelihara sesuai dengan
pedoman in;; ... .. . . . .
2) Menjamin kinerja SMK3 dilaporkankepada Pimpinan Puncak untuk dikaji ulang .
dan digunakan sebagai dasar peningkatan SMK3.
d. Penyedia Jasa harus dapat memotivasi karyawan di tempat kerja untuk
bertanggung jawab terhadap aspek K3.
3.3.2.Keterlibatan dan Konsultasi
a. Membuat, menerapkan dan memelihara keterlibatan peke~a dalam hal:
1) Identifikasibahaya, penifaian risiko dan menentukan pengendalian;
2) Penyelidikan insiden;
3) Pengembangan dan pengkajian kebijakan dan sasaran K3;
3.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian;
a. Menjamin setiap karyawan yang tertibat dalam pekerjaan yang mengandung risiko
K3 memiliki kompetensi atas dasar pendidikan. pelatihan atau pengalaman yang
sesuai.
b. Mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan K3 dan SMK3 sesuai dengan
kebutuhannya.
c. Mengevaluasi keefektifan pelatihan.
d. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja karyawan.
e. Prosedur peietihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkatan untuk:
1) Tanggung jawab, kemampuan, keterampilan bahasa dan pendidikan; dan
2) Risiko
menerapkan 6 ketentuan. yaitu ketentuan a; b; c; d; e.1); e.2).
menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketpntuan d; e.1); e.2).
menerapkan 1 ketentuan, yaitu ketentuan d.
3.3. Komunikasi, Keterlibatan dan Konsultasi;
3.3.1.Komunikasi
Dalam kaitannya dengan bahaya K3 dan SMK3, Penyedia Jasa harus membuat,
menerapkan dan memelihara prosedur untuk: .
a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi Penyedia Jasa;
b. Komunikasi denganpemasok, sub kon~ktor dan pengunjung lainnya yang datang
ke tempat kerja;
c. Menenma, mendokumentasikandan menanggapi kritik dan saran dari pihak luar
yang terkait.
Lampiran 1: Pedorr.an Penyelenggaraan SMK3 Konslruksi Bidang Pekerjaan Umum

@LEMBAGAPENDIDIKAN • PELATIHAN
~ §?~ KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & lNGKUNGAN
LP2K3l A2K4 • INDONESIA
4) Konsultansi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi K3 mereka;
5) Sebagai Perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3.
b. Menginformasikan kepada pekerja tentang pengaturan keterfibatannya, termasuk
siapa yang mewakili jika terkait dengan hal-hal K3.
c. Konsultansi dengan pemasok, sub kontraktor jika ada perubahan pelaksanaan
kegiatan yang berhubungan dengan K3.
menerapkan 10 ketentuan, yaitu ketentuan : 3.3.1 huruf a; b; c; dan 3.3.2 huruf a.1):
a.2); a.3); a.4); a.5); b; c.
Untuk Penyedia Jasa yang rnelaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib
menerapkan 8 ketentuan, yaitu ketentuan : 3.3.1 hUruf a; b: c; dan 3.3.2 hUruf a.1);
8.2); a.4); b; c.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Keeil wajib
menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan : 3.3.1 huruf a; b; dan 3.3.2 huruf a.1 );a.2); c.
3.4. Dokumentasi;
Dokumentasi SMK3 harus meliputi:
a. Kebijakan K3
•
b. Sasaran K3;
c. Uraianlingkup SMK3;
d. Uraian unsur-unsur utama dan SMK3 dan kaitannya,
e. Acuan yang terkait;
f. Rekaman yang diperlukan; dan
g. Hal-hal penting untuk menjamin efektivitas perencanaan, operasi dan pengendalian
proses, dikaitkan dengan risiko K3.
rnenerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c; d; e; f; g.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pclcerjaan dengan Risiko K3 Sedang wajib
menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan : b; ~ d; e; t, g.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan Risiko K3 Keeil wajib
rnenerapkan 4 ketentuan, yaitu ketentuan : b; d; f; g.
3.5. Pengendalian Dokumen;
Pengelolaan dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan sbb:
a. Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 dan pedoman ini harus dikendalikan.
b. Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk:
1) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum dikeluarkan;
2) Mengkaji ulang dan memutakhirkan seperfunya dan menyetujui kernbali
dokumen tersebut;
3) Menyimpan dokumen tersebut dan diidentifikasi (diberi penomoran) sehingga
mempunyai kemampuan telusur;
4) Memastikan versi terbaru dari dokumen yang dipakai telah teridentifikasi dan
tersedia di ternpat-tempat yang digunakan;
5) Memastikan dokumen ekster:nal asli yang penting untuk perencanaan dan
operasi SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan pendistribusiannya; dan
6) Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari dokumen kadaluarsa dan
melakukan identifikasi yang sesuai jika dokumen ters.ebut disimpan untuk tujuan
tertentu.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan" Risiko K3 Tinggi wajib
menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); bA); b.5); b.6).
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Sedang wajib
menerapkan 7 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2); b.3); bA); b.5); b.6).

