Dokumen tersebut membahas tentang manajemen firma hukum dan bantuan hukum. Secara ringkas, firma hukum adalah persekutuan lebih dari satu pengacara untuk membantu urusan hukum masyarakat dengan manajemen internal. Bantuan hukum dijamin dalam konvensi hak asasi manusia untuk orang miskin dan tidak mampu membayar bantuan hukum.

1. R. Nyanda Adani Widiantono
201710110311171

2.  Dalam buku Pengantar Bisnis (2006) Karya M Fuad dkk,
Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-
usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya
organisasi.
 Teori manajemen dapat dipahami sebagai sebuah proses sosial
dan figur sosial. Dalam proses sosial, teori manajemen adalah
proses bagaimana organisasi bisa berjalan secara efektif dan
efisien. Sebagai figur sosial, teori manajemen adalah kelompok
sosial, yang biasanya terdiri dari eksekutif dan manajer, yang
bekerja untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi
demi mencapai tujuan organisasi.

3. Dalam Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD) Firma adalah tiap-tiap
perserikatan yang didirikan untuk menjalankan
sesuatu perusahaan di bawah satu nama
bersama.

4. Manajemen dalam sebuah Law Firm
Law Firm sebagai Institusi

5. Menurt Wahyuni Bahar terdapat empat faktor utama, yaitu:
Sasaran yang ingin dicapai;
Letak kantor yang strategis;
Perencanaan yang matang hingga evaluasi yang harus
dilakukan secara periodik; dan
Memberi kesempatan kepada pengacara asing untuk magang
di kantornya.

6. Law Firm atau Firma Hukum sebagai institusi merupakan
sebuah persekutuan yang di jalankan lebih dari 1 (satu)
pengacara. Dalam hal ini Firma Hukum bergerak dalam
memberi membantu urusan hukum masyarakat, menerima
bayaran atau melakukannya secara Pro Bono, serta memiliki
manajemen di dalamnya.

7.  Hiswara Bunjamin & Tandjung (HBT)
 Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro (ABNR)
 Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP)
 Mochtar Karuwin Komar (MKK)
 Assegaf Hamzah & Partners (AHP)
 Melli Darsa & Co (MDC)
 Makarim & Taira S
 Lubis Ganie Surowidjodjo (LGS)
 Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK)
 Soemadipradja & Taher (S&T)

8. Hak bantuan hukum telah di jamin dalam konvensi
internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal
16 dan Pasal 26 yang menjamin setiap orang berhak
memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan
dari segala bentuk diskriminasi. Dalam Pasal 14 ayat (3)
ICCPR memberikan syarat bantuan hukum yaitu:
Kepentungan keadilan; dan
Tidak mampu membayar advokat.
Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah untuk
mendapatkan akses keadilan.

9. Dalam pengaturan ruang lingkup bantuan hukum ini diberikan kepada penerima
bantuan ukum yang sedang menghadapi masalah hukum, dimana masalah tersebut
ditentukan secara limitatif, yaitu:
 Masalah Hukum Pidana
 Hukum Perdata
 Hukum Tata Usaha Negara
Pemberian bantuan hukum secara litigasi di mulai dari pendampingan dan/atau
menjalankan kuasa yang di mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pendampingan dan/atau menjalankan
kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara bantuan hukun non-litigasi
meliputi:
 Konsultasi Hukum.
 Investigasi Perkara.
 Mediasi.
 Negosiasi.
 Pendampingan di luar pengadilan.
 Drafting dokumen

10. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) menentukan kualifikasi pihak
yang berhak menerima bantuan hukum, yaitu:
Orang miskin
Kelompok orang miskin
Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum
adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya
secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi
hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan
pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi
kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat
mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk
dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang
ditanggungnya yaitu anak, istri dan lain-lain.