SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
Mekanisme Verifikasi Faktual
Kepengurusan & Keanggotaan
Partai Politik Calon Peserta
Pemilu Tahun 2019
Zainan Sagiman
Divisi Hukum & Pengawasan
VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU PROVINSI/KIP ACEH
(Ps. 33 PKPU 11 Th 2017)
1. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual setelah
menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai
Politik.
2. Verifikasi Faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan
dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta
Pemilu yang meliputi:
a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di
tingkat provinsi;
b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat
provinsi; dan
c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat
provinsi sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
Lanjutan…
3. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan:
a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat
provinsi untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum
dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL, dengan nama pengurus Partai
Politik yang bersangkutan; dan
b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat
provinsi untuk:
1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan
alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau sebutan lain atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat
provinsi mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan
terakhir Pemilu.
Lanjutan…
4. Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah
menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU.
5. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi Faktual
dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL
BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL
BA.FK.KPU.PROV-PARPOL.
6. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara
hasil Verifikasi Faktual kepada:
a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain
melalui Petugas Penghubung;
b. KPU; dan
c. Bawaslu Provinsi.
7. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 2
(dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.
VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
(Ps. 34 PKPU 11 Th 2017)
1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual setelah:
a. menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik; dan
b. melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan
keanggotaan Partai Politik
2. Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang
meliputi:
a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat
kabupaten/kota atau sebutan lain;
b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
Lanjutan…
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan:
a. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi
Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk
mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam
formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL dengan nama pengurus Partai
Politik yang bersangkutan;
b. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi
Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk:
1) mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat
keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat
kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala
Desa atau sebutan lain; dan
Lanjutan…
2) memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik
tingkat kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap
berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
c. Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan
dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam
LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan
kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda
penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau
metode sampel acak sederhana.
METODE VERIFIKASI FAKTUAL
METODE SENSUS
(Ps.35 PKPU 11 th 2017)
METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA
(Ps.36 PKPU 11 th 2017)
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN
METODE
*) MERUPAKAN DATA YANG TELAH MELALUI FASE
ANALISIS KEGANDAAN PADA PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN PENELITIAN ADMINISTRASI
HASIL PERBAIKAN
DATA KEANGGOTAAN PARPOL *)
Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai
Politik dilakukan dengan menemui anggota Partai
Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL
F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan
kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda
anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau
Surat Keterangan melalui metode sensus atau
metode sampel acak sederhana
Mencocokkan kebenaran dan
kesesuaian SELURUH data anggota
yang diserahkan oleh Partai Politik
kepada KPU.
Mencocokkan kebenaran dan
kesesuaian SAMPEL data anggota yang
diserahkan oleh Partai Politik kepada
KPU.
METODE SENSUS
DATA KEANGGOTAAN
PARPOL TIDAK LEBIH DARI 100
DATA ANGGOTA
DATA ANGGOTA
DIVERIFIKASI
PARPOL
KPU/KIP
KAB/KOTA
HASIL VERIFIKASI
MENYATAKAN SEMUA
DATA ANGGOTA YANG
DIVERIFIKASI
MEMENUHI SYARAT
DAN MEMENUHI
JUMLAH MINIMAL
KEANGGOTAAN
HASIL VERIFIKASI
MENYATAKAN DATA
ANGGOTA YANG
DIVERIFIKASI BELUM
MEMENUHI SYARAT
MINIMAL
KEANGGOTAAN
KEANGGOTAAN PARPOL
MEMENUHI SYARAT
KEANGGOTAAN PARPOL
BELUM MEMENUHI SYARAT
PERBAIKAN
Menyerahkan Rekapitulasi
anggota partai politik dan
salinan KTA dan KTP
elektronik atau Surat
Keterangan paling sedikit
sejumlah kekurangan data
oleh Pimpinan Partai Politik
tingkat kabupaten/kota
kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
KPU/KIP
KAB/KOTA
HASIL VERIFIKASI
MENYATAKAN SEMUA
DATA ANGGOTA YANG
DIVERIFIKASI
MEMENUHI SYARAT
DAN MEMENUHI
JUMLAH MINIMAL
KEANGGOTAAN
HASIL VERIFIKASI
MENYATAKAN DATA
ANGGOTA YANG
DIVERIFIKASI TIDAK
MEMENUHI SYARAT
MINIMAL
KEANGGOTAAN
KEANGGOTAAN PARPOL
MEMENUHI SYARAT
KEANGGOTAAN PARPOL
TIDAK MEMENUHI
SYARAT
DATA ANGGOTA SEMUA
DIVERIFIKASI
METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA
DATA KEANGGOTAAN
PARPOL
LEBIH DARI 100 DATA
ANGGOTA
DILAKUKAN
SAMPEL
PROSES
PENGAMBILAN
SAMPEL
500 DATA ANGGOTA
CONTOH
SAMPEL = 10 % X DATA ANGGOTA
= 10 % X 500 DATA ANGGOTA
= 50 DATA ANGGOTA
MENGHITUNG JUMLAH SAMPEL YANG
DIAMBIL
MENENTUKAN SAMPEL AWAL
PENGUNDIAN ANGKA 1 SAMPAI 10
SEBAGAI DATA PENCUPLIKAN SAMPEL
AWAL DATA ANGGOTA.
MISAL DI DAPAT ANGKA 7
MENENTUKAN INTERVAL SAMPEL
INTERVAL = JUMLAH ANGGOTA / JUMLAH SAMPEL
= 500 DATA ANGGOTA / 50 DATA ANGGOTA
= 10
PENCUPLIKAN SAMPEL BERIKUTNYA
INTERVAL = 10
ANGKA SAMPEL AWAL = 7
SAMPEL BERIKUTNYA = 17, 27,37…….dst
SAMPAI DI DAPAT JUMLAH SAMPEL
SEBANYAK 50 DATA ANGGOTA
DATA ANGGOTA
DIVERIFIKASI
HASIL VERIFIKASI DIPROYEKSIKAN
TERHADAP JUMLAH POPULASI UNTUK
DIKETAHUI PEMENUHAN JUMLAH
MINIMAL KEANGGOTAAN
KEANGGOTAAN PARPOL
MEMENUHI SYARAT
KEANGGOTAAN PARPOL
BELUM MEMENUHI
SYARAT
PERBAIKAN
KPU/KIP
KAB/KOTA
(JUMLAH SAMPEL - DATA ANGGOTA TMS) X 100/10
METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA
PERBAIKAN
Menyerahkan menyerahkan
keanggotaan paling sedikit 1.000
(seribu) atau 1/1.000 (satu
perseribu) dari jumlah Penduduk
pada setiap kabupaten/ kota
yang belum memenuhi syarat
keanggotaan.
PROSES
PENGAMBILAN
SAMPEL
PROSES PENGAMBILAN
SAMPEL SAMA SEPERTI
YANG SEBELUMNYA
DATA ANGGOTA
DIVERIFIKASI
KPU/KIP
KAB/KOTA
KEANGGOTAAN PARPOL
MEMENUHI SYARAT
KEANGGOTAAN PARPOL
TIDAK MEMENUHI SYARAT
HASIL VERIFIKASI DIPROYEKSIKAN
TERHADAP JUMLAH POPULASI UNTUK
DIKETAHUI PEMENUHAN JUMLAH
MINIMAL KEANGGOTAAN
(JUMLAH SAMPEL - DATA ANGGOTA TMS) X 100/10
METODE SENSUS CONTOH SOAL
Jumlah penduduk Kota C sebanyak 92.154 jiwa.
Syarat minimal keanggotaan 1/1.000 x 92.154 = 92 anggota.
Partai Politik menyerahkan data keanggotaan sebanyak 92 data anggota.
Data anggota yang diserahkan oleh partai politik sebanyak 92 data anggota (≤100), maka metode yang digunakan
adalah Metode Sensus. Berarti semua data yang diserahkan partai politik, yakni sebanyak 92 data anggota harus
diverifikasi faktual semuanya.
Jika dari hasil verifikasi faktual ditemukan data tidak memenuhi (TMS) syarat sebanyak 12 data anggota,
bagaimana proses selanjutnya?
Jika ditemukan data TMS pada metode sensus, maka akan dihitung apakah data yang memenuhi syarat (MS)
sudah mencakup jumlah minimal kenggotaan.
Jumlah penduduk = 92.154 jiwa
Data keanggotaan partai politik = 92 anggota
Minimal keanggotaan = 1/1000 x 92.154
= 92 anggota
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) = 12 anggota
Memenuhi Syarat (MS) = Jumlah data anggota – TMS
= 92– 12
= 80 anggota
Karena jumlah data yang memenuhi syarat adalah sebanyak 80 data anggota kurang dari data minimal
keanggotaan, maka partai politik perlu melakukan perbaikan terhadap jumlah kekurangan sebanyak 12 anggota .
Jumlah penduduk Kab D sebanyak 2.478.145 jiwa.
Partai Politik menyerahkan data keanggotaan sebanyak 1.352 anggota.
METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA CONTOH SOAL
2. Menentukan sampel awal
Sampel awal digunakan untuk menentukan data pertama yang akan
dijadikan patokan pengambilan data. Cara yang digunakan adalah
dengan undian nomor. Tersedia nomor 1 –10. Kemudian dilakukan
undian, Misalkan didapatkan angka 7 maka data yang dipakai sebagai