@LEM•••'''NDID'''N • "LAnHAN
t.$_,> KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & L1NGKUNGAN
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan· dengan Risiko K3 Kedl wajib
menerapkan 6 ketentuan, yaitu ketentuan: a; b.1); b.3); bA);b.5); b.6). .
3.6. Pengendalian Operasional
a. Penyedia Jasa harus menentukan jenis kegiatan yang bahayanya telah
diidentitikasi, dan pada pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan
.pengendalian operasional untuk mengelola risiko K3.
b. Untuk kegiatan tersebut, PenyediaJasa harus menerapkan dan memelihara:
1) Pengendalian operasional harus· tennuat dalam SMK3 Organisasi Penyedia
Jasa. . . . . .
2)· Mendokumentasikan semuaprosedur pengendalian operasional;
3) Menentukan kritena pengendalian operasional.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 TInggi wajib
menerapkan 4 ketentuan. yaitu keteiltuan: a; b.1); b.2); b.3).
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Sedang wajib
menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1): b.2). .
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Keeil wajib
menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b.1); b.2).
3.7. Kesiagaan dan Tanggap Carurat;
a. Membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan memelihara prosedur pada situasi
darurat
b. Tanggap terhadap situasi darurat dan mencegah atau meminimalkan kerugian yang
ditimbulkan.
e. Perencanaan tanggap darurat harus memperhitungkan keberadaan pihak-pihak
terka;t antara lain pemadam kebakaran, kantor polisi dan rumah sakit
d. Secara beaala menguji prosedur tanggap darurat dengan melibatkan pihak-pihak
terkait yang diperfukan, apakah masih dapat diterapkan dalam menanggapi situasi
darurat
e. Secara berka!a mengkaji ulang dan merevisi prosedur kesiagaan dan tanggap
darurat, khususnya seteJah pengujian berkala dan sesudah te~adinya situasi
darurat
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 TInggi wajib
menerapkan 5 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; e; d; e.
Untuk Penyedia Jasayang meJaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Sedang wajib
menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; e.
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan peke~aan dengan Risiko K3 Kecil wajib
menerapkan 3 ketentuan, yaitu ketentuan : a; b; c.
4. Pemeriksaan
4.1. Pengukuran dan Pemantauan;
a. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untLik pengukuran dan
pemantauan kine~a K3 secara teratur, meliputi:
1) Pengukuran kualitatif dan kuantitatif;
2) Pemantauan lebih luas terhadap kesesuaian dengan sasaran K3 Penyedia Jasa;
3) Pemantauan efektivitas pengendalian (untuk kesehatan dan keselamatan);
4) Pemantauan penyakit, insiden, (termasuk kecelakaan. hampir kena, dll), dan
bukti historis lainnya akibat kine~a K3 yang kurang;
5) Pencatatan data, hasiJ pemantauandan pengukuran harus dapat mencukupi
kebutuhan untuk analisa tindakan perbaikan dan pencegahan.
b. Merencanakan dan memelihara prosedur kalibrasi peralatan.
Lampiran 1; Pedoman Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang P"kerjaan Umum halaman 7 dan 10

Modul 4. Manajemen dan Administrasi K3.pdf

Modul 4. Manajemen dan Administrasi K3.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Modul 4. Manajemen dan Administrasi K3.pdf

Similar to Modul 4. Manajemen dan Administrasi K3.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

Modul 4. Manajemen dan Administrasi K3.pdf