Dokumen ini membahas mekanisme pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, rekapitulasi perekaman KTP-EL, serta penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan tingkat desa Tahun Anggaran 2015, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) agar dalam pelaksanaan pembangunan lebih efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
Penetapan Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.
Keputusan kepala desa wlahar wetan no 12 tahun 2015 tentang pembentukan tpk p...Pemdes Wlahar Wetan
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan tingkat desa Tahun Anggaran 2015, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) agar dalam pelaksanaan pembangunan lebih efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
Penetapan Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.
Pusat Pelayanan dan Interaksi Keruangan Kawasan Perkotaan Yogyakartabramantiyo marjuki
Kombinasi kalkulasi hirarki pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah, interaksi keruangan di dalam wilayah dan analisis ekonomi wilayah. Menggunakan Teori pusat pertumbuhan, pusat pelayanan skalogram guttman dan indeks sentralitas marshall, interaksi keruangan teori grafik kansky dan analisis ekonomi Location Quotient dan Shift Share
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Merupakan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh Tim Pengajar dan Fasilitator untuk mempersiapkan peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI), sekaligus mempersiapkan bahan seminar RBI pada tanggal 29 Agustus 2018.
Merupakan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh Tim Pengajar dan Fasilitator untuk mempersiapkan peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI), sekaligus mempersiapkan bahan seminar RBI pada tanggal 29 Agustus 2018.
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Massaputro Delly TP
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi.
#RLAXIII
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional.
#RLAXIII
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi.
#RLAXIII
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang Inovasi di sektor publik, melalui pembelajaran konsep inovasi sektor publik, jenis-jenis inovasi sektor publik, tahapan inovasi sektor publik, tantangan inovasi sektor publik, dan praktik baik inovasi sektor publik. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami pentingnya inovasi di sektor publik.
#RLAXIII
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. Disampaikan Oleh :
MASSAPUTRO DELLY TP.
Kepala Bagian Otonomi Daerah
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
MEKANISME DATA KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 &
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian
kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan
dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 24
Th 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan)
PENGERTIAN
5. 5
• Pemerintah Provinsi berkewajiban dan
bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh
Gubernur dengan kewenangan penyajian Data
Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data
Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung
jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
• Data Kependudukan skala Provinsi diterbitkan
secara berkala per semester, yaitu untuk semester
pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan
semester kedua yang diterbitkan tanggal
31Desember.
6. JUMLAH KECAMATAN, DESA/KELURAHAN DAN JUMLAH
PENDUDUK PROVINSI BANTEN SEMESTER II TAHUN 2015
NO KAB/KOTA
JUMLAH WILAYAH
JUMLAH
KK
L P
JUMLAH
PENDUDUKKEC. KEL. DESA
1 PANDEGLANG 35 13 326 301,720 588,941 552,512 1,141,453
2 LEBAK 28 5 340 359,994 616,195 577,679 1,193,874
3 TANGERANG 29 28 246 802,531 1,293,810 1,230,595 2,524,405
4 SERANG 29 0 326 423,961 735,094 684,264 1,419,358
5
KOTA
TANGERANG
13 104 0 547,234 796,705 771,396 1,568,101
6
KOTA
CILEGON
8 43 0 113,197 200,745 191,203 391,948
7 KOTA SERANG 6 66 0 173,714 320,161 303,268 623,429
8
KOTA
TANGERANG
SELATAN
7 54 0 386,344 619,266 601,536 1,220,802
TOTAL 155 313 1,238 3,108,695 5,170,917 4,912,453 10,083,370
Keterangan :
- Sumber data dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
7. REKAPITULASI PEREKAMAN DAN PENCETAKAN
KTP-EL
PROVINSI BANTEN SEMESTER II TAHUN 2015
NO KAB/KOTA
WAJIB KTP
TOTAL
PEREKAMAN KTP-el
TOTAL
BELUM PEREKAMAN
KTP-el TOTAL
L P LI P L P
1 PANDEGLANG 416,658 393,835 810,493
346,302 331,668 677,970 78,216 66,526 144,742
2 LEBAK 410,228 387,575 797,803
397,068 378,644 775,712 29,873 23,439 53,312
3 TANGERANG 876,338 841,939 1,718,277
757,738 743,854 1,501,592 137,613 116,184 253,797
4 SERANG 512,178 474,807 986,985
427,352 413,971 841,323 98,909 74,974 173,883
5 KOTA TANGERANG 596,423 585,083 1,181,506
497,153 498,434 995,587 109,476 95,379 204,855
6 KOTA CILEGON 131,717 127,528 259,245
121,913 118,832 240,745 13,643 11,870 25,513
7 KOTA SERANG 208,596 198,482 407,078
178,841 174,011 352,852 40,665 35,557 76,222
8
KOTA TANGERANG
SELATAN
451,615 445,275 896,890
369,697 374,642 744,339 91,181 79,183 170,364
TOTAL 3,603,753 3,454,524 7,058,277 3,096,064 3,034,056 6,130,120 599,576 503,112 1,102,688
8. BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAGUB, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
• Pasal 1 ayat 18 yang berbunyi : Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang
disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang
memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan
diselenggarakan;
• Pasal 6 ayat 1 : Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah
dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling
lambat 6 bulan sebelum hari pemungutan suara;
• Pasal 6 ayat 2 : DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi
Data Potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap
berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin secara
terinci untuk setiap desa/kelurahan atau nama lain;