data sampel awal adalah data anggota dengan urutan nomor 7.
1. Menghitung Jumlah Sampel yang Diambil
Jumlah Anggota = 1.352
Jumlah Sampel = 10% x Data Anggota
= 10% x 1.352
= 135
Maka data yang akan digunakan sebagai sampel verifikasi
faktual adalah sejumlah 135 data anggota
4. Pencuplikan sampel berikutnya
Dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan
kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota 10% dari data
anggota yang diserahkan Partai Politik. Didapatkan interval sampel adalah
10 dan nomor sampel awal adalah 7, maka untuk pencuplikan data
berikutnya adalah kelipatan 10 yaitu nomor sampel 17, 27, 37, dst sampai
diperoleh jumlah sampel sebanyak 135 anggota
METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA CONTOH SOAL
3. Menentukan interval sampel
Interval = Jumlah data anggota / jumlah sampel
= 1.352/135
= 10
METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA CONTOH SOAL
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) = 53
Jumlah anggota Memenuhi Syarat
= (Jumlah sampel - Data anggota TMS) x 100/10
= (135 – 53 ) x 100/10
= 82 x 10
= 820
Jika dari hasil verifikasi faktual ditemukan data tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 53 data anggota, bagaimana proses
selanjutnya ?
Jika ada data yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka yang dilakukan adalah menghitung TMS dengan menggunakan
proyeksi.
Caranya :
Jumlah penduduk = 2.478.145
Jumlah Anggota = 1.352
Jumlah minimal keanggotaan = 1.000
Sampel 10 % dari data anggota = 135
KESIMPULAN :
Tidak Memenuhi syarat
Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 anggota,
sehingga perlu dilakukan perbaikan yakni dengan cara menyerahkan kembali data anggota sebanyak 1000 atau 1/1000.
• Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan
belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan.
• Perbaikan Keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat
- Syarat minimal keanggotaan 1.000;
- Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan minimal sebanyak 1.000
anggota;
• Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, maka Partai Politik tersebut harus
menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota perbaikan paling sedikit 1.000 (seribu)
dari jumlah penduduk kabupaten/kota. yang selanjutnya akan dilakukan penelitian
administrasi (analisis) terhadap:
- dugaan keanggotaan ganda; dan
- status pekerjaan dan usia.
Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan verifikasi faktual hasil perbaikan
keanggotaan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilakukan dengan menggunakan
metode sampel acak sederhana.
METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA
Jadwal Verifikasi Partai Politik Sesuai PKPU 7 tahun 2017
dan Pasca Putusan Bawaslu
PROGRAM/KEGIATAN
PKPU 7 TAHUN 2017 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017
JADWAL JADWAL
AWAL AKHIR AWAL AKHIR
Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan 03 Oktober 2017 16 Oktober 2017 20 November 2017 22 November 2017
Penelitian Administrasi Keanggotaan di KPU Kabupaten 17 Oktober 2017 15 November 2017 21 November 2017 30 November 2017
Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi 16 November 2017 17 November 2017 30 November 2017 01 Desember 2017
Perbaikan Administrasi Oleh Parpol 18 November 2017 1 Desember 20417 02 Desember 2017 15 Desember 2017
Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan 02 Desember 2017 11 Desember 2017 16 Desember 2017 22 Desember 2017
Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan 12 Desember 2017 15 Desember 2017 23 Desember 2017 24 Desember 2017
Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan 15 Desember 2017 04 Januari 2018 25 Desember 2017 07 Januari 2018
Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan
Keanggotaan 04 Januari 2018 06 Januari 2018 07 Januari 2018 08 Januari 2018
Perbaikan Terhadap Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik 07 Januari 2018 20 Januari 2018 09 Januari 2018 22 Januari 2018
Verifikasi Hasil Perbaikan 21 Januari 2018 03 Februari 2018 23 Januari 2018 03 Februari 2018
Penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan
dan Keanggotaan 04 Februari 2018 05 Februari 2018 04 Februari 2018 05 Februari 2018
Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual di Tingkat KPU Kabupaten
kepada KPU Provinsi 06 Februari 2018 07 Februari 2018 06 Februari 2018 07 Februari 2018
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Tingkat KPU Kabupaten di
KPU Provinsi 08 Februari 2018 11 Februari 2018 08 Februari 2018 11 Februari 2018
Terima Kasih

More Related Content

Similar to METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt

Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Dede Muhidin
 
BAHAN BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL.pptx
BAHAN BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL.pptxBAHAN BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL.pptx
BAHAN BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL.pptxNurAsela
 
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptxarrasepoetrie
 
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptxRAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptxMUHAMALREZKY
 
Peran kpud.2
Peran kpud.2Peran kpud.2
Peran kpud.2AN ASYUF
 
Surat bawaslu jateng pengawasan verfak parpol 2019
Surat bawaslu jateng pengawasan verfak parpol 2019Surat bawaslu jateng pengawasan verfak parpol 2019
Surat bawaslu jateng pengawasan verfak parpol 2019Wak Wak
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUAvida Virya
 
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptxPPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptxRizkyAulia61
 
PKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptx
PKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptxPKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptx
PKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptxulfa692542
 
Pkpu 5 th 2018
Pkpu 5 th 2018Pkpu 5 th 2018
Pkpu 5 th 2018fariztasha
 

Similar to METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt (20)

Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017Panduan PPS Pemilu Kada 2017
Panduan PPS Pemilu Kada 2017
 
Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )
Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )
Buku Panduan PPS PILKADA 2017 ( Daftar Pemilih )
 
BAHAN BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL.pptx
BAHAN BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL.pptxBAHAN BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL.pptx
BAHAN BIMTEK VERIFIKASI FAKTUAL.pptx
 
NARSUM.pptx
NARSUM.pptxNARSUM.pptx
NARSUM.pptx
 
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
2-MATERI MUTARLIH.pptx koreksi VRY (2).pptx
 
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptxRAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
RAPAT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI (1).pptx
 
Peran kpud.2
Peran kpud.2Peran kpud.2
Peran kpud.2
 
PARPOL ..ppt
PARPOL ..pptPARPOL ..ppt
PARPOL ..ppt
 
Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013
 
Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013
 
Surat bawaslu jateng pengawasan verfak parpol 2019
Surat bawaslu jateng pengawasan verfak parpol 2019Surat bawaslu jateng pengawasan verfak parpol 2019
Surat bawaslu jateng pengawasan verfak parpol 2019
 
MATERI BIMTEK 2.pptx
MATERI BIMTEK 2.pptxMATERI BIMTEK 2.pptx
MATERI BIMTEK 2.pptx
 
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLUPeta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
Peta kerawanan pemilu 2019 - BAWASLU
 
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
 
Materi Coklit.pptx
Materi Coklit.pptxMateri Coklit.pptx
Materi Coklit.pptx
 
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptxPPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
PPT Diskusi ttg UU 7 Tahun 2017 ttg Pemilu.pptx
 
PKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptx
PKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptxPKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptx
PKPU 15 dan PKPU 20 Kampanye.pptx
 
TUNGSURA.pptx
TUNGSURA.pptxTUNGSURA.pptx
TUNGSURA.pptx
 
Pkpu 5 th 2018
Pkpu 5 th 2018Pkpu 5 th 2018
Pkpu 5 th 2018
 
PKPU Nomor 5 Tahun 2018
PKPU Nomor 5 Tahun 2018PKPU Nomor 5 Tahun 2018
PKPU Nomor 5 Tahun 2018
 

Recently uploaded

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 

Recently uploaded (13)

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 

METODE VERIFIKASI FAKTUAL pak zainan.ppt

  • 1. VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU Mekanisme Verifikasi Faktual Kepengurusan & Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Zainan Sagiman Divisi Hukum & Pengawasan
  • 2. VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU PROVINSI/KIP ACEH (Ps. 33 PKPU 11 Th 2017) 1. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual setelah menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik. 2. Verifikasi Faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi; b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi; dan c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
  • 3. Lanjutan… 3. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan: a. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL, dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan b. Verifikasi Faktual persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk: 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan 2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
  • 4. Lanjutan… 4. Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU. 5. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi Faktual dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL. 6. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU; dan c. Bawaslu Provinsi. 7. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.
  • 5. VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA (Ps. 34 PKPU 11 Th 2017) 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual setelah: a. menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik; dan b. melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik 2. Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi: a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain; b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
  • 6. Lanjutan… 3. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan: a. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan; b. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk: 1) mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan
  • 7. Lanjutan… 2) memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan c. Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana.
  • 8. METODE VERIFIKASI FAKTUAL METODE SENSUS (Ps.35 PKPU 11 th 2017) METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA (Ps.36 PKPU 11 th 2017) VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN METODE *) MERUPAKAN DATA YANG TELAH MELALUI FASE ANALISIS KEGANDAAN PADA PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN DATA KEANGGOTAAN PARPOL *) Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian SELURUH data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU. Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian SAMPEL data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU.
  • 9. METODE SENSUS DATA KEANGGOTAAN PARPOL TIDAK LEBIH DARI 100 DATA ANGGOTA DATA ANGGOTA DIVERIFIKASI PARPOL KPU/KIP KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI MENYATAKAN SEMUA DATA ANGGOTA YANG DIVERIFIKASI MEMENUHI SYARAT DAN MEMENUHI JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN HASIL VERIFIKASI MENYATAKAN DATA ANGGOTA YANG DIVERIFIKASI BELUM MEMENUHI SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN KEANGGOTAAN PARPOL MEMENUHI SYARAT KEANGGOTAAN PARPOL BELUM MEMENUHI SYARAT PERBAIKAN Menyerahkan Rekapitulasi anggota partai politik dan salinan KTA dan KTP elektronik atau Surat Keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan data oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; KPU/KIP KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI MENYATAKAN SEMUA DATA ANGGOTA YANG DIVERIFIKASI MEMENUHI SYARAT DAN MEMENUHI JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN HASIL VERIFIKASI MENYATAKAN DATA ANGGOTA YANG DIVERIFIKASI TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL KEANGGOTAAN KEANGGOTAAN PARPOL MEMENUHI SYARAT KEANGGOTAAN PARPOL TIDAK MEMENUHI SYARAT DATA ANGGOTA SEMUA DIVERIFIKASI
  • 10. METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA DATA KEANGGOTAAN PARPOL LEBIH DARI 100 DATA ANGGOTA DILAKUKAN SAMPEL PROSES PENGAMBILAN SAMPEL 500 DATA ANGGOTA CONTOH SAMPEL = 10 % X DATA ANGGOTA = 10 % X 500 DATA ANGGOTA = 50 DATA ANGGOTA MENGHITUNG JUMLAH SAMPEL YANG DIAMBIL MENENTUKAN SAMPEL AWAL PENGUNDIAN ANGKA 1 SAMPAI 10 SEBAGAI DATA PENCUPLIKAN SAMPEL AWAL DATA ANGGOTA. MISAL DI DAPAT ANGKA 7 MENENTUKAN INTERVAL SAMPEL INTERVAL = JUMLAH ANGGOTA / JUMLAH SAMPEL = 500 DATA ANGGOTA / 50 DATA ANGGOTA = 10 PENCUPLIKAN SAMPEL BERIKUTNYA INTERVAL = 10 ANGKA SAMPEL AWAL = 7 SAMPEL BERIKUTNYA = 17, 27,37…….dst SAMPAI DI DAPAT JUMLAH SAMPEL SEBANYAK 50 DATA ANGGOTA DATA ANGGOTA DIVERIFIKASI HASIL VERIFIKASI DIPROYEKSIKAN TERHADAP JUMLAH POPULASI UNTUK DIKETAHUI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN KEANGGOTAAN PARPOL MEMENUHI SYARAT KEANGGOTAAN PARPOL BELUM MEMENUHI SYARAT PERBAIKAN KPU/KIP KAB/KOTA (JUMLAH SAMPEL - DATA ANGGOTA TMS) X 100/10
  • 11. METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA PERBAIKAN Menyerahkan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/ kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan. PROSES PENGAMBILAN SAMPEL PROSES PENGAMBILAN SAMPEL SAMA SEPERTI YANG SEBELUMNYA DATA ANGGOTA DIVERIFIKASI KPU/KIP KAB/KOTA KEANGGOTAAN PARPOL MEMENUHI SYARAT KEANGGOTAAN PARPOL TIDAK MEMENUHI SYARAT HASIL VERIFIKASI DIPROYEKSIKAN TERHADAP JUMLAH POPULASI UNTUK DIKETAHUI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL KEANGGOTAAN (JUMLAH SAMPEL - DATA ANGGOTA TMS) X 100/10
  • 12. METODE SENSUS CONTOH SOAL Jumlah penduduk Kota C sebanyak 92.154 jiwa. Syarat minimal keanggotaan 1/1.000 x 92.154 = 92 anggota. Partai Politik menyerahkan data keanggotaan sebanyak 92 data anggota. Data anggota yang diserahkan oleh partai politik sebanyak 92 data anggota (≤100), maka metode yang digunakan adalah Metode Sensus. Berarti semua data yang diserahkan partai politik, yakni sebanyak 92 data anggota harus diverifikasi faktual semuanya. Jika dari hasil verifikasi faktual ditemukan data tidak memenuhi (TMS) syarat sebanyak 12 data anggota, bagaimana proses selanjutnya? Jika ditemukan data TMS pada metode sensus, maka akan dihitung apakah data yang memenuhi syarat (MS) sudah mencakup jumlah minimal kenggotaan. Jumlah penduduk = 92.154 jiwa Data keanggotaan partai politik = 92 anggota Minimal keanggotaan = 1/1000 x 92.154 = 92 anggota Tidak Memenuhi Syarat (TMS) = 12 anggota Memenuhi Syarat (MS) = Jumlah data anggota – TMS = 92– 12 = 80 anggota Karena jumlah data yang memenuhi syarat adalah sebanyak 80 data anggota kurang dari data minimal keanggotaan, maka partai politik perlu melakukan perbaikan terhadap jumlah kekurangan sebanyak 12 anggota .
  • 13. Jumlah penduduk Kab D sebanyak 2.478.145 jiwa. Partai Politik menyerahkan data keanggotaan sebanyak 1.352 anggota. METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA CONTOH SOAL 2. Menentukan sampel awal Sampel awal digunakan untuk menentukan data pertama yang akan dijadikan patokan pengambilan data. Cara yang digunakan adalah dengan undian nomor. Tersedia nomor 1 –10. Kemudian dilakukan undian, Misalkan didapatkan angka 7 maka data yang dipakai sebagai data sampel awal adalah data anggota dengan urutan nomor 7. 1. Menghitung Jumlah Sampel yang Diambil Jumlah Anggota = 1.352 Jumlah Sampel = 10% x Data Anggota = 10% x 1.352 = 135 Maka data yang akan digunakan sebagai sampel verifikasi faktual adalah sejumlah 135 data anggota
  • 14. 4. Pencuplikan sampel berikutnya Dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota 10% dari data anggota yang diserahkan Partai Politik. Didapatkan interval sampel adalah 10 dan nomor sampel awal adalah 7, maka untuk pencuplikan data berikutnya adalah kelipatan 10 yaitu nomor sampel 17, 27, 37, dst sampai diperoleh jumlah sampel sebanyak 135 anggota METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA CONTOH SOAL 3. Menentukan interval sampel Interval = Jumlah data anggota / jumlah sampel = 1.352/135 = 10
  • 15. METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA CONTOH SOAL Tidak Memenuhi Syarat (TMS) = 53 Jumlah anggota Memenuhi Syarat = (Jumlah sampel - Data anggota TMS) x 100/10 = (135 – 53 ) x 100/10 = 82 x 10 = 820 Jika dari hasil verifikasi faktual ditemukan data tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 53 data anggota, bagaimana proses selanjutnya ? Jika ada data yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka yang dilakukan adalah menghitung TMS dengan menggunakan proyeksi. Caranya : Jumlah penduduk = 2.478.145 Jumlah Anggota = 1.352 Jumlah minimal keanggotaan = 1.000 Sampel 10 % dari data anggota = 135 KESIMPULAN : Tidak Memenuhi syarat Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 anggota, sehingga perlu dilakukan perbaikan yakni dengan cara menyerahkan kembali data anggota sebanyak 1000 atau 1/1000.
  • 16. • Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Faktual persyaratan Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki persyaratan. • Perbaikan Keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat - Syarat minimal keanggotaan 1.000; - Partai Politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan minimal sebanyak 1.000 anggota; • Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, maka Partai Politik tersebut harus menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota perbaikan paling sedikit 1.000 (seribu) dari jumlah penduduk kabupaten/kota. yang selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi (analisis) terhadap: - dugaan keanggotaan ganda; dan - status pekerjaan dan usia. Setelah dilakukan analisis di atas, dilanjutkan dengan verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana. METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA
  • 17. Jadwal Verifikasi Partai Politik Sesuai PKPU 7 tahun 2017 dan Pasca Putusan Bawaslu PROGRAM/KEGIATAN PKPU 7 TAHUN 2017 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 JADWAL JADWAL AWAL AKHIR AWAL AKHIR Penerimaan Salinan Bukti Keanggotaan 03 Oktober 2017 16 Oktober 2017 20 November 2017 22 November 2017 Penelitian Administrasi Keanggotaan di KPU Kabupaten 17 Oktober 2017 15 November 2017 21 November 2017 30 November 2017 Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi 16 November 2017 17 November 2017 30 November 2017 01 Desember 2017 Perbaikan Administrasi Oleh Parpol 18 November 2017 1 Desember 20417 02 Desember 2017 15 Desember 2017 Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan 02 Desember 2017 11 Desember 2017 16 Desember 2017 22 Desember 2017 Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan 12 Desember 2017 15 Desember 2017 23 Desember 2017 24 Desember 2017 Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan 15 Desember 2017 04 Januari 2018 25 Desember 2017 07 Januari 2018 Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan 04 Januari 2018 06 Januari 2018 07 Januari 2018 08 Januari 2018 Perbaikan Terhadap Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik 07 Januari 2018 20 Januari 2018 09 Januari 2018 22 Januari 2018 Verifikasi Hasil Perbaikan 21 Januari 2018 03 Februari 2018 23 Januari 2018 03 Februari 2018 Penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan 04 Februari 2018 05 Februari 2018 04 Februari 2018 05 Februari 2018 Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual di Tingkat KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi 06 Februari 2018 07 Februari 2018 06 Februari 2018 07 Februari 2018 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Tingkat KPU Kabupaten di KPU Provinsi 08 Februari 2018 11 Februari 2018 08 Februari 2018 11 Februari 2018